SUMENEP, lensamadura.com – Ketua Kelompok Tani Al-Hikmah Bragung, Darwis, mengeluhkan kinerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep. Musababnya, distribusi bantuan bagi kelompok tani di wilayah itu ditengarai tidak merata.
“Dari 27 kelompok tani di Desa Bragung, hanya beberapa kelompok tertentu yang mendapatkan bantuan secara rutin,” kata Darwis kepada Lensa Madura, Kamis, 26 Desember 2024.
Darwis mengatakan, pendistribusian bantuan yang tidak menyeluruh itu dinilai bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Bantuan cenderung diberikan kepada kelompok tertentu saja, sementara kelompok lainnya seolah-olah diabaikan. Ini seperti ada istilah anak kandung dan anak tiri,” keluhnya.
Darwis menyebut bahwa kelompoknya, Al-Hikmah, memiliki potensi besar dalam mendukung swasembada pangan. Namun hingga kini, bantuan yang diperlukan untuk optimalisasi lahan belum juga terealisasi.
Dusun Angsanah, tempat kelompok Al-Hikmah beroperasi, kata Darwis, memiliki hamparan sawah yang luas. Namun tanpa dukungan bantuan dari BPP, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi terhambat.
“Kami memiliki lahan yang luas dan cocok untuk mendukung program swasembada pangan. Tapi, tanpa bantuan, potensi ini sulit dioptimalkan,” tegasnya.
Dia menilai, kebijakan distribusi bantuan yang tidak merata dapat mengancam keberhasilan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Presiden Dorong Swasembada Pangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun pemerintahannya. Pada sidang kabinet paripurna Oktober lalu, ia meminta seluruh menteri untuk fokus pada program ini dan menghindari proyek-proyek yang tidak relevan.
“Kita harus segera swasembada pangan. Indonesia tidak boleh bergantung pada pasokan dari luar,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menyatakan bahwa pagu anggaran kementeriannya tahun 2025 sebesar Rp29,37 triliun akan digunakan untuk mendukung program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
Petani Desak BPP Guluk-Guluk Bersikap Adil
Darwis berharap Ketua BPP Kecamatan Guluk-Guluk, Kurniawan, segera memperbaiki pola distribusi bantuan agar lebih merata. Ia juga meminta agar seluruh kelompok tani di Desa Bragung mendapatkan hak yang sama dalam menerima bantuan.
“Kami berharap distribusi bantuan bisa lebih adil. Semua kelompok tani punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Menurut Darwis, jika ketimpangan distribusi tersebut tidak segera diatasi, program swasembada pangan yang menjadi ambisi besar pemerintah diperkirakan sulit untuk tercapai, “Karena pemerataan bantuan menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan seluruh potensi pertanian yang ada di daerah,” pungkasnya.
Begini Respons BPP Guluk-guluk
Koordinator BPP Guluk-Guluk, Kurniawan, menangkis tuduhan ketidakmerataan distribusi bantuan tersebut. Dia menyatakan, bantuan yang diberikan terbatas dan hanya disalurkan kepada kelompok tani yang memenuhi kriteria tertentu.
“Bantuan ini memang terbatas, tidak semua kelompok tani dapat menerimanya. Dari 225 kelompok tani di Guluk-Guluk, hanya sekitar 1% yang mendapatkan bantuan,” kata Kurniawan kepada Lensa Madura, Jumat, 27 Desember 2024.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan penilaian untuk menentukan mana yang berhak dan berpotensi mendapatkan bantuan.
“Kelompok tani yang memenuhi kriteria, itu yang dipriotaskan. Kami tidak pilih-pilih,” imbuhnya.
Kurniawan menegaskan, BPP tidak memiliki wewenang untuk menjanjikan bantuan kepada melompok tani tertentu. Pihaknya hanya bertugas sebagai pendamping, dan menampung semua aspirasi yang diusulkan petani.
“Jika misal ada permohonan bantuan dari petani, semaksimal mungkin kami tampung. Semua keputusan terkait bantuan sepenuhnya ada di tangan pemerintah, yakni DKPP Sumenep,” tegasnya.
Kepala Dinas Ketahananan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan program bantuan untuk kelompok tani tersebut dilakukan secara bertahap.
“Ya giliran, Mas. Tidak semua langsung mendapatkan bantuan,” singkatnya. (ma/mr)
