SUMENEP, lensamadura.com – Sejumlah warga di Kabupaten Sumenep yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Segitiga Desa (GPS Desa) meliputi Gapura Tengah, Gapura Timur, dan Tamidumg melakukan audiensi ke kantor bupati setempat. Mereka mendesak pemkab agar jalan rusak penghubung ketiga desa itu segera diperbaiki.
“Kami audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, menyuarakan dan menyampaikan aspirasi untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Gapura Tengah, Gapura Timur dan Tamidung,” kata Koordinator GPS Desa A Sattar, Senin, 29 Mei 2023.
Dijelaskan, desakan GPS Desa itu merupakan buntut dari rencana perbaikan jalan penghubung ketiga desa tersebut yang gagal di tahun 2020 lalu.
Mereka mengaku sangat kecewa karena upaya perbaikan jalan waktu itu sudah sampai pada tahap survei, dan surat pernyataan kesediaan pemilik lahan yang akan terkena pelebaran jalan.
“Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sudah tanda tangan, tapi sudah 3 tahun tetap tak ada tindakan dari Pemkab Sumenep,” ungkap Sattar.
Menanggapi aspirasi GPS Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep Eri Susanto menjelaskan, gagalnya perbaikan jalan penghubung Desa Gap Tengah, Gapura Timur, dan Tamidung karena bubarnya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Pasalnya, anggaran perbaikan jalan kabupaten di tiga desa itu berada di BPWS. “Jadi di tahun 2020 itu sudah disurvei, karena di tahun 2019 di BPWS sudah persiapan pelebaran jalan. Tapi tahu-tahu kan Covid, terus BPWS bubar,” kata Eri Susanto usai menemui massa GPS Desa di Ruang Rapat Adhirasa lantai II Kantor Bupati.
Meski begitu, Pemkab Sumenep terus berusaha melakukan perbaikan jalan tersebut di tengah keterbatasan anggaran.
Setelah gagal di BPWS, di tahun 2023 ini pemerintah daerah kembali mengusulkan anggaran perbaikan melalui Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur senilai Rp 4,5 miliar untuk panjang jalan 4,3 km.
“Sudah berapa kali kami memang mengusulkan, bahkan target jalan itu kan dilebarkan. Dulu BPWS, tahun ini kami sudah usulkan melalui BK Provinsi,” kata Eri.
Sembari menunggu anggaran dari BK Provinsi Jatim untuk perbaikan jalan penghubung tiga desa itu, Dinas PUTR Sumenep pun menawarkan kesepakatan kepada GPS Desa.
Dinas PUTR Sumenep akan melakukan tambal sulam terhadap jalan yang rusak, bahkan berjanji akan melakukan survei pada Selasa, 30 Mei 2023 pagi.
“Tadi sudah ada kesepakatan untuk awal nanti jangka pendek kita usahakan tambal sulam. Tapi nanti usulan anggaran yang ke BK Provinsi tetap jalan,” pungkas Eri. (ekbr/red)