JAKARTA, LensaMadura.com – Anggaran penanggulangan bencana pada 2027 naik menjadi Rp1,1 triliun dari Rp494 miliar pada 2026. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan kenaikan tersebut belum termasuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
“Di 2026 Rp494 miliar, sekarang Rp1,1 triliun,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut Said, skema pendanaan kebencanaan juga mencakup sejumlah pos lain. Ia menyebut dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp256 miliar, DSP Rp5 triliun, serta pooling insurance kebencanaan Rp14 triliun. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera dan Aceh.
“Belum rehab-rekon. Untuk Sumatera, Aceh, ada Rp10 triliun,” ujar Said.
Ia menyebut peningkatan anggaran tersebut cukup tinggi. Namun, Said mengatakan kebutuhan penanganan bencana masih besar sehingga dukungan anggaran akan terus diupayakan.
“Besar sekali, tinggi sekali, bukan besar sekali. Bahwa jauh dari cukup, kita akan upayakan,” katanya.
Selain anggaran, Said menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya telah berkembang menjadi persoalan nasional dengan dampak lintas negara.
“Karhutla ini menjadi masalah bukan hanya masalah publik tapi sudah menjadi masalah nasional, bahkan negara tetangga juga tidak nyaman,” ujarnya.
Said mendorong penanganan karhutla dilakukan lebih cepat. Ia juga menyebut bantuan dari sejumlah negara, termasuk Jepang, telah masuk untuk mendukung penanganan persoalan tersebut.
“Kami hanya mengimbau agar secepatnya mengambil langkah-langkah apa yang bisa dilakukan,” kata Said.
Ia berharap penanganan karhutla tidak dipandang sebagai persoalan tahunan, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan. (*)
