LensaMadura.Com, Sumenep – Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 terus menuai gelombang penolakan. Setelah Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak bersama anggota senator lainnya, kali ini penolakan datang dari kalangan tokoh masyarakat.
Salah satunya dari Makhtub Syarib, tokoh masyarakat asal Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Direktur Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Madura ini menyampaikan, di tengah pandemi covid-19 tidak mencerminkan pesta rakyat dalam berdemokrasi, bila pemilu tetap ngotot digelar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena satu sisi masyarakat harus menghindari kerumunan untuk menghindari penularan virus corona. Di sisi lain kerumunan itu tidak dapat di hindari. Belum lagi terbukanya peluang money politik yang mungkin saja dibungkus dengan dalih bantuan terdampak covid 19 di tengah ekonomi masyarakat yang lesu,” ucap pria yang tinggal di Kecamatan Kalianget, Sumenep ini.
Pemerintah, lanjut dia, harus mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru penyebaran covid -19. Mengingat banyak daerah kepulauan di kabupaten Sumenep yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkada.
Jika tidak dipersiapkan, masyarakat kepulauan dalam ancaman yang cukup besar dan serius.
“Mau tidak mau kita harus kawatir jika masyarakat kepulauan terinfeksi virus corona. Karena fasilitas yang ada sekarang ini sangat jauh dari standar penanganan Covid. Di samping tenaga kesehatan yang bertugas sangat sedikit, untuk melayani hari normal saja sulit terlayani,” pungkas dia. (Si)
