Pembekuan Perusahaan Rokok Dinilai Ancam Perekonomian di Madura, DPD RI Janji Kawal di Tingkat Pusat
SUMENEP, LensaMadura.com – Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Madura kembali mencuat. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa, menilai kebijakan pembekuan sejumlah perusahaan rokok di Pulau Garam bakal menimbulkan dampak serius bagi perekonomian lokal.
Toifur menyampaikan hal itu kepada anggota DPD RI Lia Istifhama, keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam pertemuan di Sumenep, akhir pekan lalu.
Menurut Toifur, kebijakan pembekuan perusahaan rokok di empat kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, serta pembatasan pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menekan sektor ekonomi rakyat.
“Langkah ini secara perlahan mematikan denyut ekonomi Madura yang bertumpu pada industri tembakau dan rokok lokal,” ujar Toifur, Senin, 3 November 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Madura merupakan penghasil tembakau terbesar ketiga di Indonesia. Toifur menilai, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan harga jual tembakau dan menghilangkan sumber penghidupan ribuan petani.
“Perusahaan rokok lokal selama ini menjadi penopang harga tembakau. Kalau mereka dibekukan, petani kehilangan pasar,” kata dia.
Ia menilai kebijakan Kementerian Keuangan itu justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. “Alih-alih menekan kerugian negara, kebijakan ini bisa menciptakan pengangguran baru,” ujar Toifur.
Sebagai solusi, Toifur mengusulkan pemerintah membuka dialog dengan pengusaha rokok, petani, dan legislatif daerah. Salah satu opsi, menurut dia, adalah penerbitan pita cukai kelas tiga khusus industri kecil atau pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau di Madura.
“Dengan cara itu, negara tetap bisa mengontrol cukai tanpa mematikan usaha kecil,” katanya.
Sementara itu, Senator DPD RI Lia Istifhama menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Ia menilai isu pembekuan perusahaan rokok dan pembatasan pita cukai patut menjadi perhatian serius.
“Madura hidup dari dua komoditas utama: garam dan tembakau. Keduanya harus dijaga agar tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Lia menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada daerah penghasil komoditas strategis. “Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pusat tidak memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. “Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama di sektor pertanian dan industri kecil.”
Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi kepedulian generasi muda Madura terhadap masa depan ekonomi daerah. “Masukan seperti ini penting. Saya akan sampaikan langsung ke Kementerian Keuangan,” tutur Lia.
Ia berharap dialog lintas lembaga segera digelar. “Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan biarkan Madura kehilangan identitas ekonominya,” katanya menutup pernyataan. (*)
