Penulis: Lensa Madura

  • Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    Bappeda Sumenep Aktifkan Kembali PosCurhat untuk Perkuat Pengarusutamaan Gender

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengaktifkan kembali PosCurhat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat hingga tingkat desa.

    Langkah ini dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat bukan program baru. Fasilitas tersebut sebelumnya pernah diterapkan di sejumlah desa dan kini dihidupkan kembali dengan fungsi yang lebih luas sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.

    “PosCurhat nantinya tersedia di setiap desa untuk menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Arif, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.

    Karena itu, PosCurhat dirancang sebagai ruang dialog yang terbuka, aman, dan mudah diakses masyarakat. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, kebutuhan pembangunan, hingga usulan yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “PosCurhat bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan. Kami ingin menjadikannya ruang yang aman, nyaman, dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.

    Arif menjelaskan, reaktivasi PosCurhat merupakan bagian dari upaya memastikan Perda Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

    Melalui mekanisme itu, aspirasi masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan di tingkat kecamatan hingga kabupaten sehingga pembangunan lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.

    Ia berharap PosCurhat dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

    “Kami berharap PosCurhat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sumenep,” kata Arif. (*)

  • Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    JAKARTA, LensaMadura.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 100 kabupaten/kota tambahan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari persiapan implementasi sistem secara nasional.

    Luhut mengatakan, saat ini program percontohan digitalisasi bansos telah berjalan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Pemerintah ingin memperluas cakupan uji coba untuk memastikan sistem siap diterapkan secara nasional.

    “Saat Sidang Kabinet Paripurna kemarin, saya menyampaikan keinginan sekaligus meminta izin dari Presiden Prabowo untuk memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial. Dari 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, kami mengusulkan penambahan 100 kabupaten/kota baru,” tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, Selasa, 21 Juli 2026.

    Menurut Luhut, penambahan wilayah uji coba bertujuan menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026.

    “Perluasan ini bukan hanya menambah cakupan, melainkan menguji ketangguhan sistem yang digunakan. Harapannya, saat diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini, sistem benar-benar siap melayani masyarakat tanpa kendala,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan uji coba saat ini melibatkan sekitar 140 ribu agen dan menjangkau 38,7 juta penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring perluasan lokasi pelaksanaan.

    Tahap berikutnya akan difokuskan pada wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

    Untuk mendukung pelaksanaan program, Luhut mengaku telah mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di wilayah masing-masing.

    Setelah proses implementasi selesai, pemerintah berencana mengumumkan daftar calon penerima bantuan sosial kepada publik sebelum penyaluran dilakukan. Masyarakat juga akan diberi kesempatan menyampaikan sanggahan apabila menemukan data penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Menurut Luhut, mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial.

    “Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” tulisnya.

    Ia menambahkan, digitalisasi penyaluran bansos diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan hambatan administratif.

    “Jangan sampai rakyat yang sedang kesulitan harus menunggu terlalu lama hanya karena alasan administratif. Transformasi digital ini harus menjadi sarana yang semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang adil dan transparan,” kata Luhut. (*)

  • DPD Tani Merdeka Sumenep Dukung Don Muzakkir Jadi Wakil Menteri Pertanian

    DPD Tani Merdeka Sumenep Dukung Don Muzakkir Jadi Wakil Menteri Pertanian

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Sumenep menyatakan dukungan kepada Don Muzakkir untuk menduduki jabatan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.

    Organisasi tersebut menilai Don memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian nasional.

    Sekretaris Jenderal DPD Tani Merdeka Sumenep, Wawan, mengatakan Don Muzakkir memahami persoalan pertanian karena memiliki kedekatan dengan petani dan dinilai memiliki komitmen terhadap pengembangan sektor tersebut.

    “Kami mendukung penuh Bapak Don Muzakkir untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian. Beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan pertanian dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan,” kata Wawan, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Wawan, pengalaman dan kepemimpinan Don menjadi modal penting untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani. Ia juga dinilai mampu menjembatani aspirasi petani dengan berbagai program strategis pemerintah.

    “Kami melihat beliau tidak hanya memahami persoalan pertanian dari sisi kebijakan, tetapi juga mengetahui kebutuhan riil petani. Figur seperti inilah yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional,” ujarnya.

    DPD Tani Merdeka Sumenep menilai kehadiran Don Muzakkir di Kementerian Pertanian dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan petani sehingga program-program pertanian berjalan lebih efektif dan berdampak pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

    “Kami percaya beliau mampu menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan petani. Dengan komunikasi yang kuat, berbagai persoalan pertanian akan lebih mudah dicarikan solusi sekaligus mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Wawan.

    Ia menambahkan, pembangunan sektor pertanian membutuhkan figur yang memiliki integritas, memahami kondisi lapangan, dan berpihak pada kepentingan petani.

    “Ketahanan pangan merupakan agenda strategis bangsa. Karena itu diperlukan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan keberpihakan kepada petani. Kami meyakini Don Muzakkir memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.

    Wawan berharap pemerintah memberi ruang kepada tokoh yang memiliki rekam jejak dan dedikasi di bidang pertanian untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Apabila dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian, kami optimistis Don Muzakkir dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, memajukan sektor pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia,” katanya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk melengkapi sarana operasional di kawasan Aglomerasi Perusahaan Hasil Tembakau (APHT).

    Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian Diskop UKM Perindag Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pengadaan fasilitas saat ini masih memasuki tahap validasi setelah penetapan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Selanjutnya, paket pengadaan akan dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum diproses melalui mekanisme e-purchasing atau katalog elektronik.

    “Saat ini masih tahap validasi. Setelah itu paket pengadaan akan dimasukkan ke RUP,” kata Didik belum lama ini, dikutip pada Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Didik, salah satu fasilitas yang akan disediakan adalah brankas penyimpanan pita cukai. Setiap tenant perusahaan rokok di kawasan APHT diwajibkan memiliki satu unit brankas sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Selain itu, Diskop UKM Perindag juga akan melengkapi kebutuhan operasional berupa perangkat komputer dan lemari penyimpanan dokumen untuk mendukung aktivitas administrasi perusahaan rokok di kawasan tersebut.

    Ia mengatakan, fasilitas di APHT saat ini masih terbatas. Perlengkapan yang tersedia baru berupa meja dan kursi, sehingga pemerintah daerah terus melengkapi kebutuhan sarana secara bertahap.

    Pengadaan fasilitas dilakukan berdasarkan jumlah tenant yang telah beroperasi. Saat ini terdapat 11 perusahaan rokok yang menempati kawasan APHT Sumenep.

    Didik menargetkan seluruh proses pengadaan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 agar seluruh tenant dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan produksi.

    “Kami pastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa selesai sebelum akhir tahun,” ujarnya. (*/bus/inforial)

  • Pemkab Sumenep Dorong Pertanian Hidroponik untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

    Pemkab Sumenep Dorong Pertanian Hidroponik untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) terus mendorong pengembangan pertanian berbasis teknologi melalui budidaya hidroponik. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo,.mengatakan sistem hidroponik menjadi alternatif pertanian yang dapat diterapkan di tengah keterbatasan lahan. Metode tersebut dinilai mampu memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan sempit agar tetap produktif.

    “Pertanian hidroponik menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan lahan yang terbatas agar tetap produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, usaha ini juga memiliki nilai ekonomi yang baik sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat,” kata Fauzi, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya mengajak masyarakat mengembangkan pertanian hidroponik, tetapi juga menyiapkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

    Fauzi menilai pertanian modern perlu terus dikembangkan agar tidak lagi dipandang sebagai sektor yang identik dengan metode konvensional. Melalui penerapan teknologi, masyarakat tetap dapat menghasilkan produk pertanian berkualitas meski memiliki lahan yang terbatas.

    “Kami ingin masyarakat melihat bahwa pertanian saat ini tidak lagi identik dengan cara-cara konvensional. Melalui inovasi seperti hidroponik, siapa pun dapat memulai usaha pertanian dengan lahan yang terbatas, namun tetap menghasilkan produk yang bernilai jual,” ujarnya.

    Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu fokus dalam pengembangan pertanian modern. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menarik minat anak muda menekuni sektor pertanian.

    “Ke depan kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memanfaatkan teknologi pertanian. Dengan begitu, ketahanan pangan daerah semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” katanya. (*)

  • Pemkab Sumenep Siapkan Mesin Pengolah Tembakau untuk Tenant APHT

    Pemkab Sumenep Siapkan Mesin Pengolah Tembakau untuk Tenant APHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana mengadakan mesin Tobacco Siap Giling (TSG) untuk mendukung operasional perusahaan rokok yang berproduksi di kawasan Aglomerasi Perusahaan Hasil Tembakau (APHT).

    Pengadaan tersebut akan dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pengadaan mesin TSG menjadi bagian dari program pembinaan terhadap tenant APHT sekaligus upaya memperkuat industri hasil tembakau di daerah.

    Menurut Didik, keberadaan mesin itu diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tembakau petani lokal karena perusahaan rokok nantinya dapat mengolah bahan baku sendiri.

    “Fasilitas itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekaligus kualitas hasil produksi perusahaan rokok,” kata Didik dikutip Radarpantura, Jumat, 24 Juli 2026.

    Ia menjelaskan, rencana pengadaan mesin TSG telah masuk dalam program kerja tahun ini. Namun, realisasinya masih menyesuaikan kemampuan anggaran DBHCHT.

    “Kalau anggaran memungkinkan, akan direalisasikan,” ujarnya.

    Didik mengatakan mesin tersebut nantinya tidak dimiliki oleh satu perusahaan, melainkan dikelola secara bersama di kawasan APHT. Para tenant dapat memanfaatkannya melalui sistem sewa sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi untuk membeli mesin secara mandiri.

    Selain mesin TSG, Pemerintah Kabupaten Sumenep sebelumnya juga telah menyalurkan sejumlah fasilitas produksi bagi perusahaan rokok di kawasan APHT, di antaranya alat pelinting rokok, peralatan pengemasan, dan sarana produksi lainnya.

    Menurut Didik, penyediaan fasilitas tersebut diharapkan mendorong perusahaan rokok memanfaatkan tembakau hasil panen petani lokal sebagai bahan baku utama.

    “Perusahaan rokok bisa membeli tembakau mentah dari petani lokal, kemudian mengolahnya sendiri menjadi bahan siap produksi,” katanya. (*/bus/inforial)

  • Bupati Sumenep Tegaskan Rotasi Ulang Pejabat yang Tak Capai Target dalam Enam Bulan

    Bupati Sumenep Tegaskan Rotasi Ulang Pejabat yang Tak Capai Target dalam Enam Bulan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pejabat yang baru dilantik dalam rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan. Pejabat yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan kinerja berpeluang kembali dipindahkan.

    “Harapan kami, pejabat yang menempati jabatan baru mampu bekerja lebih baik. Jika dalam enam bulan tidak menunjukkan hasil yang optimal, akan kami evaluasi dan bisa dilakukan rotasi kembali,” kata Fauzi.

    Menurut Fauzi, rotasi dan mutasi ASN dilakukan secara bertahap menyesuaikan rekomendasi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, tidak menunggu seluruh rekomendasi selesai diterbitkan sebelum melaksanakan pelantikan.

    “Rekomendasi dari BKN kami ajukan secara parsial. Jadi setiap rekomendasi yang turun langsung kami tindak lanjuti, tidak menunggu semuanya selesai,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, setiap jabatan memiliki mekanisme pengisian yang berbeda. Jabatan tertentu, seperti Inspektur, harus melalui proses seleksi dan persetujuan dari sejumlah instansi sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

    Sebagai contoh, pengangkatan R. Achmad Syahwan Effendi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep harus melalui seleksi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memperoleh izin pelepasan dari Kementerian Dalam Negeri karena berasal dari lingkungan cabang dinas provinsi, serta mendapatkan rekomendasi dari BKN.

    “Mekanismenya cukup panjang, maka prosesnya juga lebih lama. Kami tetap mengikuti seluruh aturan yang berlaku,” kata Fauzi.

    Selain mengisi jabatan strategis, rotasi kali ini juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan. Sejumlah pejabat administrator dipindahkan ke posisi baru, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD, sementara beberapa kepala unit pelaksana teknis memperoleh promosi menjadi kepala bidang.

    Adapun pejabat yang dilantik yakni R. Achmad Syahwan Effendi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep, Novel sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Hasan Basri sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ananta Yunianto sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD, serta Ir. Wijayasa Putra sebagai Inspektur Pembantu Daerah Investigasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. (*/inforial)

  • Mengenal Sejarah Penamaan Gapura, Mandala, dan Grujugan di Sumenep

    Mengenal Sejarah Penamaan Gapura, Mandala, dan Grujugan di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kecamatan Gapura di bagian timur Kabupaten Sumenep menyimpan jejak sejarah yang masih hidup melalui nama-nama desanya.

    Selain menjadi nama kecamatan, “Gapura” juga digunakan oleh tiga desa, yakni Gapura Barat, Gapura Tengah, dan Gapura Timur. Di kawasan yang sama, terdapat pula Desa Mandala dan Desa Grujugan yang memiliki kisah penamaan tersendiri.

    Berdasarkan Kecamatan Gapura dalam Angka 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Kecamatan Gapura memiliki luas 65,88 kilometer persegi dan membawahi 17 desa.

    Gapura Barat berada di pusat kecamatan dengan luas 3,66 kilometer persegi. Sementara Gapura Tengah yang berjarak sekitar satu kilometer dari pusat kecamatan memiliki luas 4,99 kilometer persegi, sedangkan Gapura Timur seluas 2,63 kilometer persegi berada sekitar empat kilometer ke arah timur.

    Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menelusuri asal-usul nama desa-desa tersebut sebagai bagian dari kajian sejarah penamaan wilayah di Kabupaten Sumenep.

    Gapura dan Jejak Pintu Gerbang Kerajaan

    Secara bahasa, gapura berarti pintu gerbang. Dalam pelafalan masyarakat Madura, nama itu diucapkan “Gappora” dengan makna yang sama.

    Buku Sejarah Sumenep (2003) menyebut kata gapura berkaitan dengan salah satu Asmaul Husna, yakni Al-Ghafur, yang berarti Maha Pengampun. Secara filosofis, pintu gerbang dipandang sebagai simbol harapan agar setiap orang yang melaluinya memperoleh ampunan dari Tuhan.

    Dalam perkembangannya, gapura menjadi bagian penting dari bangunan-bangunan sakral maupun kawasan permukiman, seperti masjid, keraton, hingga pintu masuk kampung.

    Menurut Sekretaris Desa Gapura Barat, Rahmat Hidayat, nama Gapura berasal dari keberadaan sebuah pintu gerbang besar yang pernah berdiri di kawasan tersebut.

    “Menurut cerita turun-temurun, disebut Gapura karena di sini dibangun pintu gerbang besar, atau yang dikenal dengan gapura,” kata Rahmat kepada Media Center Diskominfo Sumenep.

    Rahmat mengatakan bangunan asli sudah tidak ada. Sebagai penanda, masyarakat kemudian membangun penggantinya.

    “Kalau yang asli sudah tidak ada lagi, entah sejak kapan hilangnya,” ujarnya.

    Bendahara Desa Gapura Barat, Iktoyo, menyebut cerita itu kerap dikaitkan dengan tokoh legendaris Keraton Sumenep, Jokotole. Namun, ia mengakui sumber sejarah mengenai kisah tersebut kini semakin sulit ditemukan.

    Versi lain menghubungkan keberadaan gapura itu dengan Aria Wigananda, putra sekaligus penerus Jokotole sebagaimana disebut dalam Babad Songennep (1914). Tokoh yang diperkirakan hidup pada abad ke-15 itu diyakini pernah memindahkan pusat pemerintahan Sumenep ke kawasan yang kini menjadi Kecamatan Gapura.

    Makam Aria Wigananda dipercaya berada di Kampung Talese’, Desa Gapura Barat. Warga setempat mengenalnya sebagai Buju’ Wigonanda. Meski demikian, keberadaan bekas pusat pemerintahannya belum dapat dipastikan.

    Mandala, Pusat Berkumpulnya Warga

    Di antara Desa Gapura Tengah dan Gapura Timur terdapat Desa Mandala. Desa dengan luas 1,64 kilometer persegi itu merupakan wilayah terkecil di Kecamatan Gapura.

    Asal-usul nama Mandala hingga kini belum diketahui secara pasti.

    Sekretaris Desa Mandala, Fawaid, mengatakan pemerintah desa masih berupaya menelusuri sejarah penamaan wilayah tersebut.

    “Terus terang kami sendiri masih mencari tahu soal itu,” kata Fawaid.

    Meski belum menemukan sumber tertulis, masyarakat setempat mewarisi cerita lisan bahwa di sebelah utara balai desa dahulu terdapat lokasi berkumpulnya warga ketika dipanggil oleh pemimpin wilayah menggunakan tiupan terompet.

    “Dulu di sini merupakan tempat warga jika dipanggil untuk berkumpul melalui tiupan terompet,” ujarnya.

    Secara etimologis, kata mandala dalam bahasa Jawa Kuno yang berasal dari Sanskerta berarti lingkaran atau pusat. Makna itu dinilai sejalan dengan fungsi kawasan tersebut sebagai titik berkumpul masyarakat pada masa lalu.

    Grujugan dan Kisah Air Terjun yang Hilang

    Desa Grujugan berada sekitar enam kilometer di timur pusat Kecamatan Gapura dengan luas 3,46 kilometer persegi. Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat lebih sering menyebutnya Gurujugan.

    Terdapat dua versi mengenai asal-usul nama desa ini.

    Versi pertama menyebut Gurujugan berasal dari kata garujuk, yang berarti melempari sesuatu secara beramai-ramai menggunakan batu. Kisah itu dikaitkan dengan perlawanan warga saat perang antara Sumenep dan Bali pada abad ke-16.

    Namun, perangkat Desa Grujugan memiliki penjelasan berbeda.

    Sekretaris Desa Grujugan, Laksono, mengatakan nama Gurujugan berasal dari keberadaan air terjun yang dahulu berada di salah satu bukit di wilayah tersebut.

    “Dulu ada air terjun di salah satu bukit di sini. Namun sekarang sudah tinggal bekasnya. Dari saking derasnya, bunyi air terjun tersebut terdengar di seluruh desa, makanya disebut Gurujugan,” kata Laksono.

    Meski air terjun itu kini telah hilang, kisahnya tetap diwariskan dari generasi ke generasi dan diyakini menjadi asal mula penamaan Desa Grujugan. (*)

  • Persam Madura Bidik Prestasi pada Menpora Cup Sepak Bola Amputasi 2026

    Persam Madura Bidik Prestasi pada Menpora Cup Sepak Bola Amputasi 2026

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Kontingen Persatuan Olahraga Sepak Bola Penyandang Disabilitas (Persam) Madura mulai berlaga pada Turnamen Menpora Cup Sepak Bola Amputasi Indonesia 2026 yang digelar di Lapangan Mini Soccer Cibinong, Kabupaten Bogor.

    Tim yang didominasi atlet asal Pamekasan itu mengirimkan 15 orang yang terdiri atas 13 pemain dan dua ofisial. Berdasarkan hasil undian, Persam akan menghadapi Persewangi Banyuwangi pada pertandingan pembuka.

    Ketua Persam Pamekasan, Dimas Beruntung, mengatakan seluruh pemain telah mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen nasional tersebut. Ia berharap timnya mampu mengulang prestasi sebagai juara yang pernah diraih pada 2024.

    “Tidak ada yang tidak mungkin, kami tetap semangat berjuang. Kami berada di Bogor untuk membela nama Madura, khususnya Pamekasan. Mohon doa masyarakat agar perjuangan ini membuahkan hasil terbaik,” kata Dimas, Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Dimas, pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait fasilitas dan dukungan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para atlet untuk berprestasi.

    Sementara itu, President Director Persam, M. Khairul Umam, mengatakan keberangkatan tim ke Bogor dilakukan secara swadaya. Seluruh pemain dan ofisial bergotong royong memenuhi kebutuhan biaya operasional agar dapat mengikuti turnamen.

    “Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Kami berangkat dengan semangat untuk kembali meraih prestasi dan membuktikan kemampuan atlet disabilitas di tingkat nasional,” ujarnya.

    Persam berharap keikutsertaan dalam Menpora Cup 2026 tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga penyandang disabilitas, khususnya di Madura. (*)

  • Kemenhub dan Pelindo Siapkan Uji Coba Pemanduan Kapal Berbasis Elektronik

    Kemenhub dan Pelindo Siapkan Uji Coba Pemanduan Kapal Berbasis Elektronik

    JAKARTA, LensaMadura com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menandatangani kesepahaman bersama untuk mempersiapkan implementasi pemanduan elektronik (e-pilotage) dan pemanduan jarak jauh (remote pilotage) di sejumlah perairan wajib pandu.

    Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026, menjadi langkah awal transformasi digital layanan pemanduan kapal sekaligus upaya meningkatkan keselamatan pelayaran.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan layanan pemanduan selama ini masih dilakukan secara fisik oleh petugas pandu di atas kapal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015.

    Menurut dia, metode tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan petugas, terutama di perairan yang memiliki jarak tempuh panjang dan waktu pemanduan yang lama.

    “Pelaksanaan pemanduan secara fisik semata dapat menimbulkan risiko kelelahan bagi personel pandu, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran,” kata Masyhud.

    Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah membuka peluang penerapan pemanduan elektronik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan. Regulasi tersebut memungkinkan penerapan sistem hibrida yang menggabungkan pemanduan fisik dan nonfisik setelah melalui kajian serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    Melalui kerja sama tersebut, Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo akan menyusun kajian risiko, mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan teknologi, melaksanakan uji coba, menyusun regulasi pendukung, serta menyiapkan modul pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pandu.

    Sebagai tahap awal, uji coba akan dilakukan di empat pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda. Lokasi tersebut dapat diperluas sesuai hasil evaluasi pelaksanaan.

    Direktur Utama PT Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan e-pilotage diharapkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemanduan kapal tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Ia berharap kolaborasi antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan dapat mempercepat penerapan layanan pemanduan berbasis teknologi sebagai bagian dari modernisasi sektor kepelabuhanan nasional. (*)

  • Polres Pamekasan Selidiki Laporan Dugaan Malapraktik di RS Larasati

    Polres Pamekasan Selidiki Laporan Dugaan Malapraktik di RS Larasati

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Polres Pamekasan mulai menyelidiki laporan dugaan malapraktik yang melibatkan seorang dokter berinisial T.S. dalam penanganan pasien di RS Larasati Pamekasan.

    Laporan tersebut kini ditangani penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

    Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan laporan telah diterima dan saat ini sedang dipelajari oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Benar, dugaan malapraktik sudah kami terima dan saat ini telah diteruskan ke Satreskrim Polres untuk dipelajari serta ditindaklanjuti. Kami pastikan penanganan laporan ini berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Yoni, Kamis, 23 Juli 2026.

    Menurut dia, penyidik akan mengumpulkan keterangan dari para pihak serta alat bukti yang diperlukan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

    Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap Salamah, 30 tahun, warga Desa Rekkerrek, Kecamatan Proppo.

    Berdasarkan keterangan keluarga, pasien sebelumnya menjalani pemeriksaan di RSUD Smart Pamekasan dan didiagnosis menderita kista.

    Saat itu, pasien disarankan menjalani rujukan ke rumah sakit di Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

    Sebelum dirujuk, keluarga membawa pasien ke tempat praktik dokter T.S. untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan itu, pasien disebut disarankan menjalani operasi di RS Larasati Pamekasan pada hari yang sama.

    Keluarga pasien menyebut operasi telah dilakukan, namun tindakan tersebut tidak dilanjutkan karena dokter menyampaikan penyakit yang diderita pasien menempel pada batu empedu. Setelah operasi selesai, luka operasi dijahit kembali dan pasien kemudian diperbolehkan pulang.

    Hingga kini, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan masih melakukan pendalaman atas laporan tersebut. Belum ada penetapan tersangka maupun kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus itu. (*)

  • 140 Koperasi Desa Merah Putih di Pamekasan Rampung, 65 Siap Diresmikan

    140 Koperasi Desa Merah Putih di Pamekasan Rampung, 65 Siap Diresmikan

    PAMEKASAN, LensaMadura.com — Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan pembangunan 140 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung. Jumlah tersebut mencapai sekitar 78 persen dari target 180 koperasi yang direncanakan di kabupaten itu.

    Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, mengatakan sisa 40 koperasi yang masih dalam tahap pembangunan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.

    Menurut dia, progres pembangunan seluruh unit yang tersisa rata-rata telah melampaui 60 persen.

    Sebanyak 65 KDKMP di Pamekasan juga masuk dalam daftar 10.000 koperasi yang dijadwalkan diresmikan secara serentak di tingkat nasional pada Agustus 2026.

    Informasi tersebut disampaikan Pelda Dadang Darmawanto mewakili Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko, Kamis, 23 Juli 2026.

    Selain pembangunan gedung, pemerintah juga menyiapkan sarana operasional bagi pengelola koperasi, antara lain truk, mobil pikap, dan kendaraan roda tiga.

    Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis koperasi. (*)

  • RSUD Sumenep Catat Peningkatan Sejumlah Indikator Mutu Pelayanan pada Semester I 2026

    RSUD Sumenep Catat Peningkatan Sejumlah Indikator Mutu Pelayanan pada Semester I 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr H Moh Anwar Sumenep mencatat peningkatan pada sejumlah indikator mutu pelayanan selama Semester I 2026.

    Hasil evaluasi triwulan I dan II menunjukkan capaian di berbagai aspek pelayanan, mulai dari kepatuhan tenaga kesehatan hingga penanganan pengaduan masyarakat.

    Pada triwulan I (Januari-Maret 2026), penggunaan Formularium Nasional mencapai 95,28 persen. Pelaporan hasil laboratorium kritis tercatat sebesar 93,62 persen, sedangkan kepatuhan jam visite dokter spesialis mencapai 87,45 persen.

    Rumah sakit juga mencatat capaian edukasi pasien sebesar 90,17 persen dan kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan mencapai 96,34 persen. Ketepatan pelaporan hasil laboratorium berada di angka 92,58 persen, sementara persentase spesimen yang ditolak tercatat 1,42 persen.

    Memasuki triwulan II (April–Juni 2026), kepatuhan penerapan Clinical Pathway mencapai 93,28 persen. Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh di ruang rawat inap tercatat sebesar 95,14 persen.

    Pada aspek pelayanan publik, tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 89,76 persen. Sementara indikator pelayanan lainnya menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sebesar 76,85 persen dengan rata-rata lama perawatan pasien (Average Length of Stay/ALOS) selama 5,32 hari.

    Di bidang farmasi, rata-rata waktu penyediaan obat racikan tercatat 18,45 menit, sedangkan obat nonracikan 26,32 menit. Ketepatan jadwal tindakan operasi mencapai 92,67 persen.

    Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, mengatakan indikator mutu menjadi acuan rumah sakit dalam mengevaluasi kualitas pelayanan secara berkala.

    “Melalui pemantauan indikator mutu rumah sakit, kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan masyarakat,” kata Erliyati, Rabu, 22 Juli 2026.

    Menurut dia, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan pada setiap unit pelayanan. Evaluasi rutin, kata Erliyati, akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. (*)

  • RSUD Sumenep Hadirkan Teknologi RFA, Pertama di Madura

    RSUD Sumenep Hadirkan Teknologi RFA, Pertama di Madura

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr H Moh Anwar Sumenep mulai menyediakan layanan Radio Frequency Ablation (RFA) untuk penanganan tumor tiroid jinak.

    Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep itu menjadi rumah sakit pertama di Pulau Madura yang menerapkan teknologi tersebut.

    RFA merupakan prosedur medis minim invasif yang dilakukan melalui tusukan kecil dengan panduan ultrasonografi. Energi panas dari gelombang radio digunakan untuk mengecilkan jaringan tumor sehingga pasien tidak memerlukan operasi terbuka maupun rawat inap.

    Metode ini menjadi alternatif penanganan tumor tiroid jinak karena dinilai mampu mempercepat masa pemulihan dan menekan risiko komplikasi dibandingkan prosedur pembedahan konvensional.

    Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, mengatakan penyediaan layanan RFA merupakan bagian dari upaya rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menghadirkan teknologi medis yang lebih mudah diakses masyarakat Madura.

    “Terobosan ini semata-mata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien,” kata Erliyati, Rabu, 22 Juli 2026.

    Selain menghadirkan layanan RFA, rumah sakit juga mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Sejumlah layanan seperti pendaftaran daring, antrean elektronik, hingga pembayaran nontunai melalui virtual account diterapkan untuk mempersingkat waktu tunggu pasien.

    “Pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit daerah agar masyarakat Madura, khusunya Sumenep dapat memperoleh akses terhadap teknologi kesehatan yang lebih modern tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah,” pungkasnya. (*)

  • UMKM Tumbuh di Sekitar APHT Sumenep, Pedagang Mengaku Pendapatan Meningkat

    UMKM Tumbuh di Sekitar APHT Sumenep, Pedagang Mengaku Pendapatan Meningkat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, mulai memunculkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Sejak beroperasi pada 2025, kawasan industri tersebut memicu tumbuhnya berbagai usaha kecil yang melayani kebutuhan pekerja dan aktivitas industri.

    Sejumlah ruko, warung sembako, minimarket, hingga rumah makan bermunculan di sekitar kawasan APHT.

    Aktivitas ekonomi yang sebelumnya lebih banyak terpusat di Kecamatan Ganding kini mulai bergeser seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

    Pemilik minimarket di sekitar APHT, TH, mengatakan kondisi wilayahnya berubah setelah kawasan industri itu mulai beroperasi. Sebelum APHT dibangun, kata dia, masyarakat lebih banyak berbelanja ke Kecamatan Ganding karena kawasan tersebut relatif sepi.

    “Kalau dulu masyarakat biasanya belanja ke Kecamatan Ganding. Setelah APHT beroperasi, orang mulai berdatangan setiap hari. Usaha-usaha baru bermunculan dan pendapatan kami ikut meningkat,” kata TH dilansir dari katamadura.

    Menurut dia, kehadiran ratusan pekerja di kawasan APHT mendorong meningkatnya transaksi di berbagai sektor usaha. Tidak hanya minimarket, warung makan, toko kebutuhan harian, dan usaha kecil lainnya juga merasakan peningkatan jumlah pelanggan.

    “Setiap hari ada pekerja yang berbelanja, makan, atau membeli kebutuhan lainnya. Dampaknya benar-benar terasa bagi pelaku usaha kecil seperti kami,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan sejak awal APHT memang dirancang tidak hanya sebagai kawasan industri hasil tembakau, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami bersyukur masyarakat mulai merasakan manfaat keberadaan APHT. Harapannya kawasan ini menjadi stimulus ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat meningkat,” kata Ramli.

    Ia menilai tumbuhnya berbagai usaha di sekitar kawasan menjadi salah satu indikator bahwa APHT mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal.

    “Pemerintah daerah akan terus mendorong keterlibatan masyarakat agar manfaat kawasan industri tersebut semakin luas,” ujarnya. (km/inforial)