SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Arif, Bappeda secara berkala melakukan evaluasi terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program di setiap OPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari capaian program dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong setiap OPD membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Menurut Arif, sistem pelaporan yang baik akan memudahkan pemerintah daerah mengidentifikasi kendala sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
“Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” ujarnya.
Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, setiap OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Arif. (*)
