Lensa Madura

Tag: Diskop UKM Perindag

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Berpacu dengan Waktu Kejar Target Retribusi Pasar

    Diskop UKM Perindag Sumenep Berpacu dengan Waktu Kejar Target Retribusi Pasar

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep masih menghadapi pekerjaan besar dalam memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar.

    Hingga Oktober, penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai Rp 1,94 miliar atau 63,89 persen dari target Rp 3,04 miliar. Dengan demikian, masih ada kekurangan penerimaan sekitar Rp 1,09 miliar yang harus dikejar hingga akhir Desember.

    Kabid Perdagangan DKUPP Sumenep, Didik Prayitno, mengakui capaian tersebut masih belum sesuai dengan target yang dibebankan kepada instansinya. Realisasi yang belum mencapai 75 persen menjadi tantangan tersendiri dalam sisa waktu tahun anggaran.

    ”Hingga Oktober capaiannya Rp 1,94 miliar atau 63,89 persen. Ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar masih perlu ditingkatkan,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.

    Untuk mengejar kekurangan tersebut, DKUPP akan memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor pasar selama dua bulan terakhir. Upaya itu dilakukan agar realisasi PAD pada akhir tahun dapat mendekati atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

    ”Kami terus kejar dalam dua bulan terakhir ini,” ujar Didik.

    Ia tetap menyatakan optimistis target retribusi pasar dapat tercapai. Menurutnya, potensi pendapatan yang tersedia masih akan dioptimalkan oleh jajarannya.

    ”Kami optimistis target tersebut bisa tercapai. Potensi yang ada akan kami maksimalkan,” tegasnya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Fasilitasi Sertifikat Halal untuk 5.076 Produk UMKM

    Diskop UKM Perindag Sumenep Fasilitasi Sertifikat Halal untuk 5.076 Produk UMKM

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi 5.076 produk UMKM hingga 25 September 2026.

    Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh Ramli, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur.

    “Berdasarkan laporan terbaru dari tim pendamping yang kami tunjuk, saat ini sudah ada 5.076 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dan kami berharap jumlah tersebut terus bertambah, mengingat nilai manfaat program ini sangat bagus dalam mendukung pengembangan usaha,” katanya.

    Jumlah produk UMKM yang memiliki sertifikat halal terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Desember 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 3.602 produk. Angka tersebut bertambah menjadi 4.063 produk pada Juni 2026, sebelum mencapai 5.076 produk pada 25 September 2026.

    Ramli menjelaskan, fasilitasi sertifikasi halal telah dijalankan Pemkab Sumenep sejak tiga tahun lalu. Program tersebut tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

    Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui pendampingan tersebut, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha yang masuk kategori wajib halal agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurut Ramli, sertifikat halal memiliki manfaat bagi keberlanjutan usaha. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi dapat menjadi nilai tambah produk dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Antara lain bisa meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Secara otomatis juga akan berdampak positif bagi kelancaran dan peningkatan pendapatan usaha,” ujarnya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Dorong UMKM Lengkapi Legalitas Usaha

    Diskop UKM Perindag Sumenep Dorong UMKM Lengkapi Legalitas Usaha

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melengkapi legalitas usaha. Langkah ini penting agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis sesuai ketentuan sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan salah satu dokumen dasar yang perlu dimiliki pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen tersebut diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi identitas sekaligus legalitas dasar usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Identitas tersebut diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi legalitas dasar bagi kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ramli.

    Menurut dia, pengurusan legalitas tidak seharusnya dipandang sebatas pemenuhan administrasi. Kelengkapan dokumen dapat membantu pelaku UMKM membangun kepercayaan konsumen, menjalin kemitraan, mengikuti program pembinaan, serta mengakses pembiayaan yang mensyaratkan legalitas usaha.

    Persyaratan perizinan setiap usaha berbeda, bergantung pada jenis kegiatan dan tingkat risikonya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dengan persyaratan yang disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

    Usaha berisiko rendah pada umumnya cukup memiliki NIB. Sementara itu, usaha berisiko menengah atau tinggi dapat memerlukan sertifikat standar maupun izin tambahan sesuai ketentuan bidang usahanya.

    Pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman juga perlu memperhatikan persyaratan khusus berdasarkan jenis produk yang dipasarkan. Persyaratan tersebut dapat mencakup sertifikat halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku.

    Sebaliknya, mengabaikan kewajiban perizinan dapat menghambat pengembangan usaha dan menimbulkan konsekuensi hukum atau administratif sesuai jenis pelanggarannya.

    Karena itu, pelaku UMKM disarankan mengidentifikasi jenis usaha dan memeriksa persyaratan perizinannya melalui laman resmi oss.go.id. Pelaku usaha yang mengalami kendala juga dapat meminta pendampingan kepada Diskop UKM Perindag atau instansi perizinan terkait.

    Kelengkapan legalitas diharapkan menjadi salah satu langkah bagi UMKM Sumenep untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. (*)

  • Harkopnas ke-79, Diskop UKM Perindag Sumenep Gaungkan Penguatan Koperasi

    Harkopnas ke-79, Diskop UKM Perindag Sumenep Gaungkan Penguatan Koperasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 pada Minggu, 12 Juli 2026.

    Tahun ini, peringatan Harkopnas mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” sebagai penegasan peran koperasi dalam memperkuat perekonomian nasional.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep, Moh Ramli, mengatakan koperasi merupakan kekuatan ekonomi yang dibangun di atas semangat kebersamaan dan gotong royong.

    “Di setiap kebersamaan ada kekuatan. Di setiap koperasi yang tangguh, ada harapan untuk kesejahteraan,” kata Ramli, Minggu, 12 Juli 2026.

    Menurut dia, koperasi merupakan instrumen pemerataan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Karena itu, penguatan kelembagaan dan partisipasi anggota menjadi kunci agar koperasi tetap tumbuh dan berdaya saing.

    Ramli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghidupkan semangat berkoperasi.

    Ia berpandangan, kolaborasi antarpelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang.

    “Mari bersama bergotong royong, menguatkan koperasi sebagai pilar Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep menuju Gerbang Baru Nusantara,” ujarnya. (*/inforial)

  • Momentum Ramadan 2025, Diskop UKM Perindag Sumenep Hadirkan Pasar Murah

    Momentum Ramadan 2025, Diskop UKM Perindag Sumenep Hadirkan Pasar Murah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pada momentum Ramadan 2025, pemerintah melalui Diskop UKM Perindag Sumenep menggelar operasi pasar pangan murah.

    Kegiatan tersebut melibatkan Bulog Madura, Badan Pangan Nasional, Sinergi Gula Nusantara, ID Food, dan Pos Indonesia.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh Ramli, mengatakan pasar murah akan dibuka selama bulan Ramadan hingga menjelang lebaran Idulfitri 1446 H.

    “Pasar murah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama bulan puasa,” kata Moh Ramli, Sabtu, 1 Maret 2025.

    Moh Ramli menjelaskan, saat ini pasar murah sudah beroperasi di dua lokasi, yakni di kantor Pos Sumenep, dan di Kecamatan Bluto.

    “Nanti akan dikembangkan dan diperluas ke sejumlah titik pos di kecamatan,” tambahnya.

    Dia menyebutkan, dalam pelaksanakan pasar murah pemerintah menyediakan berbagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

    “Seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, daging, dan kebutuhan pokok lainnya,” sebutnya.

    Dia mengatakan, setiap masyarakat yang ingin berbelanja di pasar murah cukup menujukkan KTP ke petugas kantor pos.

    “Namun, setiap NIK hanya dibatasi untuk satu pembelian per komoditas. Hal ini sudah diatur melalui aplikasi, sehingga mereka yang sudah berbelanja tidak diperbolehkan melakukan pembelian lagi, guna mencegah tindakan pembelian secara berlebihan,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah daerah juga akan melaksanakan pasar murah di sejumlah titik straregis sepeti di depan Pendopo Sumenep.

    “Sudah kita jadwalkan, termasuk di kecamatan. Masyarakat tinggal update info saja,” pungkasnya. (mr)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Imbau Pedagang Tak Timbun Barang, Pastikan Ketersedian Bapok dan Stabilitas Harga

    Diskop UKM Perindag Sumenep Imbau Pedagang Tak Timbun Barang, Pastikan Ketersedian Bapok dan Stabilitas Harga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep mengimbau para pedagang untuk tidak menimbun barang kebutuhan pokok, guna menghindari lonjakan harga yang merugikan konsumen.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh Ramli mengatakan, menimbun barang dapat menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar, yang dapat memberatkan masyarakat.

    “Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh pedagang agar tidak menimbun barang, dan bahan kebutuhan lainnya. Kami ingin memastikan bahwa harga barang tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Moh Ramli, Sabtu, 1 Maret 2025.

    Dia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menahan stok dengan tujuan menimbun barang merupakan pelanggaran, bahkan mengarah pada tindakan pidana.

    “Jika tujuannya menimbun barang itu sudah masuk melanggar ketentuan yang berlaku. Pihak berwajib siap bertindak,” tegasnya.

    Dia menyebut, beberapa komoditas kebutuhan pokok rawan ditimbun di momen-momen tertentu seperti saat bulan suci Ramadan.

    “Barang-barang yang rawan ditumbun berupa beras, minyak goreng, gula, telur dan tepung,” sebutnya.

    Di sisi lain, dia juga mengimbau masyarakat dan konsumen agar berbelanja secara wajar, dan tidak melakukan aski borong.

    “Kami harap masyarakat beberlanja sesuai kebutuhan, agar ketersediaan dan harga barang tetap stabil di pasar,” pintanya.

    Moh Ramli juga menegaskan pemerintah akan terus melakukan pemantaun rutin terhadap ketersediaan stok barang di pasar.

    Dia juga memastikan kelancaran distribusi barang dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

    “Untuk kepulauan, kami sudah berkoordinasi dengan syahbandar agar distribusi barang ke kepuluan dapat berjalan lancar,” ujarnya. (mr)