Lensa Madura

Tag: Perangkat Desa Badur

  • Didemo Warga, Kejari Sumenep Janji Segera P21 Berkas Tersangka Lima Perangkat Desa Badur

    Didemo Warga, Kejari Sumenep Janji Segera P21 Berkas Tersangka Lima Perangkat Desa Badur

    SUMENEP, lensamadura.com – Ratusan warga Badur, Batuputih, Sumenep, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Senin, 9 Desember 2024.

    Kedatangan mereka dalam rangka mendesak Kejari Sumenep agar tegas menangani kasus pengrusakan lahan yang dilakukan oleh lima orang perangkat Desa Badur.

    Koordinator aksi, Mahmudi, mengaku kecewa karena hingga kini perkara tersebut belum ada titik terang dari Kejari Sumenep. Padahal lima orang perangkat Desa Badur telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polres Sumenep

    “Kami datang kembali hari ini untuk mempertanyakan kejelasan soal lima tersangka kasus pengrusakan lahan. Sebelumnya mereka sudah ditahan oleh kepolisian, kasus sudah P19, juga sudah melakukan pra peradilan, dimenangkan kepolisian, tapi kenapa berkas dari Polres dikembalikan oleh Kejari,” kata Mahmudi di depan Kantor Kejari Sumenep, Senin, 9 Desember 2024.

    Oleh karena itu, Mahmudi meminta agar Kejari Sumenep agar menuntaskan kasus pengrusakan lahan warga Badur.

    “Jika Kejari terus mengulur waktu tanpa alasan yang jelas, kami khawatir ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Sumenep,” tegasnya.

    Massa aksi ditemui langsung oleh Kasi Pidum Hanis Aristya Hermawan, Kasi Intel Moch Indra Subrata, dan Jaksa R Teddy Romius selaku yang menangani kasus tersebut.

    Di hadapan massa, Kejari Sumenep menyatakan akan segera P21 berkas perkara tersangka pengrusakan yang melibatkan lima oknum perangkat Desa Badur, Batuputih itu.

    “Jadi, hari ini kami sudah melakukan rapat di internal bahwa kami akan P21 kasus tersebut. Percaya dengan saya, insya Allah besok sudah P21,” kata Kasi Pidum Hanis Aristya Hermawan.

    Hanis juga membantah adanya tudingan dugaan pihak JPU bermain atas perkara tersebut. Karena berkas baru masuk 2 Desember 2024, dan proses penelitian dilakukan pada 3 Desember 2024. Selanjutnya akan dilakukan penetapan atau P21 oleh JPU setelah semuanya rampung.

    “Semuanya sudah selesai, besok Selasa 10 berkas tersangka akan dilakukan P21,” tegasnya lagi.

    Menanggapi hal itu, Mahmudi, menyampaikan terimakasih kepada pihak Kejari Sumenep atas diterimanya berkas limpahan dari penyidik Polres Sumenep terhadap lima orang perangkat Desa Badur yang telah menjadi tersangka.

    “Tadi Pak JPU sudah berjanji bahwa besok 10 Desember 2024, berkas para tersangka sudah P21. Maka tentunya kami pun sangat berterima kasih, karena apa yang menjadi tuntutan kami sudah diterima,” katanya.

    Untuk penetapan besok, kata Mahmudi, pihaknya akan mengirimkan 3 orang perwakilan yang akan datang ke kejari.

    “Untuk memastikan bahwa besok berkas tersebut benar-benar dilakukan P21. Kita hanya ikut menyaksikan saja bahwa Kejari Sumenep benar benar menunaikan janjinya. Itu saja,” tandasnya. (dm/ld/md)

  • Berkas Tersangka Perangkat Desa Badur Terkait Pengrusakan Lahan Warga masih Belum Lengkap

    Berkas Tersangka Perangkat Desa Badur Terkait Pengrusakan Lahan Warga masih Belum Lengkap

    SUMENEP, lensamadura.com – Penyidik Polres Sumenep telah melimpahkan berkas kasus 5 oknum perangkat Desa Badur, Batuputih, yang menjadi tersangka pengrusakan lahan milik warganya sendiri ke Kejari setempat. Namun, hingga kini belum disidang.

    Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengembalikan berkas atau P19 kepada penyidik setempat, karena dinilai berkas masih belum lengkap.

    “Kasus tersebut P19, dan hari Jumat (besok) akan diserahkan kembali ke kejaksaan,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, kepada Lensa Madura, Rabu, 20 November 2024.

    Menanggapi hal itu, salah satu praktisi hukum, Endiyono Raharjo, turut angkat bicara. Dia memaparkan bahwa P19 merupakan kode dalam berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

    “Dalam artian, kejaksaan menilai berkas perkara tersebut kurang memenuhi unsur pidana. Padahal kasus itu menyangkut perkara pidana, yaitu pengrusakan tanaman,” kata Endiyono Raharjo dalam keterangan yang diterima Lensa Madura.

    Tak tanggung, dia menilai adanya P19 tersebut memunculkan kesan negatif dalam memeroses berkas kasus tersebut. “Padahal, kasus pengrusakan tanaman yang dilakukan bersama-sama masuk pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Endiyono menegaskan, dalam proses penyidikan 5 orang tersangka itu sempat melakukan upaya praperadilan di PN Sumenep atas status tersangka mereka. Hasilnya, putusan hakim dimenangkan penyidik Polres Sumenep.

    “Kesimpulannya, putusan hakim jelas menyatakan perkara tersebut adalah pidana. Setelah berkas dirasa lengkap oleh penyidik, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sumenep, dan Teddy Romius yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

    Dia menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sumenep dalam hal ini Teddy Romius, dalam petunjuknya meminta tambahan keterangan saksi yaitu Badan Pertanahan Nasional Sumenep, dan dinas pendapatan. “Padahal status tanah masih belum bersertifikat,” kata Endiyono.

    “Dalam petunjuknya, jelas mengarahkan perkara tersebut ke perdata, secara tidak langsung petunjuk jaksa tidak relevan, ada upaya penghentian penyidikan,” tudingnya.

    Sedangkan terkait status tanah kas desa (pecaton) yang diklaim Kepala Desa Badur, jaksa menilai tidak terkait dengan perkara pidana pengrusakan.

    “Dalam perkara ini bukan masalah klaim atas status tanah, akan tetapi penyidik telah menjerat pelaku atas perbuatan pengrusakan tanaman milik korban,” tegasnya.

    Endiyono menegaskan, korban yakni H Nawawi, memiliki bukti konkrit atas lahan tersebut serta tanah sudah dikuasai secara perorangan dari tangan ke tangan dalam beberapa puluh tahun ke belakang.

    “Sedangkan bukti yang diklaim sebagai tanah kas desa muncul pada tahun 2022 dengan hanya berdasarkan SPPT, dan SPPT PBB. Bukan bukti kepemilikan hak tanah,” terangnya.

    Dia menyampaikan, dalam kasus tersebut status tanah tidak menjadi objek dalam perkara itu, tapi yang perlu diperhatikan yakni ada unsur pengrusakan. Dimana ada barang yang dirusak, ada korban, ada pelaku. “Ini sudah jelas masuk perkara pidana, apalagi korban mempunyai bukti-bukti yang konkrit dan saksi-saksi,” tambahnya.

    “Mulai dari korban sudah mengusai lahan selama 4 tahun, saksi yang menggarap atau mengolah tanah sawah, saksi yang menanam benih padi, dan saksi dari dinas pertanian yang menyatakan benar-benar benih padi milik korban yang dirusak,” tandasnya.