Klarifikasi Kemenkop-UKM: Tidak Pernah Melarang Warung Madura Buka 24 Jam

Sabtu, 27 April 2024 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu warung Madura di Bali (lensamadura.com/istimewa)

Salah satu warung Madura di Bali (lensamadura.com/istimewa)

JAKARTA, lensamadura.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar tentang pembatasan jam operasional warung Madura di Klungkung, Bali.

Dalam keterangan yang diterima lensamadura.com, Sekretaris Seskemenkop-UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa Kemenkop-UKM tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam.

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Arif, Sabtu, 27 April 2024.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

Baca Juga :  Jatim Jadi Alternatif Investasi asal China, LaNyalla: Harus Beri manfaat untuk Banyak Orang

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM,” jelasnya.

Arif juga membantah adanya keberpihakan Kemenkop-UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” terang Arif.

Baca Juga :  LaNyalla Yakin Anindya Mampu Bawa Kadin ke Posisi yang Lebih Baik

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” pungkas Arif. (red)

Berita Terkait

Pelindo Implementasikan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan di Raja Ampat
5 Atlet Voli Putri Jatim Gabung Timnas di Kejuaraan AVC Challenge for Womens 2024
FOPI Fokus Tingkatkan Prestasi di Tingkat Dunia
Ketua KONI Jatim Buka Kejurda Finswimming 2024
KONI Jatim Gandeng Atlas Sport Club Surabaya untuk Persiapan PON 2024
Jelang PON 2024, PBFI Jatim Gelar Tes Prestasi dan Seleksi Terakhir
Usai Terima Sport Achievement Award, Ketua KONI Jatim Komitmen Tingkatkan Prestasi Atlet
Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil Terima Penghargaan Sport Achievement Award

Berita Terkait

Selasa, 14 Mei 2024 - 21:09 WIB

5 Atlet Voli Putri Jatim Gabung Timnas di Kejuaraan AVC Challenge for Womens 2024

Senin, 13 Mei 2024 - 20:35 WIB

FOPI Fokus Tingkatkan Prestasi di Tingkat Dunia

Sabtu, 11 Mei 2024 - 20:29 WIB

Ketua KONI Jatim Buka Kejurda Finswimming 2024

Kamis, 9 Mei 2024 - 18:19 WIB

KONI Jatim Gandeng Atlas Sport Club Surabaya untuk Persiapan PON 2024

Sabtu, 4 Mei 2024 - 22:00 WIB

Jelang PON 2024, PBFI Jatim Gelar Tes Prestasi dan Seleksi Terakhir

Kamis, 2 Mei 2024 - 22:30 WIB

Usai Terima Sport Achievement Award, Ketua KONI Jatim Komitmen Tingkatkan Prestasi Atlet

Selasa, 30 April 2024 - 22:31 WIB

Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil Terima Penghargaan Sport Achievement Award

Sabtu, 27 April 2024 - 20:53 WIB

Haris, Penjaga Warung Madura di Solo Protes Larangan Buka 24 Jam

Berita Terbaru