Lensa Madura

Tag: Pita Cukai Rokok

  • Diduga Produksi Tak Sebanding dengan Stok Pita Cukai, Pabrik Rokok di Sumenep Kena Pembatasan

    Diduga Produksi Tak Sebanding dengan Stok Pita Cukai, Pabrik Rokok di Sumenep Kena Pembatasan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Isu pembatasan pita cukai terhadap salah satu pabrik rokok di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, menjadi perbicangan publik.

    Pembatasan itu diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah produksi rokok dan stok pita cukai yang dimiliki perusahaan.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan tersebut mencuat setelah adanya temuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia saat melakukan pengawasan terhadap aktivitas produksi perusahaan rokok.

    Arman (bukan nama sebenarnya) mengatakan kabar itu menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir.

    Menurut dia, perusahaan yang dimaksud dikabarkan mengalami pembatasan dalam pengambilan pita cukai.

    “Informasinya karena produksi rokok diduga tidak sebanding dengan stok pita cukai yang tersedia. Tapi sejauh ini belum ada penjelasan resmi,” ujar Arman, Kamis, 28 Mei 2026.

    Ditanya lebih lanjut, Arman mengaku tidak mengetahui secara rinci bentuk temuan maupun langkah yang diambil pihak Bea Cukai terhadap perusahaan tersebut.

    “Yang ramai dibicarakan memang soal pembatasan pita cukai. Detailnya seperti apa saya kurang tahu,” ujarnya dengan nada lirih.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait hal tersebut.

    LensaMadura.com telah berupaya mengonfirmasi kabar tersebut kepada pihak Bea Cukai Madura.

    Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons maupun keterangan resmi yang diberikan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan terhadap industri hasil tembakau terus diperketat oleh pemerintah, termasuk terkait penggunaan pita cukai dan kesesuaian jumlah produksi rokok.

    Langkah itu dilakukan untuk menekan potensi pelanggaran di sektor barang kena cukai. (*)

  • Soal Pengusaha Rokok YD Diduga Edarkan Pita Cukai Ilegal Berlanjut, Alarm Bakal Kawal hingga Pusat

    Soal Pengusaha Rokok YD Diduga Edarkan Pita Cukai Ilegal Berlanjut, Alarm Bakal Kawal hingga Pusat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Gonjang-gonjing soal pengusaha rokok di Sumenep inisial YD yang diduga menjalankan praktik distribusi pita cukai ilegal terus bergulir.

    Dugaan ini mencuat setelah ditemukan sejumlah pabrik rokok milik YD yang terindikasi tidak aktif memproduksi, namun tetap menebus pita cukai secara rutin.

    Berdasarkan data yang diperoleh, YD diketahui memiliki sejumlah pabrik rokok, namun sebagian besar diduga hanya difungsikan sebagai sarana distribusi pita cukai, bukan sebagai tempat produksi rokok secara aktif.

    “Setidaknya ada sembilan pabrik bayangan yang telah kami identifikasi. Pabrik-pabrik ini tidak menunjukkan aktivitas produksi, namun tetap menebus pita cukai secara berkala,” kata Andriyadi, Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), kepada Media, Selasa m, 17 Juni 2025.

    Andriyadi menyebut bahwa pengusaha YD diduga juga menghindari kewajiban perpajakan sebagai pelaku industri hasil tembakau. Ia menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan pajak, tetapi juga merusak persaingan usaha di sektor industri rokok.

    “YD itu dikenal sebagai ‘Sultan ABJ’. Semua seolah tak bisa menyentuhnya meskipun pelanggarannya terang-benderang,” ujarnya.

    Atas dugaan tersebut, ALARM berencana melaporkan YD ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Andriyadi menduga praktik yang dilakukan YD berpotensi melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    “Setidaknya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 12 huruf e serta i bisa dikenakan atas praktik seperti ini. Ini bukan hanya masalah administrasi, tapi sudah merugikan keuangan negara dan melemahkan penegakan hukum,” ujar Andriyadi.

    Ia meminta agar aparat penegak hukum tidak tunduk pada tekanan kekuatan modal dan tetap menegakkan hukum secara adil dan transparan.

    “Siapapun yang berada di belakang YD, kami tidak akan gentar. Kami akan terus membongkar praktik ini hingga ke tingkat provinsi bahkan pusat,” tegasnya.

    Sementara itu, YD membantah seluruh tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa hanya memiliki dua pabrik rokok yang beroperasi secara legal dan aktif memproduksi setiap hari.

    “Saya cuma punya dua pabrik. Silakan cek langsung ke gudang. Semuanya produksi dan kami mempekerjakan banyak warga sekitar,” ujar YD dalam keterangan yang diterima LensaMadura.com.

    Ia juga menepis tuduhan memiliki 11 hingga 13 pabrik. Ia menyebut tuduhan tersebut tuduhan tersebut sebagai bentuk persaingan bisnis yang tidak sehat.

    “Yang kerja di situ juga banyak warga tak punya pekerjaan. Kami kerja resmi, tidak pernah melanggar aturan. Pabrik saya jalan terus tiap hari,” ungkapnya.

    Selain itu, YD mengklaim bahwa hanya pabrik miliknya yang bagus dan produksi tiap hari.

    “Bukannya saya mau ngaku bagus cuman pabrik saya yang biasa kerja tiap hari. Kalau iri masalah bisnis saingin mas buat rokok yang benar. Jual rokok bukan jual pita, ” pungkasnya. (*)