Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Insiden di Sumenep Tewaskan Satu Orang, Polisi Lakukan Penyelidikan

    Insiden di Sumenep Tewaskan Satu Orang, Polisi Lakukan Penyelidikan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah insiden yang terjadi di Dusun Gunung Malang, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Kamis, 29 Januari 2026.

    Informasi yang didapat, korban inisial M diketahui merupakan warga Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding.

    Sementara terduga pelaku inial L merupakan warga Dusun Gunung Malang, Desa Lenteng Barat, Sumenep.

    Berdasarkan informasi awal yang diterima, insiden tersebut diduga dipicu oleh persoalan asmara antara korban dan pelaku.

    Pelaksana Tugas Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti S membenarkan adanya insiden yang menyebabkan satu orang meninggal dunia tersebut.

    “Saat ini petugas masih melakukan lidik di lokasi kejadian untuk mengungkap kronologi dan motif pasti peristiwa itu,” kata AKP Widiarti saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis, 29 Januari 2026.

    Sementara, di lokasi kejadian aparat kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (*)

  • DKPP Sumenep Sambut Baik Program Sergab

    DKPP Sumenep Sambut Baik Program Sergab

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep menyambut baik pelaksanaan program Serap Gabah (Sergab) yang digulirkan pemerintah pusat bersama Bulog.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, berpandangan program ini dapat menjaga stabilitas harga gabah sekaligus mendorong hilirisasi hasil pertanian di daerah.

    “Bulog nanti akan turun langsung ke lapangan untuk menjemput gabah petani. Jadi petani tidak perlu khawatir soal penyerapan hasil panen,” kata Chainur Rasyid di Sumenep, Rabu, 28 Januari 2026.

    Chainur menjelaskan, DKPP telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk memetakan wilayah sentra produksi padi. Pendataan tersebut diperlukan agar pelaksanaan Sergab berjalan tepat sasaran.

    “Kami juga akan melakukan pendampingan kepada petani terkait kualitas gabah yang diserap,” ujarnya.

    Chainur berharap, keberhasilan Sergab sangat bergantung pada keterlibatan aktif petani dan kelompok tani.

    “Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sumenep,” ujarnya. (mr)

  • Pemkab Sumenep Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

    Pemkab Sumenep Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Potret Koneng Bappeda Sumenep, Selasa, 27 Januari 2026.

    Forum tersebut merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

    FKP dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Achmad Syahwan Effendy dan dihadiri kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sumenep, perwakilan instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, insan media, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring.

    Dalam sambutannya, Achmad Syahwan Effendi mengatakan forum konsultasi publik merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat.

    “Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama agar perencanaan pembangunan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Syahwan menegaskan kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah, sehingga masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan.

    Lebih lanjut disampaikan, tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.”

    Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas, antara lain peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan produktivitas sektor unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan harmonisasi sosial.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi fondasi awal dalam penyusunan RKPD 2027 agar selaras dengan visi pembangunan daerah “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera.”

    “Perencanaan pembangunan bukan hanya penyusunan dokumen dan angka, tetapi ikhtiar kolektif untuk menjembatani kondisi riil masyarakat dengan cita-cita pembangunan daerah,” ujarnya.

    Arif menambahkan Bappeda berperan memastikan kesinambungan perencanaan lintas tahun yang berbasis data, indikator kinerja, serta proyeksi yang terukur.

    Pada sesi diskusi, peserta forum secara aktif menyampaikan masukan dan rekomendasi terhadap rancangan awal RKPD 2027, khususnya terkait isu-isu strategis lintas sektor.

    Seluruh masukan tersebut akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya.

    Pemkab Sumenep berharap dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

  • Bappeda dan Aliansi BEM Sumenep Gelar Sarasehan Bahas Arah Pembangunan Daerah

    Bappeda dan Aliansi BEM Sumenep Gelar Sarasehan Bahas Arah Pembangunan Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar sarasehan bertema “Membedah Arah Pembangunan Kabupaten Sumenep” sebagai forum dialog strategis untuk membahas arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Potret Koneng Bappeda Sumenep, Senin, 26 Januari 2026.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan sarasehan tersebut menjadi ruang penting untuk menyelaraskan perspektif pemerintah daerah dan mahasiswa dalam merumuskan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    “Forum ini membahas arah kebijakan pembangunan daerah beserta sejumlah program strategis yang telah dan akan dilaksanakan untuk mendorong kemajuan Kabupaten Sumenep di berbagai sektor,” ujarnya.

    Arif menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

    Keselarasan tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pembangunan.

    “Perencanaan pembangunan tidak berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi agar pelaksanaannya lebih optimal,” ujarnya.

    Arif juga menyampaikan bahwa sinkronisasi perencanaan tersebut berkontribusi dalam mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, yang selama ini menjadi tantangan sekaligus karakteristik Kabupaten Sumenep.

    “Perencanaan bukan sekadar dokumen atau angka-angka target. Ini merupakan ikhtiar untuk menata masa depan daerah agar lebih baik,” kata Arif.

    Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus mampu menyeimbangkan antara kondisi riil yang dihadapi daerah dengan cita-cita pembangunan yang ingin diwujudkan.

    “Perencanaan adalah upaya menyeimbangkan realitas dan cita-cita. Dari situlah perencanaan menemukan maknanya sebagai jembatan menuju masa depan pembangunan daerah,” ujarnya.

    Sarasehan tersebut mendapat respons positif dari Aliansi BEM Sumenep sebagai bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal serta memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan. (*)

  • SMK Mambaul Ulum Guluk-Guluk Gelar Olimpiade Matematika dan PAI se-Sumenep

    SMK Mambaul Ulum Guluk-Guluk Gelar Olimpiade Matematika dan PAI se-Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – SMK Mambaul Ulum Guluk-Guluk menggelar Olimpiade Matematika dan Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SLTP se-Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMP dan MTs dari berbagai kecamatan di Sumenep.

    Olimpiade tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 24 Januari 2026, bertempat di SMK Mambaul Ulum Minomi, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk.

    Kepala SMK Mambaul Ulum, Asis Wahyuni, mengatakan kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik peserta didik, khususnya dalam bidang ilmu eksakta dan keagamaan.

    “Kami ingin anak-anak sejak dini terbiasa berpikir logis, tetapi tetap memiliki dasar agama yang kuat. Karena itu, Matematika dan PAI kami jadikan dua cabang utama dalam olimpiade ini,” kata Asis Wahyuni saat memberikan sambutan.

    Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan sekolah kejuruan kepada pelajar SLTP yang nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Menariknya, menurut Asis, ide pelaksanaan olimpiade ini justru lahir dari inisiatif siswa-siswi SMK Mambaul Ulum sendiri. Pihak sekolah kemudian memberikan dukungan penuh agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

    Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Rusli, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kompetensi sejak dini bagi peserta didik.

    “Anak-anak yang ikut kegiatan ini nantinya akan melanjutkan pendidikan ke SMK atau MA. Maka dari itu, kegiatan seperti ini sangat baik untuk mengasah kemampuan mereka,” ujarnya.

    Rusli juga mengapresiasi pelaksanaan olimpiade tersebut dan berharap ke depan dapat dikembangkan dengan cabang lomba lain, seperti Olimpiade Bahasa Inggris.

    Menurutnya, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi antar pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Sumenep.

    “Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bisa terus berlanjut ke depannya,” tutupnya. (*)

  • Bappeda Sumenep Matangkan Kebijakan Energi Baru Terbarukan

    Bappeda Sumenep Matangkan Kebijakan Energi Baru Terbarukan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mematangkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari arah pembangunan daerah berbasis keberlanjutan untuk lima tahun ke depan.

    Dalam rangka perumusan kebijakan tersebut, Bappeda Sumenep menjalin koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kalangan akademisi. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pottre Koneng, Kamis, 22 Januari 2026.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan isu energi merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.

    “Energi menjadi salah satu fondasi utama pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus matang, terencana, dan berbasis riset,” ujar Arif.

    Arif menjelaskan, Pemkab Sumenep saat ini mulai menyiapkan strategi transisi menuju EBT melalui kebijakan yang terarah dan berbasis kajian ilmiah. Dukungan lembaga riset nasional seperti BRIN dinilai penting, khususnya dalam penyediaan basis data, kajian ilmiah, serta pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi lokal daerah.

    Menurut Arif, kebijakan pengembangan EBT ke depan akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    “Pengembangan EBT akan diarahkan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar tidak berjalan parsial,” katanya.

    Arif menambahkan, Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, antara lain tenaga surya, biomassa, biogas, serta energi berbasis kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

    “Potensi ini sangat besar, namun membutuhkan riset dan inovasi agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Melalui sinergi antara Bappeda Sumenep dan BRIN, diharapkan terbangun keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga kebijakan EBT yang dirumuskan bersifat aplikatif dan mudah diterapkan di lapangan.

    “Kami berharap lahir rekomendasi kebijakan EBT yang realistis dan sesuai dengan karakteristik wilayah Sumenep,” pungkas Arif. (*)

  • Angin Kencang Robohkan Rumah Warga di Pagerungan Kecil

    Angin Kencang Robohkan Rumah Warga di Pagerungan Kecil

    SUMENEP, LensaMadura.com – Angin kencang disertai cuaca ekstrem merobohkan sebuah rumah warga di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Sumenep, Kamis pagi, 22 Januari 2026 sekitar pukul 06.00 WIB.

    Peristiwa tersebut terjadi saat embusan angin kencang melanda wilayah kepulauan Sapeken, mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa atap rumah warga hingga mengalami kerusakan total.

    Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, pemilik rumah dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat berusaha melindungi anaknya saat kejadian berlangsung.

    Rumah yang terdampak merupakan bangunan berbahan kayu yang berlokasi di Dusun Tanjung Pagar, Desa Pagerungan Kecil. Rumah tersebut dihuni oleh Waris (36) bersama istrinya Farida (35), satu orang putri, serta adik kandung Farida yang masih berusia anak-anak. Akibat kerusakan parah, keluarga korban terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat terdekat.

    Sejumlah warga setempat menyebutkan angin kencang datang secara tiba-tiba dan berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan kepanikan karena dikhawatirkan pohon-pohon besar lain di sekitar permukiman ikut tumbang.

    “Anginnya sangat kencang, tiba-tiba pohon roboh dan menimpa rumah. Bagian atap rusak parah,” kata seorang warga.

    Perangkat Desa Pagerungan Kecil bersama warga setempat segera melakukan gotong royong membersihkan material pohon yang menimpa rumah korban. Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya mengingat keterbatasan sarana di wilayah kepulauan.

    Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kepulauan, Syamsul Bahri, meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera memberikan bantuan kepada warga terdampak.

    “Pemerintah daerah harus segera hadir untuk memberikan bantuan darurat dan membantu perbaikan rumah agar korban dapat kembali tinggal dengan aman,” ujar Syamsul Bahri.

    Ia juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendataan cepat serta menyalurkan bantuan logistik dan material bangunan.

    Selain itu, Syamsul Bahri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang rumahnya berada di sekitar pohon-pohon besar.

    “Perlu dilakukan pemangkasan pohon yang berpotensi membahayakan permukiman sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Sementara itu, Pemerintah Desa Pagerungan Kecil telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kecamatan dan berharap adanya perhatian dari pemerintah kabupaten, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya kawasan kepulauan Sapeken. (*)

  • GMNI Sumenep Soroti Kejanggalan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda

    GMNI Sumenep Soroti Kejanggalan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menyampaikan kritik dan keberatan terhadap proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) setempat yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

    Kritik tersebut disampaikan GMNI melalui audiensi dengan pemerintah daerah yang berlangsung di Ruangan Sekretaris Daerah Sumenep, Rabu, 21 Januari 2026.

    Audiensi tersebut dihadiri perwakilan DPC GMNI Sumenep dan diterima oleh Benny serta Syarif selaku perwakilan pemkab.

    Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardianto, mengatakan pihaknya menyoroti dasar hukum pengumuman seleksi yang dinilai tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

    “Seleksi jabatan strategis seperti sekretaris daerah harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses seleksi tidak semestinya bertumpu pada tafsir surat edaran yang berpotensi bertentangan dengan peraturan pemerintah,” kata Roni.

    Sementara itu, pihak Pemkab Sumenep menyatakan pemerintah daerah tidak berada pada posisi menentukan aspek teknis seleksi. Menurut mereka, seluruh tahapan dan ketentuan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda merupakan kewenangan Panitia Seleksi (Pansel).

    Menanggapi hal tersebut, GMNI menilai penyerahan kewenangan sepenuhnya kepada Pansel harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan publik yang ketat.

    “Ketika kewenangan berada di Pansel, maka proses seleksi harus terbuka dan dapat diuji secara hukum agar tidak menimbulkan dugaan pelanggaran aturan,” ujar Roni.

    GMNI menyatakan akan terus mengawal jalannya Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda Kabupaten Sumenep agar berjalan sesuai ketentuan hukum, menjunjung prinsip objektivitas, serta bebas dari kepentingan tertentu. (*)

  • HIMPASS Soroti Dugaan Penyimpangan PKH di Sapeken

    HIMPASS Soroti Dugaan Penyimpangan PKH di Sapeken

    SUMENEP, LensaMadura.com – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menyoroti dugaan buruknya tata kelola penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

    Organisasi mahasiswa itu menyebut terdapat indikasi penyelewengan yang merugikan keluarga miskin, khususnya di Desa Saur Saebus.

    Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial P3A Sumenep, Rabu, 21 Januari 2026, yang kemudian dilanjutkan ke Bank Mandiri Cabang Sumenep sebagai bank penyalur bantuan.

    Ketua Umum HIMPASS, Azer Ilham, mengatakan pihaknya menemukan dugaan penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu PKH oleh agen. Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memegang kartu bantuan dan tidak mengetahui besaran hak yang semestinya diterima.

    “Puluhan warga Desa Saur Saebus tidak menerima bantuan secara langsung karena kartu PKH mereka ditahan oleh salah satu agen Bank Mandiri. Bahkan ada pungutan liar dengan dalih biaya administrasi hingga Rp50.000 per KPM,” kata Azer dalam orasinya.

    Menurut Azer, sebagian warga juga mengaku mendapat intimidasi. Mereka diancam tidak akan kembali menerima bantuan apabila berani mengambil kartu PKH secara mandiri dari agen. Praktik tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan yang menempatkan masyarakat miskin dalam posisi rentan.

    HIMPASS menilai praktik itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mewajibkan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas pungutan liar.

    Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Rahman Riadi, mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh pendamping PKH di Kecamatan Sapeken untuk dilakukan evaluasi.

    “Kami akan memanggil dan mengevaluasi seluruh pendamping PKH di Sapeken dalam waktu dekat,” ujarnya

    Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan evaluasi dan pemberian sanksi terhadap agen penyalur berada di pihak bank. “Sanksi terhadap agen merupakan kewenangan Bank Mandiri,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sumenep menyatakan siap menindaklanjuti laporan jika disertai data dan bukti yang jelas.

    “Kami akan profesional menindaklanjuti apabila ada bukti penahanan kartu dan dugaan pungutan liar,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, HIMPASS memperlihatkan rekaman suara dan video pengakuan KPM yang mengaku kartunya ditahan. Namun, pihak Bank Mandiri menyebut hal itu sebagai kelalaian penerima, dengan alasan bank telah mengedukasi KPM agar tidak menyerahkan kartu kepada pihak lain.

    HIMPASS mendesak dinas dan Bank Mandiri untuk segera mengembalikan seluruh kartu PKH yang ditahan, menghentikan segala bentuk pungutan liar, serta memberikan sanksi tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendamping PKH dan agen bank di Kecamatan Sapeken.

    Organisasi mahasiswa itu memberi tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, HIMPASS menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dan membawa persoalan itu ke ranah hukum. (*)

  • Warga Montorna Patungan Perbaiki Jalan Rusak yang Bertahun-tahun Tak Tersentuh

    Warga Montorna Patungan Perbaiki Jalan Rusak yang Bertahun-tahun Tak Tersentuh

    SUMENEP, LensaMadura.com – Warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, melakukan perbaikan jalan secara swadaya setelah kondisi jalan desa dan jalan dusun dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan dari pemerintah desa.

    Perbaikan jalan dilakukan secara gotong royong sejak 18 Januari hingga 20 Januari 2026 dan hingga kini masih belum rampung.

    Jalan yang diperbaiki merupakan akses utama warga di Dusun Montorna, Lembana, Dusun Tanggulun, serta sejumlah titik di Dusun Lenteng dan wilayah selatan Desa Montorna.

    “Jalan ini sudah lama rusak dan sangat membahayakan keselamatan warga. Sudah sering dilaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya masyarakat sepakat patungan untuk memperbaikinya sendiri,” kata Indah Susanti, warga Desa Montorna, Rabu, 21 Januari 2026

    Menurut Indah, kerusakan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara, terutama saat musim hujan.

    “Kondisi jalan licin dan rusak kerap menyebabkan kecelakaan,” imbuhnya.

    Swadaya perbaikan jalan ini, kata dia, murni berasal dari sumbangan masyarakat setempat tanpa bantuan dana dari pemerintah desa.

    “Ini dana dari warga, seikhlasnya. Yang penting jalan bisa dilewati dengan aman,” ujarnya.

    Salah seorang warga setempat, Rijal, 25 tahun, yang terlibat langsung dalam proses perbaikan jalan, juga menegaskan seluruh dana yang digunakan murni berasal dari sumbangan masyarakat.

    “Saya ikut langsung (perbaikan jalan). Dana perbaikan jalan ini 100 persen hasil sumbangan masyarakat,” ujar Rijal saat dihubungi LensaMadura.com.

    Rijal berharap pemerintah desa segera mengambil tanggung jawab atas kondisi infrastruktur yang rusak di wilayahnya. Menurut dia, jika pemerintah desa tidak mampu memperbaiki, setidaknya harus ada kejelasan kepada masyarakat.

    “Saya berharap pemerintah desa bisa segera memperbaiki jalan-jalan rusak di Desa Montorna. Kalau memang tidak bisa mengatasi, minimal ada kejelasan. Tapi kalau hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik mundur saja dari tanggung jawab,” katanya.

    Terpisah, Sekretaris Desa Montorna, Moh Huri, membenarkan adanya perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat.

    Ia mengatakan jalan yang diperbaiki tersebut merupakan jalan desa dan jalan dusun yang memang menjadi kewenangan pemerintah desa.

    “Benar,” katanya singkat.

    Saat ditanya mengapa perbaikan jalan sampai harus dilakukan secara swadaya, padahal seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa, Huri menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu faktor.

    “Sekarang ini kan semua serba transparan, anggaran desa bisa dilihat di media sosial. Termasuk anggaran tahun ini,” ujarnya. (mr)

  • PKL di Pulau Sapudi Akan Dipindahkan ke Pasar UMKM

    PKL di Pulau Sapudi Akan Dipindahkan ke Pasar UMKM

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di trotoar kawasan Pasar Gayam, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Sumenep, akan dipindahkan ke Pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang direncanakan sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat.

    Ketua Paguyuban PKL Kewedanaan Pulau Sapudi, Misbahul Munir, mengatakan rencana pemindahan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama para PKL di Pendopo Kecamatan Gayam, Rabu, 21 Januari 2026.

    Menurut Misbahul, pembangunan Pasar UMKM ditujukan untuk menyediakan tempat usaha yang layak bagi pedagang tanpa mengganggu fungsi trotoar dan kelancaran lalu lintas.

    “Penataan ini bukan untuk mematikan usaha pedagang, melainkan memberikan ruang berjualan yang lebih nyaman, aman, dan tertata. Dengan masuk ke Pasar UMKM, aktivitas jual beli diharapkan berjalan lebih kondusif,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pasar UMKM akan dibangun di lokasi yang strategis dan mudah diakses. Fasilitas yang disiapkan antara lain kios permanen, area kuliner, sarana kebersihan, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.

    Proses pemindahan PKL, lanjut dia, akan dilakukan secara bertahap dan persuasif. Pemerintah bersama pihak terkait akan melakukan pendataan, sosialisasi, serta dialog dengan para pedagang untuk meminimalkan potensi konflik.

    Sejumlah pedagang menyambut positif rencana tersebut, meski berharap lokasi pasar benar-benar ramai pengunjung agar usaha mereka tetap berjalan.

    Pelaksana Tugas Camat Gayam, Robi Firmansyah Wijaya, menyatakan pemindahan PKL merupakan bagian dari upaya penataan ruang publik dan peningkatan kenyamanan masyarakat.

    “Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya Pasar UMKM, pedagang tetap bisa berjualan secara layak, sementara fungsi trotoar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

    Dukungan juga disampaikan pegiat PKL, Rasidi. Ia menilai keberadaan Pasar UMKM dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pedagang kaki lima di Pulau Sapudi.

    “Kami mendukung rencana ini selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan melibatkan pedagang. Yang terpenting, fasilitasnya memadai dan pembeli tetap ramai,” katanya. (udi)

  • DPRD Sumenep Susun Agenda Kerja Triwulan I 2026

    DPRD Sumenep Susun Agenda Kerja Triwulan I 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melalui Badan Musyawarah (Bamus) menyusun agenda kerja lembaga legislatif untuk triwulan pertama 2026.

    Rapat Bamus digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Selasa, 20 Januari 2026.

    Agenda tersebut menjadi acuan operasional bagi seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, memimpin langsung pembahasan penjadwalan kegiatan dewan selama tiga bulan ke depan.

    “Agenda triwulan pertama ini kami susun agar seluruh alat kelengkapan dewan memiliki arah kerja yang jelas dan terukur sejak awal tahun,” kata Zainal Arifin.

    Zainal menjelaskan, pada Januari dan Februari 2026 DPRD memfokuskan agenda pada rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah mitra kerja.

    “Agenda tersebut penting untuk memastikan sinkronisasi program antara legislatif dan eksekutif,” jelasnya.

    Sementara itu, pada Maret 2026 DPRD menjadwalkan pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang 2026.

    “Reses menjadi ruang bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Zainal menambahkan, peran Bamus sangat strategis karena menjadi pengatur ritme kerja DPRD. Dengan penjadwalan yang matang, ia berharap seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

    “Kami ingin kinerja DPRD lebih efektif dalam mengawal pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Zainal. (*)

  • Pemkab Sumenep Tetapkan Enam Prioritas Pembangunan Daerah 2026

    Pemkab Sumenep Tetapkan Enam Prioritas Pembangunan Daerah 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menetapkan enam prioritas utama pembangunan daerah pada tahun 2026 dengan mengusung tema “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata”.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan arah pembangunan 2026 difokuskan pada program-program yang saling terintegrasi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Salah satu fokus utama adalah menciptakan stabilisasi kemandirian masyarakat melalui penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan,” ujar Arif di Sumenep, Senin, 19 Januari 2026.

    Arif menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor unggulan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang di berbagai sektor strategis, seperti pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

    Selain itu, Pemkab Sumenep juga akan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. “Pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan,” katanya.

    Prioritas berikutnya adalah pemantapan kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan pasar. Pemerintah daerah akan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi serta mendorong pengembangan kewirausahaan, khususnya bagi kalangan pemuda.

    Pemerintah daerah juga menargetkan pemantapan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan sejahtera melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas.

    Di sektor pendidikan, program tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan budaya literasi di seluruh jenjang pendidikan.

    Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah daerah akan meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan dokter spesialis, khususnya di wilayah kepulauan, serta penguatan layanan promotif dan preventif.

    “Kami juga akan mengoptimalkan layanan Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan kualitas tata kelola layanan kesehatan,” ujar Arif.

    Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan fokus pada pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan yang berkualitas, tertata, dan berwawasan lingkungan. Program tersebut meliputi penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan persampahan dan limbah B3, serta penguatan mitigasi bencana.

    Selain itu, Pemkab Sumenep juga memprioritaskan pemantapan stabilitas keamanan serta ketenteraman sosial dan politik melalui penguatan peran forum kerukunan umat beragama dan sinergi Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah serta masyarakat.

    Pemerintah daerah juga mencanangkan revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai sistem layanan darurat terpadu yang responsif untuk mendukung deteksi dini dan percepatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.

    “Kami berkomitmen meningkatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran pemerintah daerah,” kata Arif.

    Sebagai prioritas terakhir, Pemkab Sumenep akan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan.

    “Seluruh program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Sumenep dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Pemkab Sumenep Serahkan Bantuan RTLH kepada Warga Desa Gelugur

    Pemkab Sumenep Serahkan Bantuan RTLH kepada Warga Desa Gelugur

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyerahkan kunci Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Rukmini, warga Dusun Karoja RT 03 RW 01, Desa Gelugur, Kecamatan Lenteng, Senin, 19 Januari 2026.

    Penyerahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program RTLH Tahun Anggaran 2025 yang dijalankan pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Sumenep.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, program RTLH merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat.

    “Bantuan RTLH ini diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari rumah yang layak, kualitas hidup akan tumbuh,” ujarnya.

    Kepala daerah mengatakan, hunian yang layak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesehatan keluarga, ketahanan ekonomi rumah tangga, serta keberlangsungan pendidikan anak.

    “Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara bertahap menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.

    Ia juga berharap penerima manfaat dapat menjaga dan memanfaatkan rumah tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

    “Saya berharap rumah ini dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu lama,” katanya.

    Selain bantuan dari pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumenep turut menyerahkan bantuan logistik dan tali asih kepada penerima manfaat sebagai bentuk sinergi dalam penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. (*)

  • Pemkab Sumenep Gandeng SKK Migas-KEI Tangani Stunting Lewat Program Suapan Cinta

    Pemkab Sumenep Gandeng SKK Migas-KEI Tangani Stunting Lewat Program Suapan Cinta

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggandeng SKK Migas untuk menangani stunting melalui program Sumenep Asupan Pangan Ceria Indah Merata (Suapan Cinta), khususnya di wilayah kepulauan.

    Program tersebut dilaksanakan di Desa Pagerungan Kecil dan Pagerungan Besar dengan dukungan Kangean Energy Indonesia (KEI) serta pemerintah desa setempat sebagai bentuk sinergi multipihak dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumenep.

    Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengatakan kolaborasi dengan SKK Migas menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya penanganan stunting di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses layanan.

    “Program Suapan Cinta tidak hanya berupa penyaluran bantuan, tetapi juga edukasi gizi, pemberian makanan tambahan (PMT), serta penyaluran susu bagi balita dan ibu hamil. Pendekatan langsung ini kami lakukan agar penanganan stunting lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Anwar di Sumenep, Rabu, 14 Januari 2026.

    Menurut dia, edukasi kepada keluarga sasaran menjadi aspek penting untuk mendorong perubahan pola asuh dan pemenuhan gizi anak sejak dini.

    Kepala Desa Pagerungan Kecil, Halilurahman, mengapresiasi keterlibatan langsung Pemkab Sumenep dan SKK Migas dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai, pendekatan yang disertai sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

    “Selama ini penanganan stunting lebih banyak berupa penyerahan bantuan. Dengan adanya edukasi dan pendampingan langsung, masyarakat lebih memahami pentingnya gizi bagi balita dan ibu hamil,” ujarnya.

    Ia berharap sinergi lintas pihak tersebut dapat terus berlanjut sehingga angka stunting di wilayah kepulauan dapat ditekan secara signifikan.

    Sementara itu, Manager PGA Kangean Energy Indonesia, Kampoi Naibaho, menyatakan dukungan penuh terhadap program Suapan Cinta yang diinisiasi Pemkab Sumenep melalui DPMD bersama SKK Migas.

    “Kami berdialog langsung dengan warga sasaran, kader posyandu, serta tenaga kesehatan. Pendekatan ini relevan dengan kondisi masyarakat di wilayah kerja kami,” kata Kampoi.

    Kampoi berharap, sinergi mulai dengan suapan cinta, dapat terus berlanjut hingga mencapai target.

    “Ayo sama-sama kita dukung program ini, sehingga keberadaan pemerintah dan KEI memiliki dampak baik untuk kita semua,” pungkasnya. (*)