Penulis: Muksid

SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.

Di hadapan para pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. Ia menyebut, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.

“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.

Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.

“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.

LaNyalla mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menyebut, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.

“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.

Ia memaparkan tiga poin penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar. Pertama, memutus Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.

Menurut LaNyalla, Kadin memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Ia mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal. Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan.

“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyambut tantangan tersebut dengan menegaskan komitmen transformasi organisasi. Ia menyatakan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan yang strategis dan eksekutif.

“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.

Begitu juga dengan peluang yang tercipta dari kebijakan program MBG. Karena itu, Kadin mendorong konsolidasi lintas sektor, logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kota.

Mas Andi, panggilan akrab HM. Ali Affandi, menambahkan, Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Dengan enam prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor, Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.(*)

SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti cara pandang generasi muda terhadap Pancasila yang dinilainya kian memprihatinkan. Ia menilai, melemahnya pemahaman tersebut menjadi sinyal serius bagi masa depan ideologi bangsa.

Hal itu diungkapkannya saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Pancasila Sebagai Navigasi Generasi Muda” yang digelar di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

LaNyalla mencontohkan fenomena yang belakangan ramai di media sosial, salah satunya tayangan YouTube yang menampilkan wawancara acak dengan siswa di sekolah. Dalam tayangan tersebut, sejumlah siswa tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap dan berurutan. “Yang membuat miris adalah ada beberapa siswa yang tidak hafal Pancasila,” ujar LaNyalla.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil survei Setara Institute pada Mei 2023 terhadap siswa SMA di lima kota besar di Indonesia. Salah satu temuan menyebutkan bahwa 83,3 persen responden menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.

Menurut Ketua DPD RI periode 2019–2024 tersebut, temuan itu menunjukkan bahwa sebagian generasi muda tidak lagi memandang Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. “Artinya, generasi muda mungkin tidak menganggap Pancasila sebagai karya para pendiri bangsa yang bersifat final, melainkan sebagai kesepakatan yang harus terus dibuktikan manfaatnya dalam kehidupan nyata,” katanya.

Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Faktor pertama adalah kesenjangan nilai antara teks Pancasila dan realitas yang dirasakan anak muda. “Sila kelima bicara keadilan, tapi yang mereka lihat justru korupsi dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.

Faktor kedua adalah cara penyampaian Pancasila yang dinilai kurang relevan dengan kehidupan generasi muda. LaNyalla menilai pendekatan yang terlalu teoritis dan formal membuat Pancasila terasa jauh dari persoalan nyata, seperti mencari pekerjaan dan tantangan hidup anak muda.

Selain itu, paparan ideologi global melalui media sosial juga turut membentuk cara pandang generasi muda. “Mereka terpapar liberalisme, hedonisme, hingga paham keagamaan ekstrem yang sering menawarkan solusi instan atas masalah sosial,” kata LaNyalla.

Ia menegaskan, kondisi tersebut merupakan persoalan serius bagi bangsa. “Fenomena banyaknya generasi muda yang tidak memahami, bahkan tidak hafal Pancasila, adalah warning atau alarm bagi bangsa,” tegasnya.

LaNyalla mengibaratkan Pancasila sebagai navigasi kehidupan berbangsa. “Dalam bahasa gaulnya, Pancasila itu Google Map untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama. “Kalau agama itu tuntunan universal, Pancasila adalah panduan hidup berbangsa dan bernegara, dan keduanya tidak saling bertentangan,” kata LaNyalla.

Lebih lanjut, ia menjabarkan penerapan Pancasila dalam kehidupan generasi muda sehari-hari, mulai dari integritas dalam bekerja sebagai wujud sila pertama, hingga empati dan adab di ruang digital sebagai cerminan sila kedua.

“Sila ketiga itu tentang kolaborasi dan networking, sila keempat tentang keterbukaan dalam berdiskusi, dan sila kelima tentang etos kerja. Adil itu dimulai dari kontribusi terbaik yang kita berikan,” ujarnya.

Menurut LaNyalla, generasi muda tidak harus menjadi politisi untuk mengamalkan Pancasila. “Kalian cukup menjadi mahasiswa yang jujur, pelajar yang berprestasi tanpa menjatuhkan orang lain, dan pengguna media sosial yang berakal sehat. Itulah Pancasila dalam tindakan. Jadilah generasi yang cerdas secara digital, tapi juga kokoh secara moral,” tukas LaNyalla.

LaNyalla juga mengingatkan generasi muda agar selalu berfikir kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Ia menilai media sosial kerap menyajikan informasi yang belum tentu benar dan dapat menyesatkan jika tidak disikapi secara kritis.

Pandangan senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, M. Diah Agus Muslim. Ia menilai media sosial dalam lima tahun terakhir telah menjadi referensi utama yang paling mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Ia menjelaskan, banyak pengguna media sosial berhenti pada informasi yang dibaca sekilas tanpa melakukan pendalaman atau pengecekan lanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat generasi muda langsung berhadapan dengan berbagai persoalan dan nilai-nilai baru tanpa bekal pemahaman yang memadai.

“Akibatnya, batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur. Dulu, yang benar terlihat benar dan yang salah kelihatan salah. Sekarang, semuanya seolah abu-abu,” ujarnya.

Ia mengakui, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. “Kalau generasi kami dulu, relatif lebih jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang, tekanannya jauh lebih berat,” ujarnya.

“Ini tidak mudah, tapi harus dihadapi bersama. Generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, generasi muda harus kembali ke Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai navigasi kehidupan bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang menyesatkan,” pungkasnya.(*)