Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Unitomo Friendship Run 2026 Meriah, 727 Peserta Ramaikan Dies Natalis ke-45

    Unitomo Friendship Run 2026 Meriah, 727 Peserta Ramaikan Dies Natalis ke-45

    SURABAYA, LensaMadura.com – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Unitomo Friendship Run (UFR) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-45.

    Kegiatan lari sejauh 5 kilometer (5K) itu diikuti sekitar 727 peserta yang berasal dari sivitas akademika, komunitas lari, hingga masyarakat umum, Minggu, 26 Juli 2026.

    Mengusung tema “Mlayu Bareng, Sehat Bareng”, kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mengampanyekan gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat.

    Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. Sejak pagi, ratusan peserta memadati area start dan mengikuti rute lari dengan antusias.

    Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, mengatakan Unitomo Friendship Run merupakan wujud komitmen kampus menghadirkan perayaan Dies Natalis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Dalam momentum Dies Natalis ke-45 Universitas Dr. Soetomo, kami ingin merayakannya bersama masyarakat. Kampus tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga ruang yang membangun kesehatan, kebersamaan, dan kolaborasi. Melalui Unitomo Friendship Run, kami berharap semakin banyak masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup,” ujarnya.

    Ketua Panitia Unitomo Friendship Run, Dr. Priyanto, M.M., mengatakan tingginya partisipasi peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang bersifat inklusif.

    Menurut dia, sebanyak 727 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari sivitas akademika, komunitas lari, hingga masyarakat umum.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan sekaligus menjadi salah satu ikon perayaan Dies Natalis Universitas Dr. Soetomo,” katanya.

    Ia menambahkan, Unitomo Friendship Run tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, memperluas jejaring, dan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga.

    Salah seorang peserta, Rosikhotul Moarofah, mengaku menikmati suasana yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Menurut dia, Unitomo Friendship Run menghadirkan pengalaman yang menyenangkan karena mempertemukan peserta dari berbagai kalangan dalam semangat yang sama.

    “Acara ini sangat menyenangkan. Rutenya nyaman, atmosfernya positif, dan membuat kami semakin termotivasi untuk rutin berolahraga. Semoga kegiatan seperti ini terus diadakan setiap tahun,” ujarnya.

    Melalui Unitomo Friendship Run 2026, Universitas Dr. Soetomo juga menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga aktif membangun kolaborasi serta mendorong budaya hidup sehat.

    Memasuki usia ke-45 tahun, Unitomo terus memperkuat perannya sebagai kampus yang adaptif, inovatif, dan dekat dengan masyarakat. Semangat “Mlayu Bareng, Sehat Bareng” menjadi simbol perjalanan kampus dalam membangun kolaborasi dan melangkah maju bersama masyarakat. (*)

  • IPSI Sumenep Evaluasi Kejuaraan, Siapkan Atlet Hadapi POPDA dan Piala Gubernur Jatim

    IPSI Sumenep Evaluasi Kejuaraan, Siapkan Atlet Hadapi POPDA dan Piala Gubernur Jatim

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sumenep langsung mengalihkan fokus pada pembinaan atlet setelah menuntaskan kejuaraan piala bergilir

    Evaluasi penyelenggaraan sekaligus pemetaan atlet potensial menjadi langkah awal menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pengurus IPSI Kabupaten Sumenep yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan piala bergilir.

    Kegiatan berlangsung di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep, Minggu, 26 Juli 2026 pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

    Rapat dihadiri Ketua IPSI Kabupaten Sumenep, Ketua Panitia Kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep, Dewan Wasit Juri Kabupaten Sumenep, jajaran pengurus IPSI, serta seluruh panitia pelaksana.

    Dalam forum itu, seluruh tahapan penyelenggaraan kejuaraan dievaluasi secara menyeluruh. IPSI Sumenep menilai evaluasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetisi pada masa mendatang sekaligus memperkuat pembinaan atlet.

    Ketua IPSI Kabupaten Sumenep, Santoso, mengatakan keberhasilan pelaksanaan kejuaraan tidak lepas dari kerja sama seluruh pengurus dan panitia. Namun, sejumlah catatan tetap menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya semakin baik.

    “Alhamdulillah kegiatan berjalan sukses meski ada kendala-kendala kecil. Hal-hal yang masih kurang baik tentu menjadi bahan evaluasi agar dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Berkat kekompakan seluruh pengurus, Alhamdulillah IPSI Sumenep terus berkembang dengan bukti mampu melahirkan atlet-atlet berkualitas yang dapat bersaing di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep, Moh. Yono, mengatakan hasil kejuaraan menjadi dasar untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi agenda kompetisi tingkat provinsi.

    Menurut dia, atlet yang masuk dalam pantauan tim pelatih akan segera mengikuti program pemusatan latihan guna meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding.

    “Alhamdulillah Kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep berjalan lancar dan sukses. Kejuaraan ini juga berhasil memunculkan atlet-atlet berkualitas, yakni atlet yang berprestasi dan beretika. Atlet-atlet yang masuk dalam pantauan akan segera kami panggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi POPDA dan Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur,” katanya.

    Melalui evaluasi tersebut, IPSI Sumenep berharap kualitas penyelenggaraan kejuaraan terus meningkat sekaligus mampu melahirkan pesilat-pesilat berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumenep di tingkat Jawa Timur. (*)

  • Pagar Nusa Sumenep Siap Kawal Muktamar NU ke-35, Ikuti Rakorwil di Jombang

    Pagar Nusa Sumenep Siap Kawal Muktamar NU ke-35, Ikuti Rakorwil di Jombang

    JOMBANG, LensaMadura.com – Pengurus Wilayah (PW) Pagar Nusa Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Pondok Pesantren Al Bisri, Denanyar, Jombang, Minggu, 26 Juli 2026.

    Forum yang diikuti seluruh Pimpinan Cabang (PC) Pagar Nusa se-Jawa Timur itu menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk mematangkan berbagai agenda strategis menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35.

    Rakorwil membahas sejumlah agenda utama, mulai dari persiapan Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) X Pagar Nusa Jawa Timur yang akan digelar di Kabupaten Banyuwangi hingga pelaksanaan Ijazah Kubro yang menjadi rangkaian pra-Muktamar NU.

    Dalam forum tersebut juga dibahas rencana penggemblengan Pasukan Inti Pagar Nusa sebagai upaya memperkuat kesiapan mental, spiritual, disiplin, dan kemampuan personel dalam menjalankan tugas organisasi.

    Selain itu, peserta Rakorwil mematangkan rencana pengerahan sekitar 1.000 personel Pasukan Inti Pagar Nusa untuk membantu pengamanan pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Seluruh personel akan bertugas dengan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, profesional, dan sesuai mekanisme organisasi.

    Agenda lainnya ialah pembahasan keterlibatan Lembaga Ketabiban Pagar Nusa yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada para masyayikh, kiai sepuh, serta tamu undangan selama rangkaian Muktamar berlangsung.

    Dalam arahannya, Dewan Khos bersama Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 harus menjadi contoh penyelenggaraan kegiatan organisasi yang aman, tertib, kondusif, dan penuh keberkahan.

    Seluruh jajaran Pagar Nusa diminta memperkuat koordinasi, disiplin, loyalitas, serta menjaga marwah organisasi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama.

    Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur, H. Sholahuddin Fathurrohman, mengatakan pengamanan Muktamar bukan sekadar menjaga ketertiban, melainkan wujud pengabdian kepada para ulama dan Nahdlatul Ulama.

    “Kita hadir bukan sekadar menjadi pasukan pengamanan, tetapi menjadi pelayan para ulama. Pengamanan harus dilakukan secara santun, profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Apabila terdapat pihak yang berpotensi mengganggu jalannya Muktamar, Pagar Nusa siap bertindak cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku demi menjaga keamanan serta kekhidmatan acara,” ujarnya.

    Salah satu peserta Rakorwil adalah delegasi PC Pagar Nusa Sumenep. Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk mendukung suksesnya Muktamar NU ke-35.

    PC Pagar Nusa Sumenep menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dengan mengedepankan pengamanan yang santun, humanis, profesional, dan terukur sebagai bentuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. (*)

  • Pelaku Industri Tembakau Desak Presiden Tinjau Ulang Aturan Turunan PP Kesehatan

    Pelaku Industri Tembakau Desak Presiden Tinjau Ulang Aturan Turunan PP Kesehatan

    JAKARTA, LensaMadura.com – Puluhan organisasi yang mewakili mata rantai industri hasil tembakau meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali sejumlah aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

    Mereka menilai sejumlah ketentuan berpotensi menekan industri hasil tembakau legal, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mengurangi penerimaan negara.

    Desakan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pernyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Nasional terkait PP Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2026.

    Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pengurus Nasional Apindo, Sutrisno Iwantono, mengatakan pelaku industri meminta pemerintah menunda pembahasan dan pengesahan sejumlah aturan turunan, khususnya yang mengatur standardisasi warna dan bentuk kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau.

    Menurut Sutrisno, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau yang selama ini beroperasi secara legal.

    “Dampaknya tentu akan membebani pelaku usaha dan justru menyuburkan rokok ilegal tanpa membuat kesehatan menjadi lebih baik,” kata Sutrisno.

    Apindo menilai tekanan terhadap industri legal berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai.

    Keberatan juga disampaikan kalangan petani. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mahmudi, menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram per batang sulit diterapkan karena karakteristik tembakau lokal Indonesia umumnya memiliki kadar yang lebih tinggi.

    “Jika standardisasi ini diberlakukan sekarang, terus nasib petani akan dibawa ke mana? Hasil panen kami siapa yang akan menampung?” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mudjiburahman, mengatakan berbagai kebijakan terhadap industri hasil tembakau telah berdampak pada penurunan omzet pedagang.

    Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila pemerintah menerapkan kebijakan kemasan polos atau penyeragaman kemasan rokok.

    “Sekarang saja dengan kemasan yang bermacam-macam, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal sudah beredar secara sembunyi-sembunyi. Kalau diseragamkan, bagaimana pola pengawasannya? Tentu negara juga akan dirugikan,” katanya.

    Dalam pernyataan sikapnya, Mata Rantai Pertembakauan Nasional mengajukan tiga permintaan kepada Presiden. Pertama, tidak menyetujui ketentuan standardisasi warna dan bentuk kemasan dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

    Kedua, tidak memberlakukan batas maksimal kadar nikotin dan tar yang dinilai bertentangan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Ketiga, tidak menerapkan larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana diatur dalam rancangan Keputusan Menteri Kesehatan.

    Mereka menilai ketiga kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri padat karya, mengurangi penerimaan negara, memperluas peredaran rokok ilegal, serta mengancam jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor hasil tembakau.

    Meski demikian, organisasi yang tergabung dalam Mata Rantai Pertembakauan Nasional menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah melindungi kesehatan masyarakat.

    Mereka menyatakan mendukung larangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur melalui peningkatan batas usia menjadi 21 tahun, serta penerapan peringatan kesehatan bergambar dan tulisan sebesar 50 persen pada kemasan produk.

    Pernyataan sikap tersebut didukung puluhan organisasi lintas sektor, antara lain Apindo, APTI, APCI, GAPPRI, Gaprindo, Formasi, HKTI, Aprindo, Hippindo, ATVSI, PRSSNI, APVI, PPEI, serta berbagai asosiasi petani, pekerja, pelaku usaha, industri kreatif, periklanan, konsumen, dan organisasi masyarakat lainnya. (*)

  • Ketua AJS Sampang Kecam Pernyataan Prabowo soal “Londo Ireng”, Nilai Cederai Kemerdekaan Pers

    Ketua AJS Sampang Kecam Pernyataan Prabowo soal “Londo Ireng”, Nilai Cederai Kemerdekaan Pers

    SAMPANG, LensaMadura.com – Ketua Aliansi Jurnalis Sampang (AJS), Hendriyanto, mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan jurnalis dengan istilah “londo ireng”.

    Menurutnya, pelabelan tersebut merendahkan profesi wartawan dan berpotensi mengganggu iklim kebebasan pers di Indonesia.

    Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam pidato puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung istilah “londo ireng” yang dikaitkan dengan wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia.

    Hendriyanto menilai penggunaan istilah tersebut tidak tepat jika diarahkan kepada profesi jurnalis. Menurut dia, istilah “londo ireng” memiliki konotasi sebagai pihak yang dianggap berkhianat atau lebih berpihak kepada kepentingan asing dibanding kepentingan bangsa.

    “Jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta kepada publik. Wartawan tidak bekerja untuk kepentingan asing, melainkan menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” kata Hendriyanto, Sabtu, 25 Juli 2026.

    Ia menegaskan, kritik yang disampaikan media terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi. Karena itu, kritik terhadap kebijakan publik tidak semestinya dibalas dengan pelabelan yang dapat mendelegitimasi profesi wartawan.

    “Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan jurnalis bekerja untuk kepentingan publik. Ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, tugas jurnalis adalah menyampaikan fakta dan informasi kepada masyarakat secara profesional,” ujarnya.

    Menurut Hendriyanto, kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan jurnalis dapat bekerja secara bebas, independen, profesional, dan bertanggung jawab.

    Ia juga mengingatkan bahwa pelabelan negatif terhadap jurnalis dapat memicu persepsi buruk di tengah masyarakat serta meningkatkan risiko intimidasi, kekerasan, hingga tekanan terhadap wartawan saat menjalankan tugas peliputan.

    Hendriyanto menyayangkan pernyataan tersebut justru disampaikan oleh seorang kepala negara yang seharusnya memberikan teladan dalam menjaga ruang demokrasi.

    “Atas nama Aliansi Jurnalis Sampang, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto meminta maaf secara terbuka kepada wartawan dan insan pers atas penggunaan istilah ‘londo ireng’ yang dikaitkan dengan profesi jurnalis,” tegasnya.

    Selain itu, AJS meminta Presiden beserta jajaran pemerintah menghentikan pelabelan, stigmatisasi, maupun narasi negatif terhadap jurnalis dan media yang menjalankan fungsi kontrol publik. Pemerintah juga didorong menjamin keselamatan wartawan serta memastikan tidak ada intimidasi, kekerasan, maupun kriminalisasi terhadap jurnalis akibat pemberitaan yang kritis.

    “Kami berharap Presiden menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan menghormati kebebasan pers. Kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan seharusnya dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan pelabelan terhadap profesi jurnalis,” ujar Hendriyanto. (*)

  • Soal Istilah ‘Londo Ireng’, PWI se-Madura Kecam Pernyataan Presiden Prabowo dan Serukan Solidaritas Pers

    Soal Istilah ‘Londo Ireng’, PWI se-Madura Kecam Pernyataan Presiden Prabowo dan Serukan Solidaritas Pers

    MADURA, LensaMadura.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Madura menyuarakan kecaman tegas terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menggunakan istilah kolonial “Londo Ireng” untuk menggambarkan kalangan pers.

    Sikap bersama ini ditegaskan oleh empat Ketua PWI di wilayah Madura. Ini bentuk pertanggungjawaban moral dan bentuk perlindungan terhadap martabat profesi jurnalistik.

    Penolakan keras tersebut disampaikan secara kompak oleh Ketua PWI Sumenep Faisal Warid, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam, Ketua PWI Sampang Hanggara Pratama Syahputra, serta Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail. Mereka menilai penggunaan istilah bernuansa kolonial tersebut sangat merendahkan profesi wartawan dan mencederai kemerdekaan pers.

    “Kami mengecam keras pernyataan yang mengaitkan wartawan, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat dengan istilah ‘Londo Ireng’,” tegas Warid, Sabtu, 25 Juli 2026.

    Anam menambahkan, Istilah tersebut bersifat merendahkan martabat profesi dan mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pernyataan seperti itu sangat tidak layak diutarakan oleh seorang kepala negara,” ujar Hanggara.

    Mahmud Ismail menyatakan, PWI se-Madura menegaskan bahwa pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai pengawal, penyeimbang, dan mitra kritis dalam bernegara.

    “Keberadaan jurnalis yang independen sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” tekannya.

    Fungsi pers, tambah Anam, adalah social control dan penyeimbang kekuasaan. Pers yang independen dan berintegritas merupakan jaminan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengawal setiap kebijakan publik.

    Atas kondisi tersebut, PWI se-Madura menyerukan kepada seluruh elemen pers dan insan pers daerah hingga nasional untuk merapatkan barisan, memperkuat solidaritas, dan bersuara lantang demi mempertahankan kemerdekaan pers.

    Pihaknya menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk permusuhan terhadap individu atau lembaga mana pun, melainkan upaya murni dalam menjaga amanah profesi dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

    “Kami mengajak seluruh rekan jurnalis untuk tetap teguh pada prinsip, merapatkan solidaritas, dan terus memegang teguh amanah mengawal demokrasi demi kebenaran serta kepentingan masyarakat luas,” tukas Hanggara. (*)

  • Lia Istifhama dan HKTI Bahas Penguatan Perempuan Tani Bersama Pemkab Bangkalan

    Lia Istifhama dan HKTI Bahas Penguatan Perempuan Tani Bersama Pemkab Bangkalan

    BANGKALAN, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima audiensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, bersama jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis, 23 Juli 2026.

    Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor pertanian melalui pemberdayaan perempuan tani, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

    Salah satu agenda utama dalam audiensi itu adalah rencana pembentukan dan penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sektor pertanian.

    Lia Istifhama mengatakan, KWT memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas perempuan, tidak hanya sebagai pelaku pertanian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi keluarga.

    “Pembentukan dan penguatan KWT menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas perempuan tani, sehingga mereka dapat berperan aktif mendukung sektor pertanian sekaligus menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” ujar Lia.

    Selain penguatan kelembagaan KWT, pertemuan juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan mulai dari tingkat rumah tangga.

    Pemanfaatan lahan pekarangan dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan apabila dikelola secara kolektif.

    Gagasan tersebut diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal serta memperkuat kemandirian pangan di Kabupaten Bangkalan.

    Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

    Sinergi antara Pemkab Bangkalan, DPD RI, dan HKTI dinilai penting untuk memastikan program-program pertanian berjalan tepat sasaran, meningkatkan produktivitas petani, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)

  • SKK Migas dan PC North Madura II Perkuat Sinergi dengan Nelayan Sampang Jelang Proyek Lapangan Hidayah

    SKK Migas dan PC North Madura II Perkuat Sinergi dengan Nelayan Sampang Jelang Proyek Lapangan Hidayah

    SAMPANG, LensaMadura.com – SKK Migas bersama PC North Madura II Ltd., Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Pangkalan TNI AL (Lanal) Batuporon menggelar kegiatan bertajuk “Nelayan Hebat, Bersinergi Maju Bersama” di Kabupaten Sampang, Sabtu, 25 Juli 2026.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kondusivitas wilayah perairan menjelang pengembangan Lapangan Hidayah.

    Agenda itu memadukan sosialisasi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di wilayah perairan dengan bakti sosial bagi kelompok nelayan.

    Selain mempererat hubungan dengan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan para nelayan terhadap pelaksanaan pre-lay survey proyek Lapangan Hidayah yang telah berlangsung dengan lancar.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan keberhasilan proyek hulu migas memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

    “Sektor hulu migas bekerja untuk kepentingan negara dan ketahanan energi nasional. Keberhasilan proyek ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat nelayan. Jika proyek berjalan lancar dan aman, manfaatnya akan kembali ke daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Anggono.

    Sementara itu, Pimpinan Stakeholder Relations PC North Madura II Ltd., Windhy Biotrie Juwita, mengatakan perusahaan berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan masyarakat hingga Lapangan Hidayah mulai berproduksi yang ditargetkan pada kuartal pertama 2027.

    Menurutnya, sinergi dengan masyarakat pesisir diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

    “Melalui kolaborasi yang semakin erat, kami berharap manfaat positif dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat pesisir. Keberhasilan Lapangan Hidayah bukan hanya tentang energi yang dihasilkan, tetapi juga tentang kebersamaan yang dibangun demi kemajuan bersama,” ujarnya.

    Perwakilan nelayan, Muarah, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat pesisir.

    “Terima kasih kepada SKK Migas dan PC North Madura II Ltd. atas pelaksanaan kegiatan Nelayan Hebat ini. Semoga program ini terus berlanjut dan semakin memperkuat kerja sama demi kemajuan bersama,” katanya.

    Melalui program “Nelayan Hebat, Bersinergi Maju Bersama”, SKK Migas dan PC North Madura II Ltd. berharap kemitraan yang telah terjalin dengan masyarakat pesisir dapat terus diperkuat guna mendukung kelancaran operasional proyek sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. (*)

  • Polres Sampang Buka Ruang Masukan soal Dugaan Transaksi dalam Kasus Rudapaksa Anak

    Polres Sampang Buka Ruang Masukan soal Dugaan Transaksi dalam Kasus Rudapaksa Anak

    SAMPANG, LensaMadura.com – Polres Sampang merespons pernyataan salah satu anggota DPRD Sampang yang menyinggung dugaan adanya motif transaksional dalam penanganan kasus dugaan rudapaksa terhadap anak yang melibatkan 27 tersangka.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Sampang, Iptu Nur Fajri Alim, mengatakan hingga kini penyidik belum menemukan bukti yang mengarah pada dugaan adanya transaksi dalam proses penanganan perkara tersebut.

    “Kami tidak anti-kritik, tetapi mari kita tetap fokus pada fakta hukum yang sedang berjalan,” kata Nur Fajri kepada media, Sabtu, 25 Juli 2026.

    Meski demikian, ia menegaskan kepolisian terbuka terhadap setiap informasi maupun masukan dari masyarakat yang dapat membantu proses penyidikan.

    Menurutnya, apabila ada pihak yang memiliki data atau bukti terkait dugaan tersebut, penyidik siap menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

    “Justru kami sangat bersyukur apabila ada elemen masyarakat yang mau memberikan informasi tambahan terkait dugaan transaksi maupun hal lainnya,” ujarnya.

    Selain menyoroti proses hukum, Nur Fajri mengingatkan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Ia menilai upaya pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

    “Pertanyaannya sekarang, ini salah siapa dan tanggung jawab siapa? Apa sejauh ini peran kita semua dalam mencegah terjadinya perkara kekerasan pada perempuan dan anak?” katanya.

    Nur Fajri memastikan Polres Sampang berkomitmen mengusut tuntas perkara tersebut sesuai ketentuan hukum. Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

    Sebelumnya, dugaan adanya motif transaksi dalam penanganan perkara itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Sampang, Jafar. Hingga kini, penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung. (*)

  • Lima Atlet Jawa Timur Perkuat Timnas Indonesia di World Cup Woodball 2026

    Lima Atlet Jawa Timur Perkuat Timnas Indonesia di World Cup Woodball 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Dominasi Jawa Timur pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Woodball 2026 berlanjut dengan terpilihnya lima atlet untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia pada The 10th World Cup Woodball di Perlis, Malaysia, yang berlangsung pada 24–30 Juli 2026.

    Lima atlet tersebut dipanggil setelah Jawa Timur keluar sebagai juara umum Kejurnas Woodball 2026 dengan raihan 10 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Hasil itu sekaligus menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang atlet terbanyak di skuad Merah Putih.

    Sekretaris Indonesia Woodball Association (IWbA) Jawa Timur, Nurul Hidayati, mengatakan pemanggilan atlet didasarkan pada hasil seleksi yang mengacu pada prestasi di Kejurnas.

    “Setelah hasil Kejurnas kemarin, alhamdulillah Jawa Timur memperoleh 10 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Dari hasil tersebut dilakukan seleksi atlet-atlet yang akan mengikuti World Cup di Malaysia,” ujar Nurul di Kantor KONI Jawa Timur, Kamis, 23 Juli 2026.

    Lima atlet Jawa Timur yang akan membela Indonesia adalah Erif Nurachmad Satrio, Eka Candra Apriliyanto, Ardiningrum June Candrawati, Nur Izza Nova Mindayati, dan Laily Maulidia Aprylia. Mereka akan bergabung dengan atlet dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

    Pada kejuaraan dunia tersebut, para atlet akan tampil di sejumlah nomor, di antaranya single stroke, team stroke, double stroke putra-putri, double fairway putra-putri, serta mixed stroke dan mixed fairway.

    Nurul optimistis para atlet mampu bersaing di level internasional. Menurut dia, seluruh atlet telah menjalani pemusatan latihan di Sidoarjo untuk mempersiapkan diri menghadapi karakter lapangan di Malaysia.

    “Mudah-mudahan mereka bisa cepat beradaptasi karena kondisi lapangannya berbeda. Di sini kita berlatih di lapangan datar, sedangkan di sana menggunakan lapangan golf. Semoga mereka bisa memaksimalkan permainannya,” katanya.

    Wakil Ketua KONI Jawa Timur Deddy Suhajadi mengapresiasi capaian Woodball Jawa Timur yang kembali menjadi juara umum sekaligus menyumbang atlet terbanyak bagi Timnas Indonesia.

    Menurut Deddy, keberhasilan itu harus menjadi motivasi bagi para atlet untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kekompakan antaratlet meski berasal dari berbagai daerah.

    “Harus menjalin konektivitas dengan atlet dari daerah lain karena sekarang sudah mewakili Merah Putih. Kebersamaan harus dibangun sejak sebelum pertandingan agar chemistry dalam tim semakin kuat,” ujarnya.

    Deddy berharap lima atlet asal Jawa Timur mampu menampilkan performa terbaik dan membawa pulang prestasi bagi Indonesia pada The 10th World Cup Woodball 2026 di Malaysia. (*)

  • Khofifah Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Sampang, Apresiasi Lahan Terluas se-Indonesia

    Khofifah Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Sampang, Apresiasi Lahan Terluas se-Indonesia

    SAMPANG, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Selasa, 21 Juli 2026.

    Peninjauan itu didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz, jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang.

    Dalam kunjungannya, Khofifah mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan luas terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, kawasan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari asrama, ruang belajar, masjid, lapangan sepak bola, hingga lintasan jogging.

    Khofifah menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Pola ini menjadi bagian sangat penting supaya kita tidak pada retorika-retorika menyambut Indonesia Emas 2045,” kata Khofifah.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menyatakan Pemerintah Kabupaten Sampang mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena dinilai dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

    Ia berharap keberadaan sekolah tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan karena memiliki kawasan terluas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

    “Saya rasa program Sekolah Rakyat adalah salah satu program yang baik dan perlu kita dukung bersama-sama. Semoga program ini benar-benar bermanfaat bagi pendidikan anak Indonesia,” ujar Mahfudz.

    Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyiapkan lahan yang luas untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu.

    “Harapannya bukan hanya luas dalam bentuk lokasi, tetapi juga luas manfaatnya bagi masyarakat,” kata Mahfudz. (*)

  • Khofifah Buka Bazar Koperasi dan UMKM Harkopnas ke-79 di Pamekasan

    Khofifah Buka Bazar Koperasi dan UMKM Harkopnas ke-79 di Pamekasan

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Bazar Koperasi dan UMKM dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur di Alun-alun Pamekasan, Selasa, 21 Juli 2026.

    Pembukaan bazar ditandai dengan pemotongan rangkaian bunga oleh Khofifah yang didampingi Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu undangan.

    Usai peresmian, Khofifah bersama rombongan meninjau stan koperasi dan UMKM yang mengikuti pameran. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa gerobak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pamekasan.

    Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan apel Harkopnas ke-79 di halaman Bakorwil Pamekasan.

    Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mempercayakan Kabupaten Pamekasan sebagai tuan rumah peringatan Harkopnas tahun ini.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan berbagai pihak yang telah mempercayakan pelaksanaan Hari Koperasi Nasional di Kabupaten Pamekasan,” katanya.

    Dalam sambutannya, Kholilurrahman juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan, termasuk kondisi infrastruktur jalan di wilayah Pamekasan.

    “Misalnya jalan kurang rata, mohon maaf. Tapi ada hikmahnya juga. Kalau jalan tidak rata, menyetir mobil tidak mengantuk,” ujarnya disambut tawa peserta.

    Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi. Menurut dia, koperasi yang tidak lagi aktif dapat bergabung dengan koperasi lain yang memiliki manajemen lebih baik agar tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya.

    “Sehingga nanti kita akan lebih fokus bagaimana mengembangkan koperasi itu,” ujar Kholilurrahman. (*)

  • Kapolresta Sumenep Terima Aspirasi Jurnalis, Aktivis, dan Mahasiswa, Komitmen Perkuat Keterbukaan Informasi

    Kapolresta Sumenep Terima Aspirasi Jurnalis, Aktivis, dan Mahasiswa, Komitmen Perkuat Keterbukaan Informasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menerima aspirasi dari insan pers, aktivis, advokat, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa dalam forum silaturahmi yang digelar di Aula Tungga Polresta Sumenep, Jumat, 24 Juli 2026.

    Pertemuan yang difasilitasi Jaringan Demokrasi Sumekar (JDS) itu menjadi ruang dialog antara kepolisian dan elemen masyarakat untuk membahas penguatan kemitraan, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan kehumasan Polresta Sumenep.

    Dalam forum tersebut, peserta menyoroti pentingnya akses informasi yang lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau media. Mereka juga berharap hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif serta saling menghormati tugas masing-masing.

    Selain itu, peserta mengusulkan agar Kapolresta melakukan kunjungan ke organisasi-organisasi pers di Sumenep sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan.

    Menanggapi berbagai masukan itu, Ariek menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Menurut dia, kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepolisian.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan. Kritik dan saran ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui fungsi kehumasan,” kata Ariek.

    Ia mengakui masih terdapat kendala komunikasi yang kerap memunculkan kesalahpahaman antara kepolisian dan media. Karena itu, Polresta Sumenep akan mengevaluasi sistem kehumasan serta memperkuat koordinasi antara Seksi Humas, para kepala satuan, dan penyidik agar perkembangan penanganan perkara dapat disampaikan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

    Dalam kesempatan itu, Ariek juga menjelaskan perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep. Menurut dia, peningkatan status tersebut merupakan bagian dari kebijakan organisasi Polri yang mempertimbangkan perkembangan wilayah, kebutuhan organisasi, dan potensi daerah, bukan semata-mata karena karakter kawasan perkotaan.

    Perwakilan media juga menyampaikan evaluasi terkait keterbatasan akses peliputan saat prosesi perubahan status Polres menjadi Polresta. Mereka menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi dan berharap fungsi kehumasan dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif ke depan.

    Menutup dialog, Ariek menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan komunikasi kepada media. Ia menegaskan Polresta Sumenep membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi insan pers, aktivis, dan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

    Ia berharap sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif guna mendukung pelayanan publik yang profesional serta keterbukaan informasi yang lebih baik di Kabupaten Sumenep. (*)

  • Bappeda Sumenep Dorong OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    Bappeda Sumenep Dorong OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

    Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Arif, Bappeda secara berkala melakukan evaluasi terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program di setiap OPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

    “Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari capaian program dan dampak yang dirasakan masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.

    Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong setiap OPD membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Menurut Arif, sistem pelaporan yang baik akan memudahkan pemerintah daerah mengidentifikasi kendala sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

    “Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” ujarnya.

    Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, setiap OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan.

    “Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Arif. (*)

  • Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengaktifkan kembali PosCurhat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat hingga tingkat desa.

    Langkah ini dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat bukan program baru. Fasilitas tersebut sebelumnya pernah diterapkan di sejumlah desa dan kini dihidupkan kembali dengan fungsi yang lebih luas sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.

    “PosCurhat nantinya tersedia di setiap desa untuk menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Arif, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.

    Karena itu, PosCurhat dirancang sebagai ruang dialog yang terbuka, aman, dan mudah diakses masyarakat. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, kebutuhan pembangunan, hingga usulan yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “PosCurhat bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan. Kami ingin menjadikannya ruang yang aman, nyaman, dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.

    Arif menjelaskan, reaktivasi PosCurhat merupakan bagian dari upaya memastikan Perda Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

    Melalui mekanisme itu, aspirasi masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan di tingkat kecamatan hingga kabupaten sehingga pembangunan lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.

    Ia berharap PosCurhat dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

    “Kami berharap PosCurhat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sumenep,” kata Arif. (*)