Lensa Madura

Tag: Bank Mandiri

  • Agen Bantah Tahan Kartu PKH di Sapeken, DPRD Sumenep Minta Edukasi Ditingkatkan

    Agen Bantah Tahan Kartu PKH di Sapeken, DPRD Sumenep Minta Edukasi Ditingkatkan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polemik dugaan penahanan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh agen penyalur di Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kini mulai menemukan titik terang.

    Setelah dilakukan klarifikasi, salah satu agen penyalur di Desa Saur Saebus, Atro, membantah adanya praktik penahanan kartu tersebut.

    “Tidak ada penahanan kartu, yang terjadi justru beberapa penerima manfaat menitipkan kartunya karena khawatir hilang jika disimpan sendiri,” kata Atro saat klarifikasi dalam pertemuan di Balai Desa Saur Saebus pada Sabtu, 6 September 2025 lalu.

    Pertemuan itu dihadiri pendamping PKH, Pj kepala desa, penerima manfaat, perangkat desa, serta anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8, Syamsul Bahri.

    Dalam klarifikasinya Atro menyatakan, pendamping PKH sebelumnya sudah melakukan sosialisasi agar kartu dipegang langsung oleh keluarga penerima manfaat.

    Dia juga menegaskan, persoalan ini juga telah disampaikan kepada Bank Mandiri dan dinas sosial dengan permintaan agar dibuatkan berita acara sebagai bukti klarifikasi jika muncul tuduhan serupa.

    “Bank Mandiri menyampaikan kepada kami bahwa dengan alasan apa pun, kartu PKH tidak boleh disimpan selain oleh pemiliknya. Hal itu sudah kami jalankan, meskipun sebelumnya ada inisiatif untuk membuat berita acara,” ujarnya.

    Kendati demikian, Atro memastikan bahwa saat ini kartu tersebut sudah tidak berada padanya karena telah dikembalikan kepada penerima manfaat.

    “Meskipun masih ada beberapa KPM yang meminta dititipkan kembali dengan alasan untuk mempermudah saat pengambilan uang,” tegasnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Syamsul Bahri, meminta pendamping PKH lebih intens memberikan edukasi, baik kepada penerima manfaat maupun agen penyalur.

    “Kalau nanti terbukti agen masih menyimpan atau menahan kartu PKH, kami akan mendesak Bank Mandiri dan dinas sosial untuk mencabut izin agennya,” kata Syamsul Bahri kepada LensaMadura.com, Kamis, 11 September 2025.

    Sebagaimana diberitakan LensaMadura.com sebelumnya, Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sapeken (HIMPASS) melaporkan dugaan penahanan sekitar 100 kartu PKH milik warga Desa Saur Saebus oleh agen penyalur.

    Mereka juga menuding adanya pungutan liar berupa potongan administrasi bervariasi hingga Rp50 ribu. (mr)

  • Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah warga Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mengaku mengalami penahanan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh salah satu agen bank penyalur.

    Laporan ini disampaikan Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sapeken (HIMPASS) usai melakukan investigasi lapangan.

    Perwakilan HIMPASS, Ahyatul Karim menyebutkan sedikitnya 100 kartu PKH milik warga masih ditahan oleh agen Bank Mandiri.

    Selain itu, ditemukan adanya praktik pungutan liar berupa potongan biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga Rp50 ribu.

    “Kami menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di Desa Saur Saebus, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Sapeken,” kata Ahyatul Karim dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Sebelumnya, HIMPASS mengaku telah melakukan audiensi dengan dinas sosial dan pihak Bank Mandiri. Namun, kedua institusi tersebut dinilai saling melempar tanggung jawab tanpa memberi kejelasan.

    “Kami merasa dipermainkan dan dikecewakan,” ujarnya.

    Atas temuan tersebut, HIMPASS mendesak DPRD Sumenep segera turun tangan. Mereka menuntut dewan mengusut tuntas dugaan penahanan kartu PKH di wilayah kepulauan Sapeken.

    Selain itu, Dinas Sosial diminta mengevaluasi kinerja koordinator kecamatan (korcam) dan pendamping PKH, bahkan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

    “Kami ingin melihat apakah DPRD benar-benar berpihak kepada masyarakat atau hanya diam,” tegasnya

    Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

    Bantuan tahap ketiga tahun ini tengah dicairkan untuk periode Juli-September 2025. (*)