Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Mahasiswa UM Edukasi PHBS dan Sanitasi bagi Warga Desa Dapenda

    Mahasiswa UM Edukasi PHBS dan Sanitasi bagi Warga Desa Dapenda

    SUMENEP, LensaMadura.com – Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang tergabung dalam program Belajar Bersama Masyarakat (UM BBM) Desa Dapenda menggelar edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta sanitasi kepada masyarakat selama 6–13 Juli 2026.

    Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.

    Kegiatan ini melibatkan ibu hamil, ibu yang memiliki balita, anak usia dini, siswa sekolah dasar, hingga kelompok lanjut usia (lansia). Edukasi diberikan untuk mendorong masyarakat menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah berbagai penyakit.

    Mahasiswa UM BBM Desa Dapenda, Feratika Erdiyanti, mengatakan edukasi dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga penerapan PHBS dapat dilakukan secara menyeluruh di lingkungan keluarga.

    “Program edukasi ini menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, balita, anak usia dini, hingga lansia, agar kesadaran mengenai kebersihan diri dan lingkungan dapat tumbuh secara menyeluruh di masyarakat,” ujarnya.

    Pelaksanaan kegiatan memanfaatkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang rutin digelar di Desa Dapenda. Melalui posyandu, mahasiswa menyampaikan materi sesuai karakteristik peserta pada setiap pos pelayanan.

    Posyandu dipilih karena menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sekaligus memiliki sesi khusus penyuluhan kesehatan, sehingga penyampaian materi dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu aktivitas warga.

    Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Ibu hamil memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan pola hidup sehat selama masa kehamilan. Sementara ibu yang memiliki balita mendapatkan penyuluhan tentang kebersihan makanan, kebiasaan mencuci tangan memakai sabun, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah penyakit pada anak.

    Bagi kelompok lansia, edukasi difokuskan pada pentingnya menjaga kebersihan diri, menggunakan air bersih, memanfaatkan jamban yang layak, serta menciptakan lingkungan sehat guna mengurangi risiko penyakit.

    Adapun kepada anak usia dini, materi disampaikan secara interaktif melalui praktik mencuci tangan yang benar, membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan perilaku hidup bersih sejak dini.

    Selain melalui Posyandu, mahasiswa juga memberikan edukasi kepada siswa sekolah dasar dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Materi disampaikan dengan pendekatan yang menarik, termasuk praktik enam langkah mencuci tangan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, penggunaan jamban yang bersih, hingga pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

    Mahasiswa juga memperkenalkan pembuatan sabun dari kertas (paper soap) serta menunjukkan hasilnya sebagai alternatif praktis untuk menjaga kebersihan tangan saat beraktivitas.

    Untuk memudahkan penyampaian materi, tim memanfaatkan media edukasi berupa flipbook berisi informasi PHBS dan sanitasi yang dikemas secara visual sehingga lebih mudah dipahami peserta.

    Bidan Desa Dapenda, Isnaini Fajar Dewi, mengapresiasi program yang dijalankan mahasiswa UM BBM. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

    “Edukasi PHBS dan sanitasi ini merupakan program unggulan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Harapannya, setelah kegiatan ini masyarakat Desa Dapenda dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga risiko terjadinya berbagai penyakit dapat diminimalkan,” katanya.

    Melalui program tersebut, mahasiswa UM BBM berharap penerapan PHBS dan sanitasi menjadi budaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

    Dengan meningkatnya kesadaran sejak usia dini hingga lansia, Desa Dapenda diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)

  • DKPP Sumenep Salurkan 47 Hand Tractor untuk Dukung Modernisasi Pertanian

    DKPP Sumenep Salurkan 47 Hand Tractor untuk Dukung Modernisasi Pertanian

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep menyalurkan 47 unit hand tractor kepada 47 kelompok tani sebagai upaya mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus mengoptimalkan pengelolaan lahan.

    Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tersebut telah didistribusikan kepada kelompok tani sejak Juni 2026.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan hand tractor diberikan untuk membantu petani mengolah lahan secara lebih efektif dan efisien. Menurutnya, pemanfaatan alsintan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Sudah didistribusikan bulan Juni,” ujar Chainur, yang akrab disapa Inung, saat ditemui, Selasa, 28 Juli 2026.

    Berdasarkan data DKPP, pengadaan 47 unit hand tractor tersebut menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025–2026. Program itu merupakan realisasi dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumenep.

    Inung menegaskan, kelompok tani penerima bantuan harus memanfaatkan alsintan tersebut sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian. Ia juga mengingatkan agar alat tersebut dirawat dengan baik sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang.

    “Ini merupakan sarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Karena itu, harus dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya pertanian, dirawat, dipelihara, dan digunakan dengan baik,” katanya.

    Menurut Inung, keberadaan hand tractor telah memberikan manfaat bagi petani karena mampu mempercepat proses pengolahan lahan. Efisiensi itu diharapkan berdampak pada peningkatan produktivitas, terutama untuk komoditas padi.

    Ia menambahkan, penyediaan alsintan merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mempercepat modernisasi pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan.

    “Ini bagian dari modernisasi. Sarana ini harus dimaksimalkan dan dirawat dengan baik,” ujarnya. (*)

  • Arta’ Pottre Koneng Selangkah Lagi Jadi Varietas Lokal Sumenep, Masih Diteliti BRIN

    Arta’ Pottre Koneng Selangkah Lagi Jadi Varietas Lokal Sumenep, Masih Diteliti BRIN

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kacang hijau kuning yang dikenal masyarakat Sumenep dengan nama arta’ pottre koneng segera memperoleh pengakuan sebagai varietas lokal.

    Saat ini, komoditas khas tersebut masih menjalani penelitian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bagian dari proses penetapan plasma nutfah asli Kabupaten Sumenep.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penelitian tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilanjutkan dengan proses pemurnian dan pelepasan varietas.

    “Masih berlangsung proses penelitiannya. Setelah itu ada proses pemurnian dan pelepasan varietas. Baru ditetapkan sebagai varietas Sumenep. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” ujar Chainur, Selasa, 28 Juli 2026.

    Pejabat yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, arta’ pottre koneng memiliki karakteristik yang membedakannya dari kacang hijau pada umumnya. Keunikan tersebut terlihat dari warna biji yang kuning, serta bentuk dan teksturnya yang khas.

    “Sama-sama kacang hijau sebenarnya, hanya saja memiliki kekhasan pada warna, bentuk, dan teksturnya. Varietas ini hanya ada di Sumenep,” katanya.

    Komoditas tersebut telah lama dibudidayakan petani di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Manding, Batuputih, Ambunten, Pasongsongan, dan Lenteng. Selain dipasarkan di berbagai pasar tradisional di Sumenep, hasil panennya juga dikirim ke Surabaya.

    DKPP Sumenep tidak hanya fokus pada arta’ pottre koneng. Pemerintah daerah juga tengah menginventarisasi sejumlah tanaman lokal lain untuk diusulkan sebagai plasma nutfah khas Sumenep.

    Komoditas yang sedang didata antara lain pisang kepok, kacang komak, cabai jamu, tembakau Prancak CK-95, bawang merah, cengkeh Masalembu, timun, serta cabai rawit lokal.

    “Kita memiliki banyak varietas lokal,” ujar Inung.

    Ia menilai pengakuan terhadap varietas lokal penting untuk menjaga kekayaan sumber daya genetik sekaligus memperkuat identitas pertanian Sumenep. Di sisi lain, pengembangan komoditas lokal juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani.

    “Ke depan, budidaya komoditas ini akan terus kita tingkatkan dan kembangkan,” katanya. (*)

  • JSI Beri Kejutan Ulang Tahun ke-56 Direktur RSUD Sumenep

    JSI Beri Kejutan Ulang Tahun ke-56 Direktur RSUD Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Suasana hangat mewarnai peringatan ulang tahun ke-56 Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati.

    Jurnalis Sumenep Independen (JSI) memberikan kejutan sederhana sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan kemitraan yang selama ini terjalin dengan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut.

    Kejutan itu berlangsung di ruang kerja Direktur RSUD Sumenep, Senin, 27 Juli 2026.

    Pengurus dan anggota JSI datang membawa kue ulang tahun serta menyampaikan ucapan selamat secara langsung.

    Momen tersebut berlangsung penuh keakraban dan diwarnai doa bersama.

    Ketua Jurnalis Sumenep Independen (JSI), Igusty Madani, mengatakan, kejutan itu sebagai wujud penghargaan kepada dr Erliyati yang dinilai berhasil membangun komunikasi yang baik dengan insan pers.

    “Atas nama keluarga besar JSI, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-56 kepada Ibu dr Erliyati. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban amanah memimpin RSUD dr H Moh Anwar Sumenep. Kami berharap sinergi yang selama ini terjalin dengan insan pers terus terjaga demi memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Igusty.

    Menurut dia, media dan institusi pelayanan publik memiliki peran yang saling melengkapi.

    “Karena itu, komunikasi yang terbuka menjadi modal penting dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ulasnya.

    Sementara itu, dr Erliyati mengaku terharu atas perhatian yang diberikan JSI. Ia tidak menyangka akan mendapat kejutan di hari ulang tahunnya.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman JSI atas perhatian dan doa yang diberikan. Ini tidak bisa ditukar dengan apapun, menjadi kebahagiaan sekaligus penyemangat bagi saya untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui pelayanan di RSUD Sumenep,” ujarnya.

    Dr. Erliyati berharap hubungan baik antara RSUD dan insan pers terus terjalin.

    “Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai layanan kesehatan,” ujarnya. (*)

  • Jelang Panen, PPR Sumenep Dorong Industri Prioritaskan Tembakau Lokal

    Jelang Panen, PPR Sumenep Dorong Industri Prioritaskan Tembakau Lokal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Paguyuban Pengusaha Rokok (PPR) Kabupaten Sumenep, H Syafwan Wahyudi, mengajak pelaku industri hasil tembakau dan petani memperkuat kemitraan menjelang puncak musim panen tembakau 2026.

    Menurutnya, keberhasilan sektor pertembakauan bergantung pada sinergi antara industri, petani, dan pemerintah.

    Haji Udik, sapaan akrabnya, meminta perusahaan rokok di Sumenep mengutamakan pembelian tembakau dari petani setempat.

    Di sisi lain, ia mengimbau petani tidak memanen tanaman sebelum mencapai tingkat kematangan yang optimal agar kualitas daun tetap terjaga.

    Menurut dia, tembakau selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah penghasil di Kabupaten Sumenep.

    Karena itu, penyerapan hasil panen oleh industri lokal dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pertembakauan, mulai dari petani hingga perusahaan rokok.

    “Kami mengajak seluruh pengusaha rokok, baik skala kecil maupun besar, untuk mengutamakan pembelian tembakau hasil petani Sumenep. Jangan sampai petani kesulitan menjual hasil panennya, sementara kebutuhan bahan baku justru dipenuhi dari luar daerah,” kata Haji Udik, Senin, 27 Juli 2026.

    Ia mengatakan hubungan antara petani dan industri harus dibangun sebagai kemitraan yang saling menguntungkan. Petani memerlukan kepastian pasar untuk mempertahankan produksi, sedangkan perusahaan membutuhkan bahan baku berkualitas agar mutu produknya tetap terjaga.

    “Petani membutuhkan pasar yang pasti, sementara industri membutuhkan tembakau berkualitas. Dua kepentingan ini harus dipertemukan melalui kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan,” ujarnya.

    Pemilik DRT The Big Family itu menilai penggunaan tembakau lokal juga akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

    Ketika hasil panen petani diserap oleh industri di Sumenep, perputaran ekonomi akan dirasakan tidak hanya oleh petani, tetapi juga buruh tani, pedagang, jasa transportasi, hingga pelaku usaha mikro.

    “Saat industri membeli tembakau petani lokal, manfaatnya tidak hanya dirasakan petani. Buruh tani, pedagang, jasa angkutan, hingga pelaku UMKM juga ikut merasakan dampaknya. Ini yang harus terus kita jaga bersama,” katanya.

    Selain mendorong penyerapan hasil panen, Haji Udik meminta perusahaan rokok memperkuat komunikasi dengan petani dan kelompok tani sejak awal musim tanam.

    “Langkah ini diperlukan agar petani memahami standar kualitas yang diinginkan industri, sementara perusahaan memperoleh pasokan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan petani agar tidak tergesa-gesa melakukan panen. Menurutnya, daun tembakau yang dipanen sebelum matang berpotensi menurunkan kualitas sehingga memengaruhi aroma, karakter, dan harga jual.

    “Kami mengimbau petani agar bersabar. Jangan memanen tembakau sebelum benar-benar matang hanya karena khawatir harga berubah. Tembakau yang matang memiliki kualitas lebih baik, lebih diminati industri, dan tentu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Haji Udik menilai kualitas tetap menjadi faktor utama yang menentukan daya saing tembakau Sumenep di pasar industri. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, petani, dan pelaku industri memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan mutu produksi, serta memperluas penyerapan hasil panen lokal.

    “Musim panen tahun ini harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Pengusaha menyerap hasil panen lokal, petani menjaga kualitas produksinya, dan pemerintah memperkuat ekosistemnya. Jika tiga unsur ini berjalan seiring, masa depan industri tembakau Sumenep akan semakin kokoh dan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat,” katanya. (*)

  • Berawal dari Facebook, Arman Bangun Alfatih Store hingga Jadi Pusat Layanan Digital di Lenteng, Sumenep

    Berawal dari Facebook, Arman Bangun Alfatih Store hingga Jadi Pusat Layanan Digital di Lenteng, Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Berawal dari aktivitas sederhana menjual dan membeli telepon genggam bekas melalui media sosial Facebook, Ahmad Baidawi atau yang akrab disapa Arman berhasil membangun usaha yang kini dikenal sebagai Alfatih Store.

    Konter tersebut berlokasi di Jalan Raya Lenteng, sebelah kiri Kantor Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

    Arman mengatakan, nama Alfatih Store memiliki makna khusus karena diambil dari gabungan nama kedua putranya, Alif dan Fatih.

    Nama itu dipilih sebagai simbol doa sekaligus harapan agar usaha yang dirintisnya terus berkembang.

    “Nama Alfatih Store diambil dari nama dua anak saya, Alif dan Fatih. Saya gabungkan menjadi Alfatih Store sebagai bentuk doa dan semangat agar usaha ini terus berkembang,” ujar Arman, Minggu, 26 Juli 2026.

    Sebelum memiliki toko fisik, Arman lebih dahulu menjalankan bisnis jual beli telepon genggam bekas secara daring melalui Facebook.

    Berkat konsistensi menjaga kepercayaan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik, usahanya terus berkembang hingga akhirnya mampu membuka konter sendiri.

    Seiring waktu, layanan Alfatih Store tidak lagi terbatas pada jual beli telepon genggam bekas. Konter tersebut kini juga menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penjualan aksesori ponsel, isi ulang pulsa, token listrik PLN, top up uang elektronik (e-money), hingga layanan transfer ke seluruh bank.

    Menurut Arman, pengembangan layanan dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan digital dan transaksi keuangan di satu tempat.

    “Kami ingin masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan dalam satu tempat dengan pelayanan yang mudah, cepat, aman, dan terpercaya. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama kami,” katanya.

    Dengan lokasi yang strategis di Jalan Raya Lenteng, Alfatih Store kini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan layanan digital maupun transaksi keuangan sehari-hari.

    Ke depan, Arman berharap usahanya terus berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pelanggan, tetapi juga dengan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. (*)

  • Lia Istifhama Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan, Nilai Percepat Pemerataan Pembangunan

    Lia Istifhama Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan, Nilai Percepat Pemerataan Pembangunan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dukungan terhadap usulan perubahan status Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menilai perubahan status tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi maritim di wilayah kepulauan.

    Pernyataan itu disampaikan Lia saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Agung Keraton Sumenep, Sabtu, 25 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai berbagai isu pembangunan, mulai dari sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga pengembangan kawasan kepulauan.

    Turut hadir dalam pertemuan itu Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Joko Satrio, Tenaga Ahli Pertanian Ki Demang, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Muhammad Ramli, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

    Menurut Lia, karakteristik geografis Sumenep yang memiliki sekitar 126 pulau—terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni—membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah yang didominasi wilayah daratan.

    “Wilayah kepulauan seperti Sumenep memerlukan kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan pemerataan pelayanan publik,” ujar Lia.

    Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menegaskan, perubahan status menjadi Kabupaten Kepulauan bukan sekadar pergantian nomenklatur. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan upaya menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.

    Lia meyakini, status Kabupaten Kepulauan akan membuka peluang lebih besar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih proporsional sesuai kebutuhan daerah kepulauan. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim.

    “Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan bagaimana pembangunan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara lebih merata. Status Kabupaten Kepulauan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan,” katanya.

    Ia menambahkan, Sumenep memiliki potensi besar di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kebijakan yang berpihak pada karakter wilayah kepulauan.

    “Dengan 126 pulau yang dimiliki, Sumenep mempunyai potensi luar biasa di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir. Namun tanpa kebijakan yang tepat, potensi itu belum maksimal dirasakan masyarakat. Melalui penguatan daerah kepulauan, diharapkan ada dukungan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih merata. Ini bukan sekadar status, tetapi bagaimana negara hadir lebih adil bagi masyarakat kepulauan,” tuturnya.

    Menurut Lia, dukungan terhadap penguatan status daerah kepulauan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Sementara itu, Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Joko Satrio, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah tahapan untuk mendukung usulan perubahan status tersebut.

    Langkah yang dilakukan meliputi penyusunan kajian akademik, penguatan dukungan masyarakat, pengajuan melalui jalur legislasi, hingga penyiapan aspek administrasi pemerintahan sebagai syarat perubahan status daerah.

    “Potensi besar Sumenep di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir akan berkembang lebih optimal apabila didukung kebijakan dan infrastruktur yang lebih spesifik,” ujar Joko.

    Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo telah mengajukan usulan perubahan nama daerah dari Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan kepada Kementerian Dalam Negeri.

    Pemerintah daerah mengklaim perubahan status tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang lebih besar, termasuk melalui alokasi anggaran guna mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. (*)

  • Bakti TNI AD untuk Rakyat, Kodim Sumenep Gelar Donor Darah Libatkan 300 Peserta

    Bakti TNI AD untuk Rakyat, Kodim Sumenep Gelar Donor Darah Libatkan 300 Peserta

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kodim 0827/Sumenep menggelar kegiatan donor darah yang diikuti sekitar 300 peserta di Aula Makodim 0827/Sumenep, Sabtu, 25 Juli 2026.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bakti TNI AD untuk Rakyat Madura Tahun Anggaran 2026.

    Peserta donor darah berasal dari berbagai unsur, di antaranya personel Kodim 0827/Sumenep, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVI Kodim 0827/Sumenep, Yonif TP 931/KJ, Polresta Sumenep bersama Bhayangkari, Pramuka, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPPAD), HIPAKAD, hingga Banser.

    Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0827/Sumenep Letkol Inf Citra Persada, Ketua Persit KCK Cabang XLVI Kodim 0827/Sumenep Nourma Persada, para perwira staf, serta para Danramil jajaran.

    Dandim 0827/Sumenep Letkol Inf Citra Persada mengatakan, donor darah merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kami ingin kehadiran TNI benar-benar membawa manfaat. Setetes darah yang didonorkan hari ini bisa menjadi harapan bagi saudara kita yang sedang berjuang mendapatkan kesembuhan,” ujar Citra Persada.

    Menurut dia, Bakti TNI AD untuk Rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui aksi sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Pengabdian TNI bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau sumber air. Kepedulian terhadap sesama juga menjadi bagian penting dari Bakti TNI AD. Donor darah ini adalah bukti bahwa gotong royong bisa menyelamatkan nyawa,” katanya.

    Ia berharap kegiatan donor darah dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk rutin menjadi pendonor.

    “Kalau budaya donor darah terus hidup, semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor, karena satu kantong darah dapat memberi kesempatan hidup bagi orang lain,” tuturnya.

    Kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bakti TNI AD untuk Rakyat yang bertujuan memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan sinergi antara TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat di Kabupaten Sumenep. (*)

  • IPSI Sumenep Evaluasi Kejuaraan, Siapkan Atlet Hadapi POPDA dan Piala Gubernur Jatim

    IPSI Sumenep Evaluasi Kejuaraan, Siapkan Atlet Hadapi POPDA dan Piala Gubernur Jatim

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sumenep langsung mengalihkan fokus pada pembinaan atlet setelah menuntaskan kejuaraan piala bergilir

    Evaluasi penyelenggaraan sekaligus pemetaan atlet potensial menjadi langkah awal menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pengurus IPSI Kabupaten Sumenep yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan piala bergilir.

    Kegiatan berlangsung di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep, Minggu, 26 Juli 2026 pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

    Rapat dihadiri Ketua IPSI Kabupaten Sumenep, Ketua Panitia Kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep, Dewan Wasit Juri Kabupaten Sumenep, jajaran pengurus IPSI, serta seluruh panitia pelaksana.

    Dalam forum itu, seluruh tahapan penyelenggaraan kejuaraan dievaluasi secara menyeluruh. IPSI Sumenep menilai evaluasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetisi pada masa mendatang sekaligus memperkuat pembinaan atlet.

    Ketua IPSI Kabupaten Sumenep, Santoso, mengatakan keberhasilan pelaksanaan kejuaraan tidak lepas dari kerja sama seluruh pengurus dan panitia. Namun, sejumlah catatan tetap menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya semakin baik.

    “Alhamdulillah kegiatan berjalan sukses meski ada kendala-kendala kecil. Hal-hal yang masih kurang baik tentu menjadi bahan evaluasi agar dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Berkat kekompakan seluruh pengurus, Alhamdulillah IPSI Sumenep terus berkembang dengan bukti mampu melahirkan atlet-atlet berkualitas yang dapat bersaing di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep, Moh. Yono, mengatakan hasil kejuaraan menjadi dasar untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi agenda kompetisi tingkat provinsi.

    Menurut dia, atlet yang masuk dalam pantauan tim pelatih akan segera mengikuti program pemusatan latihan guna meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding.

    “Alhamdulillah Kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep berjalan lancar dan sukses. Kejuaraan ini juga berhasil memunculkan atlet-atlet berkualitas, yakni atlet yang berprestasi dan beretika. Atlet-atlet yang masuk dalam pantauan akan segera kami panggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi POPDA dan Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur,” katanya.

    Melalui evaluasi tersebut, IPSI Sumenep berharap kualitas penyelenggaraan kejuaraan terus meningkat sekaligus mampu melahirkan pesilat-pesilat berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumenep di tingkat Jawa Timur. (*)

  • Pagar Nusa Sumenep Siap Kawal Muktamar NU ke-35, Ikuti Rakorwil di Jombang

    Pagar Nusa Sumenep Siap Kawal Muktamar NU ke-35, Ikuti Rakorwil di Jombang

    JOMBANG, LensaMadura.com – Pengurus Wilayah (PW) Pagar Nusa Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Pondok Pesantren Al Bisri, Denanyar, Jombang, Minggu, 26 Juli 2026.

    Forum yang diikuti seluruh Pimpinan Cabang (PC) Pagar Nusa se-Jawa Timur itu menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk mematangkan berbagai agenda strategis menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35.

    Rakorwil membahas sejumlah agenda utama, mulai dari persiapan Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) X Pagar Nusa Jawa Timur yang akan digelar di Kabupaten Banyuwangi hingga pelaksanaan Ijazah Kubro yang menjadi rangkaian pra-Muktamar NU.

    Dalam forum tersebut juga dibahas rencana penggemblengan Pasukan Inti Pagar Nusa sebagai upaya memperkuat kesiapan mental, spiritual, disiplin, dan kemampuan personel dalam menjalankan tugas organisasi.

    Selain itu, peserta Rakorwil mematangkan rencana pengerahan sekitar 1.000 personel Pasukan Inti Pagar Nusa untuk membantu pengamanan pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Seluruh personel akan bertugas dengan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, profesional, dan sesuai mekanisme organisasi.

    Agenda lainnya ialah pembahasan keterlibatan Lembaga Ketabiban Pagar Nusa yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada para masyayikh, kiai sepuh, serta tamu undangan selama rangkaian Muktamar berlangsung.

    Dalam arahannya, Dewan Khos bersama Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 harus menjadi contoh penyelenggaraan kegiatan organisasi yang aman, tertib, kondusif, dan penuh keberkahan.

    Seluruh jajaran Pagar Nusa diminta memperkuat koordinasi, disiplin, loyalitas, serta menjaga marwah organisasi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama.

    Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur, H. Sholahuddin Fathurrohman, mengatakan pengamanan Muktamar bukan sekadar menjaga ketertiban, melainkan wujud pengabdian kepada para ulama dan Nahdlatul Ulama.

    “Kita hadir bukan sekadar menjadi pasukan pengamanan, tetapi menjadi pelayan para ulama. Pengamanan harus dilakukan secara santun, profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Apabila terdapat pihak yang berpotensi mengganggu jalannya Muktamar, Pagar Nusa siap bertindak cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku demi menjaga keamanan serta kekhidmatan acara,” ujarnya.

    Salah satu peserta Rakorwil adalah delegasi PC Pagar Nusa Sumenep. Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk mendukung suksesnya Muktamar NU ke-35.

    PC Pagar Nusa Sumenep menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dengan mengedepankan pengamanan yang santun, humanis, profesional, dan terukur sebagai bentuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. (*)

  • Kapolresta Sumenep Terima Aspirasi Jurnalis, Aktivis, dan Mahasiswa, Komitmen Perkuat Keterbukaan Informasi

    Kapolresta Sumenep Terima Aspirasi Jurnalis, Aktivis, dan Mahasiswa, Komitmen Perkuat Keterbukaan Informasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menerima aspirasi dari insan pers, aktivis, advokat, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa dalam forum silaturahmi yang digelar di Aula Tungga Polresta Sumenep, Jumat, 24 Juli 2026.

    Pertemuan yang difasilitasi Jaringan Demokrasi Sumekar (JDS) itu menjadi ruang dialog antara kepolisian dan elemen masyarakat untuk membahas penguatan kemitraan, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan kehumasan Polresta Sumenep.

    Dalam forum tersebut, peserta menyoroti pentingnya akses informasi yang lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau media. Mereka juga berharap hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif serta saling menghormati tugas masing-masing.

    Selain itu, peserta mengusulkan agar Kapolresta melakukan kunjungan ke organisasi-organisasi pers di Sumenep sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan.

    Menanggapi berbagai masukan itu, Ariek menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Menurut dia, kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepolisian.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan. Kritik dan saran ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui fungsi kehumasan,” kata Ariek.

    Ia mengakui masih terdapat kendala komunikasi yang kerap memunculkan kesalahpahaman antara kepolisian dan media. Karena itu, Polresta Sumenep akan mengevaluasi sistem kehumasan serta memperkuat koordinasi antara Seksi Humas, para kepala satuan, dan penyidik agar perkembangan penanganan perkara dapat disampaikan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

    Dalam kesempatan itu, Ariek juga menjelaskan perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep. Menurut dia, peningkatan status tersebut merupakan bagian dari kebijakan organisasi Polri yang mempertimbangkan perkembangan wilayah, kebutuhan organisasi, dan potensi daerah, bukan semata-mata karena karakter kawasan perkotaan.

    Perwakilan media juga menyampaikan evaluasi terkait keterbatasan akses peliputan saat prosesi perubahan status Polres menjadi Polresta. Mereka menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi dan berharap fungsi kehumasan dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif ke depan.

    Menutup dialog, Ariek menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan komunikasi kepada media. Ia menegaskan Polresta Sumenep membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi insan pers, aktivis, dan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

    Ia berharap sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif guna mendukung pelayanan publik yang profesional serta keterbukaan informasi yang lebih baik di Kabupaten Sumenep. (*)

  • Bappeda Sumenep Dorong OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    Bappeda Sumenep Dorong OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

    Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Arif, Bappeda secara berkala melakukan evaluasi terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program di setiap OPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

    “Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari capaian program dan dampak yang dirasakan masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.

    Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong setiap OPD membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Menurut Arif, sistem pelaporan yang baik akan memudahkan pemerintah daerah mengidentifikasi kendala sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

    “Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” ujarnya.

    Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, setiap OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan.

    “Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Arif. (*)

  • Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengaktifkan kembali PosCurhat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat hingga tingkat desa.

    Langkah ini dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat bukan program baru. Fasilitas tersebut sebelumnya pernah diterapkan di sejumlah desa dan kini dihidupkan kembali dengan fungsi yang lebih luas sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.

    “PosCurhat nantinya tersedia di setiap desa untuk menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Arif, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.

    Karena itu, PosCurhat dirancang sebagai ruang dialog yang terbuka, aman, dan mudah diakses masyarakat. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, kebutuhan pembangunan, hingga usulan yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “PosCurhat bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan. Kami ingin menjadikannya ruang yang aman, nyaman, dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.

    Arif menjelaskan, reaktivasi PosCurhat merupakan bagian dari upaya memastikan Perda Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

    Melalui mekanisme itu, aspirasi masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan di tingkat kecamatan hingga kabupaten sehingga pembangunan lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.

    Ia berharap PosCurhat dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

    “Kami berharap PosCurhat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sumenep,” kata Arif. (*)

  • DPD Tani Merdeka Sumenep Dukung Don Muzakkir Jadi Wakil Menteri Pertanian

    DPD Tani Merdeka Sumenep Dukung Don Muzakkir Jadi Wakil Menteri Pertanian

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Sumenep menyatakan dukungan kepada Don Muzakkir untuk menduduki jabatan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.

    Organisasi tersebut menilai Don memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian nasional.

    Sekretaris Jenderal DPD Tani Merdeka Sumenep, Wawan, mengatakan Don Muzakkir memahami persoalan pertanian karena memiliki kedekatan dengan petani dan dinilai memiliki komitmen terhadap pengembangan sektor tersebut.

    “Kami mendukung penuh Bapak Don Muzakkir untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian. Beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan pertanian dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan,” kata Wawan, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Wawan, pengalaman dan kepemimpinan Don menjadi modal penting untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani. Ia juga dinilai mampu menjembatani aspirasi petani dengan berbagai program strategis pemerintah.

    “Kami melihat beliau tidak hanya memahami persoalan pertanian dari sisi kebijakan, tetapi juga mengetahui kebutuhan riil petani. Figur seperti inilah yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional,” ujarnya.

    DPD Tani Merdeka Sumenep menilai kehadiran Don Muzakkir di Kementerian Pertanian dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan petani sehingga program-program pertanian berjalan lebih efektif dan berdampak pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

    “Kami percaya beliau mampu menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan petani. Dengan komunikasi yang kuat, berbagai persoalan pertanian akan lebih mudah dicarikan solusi sekaligus mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Wawan.

    Ia menambahkan, pembangunan sektor pertanian membutuhkan figur yang memiliki integritas, memahami kondisi lapangan, dan berpihak pada kepentingan petani.

    “Ketahanan pangan merupakan agenda strategis bangsa. Karena itu diperlukan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan keberpihakan kepada petani. Kami meyakini Don Muzakkir memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.

    Wawan berharap pemerintah memberi ruang kepada tokoh yang memiliki rekam jejak dan dedikasi di bidang pertanian untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Apabila dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian, kami optimistis Don Muzakkir dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, memajukan sektor pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia,” katanya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk melengkapi sarana operasional di kawasan Aglomerasi Perusahaan Hasil Tembakau (APHT).

    Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian Diskop UKM Perindag Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pengadaan fasilitas saat ini masih memasuki tahap validasi setelah penetapan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Selanjutnya, paket pengadaan akan dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum diproses melalui mekanisme e-purchasing atau katalog elektronik.

    “Saat ini masih tahap validasi. Setelah itu paket pengadaan akan dimasukkan ke RUP,” kata Didik belum lama ini, dikutip pada Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Didik, salah satu fasilitas yang akan disediakan adalah brankas penyimpanan pita cukai. Setiap tenant perusahaan rokok di kawasan APHT diwajibkan memiliki satu unit brankas sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Selain itu, Diskop UKM Perindag juga akan melengkapi kebutuhan operasional berupa perangkat komputer dan lemari penyimpanan dokumen untuk mendukung aktivitas administrasi perusahaan rokok di kawasan tersebut.

    Ia mengatakan, fasilitas di APHT saat ini masih terbatas. Perlengkapan yang tersedia baru berupa meja dan kursi, sehingga pemerintah daerah terus melengkapi kebutuhan sarana secara bertahap.

    Pengadaan fasilitas dilakukan berdasarkan jumlah tenant yang telah beroperasi. Saat ini terdapat 11 perusahaan rokok yang menempati kawasan APHT Sumenep.

    Didik menargetkan seluruh proses pengadaan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 agar seluruh tenant dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan produksi.

    “Kami pastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa selesai sebelum akhir tahun,” ujarnya. (*/bus/inforial)