Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

    DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas tiga rancangan peraturan daerah tahun 2026, Rabu, 15 April 2026.

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin. Dalam sidang itu, tujuh fraksi menyampaikan pandangan masing-masing melalui juru bicara fraksi.

    “Pandangan umum fraksi dapat membuka ruang dan dimensi baru dalam merancang kebijakan publik yang demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial,” kata Zainal saat memimpin rapat.

    Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

    Menurut Zainal, pandangan fraksi dibutuhkan untuk memberi masukan terhadap substansi tiga rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah kabupaten. Ia menyebut pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat paripurna berikutnya.

    “Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan pada agenda paripurna selanjutnya,” ujarnya.

    Rapat itu juga dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (*)

  • NasDem Sumenep Protes Laporan Utama Tempo Bergambar Karikatur Surya Paloh

    NasDem Sumenep Protes Laporan Utama Tempo Bergambar Karikatur Surya Paloh

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah kader Partai NasDem di Kabupaten Sumenep menggelar aksi damai di kantor DPD NasDem di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Batuan, Rabu, 15 April 2026.

    Aksi ini merupakan protes atas laporan utama Majalah Tempo edisi 12 April 2026 dengan judul “PT Nasdem Indonesia Raya Tbk” yang menampilkan karikatur Ketua Umum Partai NasDem.

    Para kader menilai pemberitaan tersebut tidak proporsional dan mendiskreditkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh serta institusi partai.

    Dalam orasinya, salah satu kader, Fathorrafik, mengatakan pihaknya tidak menolak kebebasan pers. Namun, ia menekankan bahwa praktik jurnalistik harus dijalankan secara profesional, berimbang, dan menjunjung etika.

    “Kami meminta Tempo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pemberitaan yang menyudutkan pimpinan kami,” ujarnya.

    Ia menilai laporan utama tersebut membentuk opini yang merugikan partai. Kader juga menyoroti penggunaan judul sampul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang dianggap sebagai bentuk framing, serta tidak adanya konfirmasi kepada pihak partai.

    Aksi tersebut kemudian ditemui Ketua DPD NasDem Sumenep Akis Jasuli. Ia mengapresiasi solidaritas kader dan menyatakan seluruh aspirasi akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi di internal partai.

    “Kami akan menyampaikan sikap ini ke DPW dan DPP untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan,” kata Akis.

    Menurut dia, pemberitaan tersebut tidak hanya berdampak pada citra partai, tetapi juga melukai kader. Ia juga menyinggung narasi yang mengaitkan partai dengan kemungkinan merger setelah pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto.

    “Kami mendesak agar Tempo segera meminta maaf secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

    Di Jakarta, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, sebelumnya telah menanggapi aksi serupa yang dilakukan kader Partai NasDem di kantor Tempo.

    “Perbedaan perspektif terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi,” kata Setri, Selasa, 14 April 2026.

    Ia menegaskan laporan utama tersebut telah melalui proses jurnalistik.

    “Materi pemberitaan yang dipublikasikan merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi, akuntabel, dan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.

    Setri menambahkan, Tempo membuka ruang klarifikasi bagi pihak yang keberatan serta mendorong penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers.

    Meski demikian, redaksi Tempo menyampaikan permohonan maaf atas dampak sampul laporan yang menyinggung Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan kader partai. (*)

  • Arinna Cafe & Resto Hadirkan Live Music, Suguhkan Hiburan dan Pengalaman Nongkrong Berbeda di Sumenep

    Arinna Cafe & Resto Hadirkan Live Music, Suguhkan Hiburan dan Pengalaman Nongkrong Berbeda di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Suasana hangat berpadu hiburan terasa di Arinna Cafe & Resto, saat live music menjadi daya tarik utama yang ditawarkan kepada para pengunjung.

    Di tempat milik Arinna Hidayah ini, konsep kuliner dan musik dipadukan untuk menghadirkan pengalaman nongkrong yang lebih hidup.

    Ketua Jurnalis Sumenep Independen (JSI), Igusty Madani, turut merasakan atmosfer tersebut. Dia menikmati hidangan sembari larut dalam alunan musik, bahkan sempat naik ke panggung untuk menyumbangkan lagu.

    Bagi Igusty, kesempatan tampil di panggung live music menjadi pengalaman tersendiri.

    “Ini bukan hanya soal menikmati hidangan, tapi juga merasakan suasana hiburan yang hidup. Apalagi diberi kesempatan tampil, tentu menjadi kebanggaan,” ujarnya.

    Owner Arinna Cafe & Resto, Arinna Hidayah, mengatakan inovasi tersebut sengaja dihadirkan untuk memanjakan pengunjung.

    “Live music ini inovasi kami untuk memanjakan pelanggan,” kata Arinna.

    Arinna menambahkan, pihaknya rutin menghadirkan penyanyi, baik lokal maupun nasional, untuk menjaga kualitas hiburan.

    Kehadiran mereka diharapkan mampu menciptakan suasana baru bagi masyarakat yang ingin menikmati musik secara langsung.

    “Yang pasti ini untuk menghibur para pengunjung,” ujarnya.

    Arinna menegaskan, selain hiburan, aspek pelayanan, keamanan, dan kenyamanan tetap menjadi prioritas. Setiap acara disiapkan secara matang, mulai dari penataan panggung hingga sistem tata suara.

    Lebih jauh, ia berharap live music di kafenya dapat memberi dampak positif bagi perkembangan industri hiburan lokal di Sumenep, khususnya di sektor musik dan pertunjukan langsung. (*)

  • Konferensi Pers Kokain 27,83 Kg di Sumenep Batal, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

    Konferensi Pers Kokain 27,83 Kg di Sumenep Batal, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rencana konferensi pers Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait temuan bungkusan diduga kokain seberat 27,83 kilogram di Pantai Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, batal digelar pada Selasa, 14 April 2026.

    Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Nanang Avianto sebelumnya tiba di Bandara Trunojoyo Sumenep menggunakan helikopter. Ia kemudian menuju Markas Polres Sumenep, tempat konferensi pers semula dijadwalkan berlangsung di Aula Sanika Satyawada.

    Sejumlah persiapan telah dilakukan. Banner bertuliskan konferensi pers Kapolda Jawa Timur terpasang, sementara bungkusan yang diduga sebagai barang bukti sempat dipajang di meja depan.

    Namun, tak lama berselang, barang tersebut justru dikeluarkan dari ruangan oleh petugas.

    Wartawan yang menunggu hingga sekitar tiga jam tidak mendapatkan kepastian. Informasi yang beredar kemudian menyebutkan Kapolda telah kembali ke Markas Polda Jawa Timur dan agenda konferensi pers dibatalkan.

    Kepala Polres Sumenep Ajun Komisaris Besar Anang Hardiyanto mengatakan pembatalan dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Polisi, kata dia, masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan isi bungkusan tersebut.

    “Kami masih melakukan uji laboratorium agar informasi yang disampaikan nanti tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” kata Anang.

    Anang menjelaskan, penarikan barang bukti dari ruang konferensi dilakukan untuk kepentingan pengujian tersebut. Menurut dia, validitas hasil pemeriksaan menjadi dasar sebelum kepolisian menyampaikan keterangan resmi kepada publik.

    “Hasil uji laboratorium akan kami sampaikan setelah selesai,” ujarnya.

    Anang juga menegaskan bahwa kedatangan Kapolda ke Sumenep bukan untuk merilis kasus temuan tersebut, melainkan dalam rangka agenda kerja internal.

    “Tujuan Pak Kapolda ke Sumenep bukan merilis itu, tapi agenda kerja ya,” tegasnya. (*)

  • RS BHC Kenalkan Pubertas kepada Siswa FIES Sumenep

    RS BHC Kenalkan Pubertas kepada Siswa FIES Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit Baghraf Health Care (RS BHC) menggelar edukasi kesehatan bagi siswa Fathimah International Elementary School (FIES) Sumenep melalui program RS BHC Goes to School.

    Kegiatan yang menyasar pelajar usia dini ini mengangkat tema “Pubertas: Perubahan Besar di Hidupmu” dan bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang tumbuh kembang anak.

    Dokter spesialis anak RS BHC, Danang Setyo Nugroho, mengatakan pubertas merupakan proses alami yang tidak hanya ditandai perubahan fisik, tetapi juga emosional dan psikologis.

    “Dengan edukasi sejak dini, anak-anak bisa lebih siap dan percaya diri menghadapi masa pubertas,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.

    Selain itu, pemateri lain, Amelia Widayanti, menyampaikan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Ia mengajak siswa membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, serta aktif bergerak.

    Kepala FIES Sumenep, Rate Seftinindias Dwi Kumala, menilai kegiatan tersebut memberikan nilai tambah bagi siswa dalam memahami aspek kesehatan sejak dini.

    “Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan layanan kesehatan seperti ini penting untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya. (km)

  • Dinsos P3A Sumenep Sosialisasikan Pembentukan Satgas PPA di Tingkat Desa

    Dinsos P3A Sumenep Sosialisasikan Pembentukan Satgas PPA di Tingkat Desa

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial P3A Sumenep mendorong pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) hingga tingkat desa.

    Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan Satgas PPA di Balai Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Selasa, 14 April 2026.

    Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga tenaga medis. Narasumber berasal dari kejaksaan dan lembaga perlindungan anak.

    Kepala Dinas Sosial P3A Sumenep, R Rahman Riadi, mengatakan pembentukan Satgas PPA di desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

    “Satgas PPA di desa adalah garda terdepan dalam mengetahui, merespons, dan mendampingi korban sebelum ditangani lebih lanjut,” ujarnya.

    Menurut dia, selama ini masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlambat ditangani akibat keterbatasan akses pelaporan dan jangkauan layanan.

    “Dengan adanya Satgas di tingkat desa, kami ingin memastikan tidak ada lagi korban yang terlambat mendapatkan perlindungan,” kata Rahman.

    Pembentukan Satgas PPA mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011.

    Satgas ini memiliki tugas melakukan identifikasi kasus, memberikan perlindungan awal, serta merekomendasikan penanganan lanjutan kepada instansi terkait.

    Selain penanganan, upaya pencegahan juga menjadi fokus melalui edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, hingga eksploitasi dan pelecehan.

    “Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi masyarakat,” ujarnya.

    Rahman menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Satgas PPA di desa.

    “Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan lagi urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama,” katanya.

    Secara teknis, mekanisme kerja Satgas dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan penjangkauan kasus, hingga koordinasi dengan unit pelayanan teknis, kepolisian, atau layanan darurat.

    Struktur Satgas melibatkan kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa, tokoh masyarakat dan agama, organisasi perempuan, serta tenaga medis. (*)

  • Kepala Disdik Sumenep Tinjau TKA Paket B di Rutan, Tekankan Hak Pendidikan Warga Binaan

    Kepala Disdik Sumenep Tinjau TKA Paket B di Rutan, Tekankan Hak Pendidikan Warga Binaan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Mohamad Iksan, meninjau pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rutan Kelas IIB Sumenep, Selasa, 14 April 2026.

    Dalam kunjungan tersebut, Iksan didampingi jajaran Dinas Pendidikan serta pihak rutan, termasuk Kepala Pelayanan Tahanan Teguh. Ia memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai standar.

    Iksan berkeliling ruang ujian untuk memantau langsung proses pelaksanaan sekaligus menyapa para peserta yang merupakan warga binaan.

    Pelaksanaan TKA ini merupakan hasil kolaborasi antara Rutan Kelas IIB Sumenep dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Proses ujian juga mendapat pengamanan dan pendampingan dari petugas rutan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

    Di tengah keterbatasan, para warga binaan tampak mengikuti ujian dengan serius. Mereka mengerjakan soal dengan tenang sebagai bagian dari upaya memperoleh kesempatan melalui jalur pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh abai, termasuk terhadap warga binaan,” kata Iksan.

    Menurut dia, program Paket B tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan.

    “Kami ingin pendidikan ini benar-benar berdampak. Warga binaan harus memiliki bekal pengetahuan dan kepercayaan diri saat kembali ke masyarakat,” ujarnya.

    Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdik Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo, mengapresiasi antusiasme peserta dalam mengikuti ujian.

    “Semangat belajar mereka menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

    Ia menambahkan, Dinas Pendidikan akan terus memperluas akses pendidikan nonformal, termasuk di lingkungan terbatas seperti rumah tahanan.

    Pelaksanaan TKA Paket B di SKB Rutan Kelas IIB Sumenep ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, sekaligus membuka peluang bagi warga binaan untuk memperbaiki masa depan. (*)

  • Pemkab Sumenep Dorong BPRS Bhakti Sumekar Perkuat Digitalisasi Layanan

    Pemkab Sumenep Dorong BPRS Bhakti Sumekar Perkuat Digitalisasi Layanan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong BPRS Bhakti Sumekar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip syariah sebagai dasar operasional.

    Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan berbasis teknologi.

    “BPRS Bhakti Sumekar menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tetapi juga membuka banyak peluang seiring perkembangan teknologi,” ujarnya di sela talk show di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa, 14 April 2026.

    Menurut dia, digitalisasi layanan penting untuk memperluas inklusi keuangan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

    Selain itu, lembaga keuangan daerah tersebut juga diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital secara aman dan bijak.

    “Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui penguatan sistem keamanan, transparansi, dan akuntabilitas layanan,” kata Imam.

    Dalam kegiatan tersebut, BPRS Bhakti Sumekar juga menggelar talk show mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi dana nasabah.

    Imam menilai peningkatan literasi keuangan masyarakat akan mendorong kepercayaan terhadap layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam sistem ekonomi.

    “Kami ingin BPRS Bhakti Sumekar berkembang sebagai lembaga keuangan yang modern, inklusif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah,” ujarnya. (*)

  • Diskominfo Sumenep Perkuat Layanan Aduan Publik di Tingkat Kecamatan

    Diskominfo Sumenep Perkuat Layanan Aduan Publik di Tingkat Kecamatan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan layanan pengaduan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di sejumlah kecamatan.

    Melalui kegiatan ini, Diskominfo mendorong kecamatan untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi sekaligus memantau aduan masyarakat melalui aplikasi lapor.go.id.

    Salah satu kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Saronggi, dengan menyasar sosialisasi hingga tingkat desa.

    Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme penyampaian pengaduan dan dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

    Pelaksana Tugas Camat Saronggi, Arman Mustafa, mengatakan layanan informasi menjadi kebutuhan penting hingga tingkat desa, seiring perkembangan teknologi digital.

    “Pelayanan informasi saat ini sangat penting. Melalui SP4N-LAPOR!, layanan menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.

    Ia menambahkan, pihak kecamatan juga membuka akses komunikasi selama 24 jam, termasuk melalui grup WhatsApp bersama kepala desa untuk mempercepat tindak lanjut informasi dan aduan masyarakat.

    Selain itu, sosialisasi SP4N-LAPOR! juga dilakukan melalui media sosial agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

    Warga yang belum memahami mekanisme pengaduan diberikan pendampingan secara langsung.

    Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumenep, Irwan Sujatmiko, mengatakan monev tidak hanya dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menyasar kecamatan.

    “Pengaduan pelayanan publik harus segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Menurut dia, setiap aduan masyarakat merupakan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tidak boleh diabaikan atau ditunda penanganannya.

    “Penanganan yang cepat dan tepat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.

    Selain di Kecamatan Saronggi, kegiatan serupa sebelumnya juga dilakukan di Kecamatan Batuan sebagai bagian dari upaya memastikan layanan pengaduan publik berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. (*)

  • Kemenag Sumenep Ikuti Bimtek Zona Integritas, Target Raih Predikat WBK

    Kemenag Sumenep Ikuti Bimtek Zona Integritas, Target Raih Predikat WBK

    SUMENEP, LensaMadura.com – Tim Zona Integritas (ZI) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penilaian pembangunan ZI yang digelar Inspektorat Jenderal Kemenag RI secara daring, Selasa, 14 April 2026.

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim dalam menghadapi proses penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    Bimtek diikuti satuan kerja Kemenag dari berbagai daerah di Indonesia. Materi yang disampaikan berfokus pada indikator penilaian terbaru serta strategi pemenuhan eviden atau bukti fisik yang menjadi syarat utama dalam proses penilaian.

    Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI menekankan pentingnya konsistensi implementasi di lapangan, tidak hanya sebatas kelengkapan dokumen administratif. Setiap inovasi layanan diminta memberi dampak langsung terhadap kemudahan layanan bagi masyarakat.

    Ketua Tim ZI Kemenag Sumenep, Muh Rifa’i Hasyim, menyatakan optimistis instansinya mampu meraih predikat WBK pada tahun ini.

    “Kami terus menyelaraskan kualitas pelayanan di lapangan dengan kelengkapan eviden yang diminta. Bimtek ini membantu kami memetakan kekurangan yang perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pendampingan dan pembekalan dari Inspektorat Jenderal menjadi bekal penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Kemenag Sumenep menargetkan melalui penguatan Zona Integritas, kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat seiring upaya meraih predikat WBK/WBBM. (*)

  • Gelar Talk Show, BPRS Bhakti Sumekar Dorong Inklusi Keuangan Syariah

    Gelar Talk Show, BPRS Bhakti Sumekar Dorong Inklusi Keuangan Syariah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menggelar talk show bertema “Mendorong Masyarakat melalui Inklusi Keuangan Syariah” di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa, 14 April 2026.

    Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

    “Melalui kegiatan ini, kami berharap BPR Syariah semakin berperan dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Fajar, BPR Syariah saat ini berada di bawah koordinasi BMS dengan sekitar 165 unit di seluruh Indonesia, termasuk 26 unit di Jawa Timur. Ia menilai, keberadaan lembaga tersebut memiliki potensi besar untuk menjangkau sektor ekonomi kecil dan menengah.

    Ia menambahkan, prinsip keuangan syariah sejatinya telah lama dikenal masyarakat. Praktik muamalah, seperti sistem bagi hasil di sektor pertanian dan peternakan, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

    “Ini menunjukkan bahwa prinsip syariah sangat dekat dengan masyarakat dan bukan hal baru,” katanya.

    Fajar juga menyebut ekonomi syariah hadir sebagai alternatif di tengah sistem ekonomi global dengan menawarkan keseimbangan antara kebebasan dan pemerataan melalui prinsip keadilan dan etika.

    Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan BPRS Bhakti Sumekar serta sejumlah tamu undangan, dan digelar di kawasan bersejarah Pendopo Agung Keraton Sumenep. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan seni budaya lokal. (*)

  • BAZNAS Sumenep Buka Beasiswa Cendekia 2026, Ini Syarat dan Ketentuannya

    BAZNAS Sumenep Buka Beasiswa Cendekia 2026, Ini Syarat dan Ketentuannya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep membuka pendaftaran Beasiswa Cendekia 2026 Gelombang II melalui jalur prestasi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga prasejahtera.

    Pendaftaran dibuka secara daring pada 15 hingga 30 April 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan mahasiswa asal Kabupaten Sumenep.

    Ketua BAZNAS Sumenep, Ahmad Rahman, mengatakan program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa yang memiliki capaian akademik baik, namun menghadapi keterbatasan ekonomi.

    “Beasiswa ini tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga membentuk kepedulian sosial mahasiswa melalui keterlibatan sebagai relawan,” ujar Ahmad Rahman di Sumenep, Selasa, 14 April 2026.

    BAZNAS menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima. Pendaftar harus merupakan warga Sumenep, belum menikah, serta berstatus mahasiswa aktif minimal semester dua di perguruan tinggi.

    Dari sisi akademik, mahasiswa jurusan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) disyaratkan memiliki IPK minimal 3,20 dengan akreditasi program studi “Baik”.

    Sementara untuk jurusan sosial humaniora dan keagamaan, minimal IPK 3,30 dengan akreditasi “Baik Sekali”. Adapun untuk kampus afirmasi kepulauan, akreditasi minimal “Baik”.

    Selain itu, calon penerima tidak sedang menerima beasiswa lain, berasal dari keluarga prasejahtera, serta bersedia menjadi relawan BAZNAS.

    Pada tahap administrasi, pelamar diminta mengunggah dokumen seperti surat permohonan, KTP, kartu keluarga, kartu mahasiswa, kartu hasil studi terakhir, surat keterangan aktif kuliah, serta surat keterangan tidak mampu.

    Dokumen pendukung lain seperti pas foto, foto kondisi rumah, dan sertifikat prestasi akan menjadi nilai tambah.

    Proses seleksi meliputi verifikasi administrasi pada 1–4 Mei 2026, dilanjutkan tes tulis, wawancara, dan tes baca Al-Qur’an pada 5–6 Mei 2026. Hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada 10 Mei 2026. (*)

  • Warga Sumenep Temukan 27,8 Kg Diduga Kokain di Pesisir Giligenting

    Warga Sumenep Temukan 27,8 Kg Diduga Kokain di Pesisir Giligenting

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebanyak 23 paket diduga narkotika jenis kokain dengan berat total sekitar 27,83 kilogram ditemukan warga di pesisir Pantai Pasir Putih Kahuripan, Dusun Lombi Timur, Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Senin sore, 13 April 2026.

    Temuan itu bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya benda asing di kawasan pantai. Menindaklanjuti informasi tersebut, Polsek Giligenting mendatangi lokasi sekitar pukul 16.15 WIB.

    Di lokasi, petugas menemukan 23 bungkusan plastik bertuliskan “BUGATTI” yang diduga berisi kokain. Sebanyak 9 paket berada dalam kantong terpal berwarna abu-abu, sementara 14 paket lainnya ditemukan tercecer di sekitar lokasi.

    Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

    Kapolres Sumenep, Anang Hardiyanto, mengatakan pihaknya masih mendalami asal-usul barang tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkotika.

    “Kami masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan di balik temuan ini. Kasus ini akan kami tangani secara profesional dan transparan,” ujarnya.

    Menurut dia, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dan perkara masih dalam tahap penyelidikan.

    Polisi juga berencana mengirim sampel barang bukti ke laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk memastikan kandungan zat di dalamnya. Hasil uji tersebut akan menjadi dasar pembuktian hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kapolres mengapresiasi peran masyarakat yang melaporkan temuan tersebut. Ia mengimbau warga untuk terus berpartisipasi dalam upaya pemberantasan narkoba.

    “Informasi dari masyarakat sangat membantu. Kami mengajak semua pihak bersama-sama melawan peredaran gelap narkotika,” katanya. (*)

  • Perkuat Sektor Perikanan, Pemkab Sumenep Teken Kerja Sama Strategis

    Perkuat Sektor Perikanan, Pemkab Sumenep Teken Kerja Sama Strategis

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah melalui penandatanganan kesepakatan bersama kemitraan rantai pasok komoditas hasil perikanan, Senin, 13 April 2026.

    Kerja sama ini melibatkan PT Perikanan Indonesia dan CV Bhumiagri Nawasena Perkasa sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan kemitraan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan potensi hasil perikanan di daerahnya.

    “Kami mengharapkan kemitraan ini mendorong percepatan pemanfaatan hasil perikanan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya Bupati Fauzi usai penandatangan di Jakarta.

    Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri hilir. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan pabrik pengolahan ikan oleh kedua mitra tersebut.

    Menurut Fauzi, keberadaan industri pengolahan akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas perikanan lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Dengan pabrik pengolahan, produk perikanan lokal diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” katanya.

    Ia menambahkan, Kabupaten Sumenep memiliki potensi perikanan yang besar, baik dari sektor tangkap maupun budidaya. Potensi tersebut dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang pengembangan industri berbasis hasil laut.

    “Potensi ini harus dikelola secara optimal agar memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan,” ujarnya.

    Pemerintah daerah, melalui Dinas Perikanan, juga terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat guna membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan.

    “Kami optimistis kolaborasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mampu menembus pasar regional hingga internasional,” kata Fauzi.

    Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Titik Mustilasari, menilai Kabupaten Sumenep memiliki prospek besar di sektor perikanan. Ia menyebut produksi perikanan tangkap daerah ini mencapai sekitar 44 ribu ton per tahun, didukung potensi budidaya kerapu premium serta rumput laut.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperkuat rantai pasok, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujarnya. (*)

  • DPRD Sumenep Mulai Bahas Tiga Raperda Usulan Pemkab

    DPRD Sumenep Mulai Bahas Tiga Raperda Usulan Pemkab

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memulai pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah kabupaten melalui rapat paripurna, Senin, 13 April 2026.

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, dan dihadiri jajaran anggota dewan serta perwakilan eksekutif.

    Zainal mengatakan DPRD akan membahas seluruh raperda tersebut secara cermat dan terbuka dengan mengedepankan kepentingan publik.

    Menurut dia, proses legislasi harus menghasilkan regulasi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami memastikan setiap raperda dibahas secara mendalam, transparan, dan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasilnya tepat sasaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan, DPRD akan memberi perhatian serius pada substansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi daerah.

    Dalam penyampaian Nota Penjelasan, dibacakan oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, terdapat tiga poin regulasi penting yang menjadi prioritas pembahasan.

    Adapun tiga raperda yang mulai dibahas memiliki cakupan strategis. Pertama, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam rancangan ini, pemerintah mengusulkan penyesuaian nomenklatur Dinas Kesehatan agar selaras dengan ketentuan kementerian. Selain itu, terdapat rencana penggabungan urusan pengendalian penduduk dengan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sinergi pembangunan dan kemandirian desa.

    Kedua, Raperda Penyertaan Modal pada BPRS Bhakti Sumekar. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat struktur permodalan bank milik daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian. Penyertaan modal ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi program UPLAND dari Kementerian Pertanian.

    Ketiga, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini difokuskan pada penguatan tata kelola aset agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menyesuaikan dengan regulasi terbaru pemerintah pusat serta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Ketiga raperda ini menyangkut aspek penting, mulai dari struktur organisasi perangkat daerah, penguatan ekonomi, hingga pengelolaan aset. Karena itu, pembahasannya harus komprehensif dan akuntabel,” kata Zainal.

    DPRD Sumenep menargetkan pembahasan berjalan efektif sehingga dapat melahirkan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)