Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Emil Dardak Kembali Pimpin MES Jatim, Lia Istifhama Tekankan Peran UMKM dan Pesantren

    Emil Dardak Kembali Pimpin MES Jatim, Lia Istifhama Tekankan Peran UMKM dan Pesantren

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia, menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang kembali dipercaya memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur periode 2026–2031.

    Emil dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Jawa Timur bersama 85 pengurus lainnya di Surabaya, Sabtu (26/9). Ia sebelumnya memimpin MES Jatim untuk periode 2022–2025.

    Ning Lia menilai keberlanjutan kepemimpinan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur. Menurut dia, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan industri dan transaksi, tetapi juga perlu memastikan manfaatnya dirasakan pelaku usaha serta masyarakat secara luas.

    “Selamat kepada Pak Emil Dardak yang kembali dipercaya memimpin MES Jawa Timur. Semoga amanah dan mampu semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah, khususnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ning Lia.

    Menurut Ning Lia, kekuatan ekonomi syariah Jawa Timur salah satunya berada pada besarnya basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pesantren, koperasi, serta pelaku usaha lokal. Karena itu, penguatan ekosistem perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, sertifikasi, digitalisasi hingga perluasan pasar.

    Pemikiran tersebut sejalan dengan perhatian Ning Lia terhadap penguatan UMKM dan regenerasi pelaku usaha. Ia sebelumnya menekankan pentingnya melibatkan generasi muda karena mereka tidak hanya berpotensi menjadi pelaku usaha baru, tetapi juga membawa inovasi melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital.

    Bagi Senator Jatim tersebut, keberhasilan ekonomi syariah tidak semata diukur dari bertambahnya jumlah usaha atau besarnya transaksi. Ukuran lainnya adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi membuka akses dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2026. Di bawah kepemimpinan Ibu Gub (Gubernur Khofifah,red), keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, termasuk melalui akses pekerjaan dan kesempatan ekonomi,” katanya.

    Ning Lia juga melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui konsep multiplier effect. Saat Muktamar ke-35 NU di Jombang, misalnya, ia melihat mobilitas peserta dapat menggerakkan UMKM, perdagangan, kuliner, transportasi hingga jasa di sekitar lokasi kegiatan.

    “Ekonomi syariah jangan hanya menjadi ekosistem yang besar secara kelembagaan, tetapi juga harus kuat di tingkat masyarakat. UMKM, pesantren, koperasi, dan generasi muda harus memiliki ruang untuk tumbuh,” kata Ning Lia.

    Perhatian Ning Lia terhadap ekonomi berbasis masyarakat juga berkaitan dengan latar belakang akademiknya sebagai doktor ekonomi syariah. Disertasinya di UIN Sunan Ampel Surabaya membahas ketahanan usaha melalui modal sosial dengan mengembangkan unsur kepercayaan, jaringan sosial, dan aksi timbal balik dalam perspektif ekonomi Islam melalui konsep amanah, ukhuwah Islamiyah, dan at-ta’awun.

    Dengan perspektif tersebut, Ning Lia melihat penguatan ekonomi syariah tidak hanya membutuhkan modal finansial. Kepercayaan, jejaring, kolaborasi, dan hubungan saling menguatkan antarpelaku ekonomi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan.

    “Semoga MES Jawa Timur semakin solid, mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, dan menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kekuatan ekonomi syariah. Yang paling penting, pertumbuhan ekosistem ini bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” harap Ning Lia.

    Sementara itu, Emil dalam kepemimpinan MES Jatim periode 2026–2031 menyampaikan sejumlah fokus, salah satunya memperkuat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ia menilai masih terdapat pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi meskipun produk yang dihasilkan telah memenuhi aspek kehalalan.

    Emil juga mendorong pengembangan Halal Industrial Park yang diharapkan dapat memperoleh insentif fiskal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, kawasan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemenuhan sertifikasi halal sekaligus memperkuat rantai nilai industri halal.

    Selain industri halal, MES Jatim memberi perhatian terhadap sektor keuangan syariah. Emil menyebut masih terdapat tantangan praktis di lapangan yang perlu dijawab bersama, termasuk melalui penguatan peran lembaga keuangan syariah. Bank Jatim, kata dia, menjadi salah satu contoh melalui pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS).

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pelantikan tersebut juga menekankan pentingnya menghubungkan UMKM, industri halal, ekonomi pesantren, dan sektor produktif lainnya dalam satu rantai nilai halal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

    Jawa Timur sebelumnya meraih delapan penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Tiga di antaranya merupakan peringkat pertama, yakni kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal, inovasi ekonomi dan keuangan syariah, serta Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS).

    Capaian tersebut menjadi salah satu konteks pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur yang kini memasuki periode kepemimpinan baru MES Jatim 2026–2031. (*)

  • Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Jaga Lingkungan Kerja

    Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Jaga Lingkungan Kerja

    JAKARTA, LensaMadura.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial ikut menjaga kebersihan lingkungan kerja sekaligus menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital bantuan sosial.

    Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

    Gus Ipul mengatakan kebersihan kantor bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai, menurut dia, perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih, sehat, dan nyaman.

    “Saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk terus membiasakan diri terlibat menjaga kebersihan kantor. Kita dukung penuh Gerakan ASRI Bapak Presiden: Aman, Sehat, Resik, dan Indah,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

    Ia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari lingkungan terdekat, seperti ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor.

    “Jika melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Bantu kantor kita ini untuk bisa dirasakan kenyamanannya oleh semua pihak,” ujarnya.

    Selain soal kebersihan, Gus Ipul meminta pegawai Kemensos ikut mendukung digitalisasi bantuan sosial dengan menjadi Agen Perlinsos. Peran tersebut dinilai penting karena masih ada masyarakat yang mengalami kendala ketika mengakses layanan perlindungan sosial secara digital.

    Kendala itu antara lain belum memiliki telepon pintar, belum memahami proses pendaftaran, hingga belum terbiasa menggunakan layanan digital.

    “Dalam kesempatan ini saya mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk semuanya bisa menjadi agen-agen Perlinsos. Caranya mudah, daftarkan diri Anda lewat web perlinsos.kemensos.go.id, kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Setelah menjadi agen Perlinsos, bantu tetangga-tetangga terdekat terlebih dahulu,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, pegawai Kemensos dapat menjadi penghubung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk masuk ke sistem layanan perlindungan sosial. Bantuan dapat dimulai dari lingkungan sekitar, terutama warga yang dikenal dan tinggal berdekatan.

    “Usahakan yang dikenal dengan baik, tetangga berdekatan, bantu mereka masuk dalam sistem layanan perlindungan sosial ini. Nanti hasilnya bisa secara langsung kita lihat apakah yang kita usulkan, yang kita masukkan datanya itu memang memiliki kelayakan menerima bansos atau tidak,” ujarnya.

    Ia mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

    “Kita tahu pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo terus ingin meningkatkan layanan, ingin meningkatkan layanan-layanan teknologi sebagai perangkat yang bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah,” katanya.

    Gus Ipul berharap pegawai Kemensos menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan, yakni membangun lingkungan kerja yang bersih dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial.

    “Bantu Kementerian Sosial untuk bisa memberikan layanan yang lebih hebat, tentu tanpa korupsi. Sekali lagi, mari kita memberikan layanan kepada masyarakat tanpa korupsi,” tutupnya. (*)

  • Lia Istifhama Minta Pemerintah Lebih Cermat Gunakan Indikator Desil

    Lia Istifhama Minta Pemerintah Lebih Cermat Gunakan Indikator Desil

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, meminta pemerintah lebih cermat menggunakan indikator desil dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    Menurut Lia, kondisi ekonomi keluarga tidak selalu dapat dilihat dari kondisi fisik tempat tinggal, barang yang dimiliki atau lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pemetaan kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.

    Ia mencontohkan seseorang yang tinggal di rumah besar belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Rumah tersebut bisa merupakan warisan keluarga yang tidak menghasilkan pendapatan, bahkan masih memiliki beban utang.

    “Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” ujar Lia.

    Lia mengatakan kondisi tempat tinggal tetap dapat digunakan sebagai salah satu indikator. Namun, indikator tersebut tidak semestinya menjadi dasar tunggal untuk menentukan kondisi sosial ekonomi seseorang.

    Ia mencontohkan akses terhadap air bersih. Ketersediaan air bersih di suatu kawasan dapat memberikan gambaran tertentu mengenai kondisi lingkungan masyarakat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan kemampuan ekonomi setiap keluarga.

    “Kalau kita bicara seseorang tinggal di pemukiman dengan air bersih yang memadai, itu memang bisa menjadi salah satu indikator. Tetapi tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang,” katanya.

    Menurut Lia, karakteristik setiap keluarga berbeda. Karena itu, pemutakhiran data perlu mampu menangkap kondisi riil masyarakat, termasuk faktor yang tidak selalu terlihat secara kasatmata.

    “Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.

    Ia berharap penggunaan sistem desil tidak hanya menghasilkan klasifikasi berdasarkan angka, tetapi mampu menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat secara lebih objektif. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi ketidaktepatan dalam pemetaan kesejahteraan.

    Pentingnya Aturan Turunan

    Selain persoalan indikator, Lia menilai penerapan kebijakan juga membutuhkan aturan turunan yang jelas. Menurut dia, kebijakan yang bersifat umum perlu diterjemahkan ke dalam aturan teknis agar dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.

    Lia mengibaratkan kebijakan umum seperti Anggaran Dasar (AD) dalam organisasi, sedangkan aturan teknisnya seperti Anggaran Rumah Tangga (ART).

    “Kalau kita bicara suatu organisasi, AD itu bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kalau ada kebijakan negara, pasti ada turunannya,” jelasnya.

    Menurut dia, aturan turunan diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif. Ketentuan teknis juga perlu memberi ruang bagi keragaman kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

    Karena itu, Lia berharap penerapan sistem desil dapat didukung data yang terus diperbarui dan indikator yang mampu membaca kondisi masyarakat secara utuh.

    “Yang terpenting adalah bagaimana data dan indikator tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya,” ujarnya. (*)

  • Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    JAKARTA, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan meminta pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro diperketat. Operator kapal juga diminta memastikan awak kapal benar-benar siap menghadapi kondisi darurat melalui latihan secara berkala.

    Instruksi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan dalam pertemuan bersama para pemangku kepentingan pelayaran dari berbagai daerah secara daring, Selasa, 22 September 2026.

    Lollan meminta operator kapal, marine inspector, dan petugas kesyahbandaran mengoptimalkan pemeriksaan mandiri atau self inspection. Pemeriksaan itu harus dilakukan secara objektif dan menggambarkan kondisi kapal yang sebenarnya.

    “Keselamatan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro merupakan tanggung jawab bersama. Pemeriksaan oleh pemerintah tetap penting, namun keselamatan tidak dapat hanya bergantung pada saat kapal diperiksa oleh petugas,” kata Lollan.

    Menurut dia, pemilik kapal, operator, nakhoda dan awak kapal memiliki tanggung jawab untuk memastikan kapal tetap laik laut dan siap digunakan dalam kondisi darurat.

    Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 178 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Mandiri (Self Inspection) Kelaiklautan Kapal Penumpang dan/atau Ro-Ro Penumpang Berbendera Indonesia.

    Selain itu, pelaksanaan latihan kondisi darurat mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-DK 6 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Latihan Kondisi Darurat Umum (General Emergency Drill) di Atas Kapal.

    Lollan menjelaskan, pemeriksaan mandiri dan latihan kondisi darurat memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Self inspection memastikan kondisi kapal serta perlengkapan keselamatan diperiksa secara nyata, sedangkan general emergency drill menguji kesiapan awak kapal ketika menghadapi situasi darurat.

    Pemeriksaan mandiri mencakup antara lain dokumentasi kapal, lambung dan permesinan, peralatan keselamatan, pengawakan, radio keselamatan, pencegahan pencemaran serta aspek lain sesuai karakteristik kapal.

    Hasil pemeriksaan, kata Lollan, harus menjadi dasar perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

    Latihan Tak Sekadar Formalitas

    Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin meminta latihan kondisi darurat tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

    Menurut dia, skenario latihan harus disesuaikan dengan karakteristik dan risiko operasional masing-masing kapal. Beberapa kondisi yang perlu disimulasikan antara lain kebakaran, kebocoran, perintah meninggalkan kapal dan kejadian orang jatuh ke laut.

    Pelaksanaan latihan juga perlu diverifikasi oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis dan marine inspector. Setelah latihan, operator diminta melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan menentukan perbaikan pada latihan berikutnya.

    “Latihan tidak akan efektif jika awak kapal hanya mengetahui prosedur secara teori. Awak kapal harus familiar dengan peralatan keselamatan yang tersedia di kapal dan mampu menggunakannya ketika terjadi kondisi darurat,” ujar Samsuddin.

    Kemampuan menggunakan alat komunikasi darurat juga menjadi perhatian. Awak kapal harus mengetahui cara menggunakan sarana komunikasi untuk mendukung koordinasi ketika terjadi situasi kritis.

    Penumpang Diminta Pahami Prosedur Keselamatan

    Kemenhub juga meminta operator tidak hanya memastikan kesiapan awak kapal. Penumpang perlu mendapat penjelasan mengenai prosedur keselamatan sebelum kapal berangkat.

    Informasi tersebut meliputi penggunaan pelampung, prosedur evakuasi, tanda keadaan darurat dan lokasi muster station atau titik berkumpul.

    Sistem alarm juga harus dapat didengar dan dikenali oleh penumpang.

    “Awak kapal saat memberangkatkan kapal wajib untuk memperdengarkan kepada penumpang tanda-tanda keadaan darurat supaya penumpang tahu saat ada kondisi darurat yang harus dihadapi,” kata Samsuddin.

    Ia menegaskan awak kapal harus memahami tanggung jawabnya dalam situasi darurat, termasuk memastikan keselamatan penumpang.

    “Jangan lagi terjadi kecelakaan, tetapi awak kapal menyelamatkan diri terlebih dahulu tapi penumpangnya dibiarkan begitu saja. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

    Karena itu, operator dan jajaran Kantor Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut diminta memastikan latihan dilakukan secara nyata dan dapat diverifikasi.

    Dokumentasi latihan juga harus mencantumkan tanggal dan waktu pelaksanaan atau timestamp. Bukti tersebut diperlukan untuk memastikan latihan benar-benar berlangsung sekaligus menjadi bahan evaluasi pengawasan.

    Dengan langkah tersebut, Kemenhub menekankan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan latihan kondisi darurat tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi menjadi bagian dari kesiapan keselamatan pelayaran. (*)

  • AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    JAKARTA, LensaMadura.com – Nama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mulai masuk dalam pembicaraan mengenai figur yang berpotensi maju dalam Pilgub Jawa Timur 2029.

    Aliansi Mahasiswa Pemuda Madura (AMPERA) menjadi salah satu kelompok yang menyatakan dukungan. Organisasi tersebut mendorong Mas Rio, sapaan Yusuf Rio Wahyu Prayogo, untuk mempertimbangkan maju dalam kontestasi kepemimpinan Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi AMPERA di Jakarta, Minggu, 20 September 2026.

    Forum tersebut membahas arah pembangunan Jawa Timur sekaligus aspirasi mahasiswa dan pemuda Madura, termasuk masyarakat Madura yang berada di Pulau Madura dan kawasan Tapal Kuda.

    Sejumlah mahasiswa asal Madura dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek hadir dalam forum tersebut, antara lain dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pamulang, Universitas Bung Karno dan sejumlah kampus lainnya.

    Koordinator Umum AMPERA Al Ghiffari mengatakan dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi mengenai figur dan arah kepemimpinan Jawa Timur ke depan.

    “Kami ingin ada kepemimpinan Jawa Timur yang mampu melihat pembangunan secara lebih luas dan merata, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda,” kata Ghiffari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2026).

    Menurut dia, AMPERA mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyampaikan dukungan, di antaranya pengalaman pemerintahan, rekam kerja, komunikasi dengan masyarakat serta latar sosial dan kultural Mas Rio yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kawasan Tapal Kuda.

    “Mas Rio kami lihat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dan rekam kerja yang bisa dinilai publik. Kami ingin pengalaman tersebut juga dibawa ke dalam diskusi yang lebih luas mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya.

    AMPERA juga menyoroti perkembangan ekonomi Situbondo selama pemerintahan Mas Rio. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kabupaten Situbondo tumbuh 5,28 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi daerah tersebut masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan.

    Ghiffari mengatakan data tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat dilihat publik dalam menilai perkembangan Situbondo, meski menurutnya kinerja seorang kepala daerah tidak cukup diukur dari satu indikator.

    “Bagi kami, kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari popularitas. Rekam kerja dan bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat juga penting,” katanya.

    Dari Situbondo ke Jawa Timur

    AMPERA melihat posisi Situbondo sebagai bagian dari kawasan Tapal Kuda dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membicarakan pembangunan Jawa Timur secara lebih luas.

    Menurut Ghiffari, hubungan sosial dan kultural antara masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemerataan pembangunan antarkawasan.

    “Posisi tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun pembicaraan yang lebih luas mengenai keterhubungan Madura dan Tapal Kuda dalam pembangunan Jawa Timur,” ujarnya.

    Meski telah menyatakan dukungan, AMPERA menyadari bahwa tahapan menuju Pilgub Jawa Timur 2029 masih panjang. Karena itu, deklarasi tersebut disebut sebagai sikap organisasi saat ini, bukan keputusan yang mengikat seluruh mahasiswa maupun masyarakat Madura.

    “Ini adalah sikap organisasi kami. Kami tidak mengklaim mewakili seluruh mahasiswa atau masyarakat Madura. Karena itu, kami juga terbuka terhadap diskusi dan pandangan yang berbeda,” kata Ghiffari.

    Ia juga menyatakan AMPERA tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan menyebut dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi.

    Menurut Ghiffari, deklarasi dilakukan lebih awal untuk membuka ruang diskusi mengenai arah kepemimpinan Jawa Timur, bukan untuk mendahului tahapan resmi pemilihan.

    “Kami memahami proses politik masih panjang. Justru karena masih panjang, ruang diskusi publik perlu dibuka. Kami ingin melihat bagaimana gagasan dan rekam kerja para figur berkembang hingga tahapan politik resmi dimulai,” ujarnya. (*)

  • Ditjen Hubla Perkuat Tata Kelola Patroli Kapal Negara dan Peta Kerawanan Laut

    Ditjen Hubla Perkuat Tata Kelola Patroli Kapal Negara dan Peta Kerawanan Laut

    LAMPUNG, LensaMadura.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memperkuat tata kelola pengoperasian Kapal Negara Patroli (KNP) sekaligus meningkatkan sinergi antarinstansi penegak hukum di laut.

    Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) serta Peta Kerawanan Wilayah Tahun Anggaran 2026 di Lampung, 21-22 September 2026.

    Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) tersebut diikuti 30 peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla yang mengoperasikan kapal patroli serta unit kerja terkait.

    Plt. Direktur KPLP Triono, melalui Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli, dan Penegakan Hukum Mulyadi, mengatakan patroli kapal negara menjadi bagian penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

    “Dengan karakteristik wilayah perairan Indonesia yang luas dan beragam, pelaksanaan patroli memerlukan perencanaan yang baik, pengoperasian yang terarah, serta pengendalian dan pelaporan yang dilaksanakan secara tertib,” katanya dalam keterangan yang diterima di Lampung, Senin.

    Direktorat KPLP saat ini memiliki 492 kapal patroli yang terdiri atas tujuh kapal Kelas I, 12 kapal Kelas II, 53 kapal Kelas III, 53 kapal Kelas IV, 299 kapal Kelas V, serta 68 kapal RHAB (Rigid Hull Aluminium Boat) dan RB.

    Triono mengatakan perbedaan karakteristik wilayah, kondisi operasional, dan kebutuhan setiap UPT membutuhkan pedoman yang disusun berdasarkan kondisi lapangan.

    “Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai kondisi wilayah, potensi kerawanan, kebutuhan operasional, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut membagikan pengalaman dan praktik terkait pengawasan wilayah perairan, prosedur pengerahan kapal, serta alur komunikasi Puskodal.

    Materi tersebut menjadi masukan dalam penyempurnaan konsep pedoman pengoperasian dan pengendalian patroli kapal negara yang sedang disusun.

    Melalui penyusunan Juklak, Juknis Puskodal, dan Peta Kerawanan Wilayah, Ditjen Hubla menargetkan tata kelola patroli yang lebih komprehensif, pemetaan kerawanan yang lebih presisi, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

    “Dengan adanya pedoman yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan, diharapkan pengelolaan kapal negara patroli Ditjen Hubla dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terkoordinasi, akuntabel, sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Triono.

    Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kabagbinopsnal Ditpolairud Polda Lampung AKBP Henggar Teguh Wahono dan Perwira Staf Operasi Lanal Lampung Mayor Laut (P) Pauzul sebagai narasumber dari instansi penegak hukum laut. (*)

  • Dentuman Tongtong Sumenep Bakal Menggema di Mandalika, Bawa Identitas Madura ke Dunia

    Dentuman Tongtong Sumenep Bakal Menggema di Mandalika, Bawa Identitas Madura ke Dunia

    SUMENEP, LensaMadura.Com — Gema musik tradisional Sumenep, Madura, bakal terdengar di salah satu gelaran olahraga otomotif berskala internasional. Tongtong Angin Ribut dijadwalkan tampil dalam rangkaian Rider Parade MotoGP Mandalika 2026, Kamis, 7 Oktober 2026.

    Kehadiran Tongtong Angin Ribut di Mandalika bukan sekadar pertunjukan musik. Dentuman khas tongtong menjadi bagian dari upaya membawa kekayaan seni dan budaya Sumenep ke ruang yang lebih luas.

    Melalui penampilan tersebut, karakter budaya Madura diharapkan semakin dikenal masyarakat dari berbagai daerah, termasuk para pengunjung dan penonton dari mancanegara yang hadir dalam rangkaian MotoGP Mandalika.

    Dengan aransemen yang enerjik dan dentuman khas, Tongtong Angin Ribut akan menghadirkan atmosfer budaya Madura di tengah kemeriahan gelaran balap motor dunia.

    Bagi Sumenep, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa tradisi lokal mampu tampil berdampingan dengan event berskala internasional.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo turut mendorong agar seni dan budaya daerah terus mendapatkan ruang untuk tampil di berbagai panggung, baik nasional maupun internasional.

    Menurutnya, kebudayaan merupakan identitas daerah yang harus terus dirawat, dikembangkan, sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat luas.

    Penampilan Tongtong Angin Ribut di Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi para penonton MotoGP, tetapi juga membuka ruang promosi yang lebih luas bagi Sumenep dan Madura.

    Dari Sumenep untuk Mandalika. Dari tradisi lokal menuju panggung internasional.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Faruk Hanafi, menegaskan bahwa kehadiran Tongtong Angin Ribut akan membawa denyut budaya Sumenep ke tengah kemeriahan MotoGP Mandalika.

    “Ketika mesin MotoGP meraung, suara tongtong Madura pun bersiap menggema. Tongtong Angin Ribut membawa denyut budaya Sumenep ke panggung dunia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sumenep kepada khalayak yang lebih luas.

    “Bukan cuma MotoGP, Tongtong Angin Ribut Sumenep siap bikin Mandalika bergemuruh,” pungkasnya.

  • Keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari Terima 100th Gontor Awards

    Keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari Terima 100th Gontor Awards

    PONOROGO, LensaMadura.com – Keluarga almarhum KH Moh. Tidjani Djauhari, M.A., menerima penghargaan 100th Gontor Awards dalam rangkaian peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.

    Penghargaan tersebut diterima oleh putra KH Moh. Tidjani Djauhari, KH Dr. Ahmad Fauzi Tidjani, M.A., Ph.D., yang merupakan Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

    Penyerahan penghargaan berlangsung di atas panggung dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun PMDG yang digelar di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Ponorogo.

    Pemberian penghargaan kepada keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari tercantum dalam piagam 100th Gontor Awards yang diberikan atas nama keluarga almarhum.

    Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan satu abad Gontor sekaligus mencatat hubungan keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari dengan lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikannya.

    KH Moh. Tidjani Djauhari merupakan alumni Gontor. Ia mulai menempuh pendidikan di Gontor pada 1958 dan menyelesaikan pendidikan Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI) pada 1964.

    Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor, ia melanjutkan pengabdian di pesantren tersebut sebelum meneruskan studi ke Universitas Islam Madinah.

    Hubungannya dengan Gontor juga berlanjut melalui pernikahannya dengan Nyai Anisah Fathimah Zarkasyi, putri KH Imam Zarkasyi, salah satu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

    Sepulang dari studi di luar negeri, KH Moh. Tidjani Djauhari turut mengembangkan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, lembaga pendidikan yang sebelumnya didirikan oleh ayahnya, KH Djauhari Chotib.

    Kini, kesinambungan hubungan tersebut diteruskan generasi berikutnya. KH Dr. Ahmad Fauzi Tidjani menjabat sebagai Ketua Dewan Riasah sekaligus Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

    Peringatan satu abad PMDG pada 19 September 2026 juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangkaian resepsi tersebut, Gontor menyerahkan Mushaf Al-Qur’an Gontor dan buku Gontor untuk Indonesia kepada Presiden.

    Pemberian 100th Gontor Awards kepada keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari menjadi bagian dari rangkaian peringatan seabad Gontor yang turut mencatat hubungan pendidikan, pengabdian, dan kesinambungan antargenerasi antara keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari, Al-Amien Prenduan, dan Gontor. (*)

  • Emil Dardak Puji Peran Ning Lia dalam Pembangunan Jawa Timur

    Emil Dardak Puji Peran Ning Lia dalam Pembangunan Jawa Timur

    SURABAYA, LensaMadura.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyoroti peran anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, dalam pembangunan daerah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur periode 2024-2031 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    Dalam sambutannya yang mengangkat tema “Mengembangkan Peran Intelektual sebagai Panutan yang Inklusif dan Transformatif Menuju Indonesia Emas”, Emil menyapa Lia yang hadir dalam acara tersebut.

    “Saya lihat di sini ada Ning Lia. Senator kita, suara terbanyak perempuan Jatim. Kita sama-sama membangun Jawa Timur untuk keberlanjutan Gerbang Baru Nusantara,” kata Emil dari podium Grahadi.

    Lia Istifhama merupakan anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur. Dalam acara tersebut, ia hadir sebagai salah satu tokoh yang disebut Emil dalam konteks pembangunan Jawa Timur.

    Emil mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan intelektual diperlukan untuk memperkuat gagasan pembangunan Jawa Timur. Menurut dia, kontribusi tokoh muda dapat menjadi bagian dari upaya mendorong inovasi dan keberlanjutan pembangunan.

    Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan cendekiawan muda, termasuk anggota DPD RI, dalam memperkuat transformasi Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.

    Pengukuhan pengurus ICMI Orwil Jawa Timur periode 2024-2031 tersebut menjadi salah satu forum yang mempertemukan unsur intelektual, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat dalam membahas peran cendekiawan dalam pembangunan. (*)

  • Gus Syafak Soroti Tata Kelola MBG di Nganjuk, Minta Pemerintah Utamakan Penerima Manfaat

    Gus Syafak Soroti Tata Kelola MBG di Nganjuk, Minta Pemerintah Utamakan Penerima Manfaat

    NGANJUK, LensaMadura.com – Pengasuh Ponpes Mojosari Nganjuk, KH Musyafak Fauzi atau Gus Syafak, meminta tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih berorientasi pada penerima manfaat. Menurut dia, keberadaan dapur seharusnya mengikuti kebutuhan penerima, bukan sebaliknya.

    Gus Syafak merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat nyata, terutama bagi santri dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah.

    “Terutama bagi santri-santri yang ekonominya lemah, makan Rp10.000 itu sangat dirasakan manfaatnya. Karena mereka biasa makan di pondok-pondok itu hanya Rp450.000 sebulan, sudah termasuk makan tiga kali,” kata Gus Syafak saat ditemui di kompleks Ponpes Mojosari Nganjuk, Jumat, 18 September 2026.

    Menurut dia, biaya pendidikan dan konsumsi di sejumlah pondok pesantren relatif terjangkau. Karena itu, bantuan makanan bergizi dinilai dapat meringankan kebutuhan santri.

    Namun, persoalan muncul pada tata kelola pembiayaan dapur. Berdasarkan skema yang dipahaminya, pembina dapur tetap memperoleh anggaran sekitar Rp6 juta per hari tanpa bergantung pada jumlah porsi yang disalurkan.

    “Berapa pun yang dilayani tetap menerima Rp6.000.000 per hari. Baik itu melayani 500 ompreng, 1.000 ompreng, sampai 3.000 ompreng,” ujarnya.

    Gus Syafak menilai pola tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar berkaitan dengan jumlah penerima manfaat.

    Ia membandingkannya dengan skema pembiayaan berdasarkan jumlah ompreng. Dari nilai Rp15.000 per ompreng yang ia pahami, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk menu, Rp2.000 untuk sewa dapur, dan Rp3.000 untuk operasional.

    “Kalau pendekatannya ompreng, itu lebih memberi pelayanan pada penerima manfaat,” katanya.

    Dapur Berhenti Beroperasi

    Persoalan lain yang disoroti Gus Syafak adalah administrasi dan operasional dapur. Salah satu dapur yang dikelolanya disebut telah berhenti beroperasi sekitar dua bulan setelah kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengundurkan diri.

    Ia mengatakan pengganti kepala SPPG sudah diusulkan. Namun, hingga wawancara berlangsung, dapur tersebut belum kembali beroperasi.

    “Terus terang saja birokrasi di BGN ini sangat rumit. Kayaknya dapur saya ini sudah dua bulan tidak beroperasi. Masalahnya bukan apa, tapi karena kepala dapurnya berhenti,” ujarnya.

    Berbagai jalur komunikasi, kata dia, telah ditempuh agar operasional dapur kembali berjalan. Namun, proses penggantian kepala SPPG dinilai berlangsung lambat.

    Menurut Gus Syafak, kondisi tersebut merugikan mitra karena penghentian operasional bukan disebabkan kesalahan pengelola dapur.

    “Kalau memang kepala SPPG berhenti, saya usul kalau di sini tidak ada, kepala SPPG sebelah bisa menjadi kepala sementara sambil menunggu pengganti. Kesalahannya bukan di mitra, karena itu kan karyawan BGN,” katanya.

    Soroti Penambahan Titik Dapur

    Gus Syafak juga mempertanyakan penambahan titik dapur MBG di Nganjuk. Ia menilai jumlah dapur semestinya ditentukan berdasarkan sebaran dan jumlah penerima manfaat.

    Menurut informasi yang ia terima, kebutuhan ideal di Nganjuk sekitar 90 dapur dengan cakupan 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat per dapur. Sementara jumlah dapur saat ini disebut telah mencapai sekitar 140, dengan puluhan pengajuan baru.

    Ia menilai persoalan dapat muncul jika dapur baru dibentuk dengan mengambil penerima manfaat dari dapur yang sudah beroperasi.

    “Misalnya satu dapur dapat 2.500 penerima manfaat. Kemudian diambil 1.000, diambil lagi 1.000 untuk diusulkan menjadi titik baru. Akhirnya dapur yang lama tinggal sedikit penerima manfaatnya,” jelasnya.

    Menurut dia, pola tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan karena jumlah penerima manfaat pada dapur lama menjadi berkurang.

    Gus Syafak juga menyampaikan adanya informasi yang ia dengar mengenai dugaan jual beli titik dapur MBG. Ia menyebut informasi tersebut belum disertai bukti yang ditunjukkan dalam wawancara.

    “Yang sampai sekarang saya dengar, ada jual beli titik. Mereka berani dibayar Rp300 juta sampai Rp500 juta untuk mendapatkan titik. Tapi tujuannya bukan semata-mata untuk menjadikan penerima manfaat,” katanya.

    Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penentuan titik sekaligus pola pendanaan dapur. Menurut dia, parameter utamanya harus tetap jumlah penerima manfaat.

    “Kalau pemerintah ingin tegak lurus, pendekatannya dari jumlah penerima manfaat. Dapurnya berapa pun tidak masalah. Pokoknya penerima manfaatnya jelas dan jumlahnya jelas,” ujarnya.

    Ia juga meminta dapur yang telah memiliki penerima manfaat dan kesiapan operasional tidak dipersulit dalam proses pengajuan maupun verifikasi.

    “Kalau memang ada yang benar-benar memiliki penerima manfaat, mestinya dapur harus disetujui, tidak usah dihalangi. Tapi kalau pengajuannya mengambil penerima manfaat dari dapur yang sudah ada, itu yang harus diperhatikan,” katanya.

    Keamanan Makanan

    Selain tata kelola dapur, Gus Syafak menyinggung persoalan keamanan makanan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, setiap laporan dugaan keracunan tetap harus ditindaklanjuti pemerintah, tetapi evaluasi juga perlu melihat keseluruhan proses distribusi makanan.

    Ia menjelaskan penyediaan makanan MBG memiliki ketentuan waktu penyajian yang berbeda dengan makanan yang langsung dikonsumsi di warung.

    “Kalau di warung memang fresh, meskipun agak kotor. Tapi kalau MBG, dari proses memasak sampai disajikan ada aturan waktunya. Begitu masak, langsung didistribusikan,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menegaskan setiap kejadian yang berkaitan dengan kesehatan penerima manfaat tetap harus ditangani dan dievaluasi.

    Bagi Gus Syafak, ukuran keberhasilan MBG pada akhirnya bukan semata jumlah dapur yang berdiri. Yang lebih penting adalah memastikan makanan benar-benar diterima oleh sasaran program.

    “Kalau pendekatannya penerima manfaat, berapa pun jumlah dapurnya tidak masalah. Yang penting jumlah penerima manfaatnya jelas. Jangan sampai yang dilindungi justru dapurnya, bukan penerima manfaatnya,” tandasnya. (*)

  • Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra Dilantik Jadi Ketum PB ESI 2026-2030, Berikut Profilnya

    Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra Dilantik Jadi Ketum PB ESI 2026-2030, Berikut Profilnya

    JAKARTA, LensaMadura.com – Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra resmi memimpin Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) untuk masa bakti 2026-2030. Ia dikukuhkan sebagai ketua umum dalam acara pengukuhan kepengurusan PB ESI di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

    Herindra membawa sejumlah agenda dalam kepengurusan barunya, terutama penguatan pembinaan atlet dan pembangunan ekosistem esports nasional. Ia menilai tugas tersebut bukan sekadar berkaitan dengan olahraga, tetapi juga menyangkut pengembangan talenta dan industri esports Indonesia.

    “Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra dalam pernyataan yang diterima media.

    Pembinaan atlet akan diarahkan secara lebih luas. Selain kemampuan teknis, aspek disiplin, kebugaran, kesehatan mental, perlindungan pemain, serta kepastian jalur karier menjadi perhatian.

    “Saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi. Karena saya melihat banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia lebih berbicara di tingkat internasional,” ujarnya.

    Herindra juga mendorong penguatan industri pendukung esports. Pengembangan developer game lokal, penyelenggara kompetisi, content creator, platform streaming, regulasi, dan standardisasi masuk dalam arah kepengurusan PB ESI.

    “Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” katanya.

    Bagi Herindra, prestasi esports tidak hanya diukur dari medali. Keberhasilan atlet Indonesia di arena internasional juga dapat menjadi bagian dari diplomasi digital dan memperkuat citra Indonesia.

    “Prestasi internasional bukan hanya soal medali, tetapi juga bentuk diplomasi digital yang memperkuat citra Indonesia,” ujarnya.

    Profil Muhammad Herindra

    Muhammad Herindra lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1987 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai salah satu lulusan terbaik. Rekam pendidikan dan kariernya kemudian banyak bersinggungan dengan bidang militer, intelijen, dan pertahanan.

    Herindra memperoleh gelar master dari University of Salford, Inggris, pada 1994 di bidang intelijen dan hubungan internasional. Pada 2011, ia kembali menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Nasional Malaysia dengan bidang ilmu sosial.

    Karier militernya antara lain dimulai dari lingkungan Kopassus. Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Komandan Korem 101/Antasari pada 2012, Wakil Komandan Jenderal Kopassus pada 2013-2015, Komandan Jenderal Kopassus pada 2015-2016, dan Pangdam III/Siliwangi pada 2016-2017.

    Setelah itu, Herindra menjabat Inspektur Jenderal TNI pada 2018-2020 dan Kepala Staf Umum TNI pada 2020. Kariernya kemudian berlanjut di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024.

    Pada 21 Oktober 2024, Herindra mulai menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Posisi tersebut masih diembannya ketika ia memimpin PB ESI periode 2026-2030.

    Pada 10 Agustus 2025, Herindra juga menerima pangkat Jenderal TNI Kehormatan bintang empat dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan KONI

    Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman memberikan dukungan terhadap kepengurusan PB ESI yang dipimpin Herindra.

    Marciano menyebut esports Indonesia telah melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat ASEAN, Asia, hingga dunia. Capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi pada kompetisi internasional berikutnya.

    “PB Esports Indonesia ini telah melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan membanggakan kita semua. Mereka telah berhasil meraih juara, baik di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, maupun di tingkat dunia,” kata Marciano.

    Ia berharap kepengurusan baru dapat memberikan dukungan terhadap atlet Indonesia, termasuk menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Marciano juga menyoroti pengembangan game lokal agar industri esports dalam negeri tidak hanya menjadi pasar.

    “Esports ini juga harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan menyosialisasikan game-game yang merupakan produk dalam negeri,” ujarnya. (*)

  • Said Abdullah Ingin Soekarno Run BWX Gerakkan Ekonomi Banyuwangi

    Said Abdullah Ingin Soekarno Run BWX Gerakkan Ekonomi Banyuwangi

    BANYUWANGI, LensaMadura.com – Soekarno Run BWX yang akan digelar di Banyuwangi pada 20 September 2026 diarahkan tidak sekadar menjadi ajang olahraga.

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah berharap kegiatan tersebut ikut menggerakkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan potensi wisata daerah.

    Menurut Said, konsep sport tourism menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Soekarno Run BWX. Rute lomba dirancang melintasi sejumlah kawasan di Banyuwangi, termasuk Pantai Marina Boom, sehingga peserta tidak hanya mengikuti perlombaan, tetapi juga mengenal destinasi daerah.

    “Kami ingin Soekarno Run tidak berhenti sebagai kompetisi lari, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah tempat event ini diselenggarakan,” kata Said dikutip media PDIP Jatim, Jumat, 18 September 2026.

    Kehadiran peserta dari berbagai daerah, kata dia, berpotensi menciptakan perputaran ekonomi pada sektor akomodasi, transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Banyuwangi dinilai memiliki modal berupa kekayaan wisata, budaya, dan sejarah yang dapat dipadukan dengan kegiatan olahraga.

    Said juga menempatkan lari sebagai medium untuk mengenalkan nilai keberanian, kegigihan, persatuan, dan semangat pantang menyerah kepada generasi muda.

    “Nilai-nilai itu harus terus diwariskan kepada generasi muda melalui aktivitas positif yang melibatkan masyarakat secara luas,” ujarnya.

    Ia mengatakan lari memiliki simbol perjuangan karena setiap peserta dituntut terus bergerak, menjaga ketahanan diri, dan berusaha mencapai garis finis.

    Minat terhadap olahraga lari juga disebut terus berkembang. Said mengutip laporan Year in Sport 2024 dari Strava yang mencatat partisipasi dalam klub lari meningkat 59 persen secara global dan 83 persen di Indonesia. Data tersebut merupakan catatan aktivitas pengguna Strava, sehingga tidak secara langsung menggambarkan seluruh populasi Indonesia.

    Soekarno Run BWX terbuka bagi masyarakat umum dan menyediakan kategori khusus pelajar. Sejumlah pelari, antara lain Ricky Martin Simbolon, Daniel Simanjuntak, dan Immanuel Hutasoit, juga disebut akan ambil bagian.

    Penyelenggara sebelumnya menyebut Soekarno Run BWX 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026, dengan titik start di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.

    Said berharap perpaduan olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat memperluas manfaat penyelenggaraan event bagi masyarakat Banyuwangi. Soekarno Run BWX merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang direncanakan berlanjut hingga November 2026. (*)

  • UMKM Binaan Searah Tampilkan Produk Sukga di Lokakarya Media SKK Migas Jabanusa

    UMKM Binaan Searah Tampilkan Produk Sukga di Lokakarya Media SKK Migas Jabanusa

    YOGYAKARTA, LensaMadura.com – Sukga.id, UMKM binaan Searah, memperkenalkan beragam produk olahan berbasis potensi lokal dalam Lokakarya Media 2026 yang diselenggarakan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Hotel Tentrem Yogyakarta, 15-18 September 2026.

    Sukga.id menampilkan sejumlah produk olahan tanaman, mulai dari teh bunga, rimpang, hingga pati. Produk teh antara lain berbahan bunga rosela dan bunga telang. Adapun produk rimpang menggunakan bahan seperti jahe, kunyit, dan serai.

    Brand and Creative Director Sukga.id, Lilik Kusmiatin, mengatakan keikutsertaan Sukga.id dalam kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan produk UMKM binaan kepada masyarakat yang lebih luas.

    “Alhamdulillah kegiatannya luar biasa sekali. Kami berterima kasih kepada teman-teman dan SKK Migas serta Searah karena kami diperkenalkan sehingga cerita dari desa kami melalui produk-produk ini bisa lebih dikenal,” kata Lilik saat diwawancarai di lokasi acara, Kamis, 17 September 2026.

    Selain produk olahan tanaman, Sukga.id menghadirkan delapan varian aroma. Produk tersebut terdiri atas aroma bunga seperti sedap malam, rose, lavender, dan jasmine, serta aroma segar seperti lemon mint, eucalyptus, citronella, dan lemongrass atau serai.

    Sukga.id juga menawarkan paket hampers dengan kemasan berbahan pelepah pisang. Kemasan tersebut dirancang agar dapat digunakan kembali sebagai kotak tisu setelah produk di dalamnya habis.

    Salah satu paket hampers dibanderol Rp330 ribu, sedangkan paket teh telang dijual Rp170 ribu.

    Lilik mengatakan pengembangan Sukga.id merupakan hasil pendampingan Searah yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut tidak hanya menyasar proses produksi, tetapi dimulai dari tahap budidaya bahan baku.

    “Mulai dari menanam, mengolah, kemudian menjadikannya produk. Kami juga didampingi untuk legalitas dan mutu,” ujarnya.

    Menurut Lilik, pendampingan mencakup sejumlah aspek, seperti hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, perizinan, serta peningkatan standar dan kualitas produk.

    Pendampingan juga diarahkan agar UMKM terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

    Bagi Lilik, keberhasilan pendampingan UMKM tidak hanya dilihat dari munculnya sebuah produk. Lebih jauh, program tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat mengenali potensi desanya, mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membuka peluang usaha.

    “Kesuksesan dari sebuah pendampingan tidak hanya melahirkan produk, tapi bagaimana masyarakat mengetahui potensi yang dimilikinya, mengolah potensinya, menjaga kualitasnya, dan membuka peluang ekonomi,” kata dia.

    Sukga.id, kata Lilik, juga melibatkan perempuan dalam proses pengembangan usaha. Di Desa Suko Mulyo, kegiatan tersebut dikerjakan bersama ibu-ibu PKK sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi lokal.

    “Jadi ini tidak berhenti ketika sudah menciptakan produk. Dampaknya juga pada cara pikir masyarakat dalam mengolah potensi yang dimiliki,” ujar Lilik. (*)

  • 52 Atlet Jatim Perkuat Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026

    52 Atlet Jatim Perkuat Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Jawa Timur kembali menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap Kontingen Indonesia pada Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026.

    Sebanyak 52 atlet dan 16 pelatih asal Jatim akan memperkuat Indonesia pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

    Asian Games Aichi-Nagoya dijadwalkan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Para atlet Jawa Timur tersebar di 15 cabang olahraga dengan pengalaman dan latar belakang kompetisi yang beragam.

    Ketua Umum KONI Jawa Timur M Nabil mengatakan, keterlibatan puluhan atlet Jatim di kontingen nasional menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi prestasi Indonesia di tingkat Asia.

    “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mohon doa restu atas terpilihnya atlet-atlet Jawa Timur yang mengikuti event Asian Games. Total ada 52 atlet, 16 pelatih, dan 15 cabang olahraga yang terlibat,” kata Nabil.

    Sejumlah atlet Jatim yang masuk dalam kontingen Indonesia berasal dari berbagai cabang olahraga. Dari tenis lapangan terdapat Christopher Benjamin Rungkat, M Rifqi Fitriadi, Aldila Sutjiadi, dan Priska Madelyn Nugroho.

    Jatim juga mengirimkan Beatrice Gumulya dari cabang padel serta Faizzatus Shoimah yang menjadi bagian dari tim basket 5×5 Indonesia.

    Di cabang balap sepeda, terdapat Dewika Mulya Sova, Muhammad Syelhan Nurrahmat, M Andy Royan, dan Dika Alif Dhentaka. Sementara Ahmad Ghozali Fuaiz menjadi wakil Jatim dari cabang wushu.

    Untuk bola voli indoor, atlet Jatim yang masuk skuad Indonesia ialah Giovanny Yoku, Putri Nur Hidayati Agustin, Geofanny Eka Cahyaningtyas, Ajeng Nur Cahaya, dan Khanza Putri Yansi Ganesti.

    Adapun dari cabang hockey terdapat Ferdian Fathur Rohman, M Hendri Firdaus, dan Andrea Guntara Adi.

    Nabil mengatakan keberadaan atlet Jatim di kontingen nasional tidak semata-mata soal jumlah. Para atlet diharapkan mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan performa terbaik selama kompetisi.

    “Mudah-mudahan mereka bisa berkontribusi untuk Indonesia dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk prestasi Jawa Timur di kancah internasional,” ujarnya.

    Menurut Nabil, keikutsertaan atlet Jatim di Asian Games juga menjadi bagian dari kesinambungan pembinaan olahraga di daerah. Keberhasilan menembus kompetisi tingkat Asia menjadi salah satu gambaran dari proses pembinaan yang diarahkan untuk melahirkan atlet kompetitif di level internasional.

    “Ini sesuai dengan motto yang selalu kita pertahankan yaitu Dari Jawa Timur untuk Indonesia Menuju Prestasi Dunia,” tegasnya.

    Di tengah persiapan kontingen tersebut, petenis Jawa Timur Janice Tjen tidak masuk dalam skuad tenis Indonesia untuk Asian Games 2026.

    Janice yang disebut berada di peringkat 36 dunia dijadwalkan menjalani agenda WTA Tour melalui WTA 1000 Beijing, China. Jadwal turnamen tersebut bertepatan dengan pelaksanaan cabang tenis Asian Games Aichi-Nagoya.

    PP Pelti menyatakan keputusan itu berkaitan dengan agenda kompetisi dan upaya mempertahankan posisi Janice dalam peringkat dunia. Sekretaris Jenderal PP Pelti Andi Fajar mengatakan keikutsertaan Janice dalam kalender WTA diperlukan agar poin yang dimilikinya tidak terkena aturan zero point.

    Agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga peluang Janice tampil di turnamen Grand Slam, termasuk Australian Open 2027, serta membuka peluang menuju persaingan kualifikasi Olimpiade.

    Dengan demikian, Jatim tetap memiliki 52 atlet yang akan memperkuat Kontingen Indonesia di Aichi-Nagoya. Mereka akan menghadapi persaingan di 15 cabang olahraga dengan target memberikan kontribusi bagi prestasi Indonesia. (*)

  • KONI Jatim Lepas Atlet Triathlon ke Asian Games 2026, Bidik Prestasi untuk Indonesia

    KONI Jatim Lepas Atlet Triathlon ke Asian Games 2026, Bidik Prestasi untuk Indonesia

    SURABAYA, LensaMadura.com – Ketua Umum KONI Jawa Timur Dr. Muhammad Nabil memberikan dukungan kepada atlet triathlon Jawa Timur yang masuk dalam kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Jepang.

    Dukungan itu disampaikan Nabil saat pelepasan atlet triathlon di Kantor KONI Jatim, Senin, 14 September 2026. Ia meminta para atlet memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan prestasi terbaik sekaligus membawa nama Jawa Timur di kancah Asia.

    Nabil menyebut terdapat 13 cabang olahraga dengan lebih dari 50 atlet asal Jawa Timur yang bergabung dalam kontingen Indonesia pada Asian Games 2026.

    Menurut dia, persiapan atlet telah dilakukan melalui pemusatan latihan nasional (Pelatnas), termasuk di Situbondo. Para atlet menjalani latihan hingga tiga kali dalam sehari dengan dukungan fasilitas latihan yang memadai.

    “Karena mewakili Indonesia maka atlet Jatim harus memberikan prestasi yang luar biasa,” kata Nabil.

    Ketua Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Timur Anastasia Kirana mengatakan tiga atlet triathlon Jatim yang dipanggil ke kontingen Indonesia telah menjalani program Pelatnas dan mengikuti sejumlah kejuaraan internasional.

    Menurut Kirana, ketiganya masih tergolong atlet muda dan Asian Games 2026 menjadi debut mereka pada ajang tersebut.

    “Usia atlet Jatim itu masih sangat muda dan ini merupakan debut pertama mereka di ajang Asian Games,” katanya.

    Tiga atlet tersebut ialah Martina Ayu Pratiwi, Muhammad Noval Ashidiq, dan Hauqalah Fakhal Arvyello. Mereka akan didampingi dua pelatih, Muchammad Fadly Arif dan Chomairoh Bella Agripina.

    Kirana mengatakan persaingan triathlon di level Asia tidak mudah. Sejumlah negara seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Kazakhstan memiliki atlet dengan kemampuan yang kuat.

    Meski demikian, ia berharap ketiga atlet Jatim mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengejar medali bagi Indonesia.

    “Jepang, Cina, Korea dan Kazakhstan memiliki atlet yang cukup bagus, namun saya berharap para atlet bisa mengeluarkan semua kemampuannya untuk meraih medali untuk Indonesia,” katanya.

    Dari rekam jejak prestasi, Martina Ayu Pratiwi menjadi salah satu atlet yang telah memiliki pengalaman kompetitif di level internasional. Ia meraih lima medali emas dan dua medali perak pada SEA Games Thailand 2025.

    Sementara Muhammad Noval Ashidiq merupakan peraih medali emas PON XIX Aceh-Medan. Ia juga mengikuti program try out dan sejumlah kejuaraan tingkat Asia, termasuk Asia Triathlon Junior, U23 & Mixed Relay Championships di Jubail, Arab Saudi.

    Adapun Hauqalah Fakhal Arvyello tercatat meraih medali emas dan perak pada SEA Games Thailand 2025.

    Kirana berharap pengalaman dan hasil dari sejumlah kompetisi tersebut menjadi modal bagi ketiga atlet untuk menghadapi persaingan di Asian Games 2026. (*)