SUMENEP, LensaMadura.com – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sapudi berencana melakukan penggantian (replacement) dan pembangunan ulang fasilitas Pelabuhan Sapudi.
Rencana tersebut memunculkan keluhan dari pemilik perahu rakyat dan buruh bongkar-muat di Pelabuhan Gayam. Mereka menilai proses perencanaan tidak mempertimbangkan dampak sosial, terutama bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelabuhan.
Para buruh mengaku belum mendapat penjelasan tentang dampak pembangunan terhadap pekerjaan mereka, terutama jika perahu rakyat tak lagi bisa bersandar di pelabuhan.
“Kami tidak diajak bicara. Tiba-tiba ada rencana replacement. Kalau nanti tidak ada perahu sandar, kami harus kerja apa?” kata Sunar, salah satu buruh pelabuhan, Senin, 17 November 2025.
Sunar juga menyoroti potensi penurunan aktivitas bongkar-muat jika desain pelabuhan tidak cocok untuk perahu rakyat.
“Kalau bangunan pelabuhannya tinggi, kami tidak mampu menggotong muatan, apalagi bahan material,” ujarnya.
Mereka meminta pemerintah melakukan kajian ulang dan melibatkan masyarakat terdampak sebelum proyek dimulai.
Salah satu pemilik perahu setempat, Andre, menyebut pengalaman perbaikan pelabuhan pada 2024 yang membuat perahu rakyat tak bisa bersandar karena konstruksi dermaga terlalu tinggi. Akibatnya, kata dia, aktivitas berpindah ke jembatan yang kini juga akan diganti.
“Kalau dibangun dengan desain sama seperti 2024, sudah pasti perahu kami tidak bisa sandar,” katanya.
Kata Andre, kondisi itu akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok karena proses bongkar-muat harus memakai perahu kecil (tambangan) sebelum dinaikkan ke dermaga.
“Yang jelas harga kuli mahal, harga jual barang juga naik,” tegasnya.
Andre menilai pembangunan kali ini tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Padahal, perahu rakyat menjadi tumpuan pasokan kebutuhan warga Pulau Sapudi, terutama ketika pelayanan kapal feri kerap bermasalah.
“Ada delapan perahu rakyat yang jadi korban jika tidak ada tempat untuk pelayaran rakyat (Pelra). Untuk apa membangun pelabuhan kalau tidak bisa dimanfaatkan rakyat,” ujarnya.
Andre melanjutkan, perahu rakyat mampu mengangkut muatan setara empat truk, termasuk tabung gas yang tidak dapat dibawa kapal feri.
Menurutnya, anggaran besar untuk replacement Pelabuhan Sapudi lebih dibutuhkan untuk memperbaiki Pelabuhan Tarebung, tempat sandar kapal feri tujuan Sapudi–Kalianget dan Sapudi–Situbondo, yang kini dinilai tidak layak pakai.
“Ini malah pelabuhan yang masih baik-baik saja yang dibangun,” ujarnya.
Informasi yang didapat LensaMadura.com menyebut proyek bernilai sekitar Rp 76 miliar ini bersumber dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dalam waktu dekat masuk tahap pelaksanaan.
“Kami berharap pemerintah membuka dialog agar dampak sosial pembangunan dapat diminimalkan dan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat Sapudi,” pungkasnya.
Sementara itu, LensaMadura.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Plt Kepala UPP Kelas III Sapudi, yang akrab disapa Reni, namun hingga berita ini diturunkan tidak ada respons. (*)
