Lensa Madura

Tag: Kabupaten Sumenep Kepulauan

  • GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Usulan perubahan nama Kabupaten Sumenep menjadi “Kabupaten Sumenep Kepulauan” mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep.

    GMNI memilih untuk tidak mendukung usulan tersebut. Mereka menilai perubahan nama belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Sumenep.

    Sikap itu disampaikan setelah GMNI Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin malam, 21 September 2026.

    Diskusi tersebut mengangkat tema “Menakar Urgensi Perubahan Nama Kabupaten Sumenep: Kepentingan Masyarakat atau Kepentingan Elit Politik?”

    Ketua GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, berpandangan perubahan nama kabupaten belum memiliki urgensi yang jelas. Menurut dia, alasan bahwa perubahan nomenklatur diperlukan untuk memperoleh perhatian atau dukungan anggaran khusus bagi wilayah kepulauan perlu dikaji berdasarkan kerangka regulasi yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

    “Jika kita membedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Kabupaten Sumenep secara geografis dan demografis sudah otomatis dikategorikan sebagai kabupaten/kota kepulauan. Artinya, tanpa harus mengubah nama pun, Sumenep tetap akan mendapatkan porsi bantuan dana khusus kepulauan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

    Roni berpandangan, yang lebih penting saat ini adalah memastikan kebijakan untuk daerah kepulauan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat. Terutama dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan ekonomi.

    Ia juga melihat perubahan nama tidak sesederhana mengganti papan nama pemerintahan. Jika dilakukan, akan ada berbagai administrasi yang perlu disesuaikan, termasuk dokumen pemerintahan dan kependudukan.

    Karena itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana perubahan nomenklatur akan memberikan manfaat dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.

    “Masyarakat kepulauan saat ini butuh pemerataan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan kepastian ekonomi, bukan sekadar perubahan nama kabupaten,” katanya.

    Lebih lanjut, Roni mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumenep lebih fokus mengawal kepentingan masyarakat kepulauan.

    Yaitu, salah satunya dengan memastikan pembahasan RUU Daerah Kepulauan di tingkat pusat dapat memberikan ruang yang lebih kuat bagi daerah dengan karakteristik kepulauan.

    Menurut Roni, perhatian terhadap kepulauan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai nama.

    Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana masyarakat di pulau-pulau Sumenep mendapatkan pembangunan dan pelayanan yang setara dengan masyarakat di daratan.

    “Makanya, kami DPC GMNI Sumenep tetap konsisten dan tegas pada satu sikap: menolak perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (*)

  • Anggota DPRD Kota Malang Suryadi Dukung Kabupaten Sumenep Kepulauan

    Anggota DPRD Kota Malang Suryadi Dukung Kabupaten Sumenep Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Usulan pembentukan Kabupaten Sumenep Kepulauan mendapat dukungan dari Suryadi, anggota DPRD Kota Malang yang merupakan putra terbaik Pulau Sapudi, Sumenep.

    Menurut Suryadi, pembentukan Kabupaten Sumenep Kepulauan dapat menjadi langkah positif bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

    Salah satu alasannya adalah adanya dukungan anggaran yang dapat diarahkan secara khusus untuk kawasan kepulauan.

    “ Mantap jika itu terjadi. Karena memang ada anggaran tersendiri untuk kabupaten kepulauan,” kata Suryadi, Jumat, 18 September 2026.

    Politisi Partai Golkar itu mengatakan keberadaan Kabupaten Sumenep Kepulauan tetap memiliki hubungan dengan Sumenep sebagai daerah induk. L

    Namun, pengelolaan pemerintahan di wilayah kepulauan nantinya dapat dilakukan secara lebih khusus.

    “Secara induknya tetap ke Kabupaten Sumenep. Cuma ada semacam kabupaten kepulauan,” ujarnya.

    Ketua Komisi D DPRD Kota Malang itu menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan kabupaten kepulauan.

    Anggaran tersebut, kata dia, dapat mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan.

    “Ada anggaran dari pusat,” kata dia. (*)

  • Malik Effendi Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan

    Malik Effendi Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Wacana menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai daerah kepulauan kembali mengemuka. Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Malik Effendi, menyatakan mendukung gagasan tersebut karena dinilai memiliki dasar geografis dan kebutuhan pembangunan yang kuat.

    Malik mengatakan gagasan pembentukan Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten kepulauan bukan hal baru. Menurut dia, wacana tersebut telah diperjuangkannya sejak masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

    Ia tercatat pernah menjadi anggota DPRD Sumenep selama tiga periode dan DPRD Jawa Timur selama dua periode. Pengalaman tersebut, kata Malik, membuatnya memahami sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan.

    “Sejak saya di DPRD Sumenep, sudah saya gagas Kabupaten Sumenep Kepulauan. Cuma respons Bupati dan DPRD saat itu masih rendah,” kata Malik dalam keterangan tertulis, Mingg, 6 September 2026.

    Kini, ketika gagasan tersebut kembali mendapat dorongan dari pemerintah daerah, Malik menyatakan dukungannya. Ia menilai karakter geografis Sumenep menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji perubahan status tersebut.

    Menurut Malik, Sumenep memiliki sekitar 120 pulau. Kondisi geografis itu membuat kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan.

    “Sumenep adalah kabupaten yang memiliki banyak pulau, kurang lebih sekitar 120 pulau,” ujarnya.

    Malik yang kini menjadi salah satu pengurus DPW PAN Jawa Timur mengatakan masyarakat kepulauan bukan bagian kecil dari wilayah Sumenep. Ia menyebut sekitar sepertiga kecamatan, desa, maupun penduduk Sumenep berada di wilayah kepulauan.

    Karena itu, menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Persoalan konektivitas, transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi geografis antarpulau.

    Jarak dan akses transportasi antarpulau juga berpengaruh terhadap biaya pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Malik, kondisi tersebut perlu masuk dalam kajian apabila Sumenep hendak diarahkan menjadi kabupaten kepulauan.

    Mantan Ketua DPD PAN Sumenep itu juga menilai perubahan status tersebut berpotensi memiliki konsekuensi terhadap pola dukungan fiskal pemerintah pusat. Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu dikaji, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta pengakuan dan pengelolaan wilayah laut.

    “Kalau menjadi Kabupaten Kepulauan, perlakuan APBN juga berbeda. DAU, DAK, DBH, wilayah laut dan seterusnya berbeda,” katanya.

    Meski demikian, Malik mengingatkan agar wacana kabupaten kepulauan tidak berhenti pada perubahan status administratif. Menurut dia, tujuan utama dari gagasan tersebut harus diarahkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Ia berharap perubahan status, jika nantinya memenuhi seluruh persyaratan, dapat memberikan ruang kebijakan dan dukungan fiskal yang lebih sesuai dengan karakter geografis Sumenep.

    “Last but not least, pembangunan di kepulauan akan lebih cepat,” ujarnya.

    Malik mendorong pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melakukan kajian secara komprehensif. Kajian tersebut dinilai perlu mencakup aspek hukum, administratif, fiskal, kewilayahan, serta dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

    Menurut dia, pembahasan yang menyeluruh penting agar gagasan tersebut tidak semata-mata menjadi agenda politik, tetapi memiliki dasar yang kuat dan tujuan pembangunan yang jelas.

    “Jadi ini bukan sekadar persoalan status, tetapi bagaimana masyarakat kepulauan mendapatkan pembangunan yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik,” kata Malik.

    Dukungan tersebut kembali membuka ruang pembahasan mengenai tata kelola pembangunan Sumenep. Dengan karakter wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan, Malik menilai gagasan pembentukan kabupaten kepulauan layak dikaji secara lebih serius dengan melibatkan berbagai pihak.

    Bagi Malik, momentum tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membahas gagasan lama itu dengan pendekatan yang lebih konkret, terutama terkait kebutuhan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan wilayah kepulauan. (*)

  • Hosnan Dorong Wacana Sumenep Kepulauan Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

    Hosnan Dorong Wacana Sumenep Kepulauan Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan kembali mendapat sorotan.

    Anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Hosnan, menilai perubahan nama wilayah semestinya tidak berhenti pada urusan administratif.

    Menurut Hosnan, gagasan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengubah cara pemerintah melihat dan menangani persoalan masyarakat kepulauan. Identitas sebagai daerah kepulauan, kata dia, semestinya tercermin dalam kebijakan pembangunan.

    “Bukan sekadar nomenklatur. Yang kita inginkan adalah bagaimana perubahan ini nantinya membawa perubahan nyata terhadap perhatian dan kebijakan pembangunan untuk masyarakat kepulauan,” kata Hosnan, Sabtu, 22 Agustus 2026.

    Hosnan mengatakan karakter geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membuat kebutuhan masyarakatnya tidak sepenuhnya sama.

    Warga kepulauan menghadapi persoalan jarak, keterbatasan transportasi, kondisi pelabuhan, hingga distribusi barang dan kebutuhan pokok. Karena itu, kebijakan pembangunan untuk wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

    Salah satu persoalan yang menurut Hosnan paling mendasar adalah konektivitas laut. Transportasi laut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan berbagai kebutuhan dasar.

    “Kalau akses transportasi laut tidak memadai, maka pelayanan masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu, persoalan konektivitas harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

    Dorong Pemerintah Pusat Perhatikan Kepulauan

    Hosnan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep membawa persoalan konektivitas kepulauan ke pemerintah pusat.

    Salah satunya melalui kunjungan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran pemerintah daerah ke Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026.

    Menurut Hosnan, komunikasi tersebut penting karena sebagian persoalan transportasi dan infrastruktur kepulauan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

    “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ada persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan transportasi laut dan infrastruktur pendukungnya,” katanya.

    Dia berharap komunikasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan. Pemerintah daerah, menurut Hosnan, perlu terus mengawal pembahasan hingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat kepulauan.

    Jangan Sekadar Ganti Nama

    Hosnan mengingatkan agar wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak hanya menjadi simbol politik atau perubahan administrasi.

    Jika nomenklatur tersebut nantinya ditetapkan, identitas kepulauan harus memiliki konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan. Hal itu dapat tercermin dalam penganggaran, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

    “Jangan sampai namanya berubah, tetapi cara pandang terhadap wilayah kepulauan tetap sama. Kalau memang ingin memperkuat identitas kepulauan, maka kebijakannya juga harus semakin kuat,” tegasnya.

    Sebagai anggota DPRD yang mewakili Dapil 7, Hosnan menyatakan siap mengawal kepentingan masyarakat kepulauan melalui lembaga legislatif.

    Dia menilai perjuangan memperkuat posisi kepulauan tidak semestinya menjadi agenda satu kelompok atau partai politik. Gagasan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

    “Ini bukan agenda satu orang atau satu partai. Kalau tujuannya untuk memperkuat masyarakat kepulauan, maka semua pihak harus bisa berjalan bersama,” ujarnya.

    Usulan Perlu Kajian Matang

    Hosnan juga mendorong agar usulan perubahan nomenklatur disiapkan melalui kajian yang komprehensif. Aspek geografis, historis, akademis dan administratif, kata dia, perlu menjadi bagian dari argumentasi.

    Dengan kajian yang kuat, usulan tersebut diharapkan memiliki dasar yang memadai ketika dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

    Bagi Hosnan, masyarakat kepulauan pada akhirnya tidak membutuhkan perubahan sebutan semata. Mereka membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Yang kita perjuangkan bukan hanya bagaimana wilayah ini disebut, tetapi bagaimana masyarakatnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik, konektivitas yang lebih kuat dan kesempatan pembangunan yang setara,” katanya.

    Karena itu, wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat orientasi pembangunan terhadap wilayah kepulauan.

    Bagi Hosnan, perubahan nomenklatur hanyalah titik awal. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan pelayanan, konektivitas, dan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat kepulauan. (*)