Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • PC IPNU-IPPNU Sumenep 2026-2028 Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi Pendidikan

    PC IPNU-IPPNU Sumenep 2026-2028 Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi Pendidikan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengurus Cabang (PC) IPNU-IPPNU Sumenep masa khidmat 2026–2028 resmi dilantik dalam resepsi yang digelar di Ruang Serbaguna Pesantren UNIBA Madura, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Pelantikan dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program beasiswa bersama empat perguruan tinggi di Kota Keris.

    Prosesi pelantikan dipimpin Ketua PW IPNU Jawa Timur, Muhammad Rafli Rifki Reza, dan diikuti ratusan kader IPNU-IPPNU dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep. Resepsi pelantikan mengusung tema “Pelajar Berkarya, Madura Berdaya: Peran IPNU-IPPNU dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Daerah.”

    Acara dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Hizbul Wathan.

    Hadir pula Ketua PCNU Sumenep KH MD Widadi Rahim, Dr. KH. Muhammad Shalahuddin A. Warits sebagai keynote speaker, Ketua PW IPNU Jawa Timur Muhammad Rafli Rifki Reza, Wakil Bendahara PW IPPNU Jawa Timur Komariyah Banowati, serta jajaran pengurus wilayah.

    Rektor UNIBA Madura Prof Rachmad Hidayat dan Rektor Universitas Annuqayah Dr KH Mohammad Husnan turut menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan di wilayah itu.

    Ketua PC IPNU Sumenep, Moh Ainul Yakin, mengatakan kepengurusan baru berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

    “IPNU-IPPNU Sumenep siap bersinergi dengan semua stakeholder di Kabupaten Sumenep, baik bersama pemerintah daerah maupun berbagai lembaga pendidikan dan kampus,” kata Ainul.

    Menurut dia, komitmen tersebut langsung diwujudkan melalui penandatanganan MoU program beasiswa dengan UNIBA Madura, Universitas Annuqayah, INKADHA, dan STAIM.

    “Terbukti pada momentum pelantikan ini kami melakukan penandatanganan MoU beasiswa bersama UNIBA Madura, Universitas Annuqayah, INKADHA, dan STAIM,” ujarnya.

    Ainul berharap kerja sama tersebut dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi kader IPNU-IPPNU di Kabupaten Sumenep. Ia juga mengajak seluruh kader menjaga semangat organisasi melalui karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

    Hingga resepsi berlangsung, rangkaian pelantikan PC IPNU-IPPNU Sumenep masa khidmat 2026–2028 masih berlanjut dengan sejumlah agenda lainnya. (*)

  • STIT Aqidah Usymuni Sumenep Berangkatkan 11 Mahasiswa untuk KPM Internasional di Malaysia

    STIT Aqidah Usymuni Sumenep Berangkatkan 11 Mahasiswa untuk KPM Internasional di Malaysia

    SUMENEP, LensaMadura.com – STIT Aqidah Usymuni Sumenep mengirimkan 11 mahasiswa untuk mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Internasional di Malaysia.

    Program yang dimulai pada 31 Juli 2026 itu menjadi bagian dari upaya kampus memperluas kiprah akademik sekaligus memperkuat jejaring kerja sama di tingkat internasional.

    Ketua STIT Aqidah Usymuni Sumenep, Dr Ahmad Effendi, memimpin langsung kunjungan ke Malaysia bersama Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kerja Sama Moh. Zainol Kamal, serta Wakil Ketua Bidang Keuangan Nufil Indriyani.

    Selain mendampingi pelaksanaan KPM, rombongan juga menjalankan agenda pengembangan kemitraan dengan sejumlah lembaga pendidikan.

    Dr Ahmad Effendi mengatakan, KPM Internasional merupakan program perdana yang diharapkan menjadi agenda berkelanjutan. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi langkah awal kampus dalam membangun jaringan internasional sekaligus memberikan pengalaman akademik dan sosial bagi mahasiswa.

    “KPM Internasional ini merupakan langkah awal STIT Aqidah Usymuni untuk membangun jejaring kerja sama di tingkat internasional. Insya Allah program ini akan terus dilaksanakan pada masa mendatang. Kami percaya sebelas mahasiswa yang kami kirim akan mampu memberikan pengabdian terbaik, membawa nama baik kampus, sekaligus memperoleh pengalaman akademik dan sosial yang bermanfaat,” ujarnya, Sabtu, 1 Agustus 2026.

    Selain menjalankan program pengabdian masyarakat, STIT Aqidah Usymuni juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga lembaga pendidikan di Malaysia, yakni Sanggar Bimbingan Mandiri Pantai Dalam di Selangor, Sanggar Bimbingan Mandiri Subang Mewah di Subang, dan Sanggar Bimbingan Mandiri Damansara Indah di Petaling Jaya.

    Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kerja Sama, Moh. Zainol Kamal, mengatakan pihaknha masih akan melanjutkan agenda kerja sama dengan sejumlah institusi lain.

    “Pada Ahad, 2 Agustus 2026, kami akan menindaklanjuti proposal kerja sama dengan Sanggar Bimbingan Mandiri Permai di Penang,” jelasnya.

    Selanjutnya, pada Senin, rombongan akan bertolak ke Singapura untuk membahas peluang kerja sama dengan Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP).

    Salah seorang peserta KPM, Nor Moh Yasin, mengaku memperoleh pengalaman baru selama mengikuti program tersebut. Sebagai mahasiswa, ia bisa mempelajari secara langsung perbedaan sistem pendidikan serta kehidupan sosial masyarakat Malaysia.

    “Kegiatan KPM Internasional di Malaysia ini sangat luar biasa. Kami merasa mendapatkan pengalaman baru yang tidak akan kami lupakan. Di sini kami bisa melihat secara langsung perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia, sekaligus memahami kehidupan masyarakat negara tetangga dari sudut pandang yang lebih luas. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami,” paparnya.

    Melalui KPM Internasional dan penguatan kemitraan lintas negara, STIT Aqidah Usymuni Sumenep menargetkan lahirnya berbagai program kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengabdian masyarakat, serta memperluas wawasan global bagi mahasiswa. (*)

  • Pemkab Sumenep Siapkan E-Voting untuk Pilkades Serentak 2027

    Pemkab Sumenep Siapkan E-Voting untuk Pilkades Serentak 2027

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mempersiapkan penerapan sistem electronic voting (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027.

    Sebelum sistem itu diterapkan, pemerintah akan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan regulasi.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, mengatakan tahap awal yang dilakukan adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD).

    Forum tersebut akan melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

    “FGD ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem e-voting,” kata Dzulkarnain, Jumat, 31 Juli 2026.

    Menurut dia, pemerintah daerah ingin memastikan penerapan e-voting disiapkan melalui proses yang terbuka dan partisipatif sehingga masyarakat memahami sekaligus mendukung kebijakan tersebut.

    Selain menjadi forum diskusi, hasil FGD akan menjadi dasar penyusunan regulasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep selanjutnya akan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme Pilkades berbasis elektronik.

    Setelah Perda disusun, pemerintah daerah juga akan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) beserta petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan bagi desa-desa yang menyelenggarakan Pilkades.

    “Kami optimistis seluruh tahapan penyusunan regulasi dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga penerapan e-voting pada Pilkades Serentak 2027 dapat terlaksana dengan baik,” ujar Dzulkarnain.

    Ia mengatakan keberhasilan penerapan e-voting tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi. Menurutnya, aspek regulasi, sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.

    Lebih lanjut, dia berharap sistem e-voting dapat membuat proses pemilihan kepala desa berlangsung lebih cepat, efisien, aman, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.

    “Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Pilkades Serentak 2027 akan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumenep dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa,” kata Dzulkarnain. (*)

  • Detikzone Salurkan Bantuan kepada Janda Penderita Stroke, Program Berbagi Masuki Hari ke-61

    Detikzone Salurkan Bantuan kepada Janda Penderita Stroke, Program Berbagi Masuki Hari ke-61

    SUMENEP, LensaMadura.com – Media online Detikzone.id kembali menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan melalui Program Berbagi Setiap Hari. Memasuki hari ke-61 pelaksanaannya, bantuan kali ini diberikan kepada seorang janda lanjut usia penderita stroke di Kabupaten Sumenep, Sabtu, 1 Agustus 2026.

    Penerima bantuan diketahui hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi kesehatannya yang menurun membuat aktivitas sehari-hari terganggu, sementara kebutuhan hidup dan biaya pengobatan terus menjadi beban.

    Pemimpin Redaksi Detikzone.id, Igusty Madani, mengatakan Program Berbagi Setiap Hari merupakan kegiatan sosial yang dijalankan secara rutin sebagai bagian dari komitmen media untuk berkontribusi kepada masyarakat.

    Menurut dia, program tersebut berangkat dari konsep Jurnalisme Ihdinas Sirotol Mustaqim, yakni gagasan yang menempatkan media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga berupaya memberikan manfaat melalui kegiatan sosial.

    “Kami percaya bahwa rezeki akan semakin berkah ketika di dalamnya hak saudara-saudara kita disalurkan. Selama masih ada orang-orang baik yang mendukung, kami akan terus istiqamah menjalankan Program Berbagi Setiap Hari,” kata Igusty.

    Selama lebih dari dua bulan berjalan, program tersebut telah menyasar berbagai kelompok masyarakat, antara lain anak yatim, kaum dhuafa, lanjut usia, penyandang disabilitas, buruh harian, tukang becak, pedagang kecil, pemulung, serta keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

    Igusty mengatakan program tersebut dapat terus berjalan berkat dukungan para mitra dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dijalankan medianya.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” harapnya. (*)

  • Hadiri Kejurcab V Pagar Nusa Sumenep, Lia Istifhama Ajak Kader dan Santri Siapkan Diri Jadi Pemimpin

    Hadiri Kejurcab V Pagar Nusa Sumenep, Lia Istifhama Ajak Kader dan Santri Siapkan Diri Jadi Pemimpin

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menghadiri pembukaan Kejuaraan Cabang (Kejurcab) V Pagar Nusa Kabupaten Sumenep, Jumat, 31 Juli 2026.

    Dalam kesempatan itu, ia mengajak kader dan santri Pagar Nusa terus menimba ilmu, berprestasi, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan.

    Sebelum menyampaikan sambutan, Ning Lia menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim yang merupakan bagian dari keluarga besar Pagar Nusa.

    Menurut dia, pembinaan melalui organisasi pencak silat tidak hanya bertujuan mencetak atlet berprestasi, tetapi juga membentuk karakter generasi muda.

    “Insyaallah para santri Pagar Nusa akan menjadi generasi yang sejahtera, berprestasi, dan mampu menjadi pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan doa dan barokah para kiai serta ulama Nahdlatul Ulama, cita-cita itu akan lebih mudah diraih,” kata Lia.

    Kejurcab V Pagar Nusa Kabupaten Sumenep dibuka oleh Staf Ahli Bupati Sumenep yang mewakili Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

    Dalam sambutan Bupati, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan atlet pencak silat sekaligus pembentukan karakter generasi muda.

    Pemerintah berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mewakili Kabupaten Sumenep pada Kejuaraan Provinsi hingga tingkat nasional.

    Ketua Pagar Nusa Kabupaten Sumenep, KH Abdul Mu’iz, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Kejurcab V, termasuk Lia Istifhama yang hadir di tengah padatnya agenda sebagai anggota DPD RI.

    “Kehadiran beliau merupakan kehormatan bagi keluarga besar Pagar Nusa Sumenep. Perhatian yang diberikan menjadi motivasi bagi para atlet dan santri untuk terus berprestasi. Kami berharap silaturahmi dan sinergi ini terus terjalin,” katanya.

    Apresiasi juga disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumenep yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para atlet selama mengikuti kejuaraan.

    “Dukungan ink diharapkan memberi rasa aman bagi peserta selama bertanding,” jelasnya.

    Kejurcab V Pagar Nusa Kabupaten Sumenep diikuti atlet dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari pembinaan atlet sekaligus seleksi untuk menghadapi Kejuaraan Provinsi. (*)

  • Lia Istifhama Hadiri Kejurcab V Pagar Nusa Sumenep, Dorong Pembinaan Atlet Berkarakter

    Lia Istifhama Hadiri Kejurcab V Pagar Nusa Sumenep, Dorong Pembinaan Atlet Berkarakter

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menghadiri pembukaan Kejuaraan Cabang (Kejurcab) V Pagar Nusa Kabupaten Sumenep, Jumat, 31 Juli 2026.

    Dalam kesempatan itu, ia mengajak Pagar Nusa terus memperkuat pembinaan atlet sekaligus membentuk generasi muda yang berkarakter dan berakhlak.

    Kehadiran Lia menjadi salah satu perhatian dalam pembukaan Kejurcab yang diikuti ratusan pendekar Pagar Nusa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep.

    Selain menghadiri pembukaan, ia juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim yang merupakan bagian dari keluarga besar Pagar Nusa.

    Menurut Lia, Kejurcab menjadi ruang pembinaan karakter bagi generasi muda. Ia menilai nilai-nilai disiplin, sportivitas, cinta tanah air, dan akhlak yang ditanamkan Pagar Nusa menjadi bekal penting bagi para atlet.

    “Kegiatan seperti ini patut diapresiasi karena mampu mempererat ukhuwah, melahirkan atlet-atlet berprestasi, sekaligus menjaga eksistensi Pagar Nusa sebagai benteng Nahdlatul Ulama. Saya juga bersyukur dapat bersilaturahmi dengan para pendekar dan penjaga benteng NU di Kabupaten Sumenep,” kata Lia.

    Kejurcab V Pagar Nusa Kabupaten Sumenep dibuka oleh Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM yang mewakili Bupati Sumenep. L

    Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua PCNU Sumenep Bidang Badan Otonom KH Wasid, unsur Polres Sumenep, Kodim 0827/Sumenep, serta ratusan pesilat dari berbagai wilayah.

    Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengapresiasi peran Pagar Nusa dalam membina generasi muda melalui olahraga pencak silat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

    “Pemerintah daerah berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang siap mewakili Sumenep pada Kejuaraan Provinsi hingga tingkat nasional.

    Kejurcab V Pagar Nusa menjadi agenda pembinaan tahunan yang tidak hanya bertujuan menjaring atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat persaudaraan antarpendekar dan menjaga tradisi pencak silat di lingkungan Nahdlatul Ulama. (*)

  • Pengurus KJS Periode 2026-2029 Dilantik, Bupati Sumenep Apresiasi Peran Media dalam Pembangunan

    Pengurus KJS Periode 2026-2029 Dilantik, Bupati Sumenep Apresiasi Peran Media dalam Pembangunan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengurus Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) periode 2026-2029 resmi dilantik di Aula Kampus Universitas Bahaudin (UNIBA) Sumenep, Jumat, 31 Juli 2026.

    Pelantikan itu dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para ketua organisasi media di Kabupaten Sumenep.

    Dalam sambutannya, Bupati Achmad Fauzi mengapresiasi peran KJS yang dinilai turut mendukung pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif.

    Menurut Fauzi, perkembangan media daring di Kabupaten Sumenep berlangsung cukup pesat. Karena itu, ia berharap insan pers tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Berita media itu harus jelas dan terang isinya sehingga pembaca tidak dibuat penasaran,” kata Fauzi.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung kebebasan pers yang dijalankan secara bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang memperoleh informasi secara benar.

    Sementara itu, Ketua KJS M Hariri mengatakan organisasinya tidak hanya berfokus pada aktivitas jurnalistik, tetapi juga aktif menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian budaya.

    Menurut Hariri, KJS secara rutin menggelar kegiatan belanja kebutuhan Lebaran bersama anak yatim, memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, serta terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

    Di bidang kebudayaan, KJS kembali ambil bagian dalam penyelenggaraan Madura Ethnic Carnival (MEC) tahun ini dengan mengangkat tema Keraton Sumenep.

    “Tahun ini kami kembali ikut menggelar Madura Ethnic Carnival dengan mengangkat tema Keraton Sumenep,” ujar Hariri. (*)

  • Mengenal A Fahrur Rozi, Kuasa Hukum Asal Sumenep di Balik Putusan MK tentang Anggaran MBG

    Mengenal A Fahrur Rozi, Kuasa Hukum Asal Sumenep di Balik Putusan MK tentang Anggaran MBG

    LENSAMADURA.COM – Nama A. Fahrur Rozi menjadi sorotan setelah dipercaya sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Advokat asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, itu mengawal perkara yang berujung pada putusan MK yang menegaskan pembiayaan MBG tidak boleh dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib (mandatory spending) sebesar 20 persen anggaran pendidikan.

    Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi salah satu penanda penting dalam penegasan pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya, MK menyatakan program MBG tetap dapat dijalankan pemerintah, namun pembiayaannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028.

    Fahrur Rozi menjadi Koordinator Tim Kuasa Hukum para pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Bersama timnya, ia mengajukan argumentasi bahwa tujuan Program MBG untuk meningkatkan gizi anak merupakan kebijakan publik yang penting. Namun, menurut mereka, pembiayaan program tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan yang secara konstitusional diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi pendidikan.

    Bagi tim kuasa hukum, substansi perkara bukanlah menolak pelaksanaan Program MBG, melainkan memastikan agar pengalokasian anggaran negara tetap sesuai dengan amanat konstitusi.

    Mereka menilai anggaran pendidikan memiliki fungsi yang berbeda dengan anggaran untuk program bantuan sosial maupun peningkatan gizi, meskipun sama-sama menyasar peserta didik.

    Argumentasi tersebut disampaikan melalui serangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan ahli, saksi, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan hak konstitusional atas pendidikan.

    Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi dengan memasukkan program-program di luar fungsi utama pendidikan. Di sisi lain, Mahkamah juga memberikan ruang agar Program MBG tetap dilaksanakan menggunakan skema pembiayaan yang terpisah.

    Putusan itu dinilai memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anggaran pendidikan. Dengan demikian, alokasi untuk pembangunan sekolah, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediaan sarana pendidikan, bantuan operasional pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan tetap berada dalam koridor perlindungan konstitusi.

    Menurut Fahrur Rozi, putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bertujuan membatalkan suatu norma. Proses itu, kata dia, juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

    Perkara mengenai Program MBG bukan kali pertama ditangani Fahrur Rozi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, ia juga menjadi Koordinator Tim Kuasa Hukum dalam pengujian Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 202/PUU-XXIII/2025.

    Melalui dua putusan tersebut, Mahkamah memperluas ruang partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan. Putusan itu juga memperkuat arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    Meski berangkat dari isu yang berbeda, yakni pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam, kedua perkara tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu menguji agar kebijakan negara tetap berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Bagi Fahrur Rozi, peran Mahkamah Konstitusi adalah memastikan setiap kebijakan publik tetap berada dalam koridor konstitusi serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (*)

  • Pemdes Juruan Laok Kirim Tim Pancong Pamungkas ke Turnamen Bola Tangkap

    Pemdes Juruan Laok Kirim Tim Pancong Pamungkas ke Turnamen Bola Tangkap

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Desa Juruan Laok mengirimkan Tim Pancong Pamungkas untuk mengikuti Turnamen Bola Tangkap Laskar Anggara dan Bandar Jawa 2 Cup 2026 yang digelar di Desa Koplo, Batang-batang, Kamis, 30 Juli 2026.

    Keikutsertaan tim tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah desa terhadap pembinaan olahraga tradisional sekaligus pengembangan potensi generasi muda.

    Melalui turnamen itu, Pemerintah Desa Juruan Laok juga ingin mempererat hubungan antardesa melalui kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.

    Selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan tersebut diharapkan turut menjaga kelestarian olahraga bola tangkap yang telah lama dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat.

    Ketua Tim Pancong Pamungkas, Imam, mengatakan seluruh pemain telah menjalani berbagai persiapan sebelum bertanding. Menurut dia, tim datang dengan tekad untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama baik Desa Juruan Laok.

    “Kami hadir sebagai utusan Pemerintah Desa Juruan Laok, sehingga kami membawa amanah dan nama baik desa. Target kami bukan hanya meraih prestasi, tetapi juga menunjukkan sportivitas, menjaga kekompakan, serta mempererat tali silaturahmi dengan seluruh peserta. Menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam pertandingan, namun menjaga kehormatan tim dan desa adalah yang utama,” kata Imam.

    Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Desa Juruan Laok, para pendukung, dan masyarakat yang terus memberikan doa serta semangat kepada tim.

    “Dukungan ini menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan,” ujarnya. (*)

  • Daftar Harga Tembakau 2026 di Sumenep, Ini Titik Impas untuk Gunung, Tegal, dan Sawah

    Daftar Harga Tembakau 2026 di Sumenep, Ini Titik Impas untuk Gunung, Tegal, dan Sawah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan daftar Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) 2026 untuk seluruh kategori. Nilainya meningkat dibanding musim panen tahun lalu dan diharapkan menjadi acuan agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

    Penetapan TIHT dilakukan dalam rapat di Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis, 30 Juli 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan.

    Berdasarkan hasil pembahasan, harga titik impas tembakau gunung ditetapkan Rp69.489 per kilogram, naik sekitar 2,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara tembakau tegal ditetapkan Rp64.765 per kilogram, meningkat sekitar 2,61 persen, sedangkan tembakau sawah sebesar Rp48.533 per kilogram atau naik sekitar 5,08 persen.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan penetapan TIHT merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau. Menurut dia, komoditas tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    “Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menjadikan harga titik impas ini sebagai acuan dengan tetap memberikan keberpihakan kepada petani. Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Fauzi.

    Ia memperkirakan harga jual tembakau di tingkat petani pada musim panen 2026 berpotensi melampaui TIHT. Alasannya, luas areal tanam terus menurun sehingga pasokan diperkirakan berkurang, sementara kebutuhan bahan baku industri rokok, terutama industri lokal di Sumenep, masih tinggi.

    “Kalau luas tanam hanya sekitar 12 ribu hektare, saya optimistis akan terjadi persaingan dalam pembelian tembakau. Kondisi itu membuka peluang harga di tingkat petani berada di atas titik impas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penetapan TIHT dihitung berdasarkan seluruh komponen biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, hingga proses pascapanen.

    “Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya produksi. Harapannya, TIHT dapat menjadi acuan dalam tata niaga tembakau selama musim panen berlangsung,” kata Chainur.

    Menurut dia, TIHT bukan harga jual yang mengikat mekanisme pasar. Nilai tersebut hanya menjadi batas minimal perhitungan ekonomi agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

    “Dengan demikian, posisi tawar petani diharapkan semakin kuat saat berhadapan dengan pembeli maupun perusahaan rokok,” ujarnya.

    Data Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan luas areal tanam tembakau terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 luas tanam tercatat sekitar 18 ribu hektare, turun menjadi 14 ribu hektare pada 2025, dan diperkirakan kembali menyusut menjadi sekitar 12 ribu hektare pada 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memicu persaingan pembelian tembakau sehingga harga di tingkat petani berpeluang berada di atas titik impas yang telah ditetapkan. (*)

  • Pemkab Sumenep Tetapkan Titik Impas Harga Tembakau 2026, Seluruh Kategori Naik

    Pemkab Sumenep Tetapkan Titik Impas Harga Tembakau 2026, Seluruh Kategori Naik

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) 2026 dengan nilai yang meningkat pada seluruh kategori.

    Penetapan berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis, 30 Juli 2026.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan TIHT merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada petani tembakau.

    Menurut dia, komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menopang penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    “Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menjadikan harga titik impas ini sebagai acuan dengan tetap memberikan keberpihakan kepada petani. Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Bupati Fauzi.

    Ia juga memperkirakan harga transaksi tembakau di tingkat petani berpotensi melampaui TIHT. Alasannya, pasokan diperkirakan berkurang akibat menyusutnya luas areal tanam, sementara kebutuhan bahan baku industri rokok, terutama industri rokok lokal di Sumenep, masih tinggi.

    “Kalau luas tanam hanya sekitar 12 ribu hektare, saya optimistis akan terjadi persaingan dalam pembelian tembakau. Kondisi itu membuka peluang harga di tingkat petani berada di atas titik impas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penetapan TIHT dilakukan melalui pembahasan bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    “Penghitungan mencakup seluruh komponen biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, hingga proses pascapanen,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, TIHT tembakau gunung ditetapkan sebesar Rp69.489 per kilogram atau naik sekitar 2,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara itu, TIHT tembakau tegal ditetapkan Rp64.765 per kilogram, meningkat sekitar 2,61 persen, sedangkan tembakau sawah naik menjadi Rp48.533 per kilogram atau sekitar 5,08 persen lebih tinggi dibanding musim panen sebelumnya.

    “Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya produksi. Harapannya, TIHT dapat menjadi acuan dalam tata niaga tembakau selama musim panen berlangsung,” kata Chainur.

    Menurut dia, TIHT bukan merupakan harga jual yang mengikat pasar, melainkan menjadi batas minimal perhitungan ekonomi agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

    “Dengan demikian, posisi tawar petani diharapkan semakin kuat saat berhadapan dengan pembeli maupun perusahaan rokok,” ujarnya.

    Di sisi lain, luas areal tanam tembakau di Sumenep dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dari sekitar 18 ribu hektare pada 2024, menyusut menjadi sekitar 14 ribu hektare pada 2025, dan diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 12 ribu hektare pada 2026. (*)

  • Pemkab dan DPRD Sumenep Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

    Pemkab dan DPRD Sumenep Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama DPRD Sumenep menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

    Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.

    Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu, 29 Juli 2026.

    Sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim.

    Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

    Dokumen itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

    “KUA-PPAS yang telah disepakati bersama memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta alokasi anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan perangkat daerah,” ujar KH Imam Hasyim saat membacakan sambutan Bupati.

    Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, isu strategis daerah, serta perkembangan ekonomi makro. Karena itu, setiap program yang dianggarkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Kebijakan umum APBD 2027 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2026.

    Pada tahun 2027, Pemkab Sumenep mengusung tema pembangunan “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pemerintah daerah juga memastikan prioritas pembangunan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat agar target pembangunan dapat berjalan selaras.

    “Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya mencapai target pembangunan pemerintah daerah,” lanjutnya.

    Bupati juga berharap program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

    Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah.

    “Semangat kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif harus terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam membangun Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang,” katanya.

    Usai penandatanganan KUA-PPAS, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada dokumen yang telah disepakati.

    Bupati menekankan penyusunan RKA harus dilakukan secara cermat, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil agar APBD 2027 benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun RKA secara cermat, efisien, dan efektif, sehingga APBD yang disusun benar-benar mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

  • Kapolresta Sumenep Perkuat Sinergi dengan PWRI, Dorong Komunikasi Terbuka dengan Insan Pers

    Kapolresta Sumenep Perkuat Sinergi dengan PWRI, Dorong Komunikasi Terbuka dengan Insan Pers

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu bersilaturahmi dengan pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Sekretariat PWRI setempat, Kamis, 30 Juli 2026.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara kepolisian dan insan pers.

    Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan itu juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Polresta Sumenep dengan organisasi wartawan.

    Dalam kesempatan itu, Ariek menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

    “Insan pers memiliki peran strategis sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” jelasnya.

    Ariek juga mengajak seluruh anggota PWRI  Sumenep untuk terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pemberitaan yang informatif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

    Selain membahas penguatan kemitraan, pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum bertukar informasi mengenai berbagai dinamika yang berkembang di Kabupaten Sumenep.

    Ariek berharap dapat terus bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang kepada masyarakat.

    “Sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak akurat atau berpotensi menimbulkan keresahan,” tambahnya.

    Ariek menilai keterbukaan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

    “Semoga silaturahmi semakin memperkuat hubungan kemitraan antara Polresta dan PWRI Sumenep dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Sumenep,” paparnya. (*)

  • Yayasan Ar-Rahman Gadu Timur Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Masyarakat dalam Rangka Haflatul Imtihan ke-61

    Yayasan Ar-Rahman Gadu Timur Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Masyarakat dalam Rangka Haflatul Imtihan ke-61

    SUMENEP, LensaMadura.com – Yayasan Ar-Rahman Sumber Padang Gadu Timur, Kecamatan Ganding, bekerja sama dengan Klinik Utama Sumenep menggelar pemeriksaan mata gratis bagi masyarakat, Kamis, 30 Juli 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di gedung Yayasan A-Rahman tersebut menjadi bagian dari rangkaian Haflatul Imtihan ke-61 yang diselenggarakan yayasan.

    Program bakti sosial itu terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya bagi santri maupun wali santri.

    Pemeriksaan digelar sebagai upaya membantu warga yang mengalami gangguan kesehatan mata agar dapat memperoleh pemeriksaan sejak dini.

    Ketua Panitia Haflatul Imtihan, Abd. Kholiq, mengatakan jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan mata gratis melebihi perkiraan panitia.

    Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan terhadap layanan kesehatan mata.

    “Alhamdulillah, jumlah peserta pemeriksaan mata gratis di luar dugaan. Banyak masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan ini dengan berbagai keluhan terkait kesehatan mata,” ujarnya.

    Ia menambahkan, peserta tidak hanya berasal dari Desa Gadu Timur, tetapi juga dari berbagai wilayah lain karena kegiatan tersebut memang dibuka untuk masyarakat umum.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Ar-Rahman, K.R. Zainur Ridha, menjelaskan bahwa kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan telah menjadi bagian dari program rutin yayasan setiap tahun.

    Ia mengatakan, keberadaan yayasan tidak hanya berfokus pada pendidikan santri, tetapi juga berupaya memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar.

    “Kegiatan seperti ini memang telah kami rencanakan dan menjadi bagian dari program tahunan pesantren. Kami tidak ingin hanya memberikan manfaat kepada santri, tetapi juga kepada masyarakat sekitar,” katanya.

    Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan konsep yang lebih beragam sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    “Harapannya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mata sekaligus memperkuat peran lembaga pendidikan dalam memberikan kontribusi sosial di tengah masyarakat,” ujarnya. (*)

  • Kapolresta Sumenep Bakal Siapkan Media Center, Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers

    Kapolresta Sumenep Bakal Siapkan Media Center, Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu berkomitmen memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui penyediaan Media Center di lingkungan Polresta Sumenep.

    Rencana tersebut disampaikan saat berkunjung ke Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Rabu, 29 Juli 2026.

    Menurut Ariek, Media Center akan difungsikan sebagai ruang bersama bagi wartawan untuk memperoleh informasi, melakukan koordinasi, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan jajaran kepolisian.

    Ia mengatakan, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Polresta Sumenep ingin menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung kerja jurnalistik sekaligus mempermudah akses informasi.

    “Insyaallah kami akan menyiapkan Media Center di Polresta Sumenep. Tempat ini nantinya menjadi ruang bersama bagi teman-teman media untuk berkoordinasi, berdiskusi, sekaligus memudahkan akses informasi dari kepolisian,” kata Ariek.

    Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui Media Center, komunikasi diharapkan dapat berlangsung lebih terbuka, cepat, dan efektif sehingga informasi yang diterima publik tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kami ingin komunikasi berjalan lebih terbuka dan cepat. Kalau ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, teman-teman media memiliki ruang yang nyaman untuk berinteraksi dengan kami. Tujuannya sederhana, agar informasi yang diterima masyarakat benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Ketua SMSI Kabupaten Sumenep, Wahyudi, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai keberadaan Media Center akan semakin memperkuat sinergi antara Polresta Sumenep dan perusahaan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

    “Kami mengapresiasi komitmen Bapak Kapolresta. Kehadiran Media Center tentu akan memudahkan koordinasi dan memperkuat sinergi antara Polresta Sumenep dengan insan pers. Kami berharap fasilitas ini segera terealisasi sehingga komunikasi dapat berlangsung semakin efektif,” kata Wahyudi.

    Sementara itu, Pembina SMSI Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, menilai rencana penyediaan Media Center mencerminkan komitmen Polresta Sumenep dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

    Menurut anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PAN itu, Media Center bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan simbol kemitraan yang sehat antara kepolisian dan media.

    “Media Center bukan hanya sebuah ruangan, tetapi simbol kemitraan yang sehat antara kepolisian dan media. Ketika komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan berimbang. Kami tentu mendukung penuh inisiatif yang sangat positif ini,” ujarnya.

    Rencana penyediaan Media Center tersebut menjadi bagian dari upaya Polresta Sumenep membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi media, sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep. (*)