SUMENEP, LensaMadura.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memicu keluhan masyarakat.
Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam menjadi pemandangan yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi itu mendapat sorotan dari Ketua BEM STITA Sumenep, Ainur Rahman. Ia menilai antrean panjang yang dialami warga menunjukkan adanya persoalan distribusi yang perlu segera mendapat penanganan serius dari pihak terkait.
Menurut Ainur, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai kondisi distribusi Pertalite di Sumenep. Sebab, di lapangan masih ditemukan warga yang harus mengantre hingga tiga sampai lima jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
“Kalau memang stok aman seperti yang disampaikan Pertamina, mengapa masyarakat harus mengantre hingga tiga sampai lima jam, bahkan ada yang pulang tanpa mendapatkan BBM? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Ainur Rahman, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia mengatakan situasi tersebut semakin berat setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Kondisi itu, menurut dia, berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite karena sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi yang harganya lebih terjangkau.
Ainur juga mempertanyakan kebijakan pengurangan alokasi Pertalite yang disebut menjadi salah satu penyebab antrean di sejumlah SPBU. Menurut dia, kebijakan itu perlu dievaluasi mengingat Sumenep merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
“Sumenep bukan daerah dengan akses distribusi yang mudah. Ketika alokasi dikurangi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah harus menjelaskan dasar perhitungan pengurangan alokasi tersebut,” katanya.
Selain antrean panjang, Ainur menyoroti munculnya penjualan Pertalite secara eceran dengan harga di atas ketentuan. Ia menilai kondisi itu tidak lepas dari sulitnya masyarakat memperoleh BBM di SPBU.
“Ketika warga harus mengantre berjam-jam, tentu ada yang memilih membeli di eceran dengan harga lebih mahal. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena yang dirugikan tetap masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia meminta Pertamina membuka data terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi yang terjadi.
Tak hanya itu, Ainur juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang.
“Kami meminta adanya transparansi terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep. Masyarakat berhak mengetahui mengapa kelangkaan ini terjadi dan kapan kondisi bisa kembali normal,” kata Ainur.
Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM subsidi di wilayah kepulauan agar akses energi masyarakat tetap terjamin.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan terbaru dari pihak Pertamina terkait keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan distribusi Pertalite di Kabupaten Sumenep. (*)