Lensa Madura

Tag: Bansos

  • Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT Secara Digital, Bisa Dilakukan Mandiri

    Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT Secara Digital, Bisa Dilakukan Mandiri

    SUMENEP, LensaMadura.com – Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial kini memiliki alternatif melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

    Layanan ini memungkinkan calon penerima mengajukan bantuan secara mandiri melalui sistem digital pemerintah.

    Portal tersebut dikembangkan untuk membuat proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih terintegrasi.

    Sistem Perlinsos Digital juga memungkinkan masyarakat mengetahui hasil verifikasi serta mengajukan sanggahan jika menemukan data yang dinilai tidak sesuai.

    Sistem ini sebelumnya diuji coba di Banyuwangi sejak September 2025. Setelah melalui tahap uji coba, penerapannya kemudian diperluas secara bertahap ke sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia.

    Salah satu tujuan pengembangan sistem tersebut adalah mengurangi exclusion error, yakni kondisi ketika seseorang yang sebenarnya memenuhi kriteria bantuan justru belum tercatat sebagai penerima.

    Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengajuan bisa dilakukan untuk salah satu program atau keduanya, sesuai pilihan yang tersedia pada sistem.

    Login Menggunakan IKD

    Sebelum mengajukan bansos, calon penerima harus masuk ke Portal Perlinsos menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Tahap login dilakukan melalui portal resmi Perlinsos. Setelah memilih opsi masuk menggunakan IKD, pengguna akan diarahkan ke aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk melakukan verifikasi biometrik wajah.

    Jika proses verifikasi berhasil, pengguna akan kembali diarahkan ke halaman utama Portal Perlinsos dengan status akun telah terverifikasi.

    Langkah Mendaftar PKH atau BPNT

    Setelah berhasil login, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui menu pendaftaran. Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

    1. Buka halaman utama Portal Perlinsos.
    2. Pilih menu “Daftar Program”.
    3. Tentukan bantuan yang ingin diajukan, yakni PKH, BPNT, atau keduanya.
    4. Baca persyaratan dan ketentuan yang ditampilkan.
    5. Setujui pemberitahuan terkait penggunaan data pribadi.
    6. Lakukan verifikasi data pemohon.
    7. Lengkapi data pendukung yang diminta sistem, termasuk ID pelanggan PLN 12 digit.
    8. Periksa kembali seluruh data yang telah dimasukkan.
    9. Klik “Setuju dan Daftar”.
    10. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti pengajuan.

    Nomor pendaftaran tersebut penting disimpan karena dapat digunakan untuk memantau perkembangan permohonan bantuan.

    Cara Memantau Status Pengajuan

    Masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran ulang untuk mengetahui perkembangan permohonan. Status pengajuan dapat dilihat langsung melalui Portal Perlinsos.

    Caranya dengan membuka halaman utama portal, kemudian memeriksa notifikasi terbaru. Pengguna juga dapat melihat perkembangan melalui menu “Program Bantuan Anda”.

    Ada beberapa keterangan yang dapat muncul pada sistem. Status “Tahap proses verifikasi” menunjukkan bahwa pengajuan masih diperiksa. Sementara status “Aktif” berarti pendaftar telah dinyatakan layak dan terverifikasi.

    Karena itu, masyarakat yang mengajukan bantuan melalui Perlinsos Digital disarankan memastikan seluruh data yang diberikan sesuai dengan identitas dan dokumen pendukung.

    Nomor registrasi yang diperoleh setelah pendaftaran juga sebaiknya disimpan agar masyarakat memiliki bukti pengajuan sekaligus dapat menggunakannya ketika memantau proses selanjutnya. (*)

  • Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    JAKARTA, LensaMadura.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 100 kabupaten/kota tambahan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari persiapan implementasi sistem secara nasional.

    Luhut mengatakan, saat ini program percontohan digitalisasi bansos telah berjalan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Pemerintah ingin memperluas cakupan uji coba untuk memastikan sistem siap diterapkan secara nasional.

    “Saat Sidang Kabinet Paripurna kemarin, saya menyampaikan keinginan sekaligus meminta izin dari Presiden Prabowo untuk memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial. Dari 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, kami mengusulkan penambahan 100 kabupaten/kota baru,” tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, Selasa, 21 Juli 2026.

    Menurut Luhut, penambahan wilayah uji coba bertujuan menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026.

    “Perluasan ini bukan hanya menambah cakupan, melainkan menguji ketangguhan sistem yang digunakan. Harapannya, saat diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini, sistem benar-benar siap melayani masyarakat tanpa kendala,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan uji coba saat ini melibatkan sekitar 140 ribu agen dan menjangkau 38,7 juta penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring perluasan lokasi pelaksanaan.

    Tahap berikutnya akan difokuskan pada wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

    Untuk mendukung pelaksanaan program, Luhut mengaku telah mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di wilayah masing-masing.

    Setelah proses implementasi selesai, pemerintah berencana mengumumkan daftar calon penerima bantuan sosial kepada publik sebelum penyaluran dilakukan. Masyarakat juga akan diberi kesempatan menyampaikan sanggahan apabila menemukan data penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Menurut Luhut, mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial.

    “Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” tulisnya.

    Ia menambahkan, digitalisasi penyaluran bansos diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan hambatan administratif.

    “Jangan sampai rakyat yang sedang kesulitan harus menunggu terlalu lama hanya karena alasan administratif. Transformasi digital ini harus menjadi sarana yang semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang adil dan transparan,” kata Luhut. (*)

  • Jelang Idul Adha, Detikzone Bagikan Santunan untuk Warga Sumenep

    Jelang Idul Adha, Detikzone Bagikan Santunan untuk Warga Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Menjelang Iduladha 1447 Hijriah, media online Detikzone ID menggelar aksi santunan bagi masyarakat di depan Masjid Agung Sumenep, Selasa, 26 Mei 2026.

    Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Arafah itu menyasar abang becak, pelaku UMKM, pekerja harian, hingga warga kurang mampu yang sehari-hari menggantungkan hidup dari pekerjaan informal.

    Dalam kegiatan tersebut, tim Detikzone ID membagikan beras, uang santunan, dan kebutuhan pokok lainnya secara langsung kepada penerima manfaat.

    Di bawah terik matahari, para abang becak dan warga tampak antre menerima bantuan. Sejumlah penerima mengaku terbantu, terutama menjelang Hari Raya Iduladha ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.

    Pemimpin Redaksi Detikzone ID, Igusty Madani, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari gerakan sosial yang rutin dilakukan medianya.

    “Hari Arafah adalah momentum penuh keberkahan. Kami ingin memanfaatkannya untuk berbagi kepada masyarakat kecil, khususnya abang becak dan wong cilik yang selama ini tetap bekerja keras demi keluarga mereka,” kata Igusty.

    Ia menyebut media tidak cukup hanya memberitakan persoalan sosial, tetapi juga perlu hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    “Ini bukan soal besar kecil bantuan, tetapi tentang rasa peduli dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi mereka menjelang Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

    Sebelumnya, Detikzone ID juga menggelar santunan bersama Takmir Masjid Mujahidin Pasongsongan untuk 150 anak yatim, dhuafa, marbot masjid, muadzin, hingga penggali kubur.

    Dalam kegiatan itu, penerima manfaat memperoleh bantuan berupa beras, uang tunai, dan sarung. Tim Detikzone juga mendatangi langsung rumah warga dhuafa yang tidak dapat hadir agar bantuan tetap tersalurkan.

    Menurut Igusty, masjid perlu menjadi pusat gerakan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

    “Masjid harus menjadi pusat pergerakan sosial dan kemanusiaan, bukan hanya tempat ibadah. Dari sinilah kita bangun kepedulian, solidaritas, dan gerakan nyata membantu sesama,” katanya.

    Selain santunan, Detikzone juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial lain, seperti pembangunan musala, penyediaan ambulans gratis, hingga rumah singgah bagi keluarga pasien di Kabupaten Sumenep. (*)

  • HIMPASS Desak Evaluasi Penyaluran PKH di Desa Saur Saebus

    HIMPASS Desak Evaluasi Penyaluran PKH di Desa Saur Saebus

    Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) mendesak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep untuk membenahi distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah kepulauan, khususnya Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken.

    Desakan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar HIMPASS bersama jajaran Dinsos P3A, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, serta Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH wilayah Sapeken, pada Jumat, 25 Juli 2025.

    Ketua Umum HIMPASS, Faisal Islami, menilai penyaluran bantuan sosial di wilayahnya sarat dengan penyimpangan teknis yang berpotensi menggerus efektivitas program.

    “Di Desa Saur Saebus, ditemukan praktik penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh agen pendata. Padahal, verifikasi dan validasi data seharusnya dilakukan oleh pendamping sosial resmi. Ini bentuk deviasi prosedural,” ujar Faisal.

    Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuka celah terjadinya maldistribusi. “Minimnya supervisi dan monitoring dari Dinas Sosial menjadi pemicu utama,” kata dia.

    Koordinator audiensi, Hanif Rasidi, menegaskan bahwa HIMPASS akan terus terlibat dalam pengawasan publik dan mendorong sinergi lintas aktor agar penyaluran PKH berjalan sesuai prinsip keadilan sosial.

    “Kami akan berpartisipasi aktif dalam kontrol sosial dan memastikan program ini benar-benar menyasar kelompok rentan,” ujarnya.

    Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, menjelaskan bahwa data awal penerima PKH berasal dari basis data sensus ekonomi, yang kemudian diperbarui secara berkala.

    “Setiap bulan ada forum koordinasi di tingkat kecamatan untuk mengevaluasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata dia. Hasil evaluasi itu digunakan untuk mengusulkan penerima baru atau mencoret nama yang tidak lagi memenuhi syarat.

    Dia menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan aktivasi operator desa untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih sistematis.

    “Hal ini sebagai langkah akselerasi penanggulangan kemiskinan di Sumenep,” ujarnya.

    Koordinator Kabupaten PKH, Hairullah, menyebut proses validasi dilakukan melalui dua jalur: formal dan non-formal. Jalur formal dilakukan lewat Musyawarah Desa (Musdes), sementara secara non-formal masyarakat bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” untuk mengusulkan atau menyanggah nama penerima.

    “Ini mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan memperkuat asas transparansi,” ujar Hairullah. (*)

  • Ramadan Berkah, AWALS Bagikan Bansos untuk Fakir Miskin dan Kaum Duafa

    Ramadan Berkah, AWALS Bagikan Bansos untuk Fakir Miskin dan Kaum Duafa

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ramadan 2025, Asosiasi Wartawan dan LSM Sapudi (AWALS) menggelar aksi sosial dengan cara membagikan bantuan sosial (bansos) kepada fakir miskin dan kaum duafa.

    Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik di wilayah Sapudi dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat penerima manfaat.

    Fero Feriyanto, selaku Sekretaris AWALS menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, terutama di momen yang penuh berkah bulan Ramadan.

    “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka dan menjadi ladang amal bagi kita semua,” kata Fero Feriyanto, Kamis, 27 Maret 2025.

    Ia juga mengajak masyarakat dan pihak lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti ini agar semakin banyak yang terbantu.

    “Kegiatan berbagi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Dia mengucapkan banyak terima kepada beberapa instansi atas dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan acara tersebut.

    Masyarakat yang menerima bansos mengaku sangat bersyukur dan berharap aksi semacam ini bisa terus dilakukan di masa mendatang.

    “Terima kasih banyak kepada AWALS yang sudah peduli. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” kata salah seorang penerima manfaat. (*)

  • Dialog Interaktif Kemensos RI dan Kesos Se-Madura Raya Bahas Isu Strategis, Apa Saja?

    Dialog Interaktif Kemensos RI dan Kesos Se-Madura Raya Bahas Isu Strategis, Apa Saja?

    BANGKALAN, lensamadura.com – Kemensor RI menggelar dialog interaktif bersama pilar-pilar Kesejahteraan Sosial (Kesos) se-Madura Raya di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu. 8 Januari 2024.

    “Pertemuan ini untuk membahas isu-isu strategis, seperti penguatan kapasitas pilar sosial, kerja sama yang terarah, program pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bantuan sosial,” kata Menteri Sosial, Syaifullaj Yusuf atau Gus Ipul

    Gus Ipul menekankan bahwa perlindungan dan jaminan sosial harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.

    “Cita-cita kita adalah masyarakat yang sejahtera, di mana rakyat cukup pangan, sandang, dan papan. Saya berharap pilar-pilar sosial dapat terus berinovasi dan bekerja keras untuk melihat orang kecil tersenyum,” ujarnya.

    Ia juga menyebutkan 12 kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (12-PAS) yang menjadi sasaran utama kerja Kemensos.

    Kelompok ini meliputi anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban bencana, komunitas adat terpencil, korban perdagangan manusia, imigran, masyarakat berpenghasilan rendah, korban NAPZA dan HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), warga binaan sosial, dan kelompok masyarakat lainnya yang bermasalah secara sosial.

    Untuk meningkatkan efektivitas program, Gus Ipul menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kerja yang terintegrasi dengan kondisi di lapangan.

    Dengan sinergi yang kuat, ia optimis Kemensos dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dialog interaktif ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pilar-pilar sosial dalam mendukung program kesejahteraan di Madura Raya, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

    Turut hadir dalam kesempatan ini para pilar Kesos seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pendamping sosial lainnya. (*)