SUMENEP, LensaMadura.com – Warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, meminta pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.
Permintaan tersebut muncul karena kondisi jalan utama di desa setempat mengalami kerusakan cukup parah selama hampir lima tahun terakhir.
Kondisi itu dianggap berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga perekonomian warga.
Tokoh masyarakat Desa Montorna, M Roqiburrahman, mengatakan jalan yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat justru menjadi hambatan dalam aktivitas sehari-hari.
Menurut dia, hingga saat ini masyarakat belum merasakan adanya upaya perbaikan yang signifikan terhadap infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
“Kondisi jalan yang rusak berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, aktivitas pertanian, hingga pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan anak-anak sekolah setiap hari harus melewati jalan yang rusak untuk menuju tempat belajar. Sementara para petani juga menghadapi kesulitan dalam mengangkut hasil panen, yang berdampak pada biaya produksi dan pendapatan mereka.
“Akses pelayanan kesehatan juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam kondisi tertentu, kendaraan mengalami kesulitan menjangkau lokasi warga yang membutuhkan penanganan medis,” tuturnya.
Karena itu, Roqiburrahman menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan menjadi persoalan yang lebih mendesak bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, masyarakat tidak menolak program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah. Namun, pemerintah dinilai perlu melihat kebutuhan prioritas yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pengalihan anggaran MBG untuk pembangunan infrastruktur jalan yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini,” katanya.
Ia berpandangan infrastruktur jalan yang layak akan berdampak langsung terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas pertanian, hingga peningkatan perekonomian masyarakat.
“Infrastruktur jalan yang layak juga menjadi akses menuju kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (*)
