SAMPANG, LensaMadura.com – Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Madura dinilai belum mampu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meski dikenal sebagai penghasil tembakau, garam, hingga minyak dan gas (migas), Pulau Garam masih dibayangi angka kemiskinan yang relatif tinggi.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar bertajuk Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah yang digelar Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, Minggu, 2 Agustus 2026.
Forum ini dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, pejabat daerah, tokoh politik, organisasi perempuan, pemuda, hingga perwakilan petani.
Dua narasumber hadir dalam seminar tersebut, yakni Direktur Vispol Indonesia Misbahul Munir Ali serta Pemimpin Redaksi Klik Madura sekaligus penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda. Keduanya memaparkan berbagai faktor yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.
Misbahul Munir Ali mengatakan persoalan utama Madura bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang masih mencapai 20,6 persen, menjadikannya kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan termasuk yang tertinggi secara nasional.
Menurut Misbah, kekayaan sumber daya alam tidak akan berdampak signifikan tanpa didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, kata dia, menjadi fondasi utama agar masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Pendidikan menjadi fondasi utama. Masyarakat harus mampu mengenali, mengelola, sekaligus mengembangkan potensi daerahnya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Madura, terutama tembakau dan garam. Selama ini, hasil produksi lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain.
Sementara itu, Prengki Wirananda menilai penyusunan roadmap kesejahteraan Madura harus diawali dengan pemetaan potensi masing-masing daerah. Setelah itu, pemerintah perlu menghadirkan proyek strategis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan didukung pendidikan vokasi.
Menurut Prengki, salah satu kendala hilirisasi tembakau adalah masih rendahnya pemahaman petani terhadap standar kualitas hasil panen. Akibatnya, posisi tawar petani dalam rantai perdagangan menjadi lemah dan harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak.
“Ketika petani memahami standar kualitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena mengetahui nilai produknya sendiri,” katanya.
Ia juga mendorong lahirnya program pendidikan yang disesuaikan dengan potensi unggulan Madura agar kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sejumlah gagasan yang mengemuka mengarah pada kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan di Madura memerlukan pendekatan yang terintegrasi.
Penguatan kualitas sumber daya manusia, pemetaan potensi daerah, pembangunan proyek strategis, serta hilirisasi komoditas unggulan dinilai harus berjalan beriringan.
Tanpa langkah tersebut, kekayaan sumber daya alam Madura dikhawatirkan akan tetap menjadi potensi besar yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)