Lensa Madura

Tag: Industri Hasil Tembakau

  • Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Sejumlah pengusaha rokok di Madura mengusulkan agar pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan III secara khusus di wilayah Madura.

    Usulan itu disampaikan dalam pertemuan 13 pengusaha rokok asal Kabupaten Pamekasan dengan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman di Pendopo Ronggosukowati, Rabu, 3 Juni 2026.

    Koordinator Pengusaha Rokok Madura, Alfian Marsuto, mengatakan kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat industri rokok legal sekaligus menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih marak di lapangan.

    Menurut dia, regulasi mengenai SKM Golongan III saat ini masih dibahas pemerintah pusat melalui rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Karena itu, pelaku usaha berharap aspirasi dari daerah penghasil tembakau dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

    “Jika kebijakan itu diterapkan di Madura, kami memperkirakan peredaran rokok ilegal bisa ditekan hingga 90 persen karena pelaku usaha memiliki kemudahan untuk memproduksi rokok bercukai,” ujarnya kepada media.

    Ia menilai Madura memiliki alasan kuat untuk memperoleh perlakuan khusus. Selain dikenal sebagai salah satu sentra tembakau nasional, hingga kini belum muncul industri rokok berskala besar yang tumbuh dari potensi tembakau lokal.

    Alfian menyebut daerah penghasil tembakau di Indonesia tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Madura, Jember, Deli, Temanggung, dan Lombok.

    Namun, menurut dia, pengembangan industri hasil tembakau di daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya produksi bahan baku.

    Karena itu, para pengusaha berharap Madura dapat menjadi wilayah percontohan dalam penerapan SKM Golongan III. Mereka juga mendorong adanya kebijakan pita cukai yang lebih mendukung perkembangan industri rokok lokal.

    Usulan tersebut, kata Alfian, sejalan dengan agenda hilirisasi yang sedang didorong pemerintah, khususnya pada sektor pertanian. “Madura memiliki sumber daya alam berupa tembakau yang sangat potensial. Kami berharap ada kesempatan untuk mengembangkan industri rokok berbasis potensi daerah,” ujarnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan siap membantu menyampaikan usulan para pengusaha kepada pemerintah pusat. Menurut dia, ruang untuk memberikan masukan masih terbuka karena regulasi terkait SKM Golongan III belum ditetapkan.

    “Kami berharap SKM Golongan III dapat dipertimbangkan untuk diterapkan khusus di Madura Raya. Pengusaha rokok di wilayah ini masih dalam tahap berkembang dan belum menjadi industri besar,” ujar bupati. (*)

  • Belanja Publikasi APHT Sumenep Tertunda, Menunggu Perbup DBHCHT

    Belanja Publikasi APHT Sumenep Tertunda, Menunggu Perbup DBHCHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Realisasi belanja publikasi untuk mendukung pemanfaatan Gedung Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, masih tertunda meski anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

    Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan keterlambatan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

    Kata dia, kegiatan itu belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Bupati (Perbup) Perubahan Mendahului yang menjadi dasar penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 belum diterbitkan.

    “Persoalannya sekarang bukan pada anggarannya. Anggarannya sudah ada dan sudah masuk dalam perencanaan. Tetapi sampai sekarang Perbup Perubahannya belum disahkan,” kata Didik di Sumenep, Kamis, 4 Juni 2026.

    Didik menjelaskan seluruh program yang dibiayai melalui DBHCHT wajib menjalani proses asistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dapat direalisasikan.

    Setelah DPA disahkan, kegiatan yang bersumber dari dana tersebut mengikuti asistensi pada Februari 2026.

    Dari hasil asistensi itu, kata dia, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap beberapa item kegiatan, termasuk belanja publikasi untuk Gedung APHT.

    “Penggunaan anggaran DBHCHT yang di dalamnya juga terdapat anggaran terkait belanja publikasi di APHT harus melalui asistensi provinsi terlebih dahulu. Setelah asistensi, ada beberapa belanja yang mengalami perubahan dan harus disesuaikan dengan hasil asistensi tersebut,” ujarnya.

    Menurut Didik, hasil asistensi telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian administrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) saat tahapan perubahan mendahului yang dibuka pada April 2026.

    “Secara administrasi sudah kami sesuaikan dengan hasil asistensi provinsi. Jadi proses perubahan anggaran sudah dilakukan,” katanya.

    Meski demikian, realisasi kegiatan masih menunggu pengesahan Perbup Perubahan Mendahului. Selama regulasi tersebut belum terbit, kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan advertorial belum dapat dieksekusi.

    “Kalau Perbup belum terbit, kegiatan yang sifatnya publikasi dan advertorial belum bisa dijalankan. Saat ini statusnya masih teranggarkan, tetapi belum bisa dieksekusi,” ujar Didik.

    Ia menambahkan, publikasi dirancang untuk memperkenalkan fungsi dan manfaat Gedung APHT Guluk-Guluk kepada masyarakat serta pelaku industri hasil tembakau. Sosialisasi itu dinilai penting agar fasilitas yang telah dibangun pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Karena itu, pihaknya berharap Perbup Perubahan Mendahului yang terkait penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 segera disahkan.

    “Kami berharap Perbup segera terbit sehingga program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dan informasi terkait fungsi serta manfaat Gedung APHT bisa tersampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” harapnya. (*)