Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara, Aktivis LSM JCW Jadi Tersangka Penistaan

Jumat, 4 Juni 2021 - 11:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subagyo, SH.MH., Kuasa Hukum H. Sugianto Direktur PT SMIP Kolor, Sumenep.

Sumenep, LensaMadura.ComH. Mohammad Siddik salah satu pengacara sekaligus Ketua tim investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (LSM JCW) ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Sumenep.

Penetapan tersangka itu tertulis dalam surat ketetapan nomor: S. Tap/73/V/2021/Satreskrim. Surat ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Fared Yusuf.

Penetapan tersangka seperti tertulis dalam surat penetapan itu, berdasar hasil gelar perkara Jumat, 28 Mei 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Siddik disangka melanggar pasal 311 Ayat (1) KUHP tentang kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Ancaman hukuman penjara selama 4 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Supandi Syahrul selaku pelapor dan kuasa dari H. Sugianto Direktur PT. Sinar Mega Indah Persada (SMIP) Kolor, Kota Sumenep.

Siddik diduga melakukan penistaan lewat media cetak Jawa Pos Radar Madura edisi 27 November 2016.

Baca Juga :  Madura Pantas Jadi Provinsi

Dimedia cetak inilah, Siddik selaku Ketua Tim Investigasi JCW menuduh PT. SMIP selaku pengembang perumahan di Desa Kolor telah menyerobot 27 hektar tanah percaton.

“Kata dia tanpa tanah pengganti, tanpa tukar guling. Tuduhan dalam berita itulah yang menyebabkan dilaporkan pidana dan ditetapkan tersangka,” terang Supandi dalam keterangan tertulisnya Jumat, 4 Juni 2021.

Supandi Syahrul menambahkan, tuduhan Siddik itu tidak benar. Tidak berdasarkan data dan fakta. Tukar guling, tambahnya, sudah dilakukan.

Tukar guling telah dilakukan dengan benar pada tahun 1997-1998 sesuai prosedur pemerintah. Lebih lanjut Supandi menjelaskan, pada tahun 2018 sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Putusan itu tertuang dalam putusan PN No. 09/Pdt.G./2018/PN. Smp. Tanggal 10 Oktober 2018.

“Majelis hakim telah datang dan melihat sendiri ke lokasi tanah pengganti. Semua tanah pengganti terbit sertifikat masing-masing sejak tahun 1998. Jadi tuduhan Siddik melalui koran Radar Madura itu jelas fitnah dan tidak berdasar,” terang Supandi.

Baca Juga :  UPP Telaga Biru Rawat Fasilitas Pelabuhan Batu Kerbuy Pamekasan

Barang bukti yang telah disita oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan kepada Siddik diantaranya, sertifikat hak pakai sebanyak 3 buku milik 3 desa.

Hal itu membuktikan, kata Supandi jika tanah pengganti itu ada. Tidak seperti tuduhan ngawurnya Siddik. Termasuk salinan putusan PN Sumenep bahwa majelis hakim pernah melihat dan meninjau lokasi tanah pengganti. Kemudian koran Jawa Pos Radar Madura edisi 27 November 2016.

Subagyo, selaku Kuasa Hukum H. Sugianto  (Direktur PT SMIP) menambahkan, sudah semestinya dia (Siddik, red) jadi tersangka.

“Malah itu telat dia jadi tersangka. Dulu dia bilang di media kalau tukar guling TKD itu gak ada tanah pengganti. Nyatanya tanah penggantinya ada. Ada bukti 3 sertifikat hak pakai tanah pengganti TKD. Berarti tuduhan dia lewat media itu terbukti tdk benar. Artinya itu fitnah,” tegas Subagyo.

Baca Juga :  Temui Kapolda Jatim, Ketua DPD RI Apresiasi 6.000 Babinkamtibmas yang Tegakkan Prokes di Lapangan

Kedua, tambah dia, jika dia bilang tukar guling TKD mestinya utk kepentingan umum, Siddik tidak bisa memakai dasar hukum UU Pengadaan Tanah yg baru (UU No. 2 Tahun 2012).

Sebab tukar gulingnya tahun 1997. Pada tahun 1997 itu pembangunan perumahan juga bisa dikatakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

“Karena pembangunan perumahan rakyat itu tanggung jawab pemerintah yg penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh swasta yg diberikan izin oleh pemerintah. PT. SMIP mendapatkan izin untuk itu,” pungkas Subagyo menjelaskan.

Sementara, H. Mohammad Siddik ketika dikonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap dirinya itu mengaku belum tahu.

Termasuk ketika ditanya sikap dirinya terkait status tersangka itu. “Saya masih belum diperiksa. Memang tadi ada kepolisian menghubungi saya katanya akan ngantarkan surat panggilan. Masih menunggu hasil pemeriksaan terkait sikap lanjutan,” katanya pelan melalui pesan suara aplikasi WhatsApp. (Yan)

Berita Terkait

Caleg DPR RI Dapil Madura Abu Hasan Wakafkan 1 Hektare Tanah untuk NU
14 Hari Menuju Pemilu, Lia Istifhama Sampaikan Politik Adem Menjelang Kontestasi Politik
Senam Go PKS Go Sambil Kampanyekan Capres-Cawapres AMIN Berlangsung Meriah di Sumenep
Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan Berkelanjutan
Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas Sejarah Islam
Aktivis Akan Lapor ke Bea Cukai Terkait Dugaan Penyelundupan Rokok Ilegal yang Berpusat di Ganding Sumenep
Relawan KAMI Gibran Blusukan di Sumenep Gerakkan Rakyat Untuk Prabowo-Gibran
Tingkatkan Literasi dan Kreativitas Siswa, AWALS Sapudi Gelar Pelatihan Jurnalistik
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 31 Januari 2024 - 23:09 WIB

14 Hari Menuju Pemilu, Lia Istifhama Sampaikan Politik Adem Menjelang Kontestasi Politik

Minggu, 28 Januari 2024 - 20:52 WIB

Senam Go PKS Go Sambil Kampanyekan Capres-Cawapres AMIN Berlangsung Meriah di Sumenep

Minggu, 28 Januari 2024 - 17:35 WIB

Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 26 Januari 2024 - 22:01 WIB

Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas Sejarah Islam

Kamis, 25 Januari 2024 - 17:22 WIB

Aktivis Akan Lapor ke Bea Cukai Terkait Dugaan Penyelundupan Rokok Ilegal yang Berpusat di Ganding Sumenep

Kamis, 25 Januari 2024 - 11:08 WIB

Relawan KAMI Gibran Blusukan di Sumenep Gerakkan Rakyat Untuk Prabowo-Gibran

Rabu, 24 Januari 2024 - 22:57 WIB

Tingkatkan Literasi dan Kreativitas Siswa, AWALS Sapudi Gelar Pelatihan Jurnalistik

Jumat, 19 Januari 2024 - 21:06 WIB

Terpilih sebagai Ketua PMII STITA Sumenep, Hulil Amsari Bertekad Rumuskan Kaderisasi Berbasis Literasi

Berita Terbaru