SUMENEP, lensamadura.com – Pemkab Sumenep melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep membuat program pemberian seragam gratis untuk siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat tahun ajaran 2022/2023.
Filosofi program tersebut bertujuan untuk memberdayakan penjahit lokal dalam upaya mendongkrak ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan banyak seragam 16 ribu siswa SD dan MI di wilayah daratan dan kepulauan Sumenep.
Program tersebut dianggarkan melalui Disdik Sumenep sebesar Rp 3,2 Miliar dari APBD Sumenep tahun 2022. Pembagian seragam gratis itu akan dilakukan serentak, baik sekolah yang ada di naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan bahwa standart kualitas yang diinginkan minimal sama dengan teladan atau diatasnya.
“Ini program pak Bupati Sumenep. Saya tidak mau kualitasnya dibawah teladan,” ucap Agus Dwi Saputra saat ditemui di kantornya, Rabu 7 Desember 2022.
Dalam proses lelang lanjut Agus ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), banding harga, tinggal mengawasi kualitas kainnya seperti teladan atau tidak.
Terkait patokan harga Per-seragam, pihaknya menyesuaikan anggaran yang ada sebanyak Rp. 3.208.800.000 di bagi dengan kebutuhan seragam 16 ribu siswa. Dikurangi pajak dan bunga, perkiraan ketemunya atau sisanya Rp 2.800.000.000.
“Ketemu hitungannya Rp. 175.000 Per-seragam, nanti kita lihat produknya yang menang tender itu seperti apa, kualitasnya bagaimana. Harusnya kamu mengawasi ini,” tegas Agus kepada lensamadura.com.
Tujuan dari program ini ada dua, pertama pemberian seragam secara gratis, kedua diusahakan pemberdayaan penjahit lokal sebagai efek samping dari program tersebut.
“Sebenarnya terkait pemberdayaan bukan di OPD saya, tapi kita usahakan bisa masuk untuk juga memberdayakan penjahit lokal. Makanya di klausul kontrak ada dan berbunyi seperti itu,” terang dia.
Ditambahkan, Agus sapaan akrabnya ada sebagian penjahit lokal tawar-menawar. Karena penjahit lokal tidak mau dengan anggaran dibawah Rp. 75.000. Maunya 75.000 ke atas untuk 1 stel seragam.
“Gak nutut ke anggaran mas, karena kemarin estimasinya hanya 12 ribu sampai 13 ribu jumlah murid. Tapi setelah validasi data dapodik dan emis itu, jumlah murid mencapai 16 ribu,” paparnya.
Baburrahman selaku rekanan pemenang tender ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa nilai pengadaan seragam itu Rp 3,2 Miliar dipotong pajak tinggal Rp. 2,8 Miliar dengan jumlah seragam 16 ribu stel.
“Terkait harga Rp. 175.000 ribu per-stel kami tidak tahu, karena tidak menghitung per-seragam,” tuturnya.
Ada salah satu penjahit lokal yang datang kepada dirinya untuk menjahit pengadaan seragam, akan tetapi harga yang diajukan dirinya Rp 33.500 untuk seragam laki-laki dan penjahit Lokal minta harga Rp. 60.000
“Saya sampaikan tidak mampu diharga tersebut, silahkan hitung lagi dan ajukan lagi kesini. Tapi hingga saat ini, niat baik saya tidak ditanggapi,” kata Babur saat ditemui di gudang miliknya, Rabu 7 Desember 2022.
Terkait pemberdayaan penjahit lokal lanjut Babur pihaknya tidak tahu sebab tidak ada didokumen kontrak bahasa itu, dia mempersilahkan download di dokumen Lpse.sumenepkab.go.id.
“Tidak ada itu harus penjahit lokal, cuman dinas menyarankan sebaiknya dikerjakan penjahit lokal agar pemberdayaan,” tukas Babur.
Didokumen kontrak juga tertulis untuk perempuan itu rok Lipat, bayangkan jika penjahit dan pekerjanya penjahit lokal Se-Sumenep.
“Saya sudah cari info, jika rok lipat yang pekerjanya penjahit sumenep itu hanya di setrika, plisketnya. Tidak ada di Sumenep mesin plisket, ada kira-kira di Sumenep mesin plisket. Kalau ada di Sumenep mesin plisket, akan menjahit,” terang dia.
Setahu Babur untuk mesin plisket itu ada di Surabaya, itupun se-Surabaya hanya punya dua. Tapi sebenarnya didokumen itu tidak ada permintaan untuk plisket permanen atau plisket biasa, cuman bunyinya rok lipat.
“Jika rok lipat dengan cara di setrika, nanti ketika digunakan selama empat sampai delapan kali dicuci lalu lipatannya berubah. Nanti bahasanya yang muncul ‘Seragam yang dibagikan dinas tidak sesuai Spek,” jelasnya.
Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mencari plisket permanen. Itu lebih mahal, bukan justru lebih murah.
Sebab dirinya takut nanti dianggap main-main, karena di dokumen itu yang diminta hanya bahasa lipat dan tidak ada penjelasan apakah lipat permanen atau biasa.
Dan juga, Disdik tidak ada penjelasan untuk biaya jahit dan harga kain, yang ada hanya pengadaan seragam dan jumlah seragam untuk laki-laki dan perempuan serta nilai total.
“Ya tawar sendiri masalah harga jahit dan kain, dengan ketentuan kain seperti ini, uji lab-nya seperti ini, sesuai yang diminta didokumen, harga jahit terserah saya,” pungkas dia. (Pur/Yan)
