BANGKALAN, LensaMadura.com – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah pemberitaan yang menyebut organisasi tersebut bersama sejumlah ulama dan kiai se-Madura telah menyatakan penolakan terhadap rencana industrialisasi di Kabupaten Bangkalan.
Sekretaris Jenderal Ulama BASSRA, KH Syafik Rofii, mengatakan pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026, memang membahas isu industrialisasi.
Namun, menurut dia, forum tersebut tidak menghasilkan keputusan untuk menolak ataupun menerima rencana tersebut.
“BASSRA membantah menolak rencana industrialisasi di Bangkalan. Dalam pertemuan itu memang membahas industrialisasi, tetapi tidak ada keputusan menolak atau menerima. Kami hanya berbincang dan menyerap informasi,” ujarnya saat diwawancarai LensaMadura.com, Senin, 17 Agustus 2026.
Karena itu, ia meminta pernyataan mengenai sikap BASSRA tidak ditarik lebih jauh dari apa yang sebenarnya dibahas dalam forum.
Menurut dia, pembicaraan mengenai industrialisasi merupakan bagian dari upaya ulama untuk memperoleh informasi dan memahami rencana pembangunan yang sedang berkembang di Madura.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah ulama dan kiai dari berbagai daerah di Madura itu, kata Kiai Syafik, tidak dimaksudkan sebagai forum untuk mengeluarkan sikap politik maupun keputusan kelembagaan terkait rencana industrialisasi di Bangkalan.
BASSRA, kata dia, berkepentingan memastikan setiap agenda pembangunan di Madura dibicarakan secara terbuka dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Namun, proses menyerap informasi tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sikap penolakan.
“Tidak ada pernyataan menolak. Yang ada adalah pembahasan dan penyerapan informasi,” ujarnya.
Isu industrialisasi di Bangkalan sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan yang menyebut BASSRA bersama sekitar 26 ulama dan kiai se-Madura menolak rencana tersebut.
Syafik Rofii menegaskan, BASSRA masih akan melihat dan mencermati perkembangan rencana industrialisasi di Bangkalan.
Pembahasan lebih lanjut, kata dia, semestinya didasarkan pada informasi yang utuh, bukan kesimpulan yang terburu-buru.
“Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu membawa manfaat bagi masyarakat Madura. Tetapi sekali lagi, dalam pertemuan kemarin tidak ada keputusan menolak atau menerima industrialisasi di Bangkalan,” pungkasnya. (*)
