SUMENEP, LensaMadura.com – SKK Migas Perwakilan Jabanusa melalui Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd., dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 di Sumenep, Kamis, 4 Juni 2026.
Rapat tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, serta menghindari tumpang tindih dengan program yang telah dialokasikan melalui APBD maupun APBN.
Senior Manager Communication Medco E&P, Leony Lervyn, mengatakan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh komunikasi dan keselarasan antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Melalui sinkronisasi ini kami ingin memastikan program PPM Tahun 2026 sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah,” kata Leony.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Ihsan, mengapresiasi pelaksanaan program pemberdayaan yang selama ini dijalankan Medco Energi Madura Offshore di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.
“Sinergi yang baik diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Febrian.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Abdul Madjid, mengatakan penyelarasan program dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas daerah.
“Kami berharap program yang telah disinkronkan dapat segera direalisasikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, menilai program PPM selama ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan kapasitas masyarakat di desa-desa dampingan.
“Penguatan UMKM perlu tetap menjadi fokus program karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (*)
