SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Lahan tersebut berada di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, tepat di seberang Universitas Wiraraja.
Lahan milik Pemkab Sumenep itu sebelumnya direncanakan untuk pembangunan sport center. Namun, lahan tersebut kini diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen setelah lokasi sebelumnya dinilai tidak memenuhi persyaratan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, R Ervien Hendra Laksmono, mengatakan lahan tersebut merupakan lokasi kedua yang diusulkan.
“Status lahan milik Pemkab dengan luas 7,1 hektare,” ujar Ervien saat meninjau lokasi bersama Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Ahmad Rifai, Kabid Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Hariyanto Effendi serta rombongan di Sumenep.
Menurut Ervien, dokumen pengajuan lahan telah disiapkan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan langsung ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial.
“Proposal akan langsung dikirim. Kepala dinas sosial dan PU akan segera ke Jakarta,” katanya. Ia berharap proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut dapat dimulai tahun ini.
Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi lahan berada tidak jauh dari akses jalan nasional, yakni Jalan Trunojoyo. Kondisi lahan relatif datar, sementara akses kendaraan menuju lokasi melalui jalan desa juga telah tersedia.
“Tinggal diuruk dan diperluas saja,” ujar Ervien.
Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib mengapresiasi keseriusan Pemkab Sumenep dalam menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
“Sumenep sudah ikhtiar siapkan lahan yang awalnya untuk sport center diubah untuk Sekolah Rakyat. Ini iktikad baik Pak Bupati terlibat secara aktif memastikan program prioritas Presiden,” katanya.
Menurut dia, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo telah berupaya mendorong agar program Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Sumenep.
“Bupati Sumenep telah berjuang sekuat tenaga. Mudah-mudahan ini jadi legacy beliau yang sudah habis-habisan memperjuangkan SR,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Ahmad Rifai menyarankan Pemkab Sumenep membentuk sekretariat bersama (sekber) untuk mempercepat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam proses pengajuan lahan.
“Sekber akan mempercepat koordinasi dinas PU, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pertanian dan Katim PKH. Jadi konsolidasi nanti enak lengkap, konsolidasi persyaratan bisa cepat,” katanya.
Sekolah Rakyat permanen tersebut nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi siswa yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 49 Sumenep yang berlokasi di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kecamatan Batuan.
SRT 49 Sumenep telah beroperasi sejak 2025 dengan jumlah peserta didik sebanyak 76 siswa jenjang SD dan SMP.
Namun, karena masih berstatus rintisan dan sementara menumpang di Gedung SKB, daya tampung serta fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas.
Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat permanen diharapkan dapat memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi para siswa sekaligus mendukung keberlanjutan program tersebut di Kabupaten Sumenep. (*)