Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Halal Bihalal Ansor Sumenep, Kader Diingatkan Jaga Restu Keluarga dan Keikhlasan Berkhidmah

    Halal Bihalal Ansor Sumenep, Kader Diingatkan Jaga Restu Keluarga dan Keikhlasan Berkhidmah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Sumenep menggelar Halal Bihalal di Graha KH Wahab Chasbullah, Kantor GP Ansor Sumenep, Minggu, 12 April 2026.

    Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan komitmen kader dalam berkhidmah di tubuh Nahdlatul Ulama.

    Ketua PC GP Ansor Sumenep, KH Qumri Rahman, mengatakan dukungan keluarga, terutama istri, menjadi faktor penting dalam perjalanan pengabdian kader. Menurut dia, restu dan doa keluarga merupakan kekuatan moral yang menopang aktivitas organisasi.

    “Tanpa dukungan tersebut, pengabdian tidak akan berjalan maksimal,” ujar Qumri.

    Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab organisasi dan kehidupan keluarga. Hubungan yang harmonis, kata dia, akan membuat kader mampu menjalankan peran secara optimal.

    “Anak dan istri kita yang sehat merupakan barokah dari Nahdlatul Ulama. Ke depan, kita harus terus aktif dalam gerakan dan tetap membutuhkan restu keluarga,” katanya.

    Penasehat GP Ansor Sumenep, H Dul Siam, menuturkan barokah tidak selalu dapat diprediksi, tetapi harus diyakini keberadaannya. Ia mengisahkan perjalanan hidupnya sejak lulus dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah hingga menjadi anggota DPRD Sumenep.

    “Saya berproses di Ansor dan NU hanya berharap barokah. Alhamdulillah, berkat barokah NU, saya bisa menjadi bagian dari DPRD Sumenep,” ujarnya.

    Dalam tausiyahnya, KH Abdul Wasid mengingatkan pentingnya mengisi masa muda dengan kegiatan positif. Menurut dia, keterlibatan di organisasi seperti GP Ansor merupakan bagian dari khidmah yang membawa keberkahan.

    “Jika pemuda tidak sibuk dengan hal-hal positif, maka ia akan sibuk dengan hal-hal negatif,” kata Wasid.

    Ia menambahkan, pemuda membutuhkan ruang untuk aktualisasi diri dan memperluas jejaring sosial. Karena itu, GP Ansor dan Nahdlatul Ulama dinilai sebagai wadah strategis untuk membentuk kader.

    “Ansor memiliki tugas besar untuk mencetak kader-kader NU sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

    Acara bertajuk Pulang ke Hati: Menemukan Kembali Kehangatan Sahabat ini dihadiri jajaran pengurus PC GP Ansor Sumenep bersama keluarga.

    Hadir pula penasehat GP Ansor Sumenep, antara lain H. Dul Siam, Rasidi, dan Kiai Tirmidzi yang juga Wakil Ketua PCNU Sumenep, serta KH Abdul Wasid yang menjabat Kepala Kementerian Agama Sumenep. Selain itu, tampak Ketua PC Pergunu dan sejumlah tamu undangan lainnya. (*)

  • Moh Ainul Yakin Terpilih Jadi Ketua PC IPNU Sumenep 2026-2028

    Moh Ainul Yakin Terpilih Jadi Ketua PC IPNU Sumenep 2026-2028

    SUMENEP, LensaMadura.com – Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum, Bluto, menetapkan Moh. Ainul Yakin sebagai Ketua PC IPNU Sumenep periode 2026–2028.

    Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung pada Minggu, 12 April 1026 dengan dukungan penuh dari peserta konferensi.

    Ainul Yakin dikenal sebagai kader yang tumbuh dari proses kaderisasi di tubuh IPNU. Ia memulai perjalanan organisasinya dari tingkat paling dasar hingga dipercaya memegang posisi strategis di tingkat cabang.

    Rekam jejak tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama kader dalam memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi pelajar Nahdlatul Ulama di Sumenep.

    Secara pribadi, Ainul Yakin merupakan kelahiran Sumenep, 11 November 2002, dan berasal dari Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Karduluk IV, kemudian melanjutkan ke MTs Annajah I dan MA Annajah I Karduluk. Saat ini, ia tercatat sebagai mahasiswa Universitas PGRI Sumenep.

    Dalam perjalanan organisasinya, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris PK IPNU Annajah Karduluk pada 2017, kemudian Sekretaris PR IPNU Karduluk pada 2018.

    Kariernya berlanjut sebagai Sekretaris PAC IPNU Pragaan periode 2020–2022, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Ketua PAC IPNU Pragaan pada periode 2022–2024.

    Di tingkat cabang, ia menjabat sebagai Sekretaris PC IPNU Sumenep periode 2024–2026. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pengurus PW IPNU Jawa Timur periode 2024–2027.

    Penguatan kapasitas kader juga ditempuh melalui berbagai jenjang pelatihan, mulai dari Makesta (2018), Lakmud (2019), Latin PC IPNU Sumenep (2022), Lakut di Lamongan (2025), hingga Diklatnas DKN CBP IPNU pada tahun yang sama.

    Dalam sambutan perdananya, Ainul Yakin mengajak seluruh kader untuk menjaga kebersamaan dan memperkuat organisasi ke depan.

    “Ke depan, mari bersama-sama membangun IPNU Sumenep yang lebih baik,” ujarnya.

    Konfercab tersebut ditutup dengan harapan agar kepemimpinan baru mampu memperkuat kaderisasi serta meningkatkan soliditas organisasi di masa mendatang. (*)

  • RSUD Sumenep Mulai Terapkan Kebijakan Hemat BBM, Pegawai Diminta Bersepeda

    RSUD Sumenep Mulai Terapkan Kebijakan Hemat BBM, Pegawai Diminta Bersepeda

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep mulai ikut menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) bagi seluruh pegawai setempat.

    Itu berdasarkan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2026 sebagai perubahan atas SE Nomor 17 Tahun 2026 tentang penghematan BBM.

    Mengenai hal itu, Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, berujar telah menginstruksikan seluruh pegawainya untuk menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor, khususnya pada hari Rabu dan Jumat.

    “Seluruh pegawai kami dorong untuk bersepeda ke kantor, khususnya yang berdomisili tidak terlalu jauh, terutama pada hari Rabu dan Jumat. Ini bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjaga pola kesehatan,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2026.

    Erliyati menambahkan, penerapan kebiasaan baru ini diharapkan mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan serta menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.

    “Selain efisiensi energi, bersepeda juga berdampak baik bagi kebugaran pegawai. Kami ingin kebijakan ini berjalan konsisten dan berdampak positif,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo berujar penghematan BBM dapat berdampak pada efisiensi anggaran.

    Selain itu, kata dia, juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan, terutama dalam menekan polusi udara.

    “Kami ingin membangun kebiasaan baru di lingkungan ASN agar lebih bijak dalam menggunakan energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” ujarnya belum lama ini.

    Seiring dengan penerapan kebijakan itu, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk tingkat kedisiplinan ASN.

    “Pimpinan perangkat daerah harus melakukan pengawasan agar kebijakan ini berjalan efektif,” kata Fauzi. (*)

  • DPRD Sumenep Tetapkan Agenda Legislasi 2026, 31 Raperda Masuk Prioritas

    DPRD Sumenep Tetapkan Agenda Legislasi 2026, 31 Raperda Masuk Prioritas

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 melalui rapat paripurna persetujuan bersama, Jumat, 10 April 2026.

    Sebanyak 31 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk dalam agenda legislasi tahun depan.

    Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan penetapan Propemperda menjadi pijakan dalam menyusun regulasi yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    Menurut dia, pembahasan raperda akan mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. DPRD, kata dia, tidak akan memaksakan seluruh usulan rampung dalam satu tahun.

    “Yang penting kualitas regulasi, harus sinkron dengan aturan di atasnya dan bisa diterapkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, DPRD juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan agar perda yang dihasilkan lebih aspiratif.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep Hosnan menyebut dari total 31 raperda, sebanyak 18 merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan 13 lainnya berasal dari pemerintah daerah.

    Sebagian raperda tersebut, kata dia, merupakan usulan tahun sebelumnya yang belum rampung dan dilanjutkan pembahasannya pada 2026.

    “Ada yang masih dalam proses fasilitasi gubernur, namun tetap dimasukkan dalam Propemperda tahun ini,” katanya.

    Hosnan menegaskan seluruh raperda yang masuk telah melalui proses seleksi dan ditetapkan sebagai prioritas pembahasan. (*)

  • Kasus Penganiayaan di Sapeken Sumenep Belum Ada Tersangka, Polisi Jadwalkan Panggil Terlapor

    Kasus Penganiayaan di Sapeken Sumenep Belum Ada Tersangka, Polisi Jadwalkan Panggil Terlapor

    SUMENEP, LensaMadura.com – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpa H, warga Desa Saur Saebus, Sapeken, Sumenep belum menunjukkan perkembangan signifikan.

    Hingga beberapa pekan sejak dilaporkan, polisi belum menetapkan tersangka.

    Peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sapeken pada 24 Maret 2026 dan teregister dengan nomor STTLPM/14/RESKRIM/III/2026/SPKT/POLSEK SAPEKEN.

    Kejadian dugaan penganiayaan berlangsung di Dusun Tembin, Desa Sepanjang, pada siang hari bertepatan dengan Idulfitri.

    Kronologinya, H dipanggil sebelum kemudian mengalami kekerasan oleh sejumlah orang.

    Akibat kejadian itu, H mengalami luka memar di bagian mata serta luka di tubuh akibat pukulan dan tendangan.

    Lebih lanjut, H mengaku kecewa karena hingga kini belum ada perkembangan berarti, termasuk penetapan tersangka terhadap terduga pelaku berinisial I, L, dan R.

    “Informasi terakhir masih menunggu saksi,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sapeken, Taufikur Rahman, saat dikonfirmasi menyatakan proses penanganan perkara masih berjalan. Kata dia, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

    “Permintaan keterangan saksi sudah dilakukan. Selanjutnya pemanggilan terlapor diagendakan hari Senin, 13 April 2026,” katanya. (mr)

  • Baznas Sumenep Salurkan Bantuan Rp10 Juta untuk Masjid di Manding

    Baznas Sumenep Salurkan Bantuan Rp10 Juta untuk Masjid di Manding

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumenep menyalurkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk Masjid Husnul Khotimah di Desa Cekkor, Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Jumat, 10 April 2026.

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan tagline Pemerintah Kabupaten Sumenep, “Bismillah Melayani”.

    Komisioner Baznas Sumenep, Sugeng Haryadi, mengatakan bahwa bantuan ini bertujuan mendukung sarana ibadah sekaligus memperkuat peran Baznas di tengah masyarakat.

    “Ini bagian dari ikhtiar kami menjalankan amanah, agar kehadiran Baznas benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, dana yang disalurkan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang dikelola secara profesional, kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

    Menurutnya, pembangunan masjid menjadi salah satu prioritas karena memiliki fungsi strategis sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

    Sementara itu, pengurus Masjid Husnul Khotimah, H Saleh, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia menilai bantuan itu tidak hanya membantu dari sisi material, tetapi juga meningkatkan semangat gotong royong warga.

    “Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga proses renovasi masjid bisa segera selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Melalui program ini, Baznas Sumenep terus berupaya memperkuat perannya dalam menyalurkan dana umat secara tepat sasaran serta mendukung pelayanan publik di bidang keagamaan. (*)

  • RSUD Sumenep Buka Rekrutmen Pegawai Non-ASN 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya

    RSUD Sumenep Buka Rekrutmen Pegawai Non-ASN 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep membuka rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi tahun 2026.

    Informasi yang didapat LensaMadura.com, rekrutmen ini menyasar berbagai posisi tenaga kesehatan maupun nonkesehatan, dengan masa pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 April 2026.

    Dalam pengumuman resminya, manajemen RSUD menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

    Formasi yang dibuka cukup beragam, meliputi dokter umum, perawat, apoteker, radiografer, hingga tenaga teknis seperti programmer dan perekam medis.

    Selain itu, tersedia pula posisi administratif seperti sarjana administrasi rumah sakit dan staf bank darah.

    Untuk persyaratan umum, pelamar diwajibkan berstatus warga negara Indonesia dan tidak terikat sebagai ASN, TNI, maupun Polri.

    Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, serta melampirkan dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, dan pas foto terbaru.

    Khusus tenaga kesehatan, diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif hingga akhir 2026.

    Direktur RSUD dr H Moh Anwar, dr Erliyati, menegaskan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

    “Kami membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen pelayanan publik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 9 April 2026.

    Erliyati juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia seleksi.

    “Kami tegaskan, tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada yang meminta sejumlah uang dengan janji meloloskan seleksi, itu dipastikan penipuan,” katanya.

    Erliyati menyatakan, transparansi menjadi prinsip utama dalam proses rekrutmen ini.

    “Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme,” ujarnya. (*)

  • Bupati-Wabup Sumenep Kompak Naik Becak ke Rumah Dinas, Ajak ASN Hemat BBM

    Bupati-Wabup Sumenep Kompak Naik Becak ke Rumah Dinas, Ajak ASN Hemat BBM

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong penghematan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan aparatur melalui kebijakan penggunaan transportasi non-BBM setiap Rabu.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama Wakil Bupati Imam Hasyim memberi contoh dengan menggunakan becak dari Kantor bupati menuju rumah dinas, Rabu, 8 April 2026.

    Dalam keterangan resminya, Fauzi mengatakan langkah itu sebagai bentuk keteladanan bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BLUD, BUMD, hingga tenaga alih daya agar mulai beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

    “Kami ingin ASN menjadi contoh dengan membiasakan pola hidup hemat energi,” ujarnya.

    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan Rabu sebagai hari penggunaan transportasi non-BBM, seperti berjalan kaki, bersepeda, menggunakan kendaraan listrik, atau becak.

    Kepala daerah berujar, kebijakan itu juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM serta menekan emisi karbon.

    ASN yang memiliki jarak tempuh hingga lima kilometer dari rumah ke tempat kerja diminta ikut menyukseskan program tersebut.

    Menurut Fauzi, upaya penghematan BBM tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan, terutama dalam menekan polusi udara.

    Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026 tentang penghematan BBM.

    Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk tingkat kedisiplinan ASN.

    “Pimpinan perangkat daerah harus melakukan pengawasan agar kebijakan ini berjalan efektif,” kata Fauzi. (*)

  • Bupati Sumenep Lantik Staf Ahli, Perkuat Perumusan Kebijakan

    Bupati Sumenep Lantik Staf Ahli, Perkuat Perumusan Kebijakan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik sejumlah pejabat, termasuk staf ahli bupati dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), di Kantor Bupati, Rabu, 8 April 2026.

    Pengisian jabatan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas perumusan kebijakan dan kinerja birokrasi daerah.

    Dalam pelantikan tersebut, Fauzi menekankan posisi staf ahli bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan kepala daerah.

    Ia meminta para pejabat yang dilantik mampu menyajikan kajian yang tajam, berbasis data, dan relevan dengan kondisi di lapangan.

    “Staf ahli harus mampu memberi masukan yang objektif dan solutif, serta peka terhadap dinamika sosial dan pembangunan,” ujarnya.

    Menurut dia, kualitas rekomendasi yang dihasilkan akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

    Fauzi juga mengingatkan seluruh pejabat untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan di tingkat regional maupun nasional.

    “Penguatan kompetensi menjadi kunci dalam menjaga kinerja pemerintahan tetap adaptif,” tegasnya.

    Selain melantik staf ahli, Bupati juga melantik Kepala BRIDA serta menyerahkan surat keputusan kepada 34 aparatur sipil negara, yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

    Adapun pejabat yang dilantik sebagai staf ahli yakni Joko Satrio di bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan; Hizbul Wathan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik; serta Dedi Falahuddin di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sementara jabatan Kepala BRIDA diisi Siswahyudi Bintoro.

    Fauzi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan menjaga integritas serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Sumenep.

    “Jadikan amanah ini sebagai ladang pengabdian dengan menunjukkan kinerja terbaik, jaga kepercayaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)

  • BPBD Sumenep Gelar Halalbihalal, Perkuat Soliditas Pegawai

    BPBD Sumenep Gelar Halalbihalal, Perkuat Soliditas Pegawai

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan halalbihalal untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan soliditas pegawai, Rabu, 8 April 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor BPBD itu diikuti seluruh jajaran, mulai dari pimpinan, staf, hingga personel lapangan serta Dharma Wanita Persatuan (DWP).

    Kepala BPBD Sumenep Ach Laili Maulidy mengatakan halalbihalal tidak sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kebersamaan dalam menjalankan tugas kebencanaan.

    “Halalbihalal ini untuk memupuk rasa persaudaraan, menjaga komunikasi, dan saling memaafkan agar ke depan kita bisa menjalankan tugas dengan lebih baik,” ujarnya.

    Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan soliditas dan profesionalitas seluruh jajaran BPBD dalam menghadapi berbagai tantangan penanggulangan bencana.

    “Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjaga kebersamaan demi mewujudkan Sumenep yang tangguh bencana,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, tausiyah disampaikan oleh H Abd. Kadir. Ia menyebut halalbihalal sebagai sarana refleksi diri setelah menjalani ibadah puasa selama Ramadan.

    “Halalbihalal menjadi ajang saling memaafkan sekaligus meningkatkan kualitas diri dan kinerja dalam melayani masyarakat,” ujarnya. (*)

  • DPRD Sumenep Ketok Tiga Raperda, Bupati Sampaikan Apresiasi

    DPRD Sumenep Ketok Tiga Raperda, Bupati Sampaikan Apresiasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) melalui rapat paripurna persetujuan bersama dengan pemerintah daerah, Selasa, 7 April 2026.

    Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.

    “Pembahasan berjalan lancar dan diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

    Tiga raperda yang disepakati meliputi pengelolaan pasar rakyat, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pasar modern, serta raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Wira Usaha Sumekar.

    Menurut Zainal, ketiga raperda tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

    Setelah disetujui bersama, dokumen raperda akan diajukan kembali kepada gubernur untuk memperoleh nomor registrasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah.

    Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Sumenep.

    “Kami berharap raperda ini berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

    Menurut dia, kemitraan yang terjalin menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Kerja sama ini penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)

  • MBG Dikeluhkan, Makanan Diduga Tak Layak Disajikan di SPPG Guluk-Guluk Sumenep

    MBG Dikeluhkan, Makanan Diduga Tak Layak Disajikan di SPPG Guluk-Guluk Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai keluhan.

    Musababnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guluk-Guluk diduga menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi bagi siswa.

    Sejumlah keluhan muncul dari tenaga pendidik hingga wali siswa. Mereka menilai kualitas makanan yang disajikan tidak memenuhi standar, bahkan berpotensi mengabaikan aspek keamanan pangan.

    Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan makanan yang diterima siswa kerap dalam kondisi kurang baik.

    “Ikannya bau dan kacangnya apek,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.

    Keluhan serupa disampaikan wali siswa. Salah satu wali murid berinisial B mengaku makanan dari SPPG kerap tidak dimakan siswa.

    “Areyah beremma SPPG Luk-Guluk mak sajen salbut (Bagaimana ini SPPG Guluk-Guluk kok makin kacua),” tuturnya.

    Wali siswa lain, berinisial A, juga mengeluhkan penurunan kualitas menu. Ia bahkan membagikan kondisi tersebut melalui pesan WhatsApp.

    “Menu MBG makin tak karu-karuan,” katanya.

    Sementara itu, wali siswa berinisial M mendesak agar dapur MBG ditutup jika kualitas makanan tidak segera diperbaiki.

    “Totop peih mun enga’ reyah (tutup saja kalau seperti ini),” ujarnya.

    Program MBG merupakan program pemerintah untuk meningkatkan status gizi siswa.

    Namun, tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaannya berisiko tidak mencapai tujuan, bahkan berdampak pada kesehatan penerima.

    Kepala SPPG Guluk-Guluk, inisial Q, belum merespons saat dikonfirmasi terkait menu MBG yang diduga tidak layak konsumsi tersebut. (*)

  • Pria di Sumenep Diciduk di Kamar Kos, Bawa Sabu dan Ekstasi

    Pria di Sumenep Diciduk di Kamar Kos, Bawa Sabu dan Ekstasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Sumenep menangkap seorang pria berinisial H, 47 tahun, dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

    Penangkapan dilakukan di sebuah kamar kos di Jalan Graha Bimantara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Sabtu malam, 4 April 2026, sekitar pukul 23.30 WIB.

    Penangkapan itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/19/IV/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 4 April 2026.

    Dalam penggeledahan di kamar tersebut, polisi menemukan lima paket sabu dengan berat bersih total 6,47 gram yang diletakkan di atas kasur.

    Selain itu, petugas juga menyita 31 butir pil ekstasi dengan berat bersih 11,62 gram yang disimpan dalam tas cokelat yang digantung di dinding.

    Dalam keterangan yang diterima, polisi turut mengamankan dua unit telepon genggam, sejumlah plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200 ribu yang diduga terkait transaksi narkotika.

    Dari pemeriksaan awal, H mengakui seluruh barang bukti tersebut miliknya. Ia kemudian dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

    Kepala Polres Sumenep Ajun Komisaris Besar Anang Hardiyanto mengatakan jajarannya akan terus menindak peredaran narkotika di wilayahnya.

    “Kami tidak memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Sumenep,” kata Anang.

    AKBP Anang mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba kepada aparat kepolisian.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan lain. (*)

  • Sidang Perdana, KI Sumenep Periksa Sengketa Informasi APBDes dan CSR Migas

    Sidang Perdana, KI Sumenep Periksa Sengketa Informasi APBDes dan CSR Migas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep mulai menjalankan fungsi ajudikasi dengan menggelar sidang sengketa informasi perdana sejak pelantikan komisioner periode 2025–2029 pada 23 Januari 2026.

    Sidang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Utama KI Sumenep, Jalan Dr. Cipto Nomor 3, Kolor.

    Agenda sidang adalah pemeriksaan awal atas permohonan sengketa informasi yang diajukan Ifirlana Hermanto.

    Permohonan itu berkaitan dengan keterbukaan data realisasi APBDes serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sektor minyak dan gas di Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting. Pihak termohon dalam perkara ini adalah Pemerintah Desa Banbaru.

    Majelis komisioner yang memeriksa perkara dipimpin Moh Rifai dengan anggota Ahmad Ainol Horri dan Hasdani Roi.

    Rifai mengatakan sidang ini menjadi langkah awal bagi KI Sumenep menjalankan kewenangannya pada periode baru.

    “Kami sudah bisa melaksanakan sidang perdana di periode ini,” ujarnya, Senin, April 2026.

    Ia menegaskan setiap permohonan sengketa informasi yang masuk akan diproses sesuai standar penyelesaian sengketa informasi publik.

    “Setiap permohonan pasti kami tindak lanjuti,” kata dia.

    Selain perkara sengketa informasi Desa Banbaru, pada hari yang sama KI Sumenep juga menggelar sidang dengan termohon Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep. (*)

  • Ansor Sumenep Sentil Nasib Petani di Tengah Besarnya Cukai Tembakau

    Ansor Sumenep Sentil Nasib Petani di Tengah Besarnya Cukai Tembakau

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Sumenep, Qumri Rahman, menyoroti kondisi petani tembakau di Madura yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah, meski kontribusinya terhadap negara tergolong besar.

    Qumri mengatakan Madura merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Jawa Timur, bersama Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, dan Bojonegoro.

    Komoditas ini, kata dia, menjadi penopang ekonomi daerah sekaligus sumber penghidupan ribuan keluarga petani, yang mayoritas berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama.

    “Petani tembakau di Madura bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi bagian dari warga Nahdliyin yang turut menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujar Qumri, Minggu, 5 April 2026.

    Ia mengutip pembahasan dalam Rapat Kerja Wilayah GP Ansor Jawa Timur di Malang yang menyebutkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun.

    Angka itu melampaui sektor sumber daya alam, baik migas maupun nonmigas, yang sebesar Rp207 triliun, serta dividen badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp85,8 triliun.

    “Ini menunjukkan kontribusi sektor tembakau sangat besar. Namun kesejahteraan petaninya belum sepenuhnya terjamin,” kata dia.

    Pengasuh Pondok Pesantren Tholaburridho Batuan, Sumenep, itu menambahkan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai tembakau nasional. Hal ini ditopang oleh industri rokok dan produksi tembakau dari sejumlah daerah, termasuk Madura.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terus disalurkan ke daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.

    Namun, menurut Qumri, implementasi program tersebut di lapangan masih perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.

    Alumnus Pesantren Sidogiri, Pasuruan, itu juga menyebut mayoritas konsumen rokok di Indonesia berasal dari kalangan warga NU.

    Karena itu, keberpihakan pada petani tembakau dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Nahdliyin.

    “Merokok telah menjadi bagian dari kultur di kalangan warga NU. Karena itu, penting memastikan perputaran ekonomi sektor ini berpihak pada petani,” ujarnya.

    Ia berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani tembakau, mulai dari menjaga stabilitas harga, melindungi hasil panen, hingga memperbaiki akses distribusi.

    “Perlu dikawal mulai dari harga pupuk, hasil panen, hingga keadilan bagi petani tembakau,” kata dia. (*)