Tag: Program Lisdes

  • Polresta Sumenep Tahan Tersangka Dugaan Penebangan Pohon Siwalan

    Polresta Sumenep Tahan Tersangka Dugaan Penebangan Pohon Siwalan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polresta Sumenep menahan Asmawi bin Mahruno yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penebangan pohon milik warga di Dusun Tenggina, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang.

    Humas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana membenarkan penahanan tersebut. Asmawi mulai ditahan di Polresta Sumenep pada Minggu (11/10/2026).

    “Per hari ini Asmawi sebagai tersangka sudah ditahan di Polresta Sumenep,” kata Putrawardana.

    Asmawi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penebangan dua pohon siwalan serta sejumlah dahan pohon siwalan milik warga. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada 16 Maret 2026 di Dusun Tenggina, Desa Batang-Batang Daya.

    Perkara itu dilaporkan Mahyuni ke Polsek Batang-Batang pada 19 Mei 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/05/V/2026/SPKT/POLSEK BATANG-BATANG/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM.

    Penahanan Asmawi menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara tersebut. Mahyuni mengapresiasi langkah Polresta Sumenep dan berharap proses hukum berjalan secara profesional dan transparan.

    “Polresta Sumenep membuktikan kepada publik bahwa hukum harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan transparan. Hukum harus berdiri di atas asas keadilan dan berlaku sama bagi semua masyarakat,” tegas Mahyuni.

    Perkara tersebut sebelumnya dikaitkan dengan pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Mahyuni mempertanyakan batas pelaksanaan kegiatan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan warga dalam proses tersebut.

    Mahyuni mengatakan akan terus mengawal perkara hingga proses persidangan. Menurut dia, penahanan tersangka merupakan salah satu perkembangan dalam proses hukum, sementara pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan.

    “Kami terus mengawal sampai proses persidangan. Artinya, semua punya hak yang sama di mata hukum, dan hukum harus membuktikannya,” ujarnya.

    Dalam perkara ini, Asmawi masih memiliki hak untuk membela diri dan berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

  • Kasus Dugaan Pelanggaran Lisdes Bergulir, PPD Datangi Polresta Sumenep Desak Percepatan Penanganan

    Kasus Dugaan Pelanggaran Lisdes Bergulir, PPD Datangi Polresta Sumenep Desak Percepatan Penanganan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) menggelar audiensi dengan Polresta Sumenep, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Mereka mendesak kepolisian mempercepat penanganan laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang.

    Audiensi tersebut diterima Kanit Pidum Polresta Sumenep Aiptu Asmuni bersama penyidik yang menangani perkara.

    Koordinator PPD Abdul Fikri mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat mengawal proses penegakan hukum.

    Dalam pertemuan itu, PPD meminta agar perkara yang telah dilaporkan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada.

    “Kami ingin proses ini berjalan terang. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penanganan perkara dan apa saja langkah hukum yang sudah dilakukan,” ujar Abdul Fikri.

    Perkara tersebut bermula dari pekerjaan Program Lisdes di Desa Batang-Batang Daya dan Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Dalam pelaksanaannya, dua pohon siwalan atau lontar dan satu dahan pohon memba atau mimba disebut ditebang di lahan milik almarhum Razak di Dusun Tenggina, Desa Batang-Batang Daya.

    Lahan tersebut kini berada dalam penguasaan Mahyuni selaku ahli waris. PPD menyebut penebangan dilakukan tanpa persetujuan, pemberitahuan maupun musyawarah dengan pihak yang menguasai lahan.

    Menurut Fikri, persoalan yang dikawal PPD tidak hanya berkaitan dengan tanaman yang ditebang. Mereka juga mempertanyakan proses sebelum pekerjaan fisik dilakukan, termasuk dugaan tidak adanya verifikasi lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat.

    “Kalau memang ada pekerjaan yang menyentuh lahan dan tanaman milik warga, semestinya persoalan hak dan dampaknya diselesaikan lebih dulu. Jangan sampai pembangunan justru menyisakan persoalan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

    Masyarakat sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polsek Batang-Batang pada 19 Mei 2026. Dalam perkembangannya, perkara kemudian dilimpahkan ke Polresta Sumenep.

    PPD menilai proses tersebut perlu terus dikawal. Mereka meminta kepolisian memeriksa seluruh fakta, termasuk persoalan kepemilikan atau penguasaan lahan, proses sebelum penebangan, hingga kemungkinan adanya kerugian terhadap pemilik tanaman.

    Fikri mengatakan PPD tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Menurutnya, audiensi justru menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara sekaligus memastikan hak-hak warga tetap diperhatikan.

    “Kami tidak ingin menentukan siapa yang salah atau benar. Itu kewenangan aparat penegak hukum. Yang kami dorong adalah semua fakta diperiksa dan setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan keterangan,” katanya.

    PPD juga menyoroti aspek perlindungan hak milik warga. Mereka merujuk Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.

    Dalam konteks penggunaan tanah untuk kepentingan ketenagalistrikan, PPD berpandangan bahwa penggunaan lahan tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Mereka menilai persoalan ganti rugi atau kompensasi serta penyelesaian hak atas tanah perlu diperhatikan sebelum pekerjaan dilakukan.

    PPD juga merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta sejumlah aturan teknis Kementerian ESDM yang mengatur proses pendataan, sosialisasi, survei, pemetaan, inventarisasi, dan verifikasi sebelum pekerjaan fisik.

    Dari sisi pidana, PPD menyebut dugaan penebangan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya berkaitan dengan dugaan perusakan barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Namun, Fikri menegaskan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

    “Intinya, kami ingin hukum bekerja sebagaimana mestinya. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, masyarakat juga harus mendapat penjelasan yang jelas,” ujar dia.

    PPD menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga ada kejelasan mengenai penanganannya.

    Sementara itu, Kanit Pidum Polresta Sumenep Aiptu Asmuni menyampaikan perkembangan terbaru penanganan laporan tersebut.

    Asmuni mengatakan perkara dugaan tersebut telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan sejak 7 Agustus 2026.

    “Sudah naik status dari lidik ke sidik sejak tanggal 7 Agustus 2026,” kata Asmuni.

    Ia menjelaskan, penyidik juga telah melakukan pendalaman terhadap pelapor serta memeriksa enam saksi dari pihak pelapor.

    “Kami berkomitmen akan melakukan penanganan perkara secara profesional. Selanjutnya akan memanggil terlapor,” katanya. (*)

  • PPD Desak Polresta Sumenep Percepat Penyelidikan Dugaan Penebangan Pohon dalam Program Lisdes

    PPD Desak Polresta Sumenep Percepat Penyelidikan Dugaan Penebangan Pohon dalam Program Lisdes

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) bersama warga Desa Batang-Batang Daya, pengacara, dan enam saksi mendatangi Polresta Sumenep, Selasa, 11 Agustus 2026.

    Kedatangan mereka untuk mengawal proses hukum terkait dugaan penebangan pohon dalam pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes).

    Koordinator PPD Subaydi mengatakan perkara tersebut kini telah ditangani Polresta Sumenep dan masih dalam tahap pendalaman penyelidikan. Enam saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.

    “Kami meminta Polresta Sumenep tidak memperlambat proses penyelidikan. Seluruh keterangan saksi, bukti, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Subaydi.

    Menurut dia, PPD dan warga juga meminta kepolisian memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program Lisdes, termasuk PLN. Mereka berharap penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

    Subaydi menilai persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada pemeriksaan saksi. Dugaan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan, kata dia, harus diuji melalui proses hukum yang objektif.

    “Warga berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika kepentingannya berhadapan dengan institusi yang memiliki kewenangan dan sumber daya lebih besar,” ujarnya.

    Dia mengatakan pembangunan semestinya tidak membuat masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampak tanpa kejelasan. Karena itu, PPD bersama warga akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut di Polresta Sumenep.

    PPD juga mendesak kepolisian segera memberikan kejelasan berdasarkan hasil penyelidikan.

    Jika ditemukan adanya pelanggaran, mereka meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

  • PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) menggelar audiensi dengan PT PLN (Persero) UP3 Madura pada Selasa, 4 Agustus 2026.

    Audiensi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

    Koordinator PPD, Subaydi, mengatakan audiensi digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Lisdes.

    “Dugaan tersebut berkaitan dengan penebangan dua pohon siwalan dan satu dahan pohon memba yang berada di lahan milik Mahyuni, ahli waris almarhum Razak,” ujarnya.

    Subaydi menyebut penebangan itu diduga dilakukan tanpa persetujuan, musyawarah, maupun pemberitahuan kepada pemilik lahan. Selain itu, PPD juga menduga proses verifikasi lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan dimulai.

    Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan PPD, warga Kecamatan Batang-Batang, dan jajaran PLN UP3 Madura tersebut, salah seorang warga mempertanyakan apakah mekanisme dan prosedur yang dimiliki PLN juga diterapkan ketika pelaksanaan pekerjaan menyangkut hak-hak masyarakat.

    Menanggapi hal itu, perwakilan PLN UP3 Madura Catur Wahyudi menegaskan seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk memperoleh izin sebelum pekerjaan dilakukan.

    “Tentu kita sesuai mekanisme yang ada dan itu pun harus ada izin, baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana adat ketimuran, kita mengutamakan etika,” ujarnya.

    Catur juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah memasuki proses hukum.

    “Perusahaan akan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku serta memantau perkembangan penanganan perkara oleh Polres Sumenep,” ujarnya.

    Dalam audiensi tersebut, PPD meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Program Lisdes di Kabupaten Sumenep. PPD menyampaikan tiga tuntutan kepada PT PLN (Persero) UP3 Madura.

    Pertama, meminta manajemen PLN mengevaluasi dan memberhentikan Manajer ULP PLN Sumenep dari jabatannya karena diduga lalai menjalankan prosedur yang berakibat pada kerugian masyarakat.

    Kedua, PPD meminta PLN mendukung proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan dokumen, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan aparat penegak hukum.

    Ketiga, PPD mendesak PLN menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat melalui media daring maupun luring sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak segala bentuk tindakan yang mengabaikan hak masyarakat. Program pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” kata Subaydi.

    Ia berharap PT PLN (Persero) UP3 Madura segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

    “Kami juga akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak,” jelasnya. (*)