JAKARTA, lensamadura.com – Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja pelayaran yang aman, sehat dan nyaman secara berkelanjutan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan standar kesehatan pelaut.
Hal itu dilakukan Kemehub untuk memastikan bahwa setiap awak kapal yang akan bekerja di atas kapal selalu dalam kondisi yang sehat dan produktif, demi mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan penyakit di atas kapal serta kecelakaan kerja.
“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi para Pelaut, karena mereka adalah kunci dari keselamatan dan keberhasilan kegiatan angkutan di laut.” Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Rabu, 24 April 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capt Antoni mengatakan, dalam perkembangan dunia maritim yang dinamis saat ini, kebutuhan akan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran semakin meningkat.
Sehingga, kata dia, diperlukan Rumah Sakit atau Klinik Utama yang berfungsi sebagai institusi pemeriksa kesehatan pelaut yang berorientasi terhadap pelayanan agar senantiasa dan mampu bersinergi dengan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Seiring dengan hal tersebut, Capt Antoni mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Tim Gugus Tugas Penetapan Rumah Sakit atau Klinik Utama sebagai Institusi Pemeriksa Kesehatan Pelaut yang bertujuan untuk melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi teknis dalam penerapan Compliance, Monitoring and Enforcement.
“Tim Gugus Tugas tersebut terdiri dari Auditor Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Praktisi Medis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Balai Diklat Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga melakukan penetapan dan sertifikasi terhadap Dokter dan Rumah Sakit atau Klinik Utama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab sebagai Institusi Pemeriksa Kesehatan Pelaut yang berdaya saing.
“Bimtek yang kita selenggarakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para Pelaut, yakni dengan cara meningkatkan kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Sehat dan Sertifikat Kesehatan Pelaut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2019,” terangnya.
Peningkatan kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut ini, menurut Capt Antoni, adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Ia menerangkan bahwa terdapat standar yang ditetapkan melalui STCW Convention Regulation I/9, yang harus dipenuhi oleh dokter pemeriksa kesehatan pelaut.
Regulasi ini menurutnya bukan hanya sekadar peraturan, tetapi sebuah komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pelaut memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas di tengah-tengah perjalanan mereka di lautan yang luas.
“Oleh karenanya, melalui acara ini, kita memiliki kesempatan untuk meninjau kembali pengetahuan dan keterampilan kita, serta memperbaharui diri dengan perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan pelaut. Dengan meningkatkan kompetensi kita, kita tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang kita berikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keamanan bagi para pelaut yang kita layani,” tukas Capt Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto menyampaikan bahwa saat ini jumlah Rumah Sakit dan Klinik Utama yang telah mendapatkan pengesahan berjumlah sebanyak 88, yang terdiri dari 34 Rumah Sakit dan 54 Klinik Utama.
Adapun Bimtek Peningkatan Kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut ini diikuti oleh sebanyak 60 (enam puluh) orang Peserta yang terdiri dari Dokter Umum atau Dokter Spesialis pada Rumah Sakit/Klinik Utama yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, namun belum memiliki Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut, serta Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut pada Rumah Sakit/Klinik Utama yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah habis masa berlaku penetapannya.
“Pada bimtek ini, kami menghadirkan narasumber, yang terdiri dari unsur Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Praktisi Kepelautan dan Dokter Spesialis yang kompeten di bidangnya. Para Narasumber ini akan memberikan 40% materi non medis dan 60% materi medis,” kata Hartanto.
Materi non medis yang diberikan meliputi PM 40 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran, STCW 2010 Amandemen Manila, Pengetahuan tentang Jenis Kapal, Pengetahuan tentang Struktur Organisasi dan Uraian Beban Kerja di atas Kapal, serta Pengetahuan tentang Budaya Keselamatan dan Risiko Kerja di Atas Kapal.
Sedangkan materi medis meliputi pemeriksaan fisik mata, tes fungsi indera penglihatan, dan batas rujukan yang direkomendasikan dalam menyatakan FIT/UNFIT bagi pelaut, pemeriksaan fisik telinga dan tes fungsi indera pendengaran serta batasan rujukan yang direkomendasikan dalam menyatakan FIT/UNFIT bagi pelaut.
Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hipertensi, diabetes melitus, hepatitis, HIV pada pelaut dan pengaruhnya dalam menentukan FIT/UNFIT bagi pelaut.
Tak hanya itu, ada juga pemeriksaan penyakit jantung dan kelainan hasil pemeriksaan EKG pada pelaut serta pengaruhnya dalam menentukan FIT/UNFIT, serta Pengaruh Body Mass Index (BMI) dalam menentukan FIT/UNFIT Pelaut. (red)
