JAKARTA, LensaMadura.com – Proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai membawa tantangan besar bagi perekonomian nasional.
Salah satu pekerjaan rumah utama calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, adalah memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi benar-benar dirasakan pelaku usaha di sektor riil.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti masih adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan stabilitas makroekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Achsanul, Kamis, 13 Agustus 2026.
Transmisi Moneter dan Akses Kredit
Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi penting, yakni biaya (cost) dan akses (access).
Dari sisi biaya, kebijakan pengetatan moneter BI, seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk meredam tekanan terhadap rupiah, dinilai mampu menahan volatilitas nilai tukar dan mendapat respons positif dari pasar finansial.
Namun, menurut dia, membaiknya indikator pasar keuangan dan stabilitas nilai tukar tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor riil.
Di tengah penguatan rupiah dan respons positif pasar keuangan, penyaluran kredit modal kerja kepada pelaku UMKM justru menunjukkan kecenderungan melambat.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” kata Achsanul.
Achsanul menilai BI di bawah kepemimpinan baru tidak cukup hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.
Menurut dia, Gubernur BI berikutnya perlu memperkuat skema serta instrumen kebijakan makroprudensial agar perbankan lebih terdorong menyalurkan likuiditas kepada sektor riil.
Keterbatasan akses pembiayaan, kata Achsanul, berpotensi menekan aktivitas usaha, daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujarnya.
Karena itu, Achsanul berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Kebijakan moneter, menurut dia, perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Stabilitas ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari angka rupiah atau indikator pasar keuangan. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kemampuan pelaku usaha di sektor riil mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya,” kata Achsanul. (*)
