Pemkab Pamekasan Kembali Raih WTP, Ini yang ke-10

Jumat, 3 Mei 2024 - 20:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat menerima anugerah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke sepuluh berturut-turut dari BPK RI (lensamadura.com/istimewa)

Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat menerima anugerah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke sepuluh berturut-turut dari BPK RI (lensamadura.com/istimewa)

PAMEKASAN, lensamadura.com – Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis, 2 Mei 2024.

Anugerah WTP Pemkab Pamekasan kali ini merupakan yang ke-10 kali. Dimana secara berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022 juga mendapat opini yang sama.

Sebelumnya pada tahun 2011 juga meraih opini yang sama. Hanya saja pada tahun 2012, dan tahun 2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2023 tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Pamekasan Masrukin dan Ketua DPRD Pamekasan, Halili.

“Kami sampaikan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal memberikan yang terbaik untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pamekasan,” tutup Pj Bupati Pamekasan Masrukin dalam keterangan resminya dikutip Lensa Madura, Jumat, 3 Mei 2024.

Baca Juga :  FRM Sumenep Adakan 'Kajian Spiritual Otak'

Masrukin menjelaskan, perolehan WTP ini menandakan laporan keuangan Pemkab Pamekasan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Baca Juga :  Festival Layangan LED Berlangsung Meriah, Pikat Pengunjung Pantai Lombang

Dijelaskan, opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Selain kriteria tersebut, terdapat efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), serta kecukupan pengungkapan atau adequate disclosures,” jelasnya. (red)

Berita Terkait

PPP Sumenep Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup untuk Pilkada 2024
Pemkab Bangkalan Luncurkan Implementasi dan Sosialisasi SSK, Ini Tujuannya
Kapolres Pamekasan Dapat Penghargaan Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers
Garda Pemuda NasDem Sumenep Geram atas Fitnah dan Tudingan tak Terbuka soal Dana Banpol
Jelang Pilkada 2024, Wakil Ketua DPD Hanura Jatim Mudhor Ali Resmi Daftar Bacawabup Bangkalan
Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumenep Sediakan Layanan Kesehatan bagi Lansia Penderita Osteoarthritis
IPSI Sumenep Susun Program Kerja 2024-2028
Nyai Hj Romlah Rawatib kembali Pimpin Muslimat NU Sentol Laok Periode 2024-2029

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:14 WIB

PPP Sumenep Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup untuk Pilkada 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:52 WIB

Pemkab Bangkalan Luncurkan Implementasi dan Sosialisasi SSK, Ini Tujuannya

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:38 WIB

Kapolres Pamekasan Dapat Penghargaan Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:01 WIB

Garda Pemuda NasDem Sumenep Geram atas Fitnah dan Tudingan tak Terbuka soal Dana Banpol

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:48 WIB

Jelang Pilkada 2024, Wakil Ketua DPD Hanura Jatim Mudhor Ali Resmi Daftar Bacawabup Bangkalan

Selasa, 21 Mei 2024 - 17:12 WIB

Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumenep Sediakan Layanan Kesehatan bagi Lansia Penderita Osteoarthritis

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:45 WIB

IPSI Sumenep Susun Program Kerja 2024-2028

Senin, 20 Mei 2024 - 20:52 WIB

Nyai Hj Romlah Rawatib kembali Pimpin Muslimat NU Sentol Laok Periode 2024-2029

Berita Terbaru