Penulis: Lensa Madura

Ansor Tlanakan Dilantik, Fokus Perkuat Ideologi Kader dan Bangun Kemandirian Ekonomi

PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Tlanakan resmi memulai masa khidmah 2025–2028 setelah jajaran pengurusnya dilantik di Aula Rektorat UIN Madura, Pamekasan, Rabu, 29 Juli 2026.

Kepengurusan baru itu mengusung dua agenda utama sebagai arah gerakan organisasi selama tiga tahun ke depan, yakni memperkuat ideologi kader dan membangun kemandirian ekonomi organisasi.

Pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Pamekasan, jajaran Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Pamekasan, pengurus Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur, perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) mahasiswa, serta sejumlah tokoh agama.

Ketua PAC GP Ansor Tlanakan, Achmad Jadid, mengatakan organisasi membutuhkan tata kelola yang profesional agar mampu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ia mengibaratkan pengelolaan Ansor seperti sebuah perusahaan yang memerlukan sistem manajemen yang kuat.

“Ansor ini ibarat perusahaan yang harus ditopang manajemen yang kokoh. Jika tata kelolanya bagus, organisasi akan terus melaju pesat. Begitu pula dengan Ansor, harus dikelola secara tertata agar kemajuannya dirasakan nyata,” kata Jadid.

Menurut dia, penguatan ideologi dan kemandirian ekonomi menjadi fondasi utama organisasi. Selain menjaga nilai-nilai perjuangan, kemandirian ekonomi juga diperlukan agar roda organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak lain.

Jadid juga mengingatkan seluruh pengurus agar tidak memandang posisi yang diemban hanya sebagai jabatan administratif. Menurutnya, setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah amanah yang wajib kita pertanggungjawabkan dan jalankan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musyaffa’ Syafril, menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia mengatakan setiap kader yang dipercaya memimpin memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan estafet perjuangan para muassis NU.

Syafril menilai seorang ketua tidak cukup hanya mengandalkan kerja anggota. Pemimpin, kata dia, harus mampu mengambil inisiatif, menggerakkan seluruh potensi kader, sekaligus bertanggung jawab terhadap keberhasilan program organisasi.

“Ketua harus membuktikan efektivitas kepemimpinannya. Organisasi tidak akan jalan kalau ketua hanya berpangku tangan dan bergantung pada anggota. Seorang pemimpin harus sigap berinisiatif dan selalu siap berkhidmat,” kata Syafril. (*)

31 Juli 2026
Daftar Harga Tembakau 2026 di Sumenep, Ini Titik Impas untuk Gunung, Tegal, dan Sawah

SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan daftar Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) 2026 untuk seluruh kategori. Nilainya meningkat dibanding musim panen tahun lalu dan diharapkan menjadi acuan agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

Penetapan TIHT dilakukan dalam rapat di Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis, 30 Juli 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pembahasan, harga titik impas tembakau gunung ditetapkan Rp69.489 per kilogram, naik sekitar 2,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara tembakau tegal ditetapkan Rp64.765 per kilogram, meningkat sekitar 2,61 persen, sedangkan tembakau sawah sebesar Rp48.533 per kilogram atau naik sekitar 5,08 persen.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan penetapan TIHT merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau. Menurut dia, komoditas tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menjadikan harga titik impas ini sebagai acuan dengan tetap memberikan keberpihakan kepada petani. Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Fauzi.

Ia memperkirakan harga jual tembakau di tingkat petani pada musim panen 2026 berpotensi melampaui TIHT. Alasannya, luas areal tanam terus menurun sehingga pasokan diperkirakan berkurang, sementara kebutuhan bahan baku industri rokok, terutama industri lokal di Sumenep, masih tinggi.

“Kalau luas tanam hanya sekitar 12 ribu hektare, saya optimistis akan terjadi persaingan dalam pembelian tembakau. Kondisi itu membuka peluang harga di tingkat petani berada di atas titik impas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penetapan TIHT dihitung berdasarkan seluruh komponen biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, hingga proses pascapanen.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya produksi. Harapannya, TIHT dapat menjadi acuan dalam tata niaga tembakau selama musim panen berlangsung,” kata Chainur.

Menurut dia, TIHT bukan harga jual yang mengikat mekanisme pasar. Nilai tersebut hanya menjadi batas minimal perhitungan ekonomi agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

“Dengan demikian, posisi tawar petani diharapkan semakin kuat saat berhadapan dengan pembeli maupun perusahaan rokok,” ujarnya.

Data Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan luas areal tanam tembakau terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 luas tanam tercatat sekitar 18 ribu hektare, turun menjadi 14 ribu hektare pada 2025, dan diperkirakan kembali menyusut menjadi sekitar 12 ribu hektare pada 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memicu persaingan pembelian tembakau sehingga harga di tingkat petani berpeluang berada di atas titik impas yang telah ditetapkan. (*)

31 Juli 2026
Pemkab Sumenep Tetapkan Titik Impas Harga Tembakau 2026, Seluruh Kategori Naik

SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) 2026 dengan nilai yang meningkat pada seluruh kategori.

Penetapan berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis, 30 Juli 2026.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan TIHT merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada petani tembakau.

Menurut dia, komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menopang penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menjadikan harga titik impas ini sebagai acuan dengan tetap memberikan keberpihakan kepada petani. Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Bupati Fauzi.

Ia juga memperkirakan harga transaksi tembakau di tingkat petani berpotensi melampaui TIHT. Alasannya, pasokan diperkirakan berkurang akibat menyusutnya luas areal tanam, sementara kebutuhan bahan baku industri rokok, terutama industri rokok lokal di Sumenep, masih tinggi.

“Kalau luas tanam hanya sekitar 12 ribu hektare, saya optimistis akan terjadi persaingan dalam pembelian tembakau. Kondisi itu membuka peluang harga di tingkat petani berada di atas titik impas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penetapan TIHT dilakukan melalui pembahasan bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Penghitungan mencakup seluruh komponen biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, hingga proses pascapanen,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, TIHT tembakau gunung ditetapkan sebesar Rp69.489 per kilogram atau naik sekitar 2,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, TIHT tembakau tegal ditetapkan Rp64.765 per kilogram, meningkat sekitar 2,61 persen, sedangkan tembakau sawah naik menjadi Rp48.533 per kilogram atau sekitar 5,08 persen lebih tinggi dibanding musim panen sebelumnya.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya produksi. Harapannya, TIHT dapat menjadi acuan dalam tata niaga tembakau selama musim panen berlangsung,” kata Chainur.

Menurut dia, TIHT bukan merupakan harga jual yang mengikat pasar, melainkan menjadi batas minimal perhitungan ekonomi agar petani tidak menjual hasil panennya di bawah biaya produksi.

“Dengan demikian, posisi tawar petani diharapkan semakin kuat saat berhadapan dengan pembeli maupun perusahaan rokok,” ujarnya.

Di sisi lain, luas areal tanam tembakau di Sumenep dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dari sekitar 18 ribu hektare pada 2024, menyusut menjadi sekitar 14 ribu hektare pada 2025, dan diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 12 ribu hektare pada 2026. (*)

30 Juli 2026
Pemkab dan DPRD Sumenep Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama DPRD Sumenep menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu, 29 Juli 2026.

Sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

“KUA-PPAS yang telah disepakati bersama memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta alokasi anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan perangkat daerah,” ujar KH Imam Hasyim saat membacakan sambutan Bupati.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, isu strategis daerah, serta perkembangan ekonomi makro. Karena itu, setiap program yang dianggarkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan umum APBD 2027 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2026.

Pada tahun 2027, Pemkab Sumenep mengusung tema pembangunan “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah juga memastikan prioritas pembangunan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat agar target pembangunan dapat berjalan selaras.

“Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya mencapai target pembangunan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Bupati juga berharap program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Semangat kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif harus terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam membangun Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang,” katanya.

Usai penandatanganan KUA-PPAS, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada dokumen yang telah disepakati.

Bupati menekankan penyusunan RKA harus dilakukan secara cermat, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil agar APBD 2027 benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun RKA secara cermat, efisien, dan efektif, sehingga APBD yang disusun benar-benar mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

30 Juli 2026
Detikzone dan Jalan Sunyi Menuai Dimensi Ukhrawi

LENSAMADURA.COM – Ada jalan yang tak selalu ramai dilalui. Tak dipenuhi tepuk tangan, tak pula menjadi perbincangan setiap hari. Jalan itu sunyi, tetapi justru di sanalah banyak kebaikan tumbuh tanpa banyak diketahui orang.

Lebih kurang dua bulan terakhir, jalan sunyi itu ditempuh Detikzone.id melalui Program Berbagi Setiap Hari. Nyaris tanpa jeda, media yang selama ini dikenal menyajikan informasi itu menyisihkan ruang bagi kerja-kerja kemanusiaan.

Hari demi hari, mereka menyapa anak-anak yatim, kaum dhuafa, lansia, buruh harian, tukang becak, pemulung, penyandang disabilitas, hingga keluarga yang sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi.

Bagi sebagian orang, apa yang diberikan mungkin tak seberapa. Namun, bagi mereka yang menerima, perhatian sering kali jauh lebih berarti daripada besarnya nilai bantuan.

Sebungkus sembako, santunan sederhana, atau sekadar sapaan hangat mampu menghadirkan keyakinan bahwa masih ada tangan yang bersedia menggenggam mereka.

Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak dari detik ke detik, Detikzone.id memilih tidak hanya menjadi saksi berbagai peristiwa. Media itu juga berupaya menjadi bagian dari cerita-cerita kecil tentang kepedulian. Sebuah ikhtiar yang mereka sebut sebagai Jurnalisme Ihdinas Sirotol Mustaqim.

Pemimpin Redaksi Detikzone.id, Igusty Madani, mengatakan gagasan itu berangkat dari keyakinan sederhana bahwa media semestinya tidak berhenti pada ruang pemberitaan.

Di luar redaksi, selalu ada ruang untuk berbagi, menebar kepedulian, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap senyum anak yatim adalah anugerah yang tak ternilai. Kami percaya rezeki menjadi lebih berkah ketika di dalamnya ada hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena itu kami ingin terus istiqamah berbagi setiap hari,” ujarnya.

Bagi Igusty, berita memang memiliki usia. Ia terbit, dibaca, lalu berganti dengan peristiwa baru. Namun, kebaikan memiliki cara berbeda untuk bertahan. Ia hidup dalam ingatan, dalam rasa syukur, dan dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka yang pernah merasakan manfaatnya.

Memasuki bulan kedua, langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan menjelma menjadi kebiasaan. Bukan sekadar program sosial, tapi pengingat bahwa kerja jurnalistik juga dapat menjadi jalan untuk merawat empati.

Mungkin inilah yang dimaksud jalan sunyi. Jalan yang tak selalu menghasilkan sorotan, tetapi menyisakan jejak yang tak mudah terhapus.

Sebab, setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus bukan hanya memberi manfaat di dunia, tapi juga menjadi ikhtiar menuai dimensi ukhrawi, sebuah harapan agar setiap langkah yang tampak sederhana bernilai di hadapan Tuhan. (*)

30 Juli 2026
Bea Cukai dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Senilai Rp17,5 Miliar ke Afrika

SURABAYA, LensaMadura.com – Sinergi Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Bea Cukai Tanjung Perak, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggagalkan upaya ekspor ilegal sekitar 3,4 ton merkuri cair dengan nilai diperkirakan mencapai Rp17,5 miliar. Barang berbahaya tersebut rencananya dikirim ke Burkina Faso, Afrika Barat.

Pengungkapan kasus itu merupakan hasil pengembangan intelijen dan analisis risiko terhadap sebuah kontainer ekspor yang diberitahukan berisi keramik. Pemeriksaan dilakukan di PT Terminal Petikemas Surabaya oleh tim gabungan Bea Cukai dan Polrim pada Jumat, 24 Juli 2026

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi antarinstansi dalam mengawasi lalu lintas barang ekspor sekaligus mencegah penyelundupan komoditas berisiko tinggi.

“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai bersama Polri dalam mencegah penyelundupan barang berbahaya. Pengawasan ekspor tidak hanya bertujuan mengamankan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif peredaran merkuri,” ujar Rusman.

Saat pemeriksaan fisik terhadap kontainer, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen ekspor dengan isi muatan. Dokumen mencantumkan 900 karton keramik seberat 11 ton, namun di dalam kontainer hanya ditemukan 826 karton keramik.

Selain itu, petugas juga menemukan 251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berwarna perak yang disembunyikan di sela-sela pallet keramik dan dilapisi aluminium foil.

Untuk memastikan jenis cairan tersebut, sampel dikirim ke Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya. Hasil pengujian memastikan bahwa cairan itu merupakan merkuri. Atas temuan tersebut, seluruh barang langsung ditegah dan disegel sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Barang yang diamankan meliputi 826 karton keramik, 251 botol plastik berkapasitas 600 mililiter dengan berat kotor sekitar 2.008 kilogram, serta 71 jeriken berkapasitas dua liter dengan berat kotor sekitar 1.420 kilogram. Total merkuri cair yang berhasil diamankan mencapai sekitar 3.428 kilogram dengan estimasi nilai sebesar Rp17,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Agus Cahyono, menjelaskan pelaku menggunakan modus concealment, yakni menyembunyikan merkuri di dalam botol dan jeriken yang ditempatkan di sela-sela pallet keramik, kemudian dibungkus aluminium foil agar tidak mudah terdeteksi mesin pemindai.

“Modus yang digunakan adalah concealment, yaitu menyembunyikan merkuri di balik muatan keramik agar tidak terdeteksi. Berdasarkan dokumen ekspor, barang tersebut akan dikirim ke Burkina Faso dan diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan emas,” kata Agus.

Atas perbuatannya, eksportir beserta pihak terkait diduga melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury yang mengatur pengendalian perdagangan merkuri.

Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap arus barang lintas negara bersama aparat penegak hukum guna mencegah penyelundupan komoditas berbahaya, sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam pengendalian peredaran merkuri sesuai Konvensi Minamata. (*)

30 Juli 2026
Dugaan Malapraktik di RS Larasati Pamekasan, BPJS Kesehatan Bakal Panggil Direktur untuk Klarifikasi

PAMEKASAN, LensaMadura.com – Dugaan malapraktik yang menyeret dokter Tatik Sulistyowati di RS Larasati Pamekasan kini turut menjadi perhatian BPJS Kesehatan.

Selain diproses oleh kepolisian, kasus tersebut juga diadukan ke BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan karena pasien yang bersangkutan merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasien bernama Salamah (30), warga Desa Rekkerrek, Kecamatan Proppo, Pamekasan, diketahui memperoleh layanan kesehatan menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Atas dasar itu, BPJS Kesehatan menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan pelayanan medis yang dipersoalkan.

Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur RS Larasati Pamekasan untuk meminta klarifikasi mengenai penanganan pasien tersebut.

Salah seorang pegawai BPJS Kesehatan membenarkan adanya agenda klarifikasi itu. Menurutnya, pertemuan semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026, namun ditunda karena Direktur RS Larasati berhalangan hadir.

“Rencananya dipanggil kemarin. Namun, karena Direktur RS Larasati sedang ada halangan, sehingga pertemuan masih ditunda,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur RS Larasati Pamekasan, Khoirul Umam, menjelaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit menjalani prosedur pelayanan sesuai standar, baik untuk kondisi darurat (emergency) maupun tidak darurat (non-emergency).

Ia membenarkan bahwa Salamah sebelumnya telah memperoleh surat rujukan dari RSUD Smart Pamekasan untuk melanjutkan pengobatan ke rumah sakit di Surabaya. Namun, menurutnya, rujukan tersebut diberikan dalam kondisi non-emergency.

Khoirul menjelaskan, sebelum tindakan medis dilakukan, rumah sakit menerapkan dua tahapan persetujuan dari pasien atau keluarga. Tahap pertama adalah general consent, yakni persetujuan umum saat pasien mendaftar sebagai dasar pemberian layanan kesehatan.

Selanjutnya, pasien atau keluarga diminta memberikan informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis setelah dokter menjelaskan diagnosis, manfaat, risiko, serta alternatif penanganan yang dapat dipilih.

Menurut Khoirul, kedua persetujuan tersebut merupakan syarat wajib sebelum tindakan medis dilakukan sehingga dokter tidak dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan pasien maupun keluarganya.

“Dokter tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tindakan. Tanpa persetujuan pasien, dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter hanya memberikan opsi-opsi penanganan,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus dugaan malapraktik ini juga telah ditangani Satreskrim Polres Pamekasan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam penanganan medis terhadap pasien.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Pamekasan menyatakan hasil telaah internal menunjukkan pelayanan medis yang diberikan RS Larasati telah sesuai dengan prosedur.

Meski demikian, proses hukum di kepolisian maupun klarifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing. (*)

30 Juli 2026
Kapolresta Sumenep Perkuat Sinergi dengan PWRI, Dorong Komunikasi Terbuka dengan Insan Pers

SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu bersilaturahmi dengan pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Sekretariat PWRI setempat, Kamis, 30 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara kepolisian dan insan pers.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan itu juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Polresta Sumenep dengan organisasi wartawan.

Dalam kesempatan itu, Ariek menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Insan pers memiliki peran strategis sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ariek juga mengajak seluruh anggota PWRI Sumenep untuk terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pemberitaan yang informatif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Selain membahas penguatan kemitraan, pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum bertukar informasi mengenai berbagai dinamika yang berkembang di Kabupaten Sumenep.

Ariek berharap dapat terus bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang kepada masyarakat.

“Sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak akurat atau berpotensi menimbulkan keresahan,” tambahnya.

Ariek menilai keterbukaan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Semoga silaturahmi semakin memperkuat hubungan kemitraan antara Polresta dan PWRI Sumenep dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Sumenep,” paparnya. (*)

30 Juli 2026
Begini Cara Ajukan Bedah Rumah Mandiri agar Berpeluang Dapat Bantuan Rp20 Juta

LENSAMADURA.COM – Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni dapat mengajukan bantuan renovasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah.

Melalui program ini, pemerintah membantu warga memperbaiki atau membangun kembali rumah yang rusak agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Namun, bantuan tidak diberikan begitu saja. Calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat dan mengikuti proses pengajuan hingga verifikasi.

Apa Itu Program BSPS?

BSPS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan sehingga proses pembangunan tetap mengedepankan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Mengacu pada Pasal 65 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 10 Tahun 2025, program ini menjadi bagian dari bantuan perumahan swadaya yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memperbaiki rumahnya.

Selain BSPS, pemerintah juga memiliki program Bantuan Sarana Hunian Usaha dan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS).

Perbaikan rumah tidak hanya berfokus pada tampilan bangunan. Bagian-bagian penting seperti struktur rumah, ventilasi, pencahayaan, hingga sanitasi juga menjadi perhatian agar rumah benar-benar layak dihuni.

Syarat Mengajukan Bantuan Bedah Rumah

Tidak semua warga bisa menerima bantuan BSPS. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan, di antaranya:

– Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga.
– Terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTESN).
– Memiliki atau menguasai tanah secara sah yang dibuktikan dengan sertifikat, girik, atau dokumen kepemilikan lainnya.
– Termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni desil 4 ke bawah atau memiliki penghasilan maksimal sebesar UMP atau UMK.
– Belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali bagi korban bencana.
– Bersedia bergotong royong, membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dan mengikuti pendampingan selama program berlangsung.

Cara Mengajukan BSPS

Pengajuan bantuan dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Secara garis besar, alurnya sebagai berikut:

1. Pemilik rumah mengajukan permohonan kepada kepala desa atau lurah.
2. Pemerintah desa mendata rumah yang memenuhi syarat dan mengusulkannya kepada pemerintah daerah.
3. Usulan diteruskan ke kementerian melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).
4. Pemerintah melakukan verifikasi administrasi, mulai dari NIK, status kepemilikan tanah, hingga riwayat penerimaan bantuan.
5. Jika lolos administrasi, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi rumah sesuai ketentuan.
6. Kementerian menetapkan penerima bantuan dan menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan (FTL) untuk mendampingi pelaksanaan program.
7. Penerima menyusun rencana renovasi, membuka rekening penyaluran bantuan, kemudian memulai pembangunan setelah dana dicairkan secara bertahap.

Besaran Bantuan

Besaran bantuan BSPS diatur dalam Pasal 70 Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk satu unit rumah.

Dana tersebut digunakan sebagai stimulan renovasi atau pembangunan rumah. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan sehingga hasil renovasi memenuhi standar rumah layak huni. (*)

30 Juli 2026
Yayasan Ar-Rahman Gadu Timur Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Masyarakat dalam Rangka Haflatul Imtihan ke-61

SUMENEP, LensaMadura.com – Yayasan Ar-Rahman Sumber Padang Gadu Timur, Kecamatan Ganding, bekerja sama dengan Klinik Utama Sumenep menggelar pemeriksaan mata gratis bagi masyarakat, Kamis, 30 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung di gedung Yayasan A-Rahman tersebut menjadi bagian dari rangkaian Haflatul Imtihan ke-61 yang diselenggarakan yayasan.

Program bakti sosial itu terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya bagi santri maupun wali santri.

Pemeriksaan digelar sebagai upaya membantu warga yang mengalami gangguan kesehatan mata agar dapat memperoleh pemeriksaan sejak dini.

Ketua Panitia Haflatul Imtihan, Abd. Kholiq, mengatakan jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan mata gratis melebihi perkiraan panitia.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan terhadap layanan kesehatan mata.

“Alhamdulillah, jumlah peserta pemeriksaan mata gratis di luar dugaan. Banyak masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan ini dengan berbagai keluhan terkait kesehatan mata,” ujarnya.

Ia menambahkan, peserta tidak hanya berasal dari Desa Gadu Timur, tetapi juga dari berbagai wilayah lain karena kegiatan tersebut memang dibuka untuk masyarakat umum.

Sementara itu, Ketua Yayasan Ar-Rahman, K.R. Zainur Ridha, menjelaskan bahwa kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan telah menjadi bagian dari program rutin yayasan setiap tahun.

Ia mengatakan, keberadaan yayasan tidak hanya berfokus pada pendidikan santri, tetapi juga berupaya memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar.

“Kegiatan seperti ini memang telah kami rencanakan dan menjadi bagian dari program tahunan pesantren. Kami tidak ingin hanya memberikan manfaat kepada santri, tetapi juga kepada masyarakat sekitar,” katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan konsep yang lebih beragam sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Harapannya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mata sekaligus memperkuat peran lembaga pendidikan dalam memberikan kontribusi sosial di tengah masyarakat,” ujarnya. (*)

30 Juli 2026
Kapolresta Sumenep Bakal Siapkan Media Center, Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers

SUMENEP, LensaMadura.com – Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu berkomitmen memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui penyediaan Media Center di lingkungan Polresta Sumenep.

Rencana tersebut disampaikan saat berkunjung ke Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Ariek, Media Center akan difungsikan sebagai ruang bersama bagi wartawan untuk memperoleh informasi, melakukan koordinasi, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan jajaran kepolisian.

Ia mengatakan, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Polresta Sumenep ingin menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung kerja jurnalistik sekaligus mempermudah akses informasi.

“Insyaallah kami akan menyiapkan Media Center di Polresta Sumenep. Tempat ini nantinya menjadi ruang bersama bagi teman-teman media untuk berkoordinasi, berdiskusi, sekaligus memudahkan akses informasi dari kepolisian,” kata Ariek.

Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui Media Center, komunikasi diharapkan dapat berlangsung lebih terbuka, cepat, dan efektif sehingga informasi yang diterima publik tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin komunikasi berjalan lebih terbuka dan cepat. Kalau ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, teman-teman media memiliki ruang yang nyaman untuk berinteraksi dengan kami. Tujuannya sederhana, agar informasi yang diterima masyarakat benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ketua SMSI Kabupaten Sumenep, Wahyudi, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai keberadaan Media Center akan semakin memperkuat sinergi antara Polresta Sumenep dan perusahaan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi komitmen Bapak Kapolresta. Kehadiran Media Center tentu akan memudahkan koordinasi dan memperkuat sinergi antara Polresta Sumenep dengan insan pers. Kami berharap fasilitas ini segera terealisasi sehingga komunikasi dapat berlangsung semakin efektif,” kata Wahyudi.

Sementara itu, Pembina SMSI Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, menilai rencana penyediaan Media Center mencerminkan komitmen Polresta Sumenep dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Menurut anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PAN itu, Media Center bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan simbol kemitraan yang sehat antara kepolisian dan media.

“Media Center bukan hanya sebuah ruangan, tetapi simbol kemitraan yang sehat antara kepolisian dan media. Ketika komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan berimbang. Kami tentu mendukung penuh inisiatif yang sangat positif ini,” ujarnya.

Rencana penyediaan Media Center tersebut menjadi bagian dari upaya Polresta Sumenep membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi media, sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep. (*)

29 Juli 2026
Mahasiswa UM Edukasi PHBS dan Sanitasi bagi Warga Desa Dapenda

SUMENEP, LensaMadura.com – Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang tergabung dalam program Belajar Bersama Masyarakat (UM BBM) Desa Dapenda menggelar edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta sanitasi kepada masyarakat selama 6–13 Juli 2026.

Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.

Kegiatan ini melibatkan ibu hamil, ibu yang memiliki balita, anak usia dini, siswa sekolah dasar, hingga kelompok lanjut usia (lansia). Edukasi diberikan untuk mendorong masyarakat menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah berbagai penyakit.

Mahasiswa UM BBM Desa Dapenda, Feratika Erdiyanti, mengatakan edukasi dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga penerapan PHBS dapat dilakukan secara menyeluruh di lingkungan keluarga.

“Program edukasi ini menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, balita, anak usia dini, hingga lansia, agar kesadaran mengenai kebersihan diri dan lingkungan dapat tumbuh secara menyeluruh di masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan memanfaatkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang rutin digelar di Desa Dapenda. Melalui posyandu, mahasiswa menyampaikan materi sesuai karakteristik peserta pada setiap pos pelayanan.

Posyandu dipilih karena menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sekaligus memiliki sesi khusus penyuluhan kesehatan, sehingga penyampaian materi dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu aktivitas warga.

Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Ibu hamil memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan pola hidup sehat selama masa kehamilan. Sementara ibu yang memiliki balita mendapatkan penyuluhan tentang kebersihan makanan, kebiasaan mencuci tangan memakai sabun, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah penyakit pada anak.

Bagi kelompok lansia, edukasi difokuskan pada pentingnya menjaga kebersihan diri, menggunakan air bersih, memanfaatkan jamban yang layak, serta menciptakan lingkungan sehat guna mengurangi risiko penyakit.

Adapun kepada anak usia dini, materi disampaikan secara interaktif melalui praktik mencuci tangan yang benar, membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan perilaku hidup bersih sejak dini.

Selain melalui Posyandu, mahasiswa juga memberikan edukasi kepada siswa sekolah dasar dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Materi disampaikan dengan pendekatan yang menarik, termasuk praktik enam langkah mencuci tangan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, penggunaan jamban yang bersih, hingga pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Mahasiswa juga memperkenalkan pembuatan sabun dari kertas (paper soap) serta menunjukkan hasilnya sebagai alternatif praktis untuk menjaga kebersihan tangan saat beraktivitas.

Untuk memudahkan penyampaian materi, tim memanfaatkan media edukasi berupa flipbook berisi informasi PHBS dan sanitasi yang dikemas secara visual sehingga lebih mudah dipahami peserta.

Bidan Desa Dapenda, Isnaini Fajar Dewi, mengapresiasi program yang dijalankan mahasiswa UM BBM. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

“Edukasi PHBS dan sanitasi ini merupakan program unggulan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Harapannya, setelah kegiatan ini masyarakat Desa Dapenda dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga risiko terjadinya berbagai penyakit dapat diminimalkan,” katanya.

Melalui program tersebut, mahasiswa UM BBM berharap penerapan PHBS dan sanitasi menjadi budaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran sejak usia dini hingga lansia, Desa Dapenda diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)

29 Juli 2026
Jaja Kembali Berseragam Madura United, Manajemen Yakin Perkuat Lini Tengah Laskar Sape Kerrab

PAMEKASAN, LensaMadura.com – Madura United resmi memulangkan gelandang asal Brasil, Hugo Gomes dos Santos Silva atau yang akrab disapa Jaja, untuk memperkuat skuad Laskar Sape Kerrab pada kompetisi musim ini.

Kembalinya pemain berusia 29 tahun itu diumumkan manajemen sebagai bagian dari upaya memperkuat komposisi tim sekaligus menjaga daya saing Madura United di level tertinggi sepak bola nasional.

Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina, mengatakan kehadiran Jaja bukan sekadar reuni dengan klub yang pernah dibelanya. Menurut dia, perekrutan tersebut didasari kebutuhan tim terhadap sosok berpengalaman yang mampu memimpin permainan di lini tengah.

“Bagi kami dan seluruh pendukung setia Madura United, Jaja bukan sekadar pemain hebat, tetapi sudah menjadi bagian dari jiwa tim ini. Kualitas, visi bermain, serta dedikasinya di lapangan adalah sesuatu yang selalu kami rindukan,” kata Annisa, Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menuturkan, manajemen memahami besarnya harapan suporter untuk kembali melihat Jaja tampil bersama Madura United, baik di Stadion Gelora Bangkalan maupun Stadion Gelora Ratu Pamelingan.

Karena itu, proses kepulangan sang gelandang dipandang sebagai bagian dari strategi klub untuk mempertahankan standar kompetitif.

“Proses reuni ini bukan sekadar tentang bernostalgia, melainkan komitmen kami untuk terus menjaga standar tinggi dan ambisi klub di kompetisi. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak instan, memimpin lini tengah, serta menularkan mentalitas pemenang kepada seluruh skuad,” ujarnya.

Jaja dikenal sebagai gelandang kreatif yang memiliki kemampuan mengatur tempo permainan sekaligus membangun serangan dari lini kedua. Pengalamannya dinilai akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim ini.

Manajemen berharap kehadiran pemain asal Brasil tersebut mampu meningkatkan performa tim dan membantu Laskar Sape Kerrab meraih hasil lebih baik sepanjang kompetisi.

“Selamat datang kembali di rumah, Hugo Gomes. Mari kita ukir cerita indah dan perjuangan baru bersama-sama,” ujar Annisa. (*)

29 Juli 2026
Dinkes Pamekasan Klarifikasi Dugaan Malapraktik di RS Larasati, Direksi dan Dokter Dipanggil

PAMEKASAN, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan memanggil jajaran direksi RS Larasati beserta dokter yang menangani pasien bernama Salamah (30), warga Desa Rekkerrek, Kecamatan Proppo.

Langkah itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan malapraktik yang kini ditangani Satreskrim Polres Pamekasan.

Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifuddin, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus upaya memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai penanganan medis terhadap pasien.

“Kami sudah memanggil direksi RS Larasati beserta dokter yang menangani pasien untuk menjelaskan kronologi penanganan yang dilakukan,” kata Saifuddin, Rabu, 29 Juli 2026.

Dari hasil klarifikasi, Dinkes memperoleh informasi bahwa sebelum menjalani operasi di RS Larasati, pasien lebih dahulu mendapatkan perawatan di RSUD Smart Pamekasan. Saat itu, pasien disarankan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit di Surabaya.

Namun, sebelum berangkat ke Surabaya, pasien memilih berkonsultasi dengan dokter di Pamekasan hingga akhirnya menjalani tindakan operasi di RS Larasati.

Saifuddin mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima, tindakan operasi dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pasien maupun keluarganya.

“Ketika pasien atau keluarga setuju dilakukan tindakan, maka pihak RS Larasati melakukan tindakan. Itu merupakan solusi yang diberikan dokter karena pasien saat itu mengeluhkan kesakitan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam praktik kedokteran setiap dokter memiliki clinical judgment atau pertimbangan profesional yang dapat berbeda dalam menentukan langkah penanganan pasien.

Menurutnya, dokter maupun rumah sakit tidak mungkin melakukan tindakan operasi tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarga.

Saat ini, lanjut Saifuddin, pasien telah dirujuk ke rumah sakit di Surabaya untuk menjalani penanganan lanjutan. Kondisinya disebut terus menunjukkan perkembangan yang membaik.

“Pasien juga sudah dirujuk ke rumah sakit di Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan saat ini kondisinya dalam proses perbaikan,” katanya. (*)

29 Juli 2026
Tata Niaga Tembakau Berjalan Tanpa Instrumen, Benarkah Negara Berpihak kepada Petani?

OLeh: Siswadi, Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep

LENSAMADURA.COM – Setiap musim panen tembakau di Madura, persoalan yang dihadapi petani hampir selalu berulang. Setelah berbulan-bulan menanggung biaya produksi, menghadapi cuaca yang tidak menentu, hingga menjaga kualitas hasil panen, petani justru memasuki mata rantai perdagangan tanpa kepastian mengenai bagaimana harga tembakau mereka akan ditentukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, benarkah negara telah berpihak kepada petani jika tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas?

Hingga saat ini, perdagangan tembakau masih lebih banyak bergantung pada mekanisme pasar dan proses grading yang belum didukung oleh standar nasional yang baku. Penilaian mutu hasil panen umumnya dilakukan oleh pihak pembeli atau grader berdasarkan parameter yang belum sepenuhnya terbuka dan seragam. Di sisi lain, petani tidak memiliki instrumen pembanding untuk mengetahui apakah kualitas tembakau yang dinilai benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah. Ketika terjadi perbedaan penilaian terhadap mutu tembakau, hampir tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan petani mengajukan keberatan berdasarkan standar yang diakui bersama. Harga akhirnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar dan posisi tawar para pelaku perdagangan daripada oleh sistem penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tata kelola komoditas strategis, negara semestinya tidak hanya berperan pada aspek budidaya maupun hilirisasi, tetapi juga memastikan perdagangan berlangsung secara adil. Keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tersedia instrumen yang mengatur klasifikasi mutu, mekanisme grading, sistem pengawasan, hingga parameter pembentukan harga yang dapat dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sebagai produsen.

Selama instrumen tersebut belum tersedia, hubungan antara petani dan pembeli akan terus berada dalam posisi yang tidak seimbang. Pembeli memiliki kewenangan menilai kualitas sekaligus menentukan nilai ekonomi suatu komoditas, sementara petani hanya menerima hasil penilaian tanpa memiliki acuan yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi. Ketimpangan informasi inilah yang menjadi akar persoalan tata niaga tembakau selama bertahun-tahun.

Lakpesdam NU Sumenep memandang sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi tata niaga tembakau secara menyeluruh. Reformasi tersebut tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan produksi atau perluasan pasar, melainkan harus dimulai dengan membangun instrumen perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Penyusunan standar nasional mutu tembakau, sertifikasi kompetensi bagi grader, mekanisme audit terhadap proses penilaian, hingga sistem pembentukan harga yang lebih transparan merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Tembakau bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani di Madura. Oleh karena itu, keberpihakan negara tidak cukup diukur melalui berbagai program bantuan kepada petani. Keberpihakan yang sesungguhnya adalah menghadirkan sistem tata niaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi petani, memperkuat posisi tawar mereka, serta memastikan proses perdagangan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Selama tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas, maka persoalan harga akan terus berulang setiap musim panen. Pertanyaannya bukan lagi mengapa petani sering mengeluhkan harga tembakau, melainkan sampai kapan negara membiarkan perdagangan komoditas strategis ini berjalan tanpa fondasi regulasi yang memadai. (*)

28 Juli 2026