Blog

  • Lia Istifhama Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digital Marketing dan AI, Soroti Pemberdayaan Difabel

    Lia Istifhama Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digital Marketing dan AI, Soroti Pemberdayaan Difabel

    SURABAYA, LensaMadura.com – Transformasi digital menjadi kebutuhan yang tak bisa lagi diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif, kemampuan memanfaatkan digital marketing dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai menjadi kunci agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.

    Pesan itu mengemuka dalam Pelatihan UMKM Gunung Anyar bertema Meningkatkan Daya Saing UMKM dengan Digital Marketing & AI yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Rabu, 5 Agustus 2026.

    Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama bersama pelaku UMKM, komunitas usaha, praktisi digital marketing, serta perwakilan dunia perbankan.

    Turut hadir Sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Bambang Ukoro, Ketua Markas UMKM Koko Mahargyo, praktisi digital marketing Eka Zendy, serta perwakilan Bank Mandiri.

    Dalam sambutannya, Lia Istifhama menegaskan bahwa kualitas produk UMKM Indonesia sejatinya telah mampu bersaing. Namun, tanpa keberanian memanfaatkan teknologi digital, produk-produk tersebut akan sulit menjangkau pasar yang lebih luas.

    “UMKM harus berani tampil. Produk lokal kita memiliki kualitas yang cantik, dibuat dengan penuh cinta, dan layak bersaing. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian memasarkan produk dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu.

    Menurutnya, pemanfaatan media digital dan AI dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, memahami kebutuhan konsumen, hingga meningkatkan nilai tambah produk. Karena itu, pelatihan semacam ini menjadi langkah penting agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

    Selain mendorong peningkatan kapasitas usaha, Lia juga memberi perhatian khusus terhadap pemberdayaan pelaku UMKM penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan berbagai produk karya penyandang disabilitas, mulai dari batik, lukisan, hingga kerajinan tangan.

    Salah satunya merupakan karya Rizky, pemuda penyandang disabilitas yang tetap produktif menghasilkan berbagai produk kreatif.

    Menurut Lia, hasil karya penyandang disabilitas tidak boleh berhenti sebatas kreativitas, tetapi harus menjadi sumber penghasilan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

    “Hasil karya anak-anak disabilitas harus terus diakomodasi. Negara harus hadir melalui regulasi yang memberikan perlindungan dan dukungan sehingga karya mereka benar-benar memiliki pasar. Jangan sampai mereka sudah semangat berkarya, tetapi tidak ada yang membeli hasil karyanya,” katanya.

    Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada para orang tua yang selama ini mendampingi anak penyandang disabilitas.

    “Orang tua yang memiliki anak difabel membutuhkan perhatian khusus karena tanggung jawab mereka jauh lebih besar. Dukungan bisa berupa kemudahan memperoleh pekerjaan maupun kebijakan lain yang meringankan beban keluarga,” ujar senator asal Jawa Timur tersebut.

    Ketua Markas UMKM, Koko Mahargyo, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan pelaku UMKM difabel agar masyarakat dapat melihat langsung kualitas produk yang mereka hasilkan.

    “Teman-teman difabel ini bukan untuk dikasihani. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan, pembinaan, dan dukungan agar bisa terus berkembang. Produk mereka terbukti berkualitas dan memiliki nilai jual,” ujarnya.

    Pernyataan itu diamini Lia. Ia menilai produk hasil karya penyandang disabilitas mampu bersaing dengan produk UMKM lainnya.

    “Produk mereka bagus, asli, berkualitas, bahkan harganya sangat terjangkau. Yang dibutuhkan adalah penguatan pasar dan dukungan nyata agar karya tersebut mampu meningkatkan kepercayaan diri sekaligus kemandirian ekonomi,” tuturnya.

    Kisah inspiratif juga datang dari Sumarti, ibu dari Rizky Gusti Preyambodo, penyandang disabilitas berusia 22 tahun asal Semolowaru, Surabaya.

    Sumarti menceritakan, putranya mengalami perubahan kondisi sejak usia satu tahun tiga bulan akibat kecelakaan yang menyebabkan kejang dan tidak sadarkan diri selama tiga bulan. Setelah menjalani terapi panjang, Rizky kembali mampu berjalan saat berusia lima tahun.

    Sejak lulus dari sekolah inklusi, Rizky terus mengembangkan kemampuan melukis, membatik, hingga memproduksi sablon DTF. Kini ia aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pameran UMKM di sejumlah daerah.

    “Tujuan saya supaya Rizky tetap aktif, mandiri, dan bisa membaur dengan masyarakat. Sekarang dia sudah menghasilkan lukisan, batik, tas, topi, dan berbagai produk lainnya,” kata Sumarti.

    Menurutnya, lebih dari 100 karya batik dan puluhan lukisan Rizky telah terjual melalui berbagai pameran, termasuk di Jatim Expo dan Mal Atom. Meski demikian, keterbatasan modal masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kapasitas produksi.

    Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan digital para pelaku UMKM, tetapi juga memperluas kolaborasi sehingga produk-produk lokal, termasuk karya penyandang disabilitas, semakin dikenal masyarakat dan mampu bersaing di era ekonomi digital. (*)

  • Triv Group Borong Lima Penghargaan, Perkuat Posisi sebagai Platform Aset Digital Terpercaya

    Triv Group Borong Lima Penghargaan, Perkuat Posisi sebagai Platform Aset Digital Terpercaya

    SURABAYA, LensaMadura.com – Industri aset kripto di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, Triv Group mencatatkan capaian dengan meraih lima penghargaan bergengsi dalam kurun satu tahun.

    Rangkaian penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepercayaan publik terhadap layanan TRIV sekaligus apresiasi terhadap kontribusi perusahaan dalam mengembangkan ekosistem aset digital di Indonesia. CEO dan Founder Triv Group, Gabriel Rey, juga memperoleh penghargaan atas perannya dalam mendorong inovasi, edukasi, dan pertumbuhan industri kripto nasional.

    Sepanjang satu tahun terakhir, Triv Group dan Gabriel Rey menerima penghargaan dari berbagai institusi nasional maupun internasional.

    Penghargaan pertama adalah Most Downloaded Crypto Exchange dari Investortrust. Berdasarkan data Google Play dan Sensor Tower, aplikasi TRIV telah diunduh lebih dari lima juta kali dan kini digunakan oleh lebih dari enam juta pengguna di Indonesia. Capaian tersebut dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap platform investasi aset digital yang mengedepankan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

    Selanjutnya, TRIV meraih penghargaan Best Multi-Asset Trading Platform – Community Choice dari Binance. Penghargaan ini menegaskan posisi TRIV sebagai platform multi-aset pilihan komunitas yang menghadirkan beragam instrumen investasi, mulai dari aset kripto, saham Amerika Serikat, emas, hingga minyak. Pengakuan tersebut juga memperkuat posisi TRIV di tingkat internasional.

    Di sisi individu, Gabriel Rey menerima penghargaan Most Impactful Figures dari Coinvestasi atas kontribusinya dalam mendorong perkembangan industri aset digital di Indonesia.

    Selain memimpin pengembangan TRIV, Gabriel aktif berdialog dengan regulator untuk mendukung lahirnya kebijakan yang mampu mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan kepada investor ritel. Ia juga menginisiasi CryptoWave, platform media dan riset kripto gratis yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat.

    Di bawah kepemimpinannya, TRIV memperluas akses investasi aset digital melalui kerja sama dengan Indomaret sehingga masyarakat dapat membeli aset kripto melalui jaringan ritel tersebut. Gabriel juga mendirikan Rata Kanan Capital, perusahaan investasi yang bergerak di sektor kesehatan, gaya hidup, dan energi sebagai bagian dari pengembangan ekosistem Triv Group.

    Penghargaan berikutnya adalah Most Trusted Brand dari Investortrust dan Infovesta Utama. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan survei nasional terhadap sekitar 19 ribu responden di 20 provinsi. Dalam kategori pedagang aset kripto, TRIV dinilai memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi berkat inovasi, kualitas layanan, dan reputasi perusahaan.

    Triv Group juga memperoleh penghargaan Top Digital Application Fintech Investasi pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan itu diberikan kepada aplikasi investasi digital yang dinilai memiliki tingkat popularitas, kepercayaan, dan kinerja terbaik berdasarkan survei nasional.

    Menanggapi capaian tersebut, CEO dan Founder Triv Group Gabriel Rey menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna dan tim yang telah mendukung perjalanan perusahaan sejak berdiri pada 2015.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh tim TRIV Group untuk terus berinovasi menghadirkan produk terbaik dan memberikan layanan terbaik bagi lebih dari enam juta nasabah kami,” ujar Gabriel Rey.

    Ia menambahkan, perusahaan akan terus memperluas inovasi melalui berbagai kolaborasi di sektor strategis.

    “Kami juga akan terus mengembangkan inovasi di berbagai sektor strategis, termasuk wellness serta minyak dan gas, agar teknologi blockchain dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

    Didirikan pada 2015, Triv Group berkembang dari sebuah platform pertukaran aset kripto menjadi ekosistem digital yang terintegrasi. Saat ini perusahaan menaungi berbagai lini usaha, mulai dari exchange, media, bursa, hingga sektor lifestyle melalui Rata Kanan Capital.

    Melalui pengembangan ekosistem tersebut, Triv Group menargetkan perluasan akses investasi digital yang lebih inklusif sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto secara berkelanjutan di Indonesia. (*)

  • Seluruh Korban KMP Mutiara Sentosa II Berhasil Dievakuasi, Kemenhub Audit Operator Kapal

    Seluruh Korban KMP Mutiara Sentosa II Berhasil Dievakuasi, Kemenhub Audit Operator Kapal

    SURABAYA, LensaMadura.com – Seluruh penumpang dan awak KMP Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berhasil dievakuasi.

    Hingga hari ketiga pascainsiden, sebanyak 238 orang yang berada di atas kapal telah ditemukan, termasuk 62 korban yang dievakuasi dari Pulau Masalembu ke Surabaya.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut. Dari total korban yang dievakuasi, lima orang dinyatakan meninggal dunia.

    “Atas nama pemerintah, kami kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan rasa duka yang mendalam, terdapat lima korban yang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

    Pemerintah melalui PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban memperoleh haknya, mulai dari biaya perawatan dan pengobatan hingga santunan. Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memfasilitasi pemulangan jenazah ke daerah asal tanpa membebani keluarga korban.

    Menurut Dudy, insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi laut, termasuk penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat.

    “Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Bila ditemukan dugaan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

    Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, menjelaskan seluruh korban berhasil dievakuasi berkat dukungan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    Berdasarkan hasil pendataan, saat kebakaran terjadi kru kapal telah mengarahkan penumpang berkumpul di anjungan serta mengenakan jaket keselamatan sebelum meninggalkan kapal.

    Dengan selesainya proses evakuasi seluruh korban, Basarnas resmi mengakhiri operasi SAR khusus dan mengalihkannya menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang dikendalikan Kantor SAR Surabaya.

    “Operasi rutin tetap difokuskan di perairan sekitar lokasi kejadian dan kami tetap membuka posko pengaduan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat,” ujar Syafii.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab kebakaran kapal. Tim investigator KNKT telah diterjunkan ke lapangan guna mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.

    Sebagai langkah pencegahan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memanggil operator KMP Mutiara Sentosa II untuk menjalani audit terhadap sistem manajemen keselamatan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

    “Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi di kemudian hari,” ujarnya. (*)

  • PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) menggelar audiensi dengan PT PLN (Persero) UP3 Madura pada Selasa, 4 Agustus 2026.

    Audiensi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

    Koordinator PPD, Subaydi, mengatakan audiensi digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Lisdes.

    “Dugaan tersebut berkaitan dengan penebangan dua pohon siwalan dan satu dahan pohon memba yang berada di lahan milik Mahyuni, ahli waris almarhum Razak,” ujarnya.

    Subaydi menyebut penebangan itu diduga dilakukan tanpa persetujuan, musyawarah, maupun pemberitahuan kepada pemilik lahan. Selain itu, PPD juga menduga proses verifikasi lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan dimulai.

    Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan PPD, warga Kecamatan Batang-Batang, dan jajaran PLN UP3 Madura tersebut, salah seorang warga mempertanyakan apakah mekanisme dan prosedur yang dimiliki PLN juga diterapkan ketika pelaksanaan pekerjaan menyangkut hak-hak masyarakat.

    Menanggapi hal itu, perwakilan PLN UP3 Madura Catur Wahyudi menegaskan seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk memperoleh izin sebelum pekerjaan dilakukan.

    “Tentu kita sesuai mekanisme yang ada dan itu pun harus ada izin, baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana adat ketimuran, kita mengutamakan etika,” ujarnya.

    Catur juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah memasuki proses hukum.

    “Perusahaan akan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku serta memantau perkembangan penanganan perkara oleh Polres Sumenep,” ujarnya.

    Dalam audiensi tersebut, PPD meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Program Lisdes di Kabupaten Sumenep. PPD menyampaikan tiga tuntutan kepada PT PLN (Persero) UP3 Madura.

    Pertama, meminta manajemen PLN mengevaluasi dan memberhentikan Manajer ULP PLN Sumenep dari jabatannya karena diduga lalai menjalankan prosedur yang berakibat pada kerugian masyarakat.

    Kedua, PPD meminta PLN mendukung proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan dokumen, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan aparat penegak hukum.

    Ketiga, PPD mendesak PLN menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat melalui media daring maupun luring sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak segala bentuk tindakan yang mengabaikan hak masyarakat. Program pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” kata Subaydi.

    Ia berharap PT PLN (Persero) UP3 Madura segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

    “Kami juga akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak,” jelasnya. (*)

  • Seminar Vispol Indonesia Bedah Roadmap Kesejahteraan Madura, Pendidikan dan Hilirisasi Jadi Kunci

    Seminar Vispol Indonesia Bedah Roadmap Kesejahteraan Madura, Pendidikan dan Hilirisasi Jadi Kunci

    SAMPANG, LensaMadura.com – Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Madura dinilai belum mampu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meski dikenal sebagai penghasil tembakau, garam, hingga minyak dan gas (migas), Pulau Garam masih dibayangi angka kemiskinan yang relatif tinggi.

    Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar bertajuk Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah yang digelar Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Forum ini dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, pejabat daerah, tokoh politik, organisasi perempuan, pemuda, hingga perwakilan petani.

    Dua narasumber hadir dalam seminar tersebut, yakni Direktur Vispol Indonesia Misbahul Munir Ali serta Pemimpin Redaksi Klik Madura sekaligus penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda. Keduanya memaparkan berbagai faktor yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.

    Misbahul Munir Ali mengatakan persoalan utama Madura bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

    Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang masih mencapai 20,6 persen, menjadikannya kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan termasuk yang tertinggi secara nasional.

    Menurut Misbah, kekayaan sumber daya alam tidak akan berdampak signifikan tanpa didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, kata dia, menjadi fondasi utama agar masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai ekonomi.

    “Pendidikan menjadi fondasi utama. Masyarakat harus mampu mengenali, mengelola, sekaligus mengembangkan potensi daerahnya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Madura, terutama tembakau dan garam. Selama ini, hasil produksi lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain.

    Sementara itu, Prengki Wirananda menilai penyusunan roadmap kesejahteraan Madura harus diawali dengan pemetaan potensi masing-masing daerah. Setelah itu, pemerintah perlu menghadirkan proyek strategis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan didukung pendidikan vokasi.

    Menurut Prengki, salah satu kendala hilirisasi tembakau adalah masih rendahnya pemahaman petani terhadap standar kualitas hasil panen. Akibatnya, posisi tawar petani dalam rantai perdagangan menjadi lemah dan harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak.

    “Ketika petani memahami standar kualitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena mengetahui nilai produknya sendiri,” katanya.

    Ia juga mendorong lahirnya program pendidikan yang disesuaikan dengan potensi unggulan Madura agar kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah.

    Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sejumlah gagasan yang mengemuka mengarah pada kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan di Madura memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

    Penguatan kualitas sumber daya manusia, pemetaan potensi daerah, pembangunan proyek strategis, serta hilirisasi komoditas unggulan dinilai harus berjalan beriringan.

    Tanpa langkah tersebut, kekayaan sumber daya alam Madura dikhawatirkan akan tetap menjadi potensi besar yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

  • Relawan Rumah Zakat Bantu Evakuasi dan Pendampingan Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

    Relawan Rumah Zakat Bantu Evakuasi dan Pendampingan Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

    SURABAYA, LensaMadura.com – Relawan Rumah Zakat turut terlibat dalam penanganan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Tim diterjunkan untuk membantu proses evakuasi, penanganan awal, hingga pendampingan para penyintas yang berhasil diselamatkan.

    Dalam operasi kemanusiaan tersebut, Rumah Zakat mengerahkan lima relawan untuk mendukung proses pemindahan korban dari kapal evakuasi menuju area penanganan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Relawan juga berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan instansi terkait agar proses penanganan berlangsung cepat dan tertib.

    Salah satu kapal yang terlibat dalam operasi penyelamatan, KM Meratus Pematang Siantar, menjadi kapal pertama yang mengevakuasi korban. Kapal itu membawa 113 orang, terdiri atas 111 penumpang selamat dan dua korban meninggal dunia.

    Berdasarkan data sementara, sebanyak 234 korban telah berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 229 orang dinyatakan selamat, sedangkan lima lainnya meninggal dunia.

    Sebagian besar korban selamat telah memperoleh layanan kesehatan dan pendampingan psikososial. Sementara itu, korban lainnya yang dievakuasi menggunakan kapal lain dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani penanganan lanjutan.

    Perwakilan Tim Relawan Rumah Zakat di lapangan, Nia, mengatakan fokus utama relawan saat ini adalah memastikan seluruh penyintas memperoleh layanan yang dibutuhkan segera setelah tiba di pelabuhan.

    “Fokus utama kami adalah memastikan para penyintas mendapatkan penyambutan, penanganan medis darurat, serta layanan pemulihan trauma atau trauma healing setibanya di pelabuhan,” ujarnya.

    Menurutnya, Rumah Zakat terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses penanganan korban dapat berlangsung secara optimal.

    Hingga kini, relawan Rumah Zakat bersama tim SAR, otoritas pelabuhan, dan relawan gabungan masih bersiaga di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain membantu proses penyambutan korban, mereka juga mendukung distribusi logistik serta memfasilitasi komunikasi antara penyintas dan keluarganya.

    Rumah Zakat menyatakan akan terus berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan hingga proses penanganan korban selesai. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, organisasi tersebut berharap seluruh penyintas mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan menyeluruh sehingga proses pemulihan dapat berjalan optimal. (*)

  • Pemuda Pocang Temor Hiasi Kampung Sambut Hari Kemerdekaan RI

    Pemuda Pocang Temor Hiasi Kampung Sambut Hari Kemerdekaan RI

    SUMENEP, LensaMadura.com – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kampung Pocang Temor, Kabupaten Sumenep.

    Sejak awal Agustus, kawasan tersebut telah dihiasi bendera Merah Putih, umbul-umbul, hingga lampu hias yang dipasang secara swadaya oleh para pemuda dan warga.

    Di gerbang utama bertuliskan “Kampong Pocang Temor”, dua bendera Merah Putih berkibar mengapit lambang Garuda. Sebuah spanduk bertuliskan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, turut menghiasi pintu masuk kampung sebagai penanda dimulainya rangkaian peringatan kemerdekaan.

    Seluruh kegiatan itu digagas oleh Pemuda Pocang Temor (PPT). Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka memilih merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengedepankan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat.

    “Kami ingin peringatan Agustusan menjadi momen kebersamaan. Tema nasional kami hadirkan di kampung agar masyarakat ikut merasakan semangat kemerdekaan,” ujar salah seorang penggerak PPT, Busaki, Senin (3/8/2026).

    Hias Kampung dengan Dana Swadaya

    Sebagai bagian dari persiapan, ratusan umbul-umbul merah putih dipasang di sepanjang jalan kampung, mulai dari pintu masuk hingga kawasan permukiman yang berada di wilayah Desa Cangkreng dan Desa Meddelan.

    Seluruh biaya pemasangan berasal dari iuran warga, sementara proses pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.

    “Dana berasal dari patungan warga. Ada yang mencari bambu, menjahit umbul-umbul, hingga memasangnya bersama-sama,” kata Busaki.

    Selain menghias jalan, warga juga mempercantik taneyan lanjang, halaman khas permukiman Madura yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pada malam hari, kawasan tersebut dihiasi lampu dekoratif dan bendera Merah Putih sehingga menjadi ruang berkumpul bagi warga.

    “Taneyan lanjang adalah pusat kebersamaan masyarakat. Kalau tempat ini hidup, suasana kampung juga terasa lebih semarak,” ujarnya.

    Lomba Tradisional dan Edukasi Sejarah

    Rangkaian peringatan HUT RI juga akan diisi berbagai perlombaan tradisional, seperti balap kelereng, nyunggi tampah, dan sejumlah permainan rakyat lainnya.

    Panitia juga menyiapkan kuis sejarah tentang Proklamasi Kemerdekaan dan tokoh-tokoh pahlawan sebagai upaya mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak.

    “Anak-anak tidak hanya ikut lomba, tetapi juga diajak memahami makna kemerdekaan melalui kuis tentang proklamasi dan para pahlawan,” ujar warga Pocang Temor, Luqman Hakim.

    Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan, bangsa Indonesia, serta masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba.

    Bagi warga, peringatan HUT ke-81 RI tahun ini terasa lebih istimewa karena seluruh persiapan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

    “Harapan kami sederhana, semoga semangat Merah Putih terus hidup, bukan hanya melalui bendera dan hiasan, tetapi juga dalam kebersamaan dan gotong royong warga,” kata Luqman.

    Melalui kegiatan tersebut, warga Kampung Pocang Temor ingin memaknai tema HUT ke-81 RI dengan tindakan nyata, yakni membangun kebersamaan dan memperkuat semangat gotong royong di lingkungan kampung. (*)

  • Menhub Pastikan Hak Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Dipenuhi, Evakuasi Terus Berlanjut

    Menhub Pastikan Hak Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Dipenuhi, Evakuasi Terus Berlanjut

    SURABAYA, LensaMadura.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah akan mengawal pemenuhan seluruh hak korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.

    Selain mendukung proses pencarian dan evakuasi, pemerintah juga memastikan para penumpang dan keluarga mendapatkan layanan serta pendampingan sesuai ketentuan.

    Berdasarkan data sementara hingga Senin, 3 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, sebanyak 234 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 229 orang dinyatakan selamat, sedangkan lima orang meninggal dunia.

    “Atas nama pemerintah dan Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Kami mendoakan seluruh korban yang masih menjalani perawatan agar segera pulih,” ujar Dudy di Surabaya, Senin, 3 Agustus 2026.

    Menhub menegaskan keselamatan dan perlindungan terhadap seluruh penumpang menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Sumenep, operator kapal, rumah sakit, PT Jasa Raharja, Pelindo, serta berbagai instansi terkait agar penanganan korban berlangsung cepat, terpadu, dan menyeluruh.

    Menurut Dudy, pemerintah memastikan setiap penumpang memperoleh penanganan yang layak, mulai dari proses evakuasi, pelayanan kesehatan, pendampingan kepada keluarga, hingga pemenuhan hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

    Kementerian Perhubungan juga mengawasi agar operator kapal dan pihak terkait memenuhi seluruh kewajibannya kepada penumpang dan korban. Hak-hak tersebut meliputi penyampaian informasi yang akurat kepada keluarga, pelayanan dan rujukan medis, kemudahan proses identifikasi korban, fasilitasi penanganan keluarga, hingga penyelesaian santunan dan perlindungan asuransi sesuai ketentuan.

    “Kami telah menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan untuk terus mengawal proses pemenuhan hak-hak korban dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal. Jangan sampai ada korban ataupun keluarga yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan maupun hak-haknya,” kata Dudy.

    Ia menambahkan, proses pendataan identitas korban dan pencocokan manifest dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi kepada keluarga. Seluruh perkembangan akan disampaikan secara terbuka setelah melalui proses verifikasi bersama instansi terkait.

    Kementerian Perhubungan juga meminta operator kapal bersikap kooperatif dan bertanggung jawab selama proses penanganan berlangsung. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi, bantuan administrasi, hingga pemenuhan kewajiban kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, operasi pencarian terhadap korban yang belum ditemukan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus memberikan dukungan penuh hingga seluruh proses penanganan dinyatakan selesai.

    Di sisi lain, Dudy mendukung investigasi yang dilakukan secara independen oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab kebakaran secara objektif. Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran, mulai dari kepatuhan operator, prosedur operasional, standar pelayanan kepada penumpang, hingga penguatan sistem pengawasan.

    “Kami berkomitmen agar setiap pembelajaran dari insiden ini menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional. Keselamatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar,” ujar Dudy. (*)

  • Pelindo Siapkan Posko Terpadu dan Layanan Gratis bagi Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

    Pelindo Siapkan Posko Terpadu dan Layanan Gratis bagi Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa bergerak cepat mendukung penanganan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan utara Pulau Giliyang, Kabupaten Sumenep, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Sebagai operator pelabuhan, Pelindo mendirikan Posko Terpadu di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk mendukung proses penerimaan, identifikasi, pelayanan, hingga pemulihan penumpang yang berhasil dievakuasi.

    KMP Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya–Makassar dilaporkan terbakar sekitar pukul 06.00–07.00 WIB saat berlayar di perairan utara Madura. Insiden tersebut memicu operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terpadu yang melibatkan Basarnas, TNI AL, Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, KSOP, KPLP, Polairud, BPBD, serta sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    Armada yang terlibat dalam proses evakuasi antara lain KN SAR Permadi, RIB 01 Sumenep, KRI Nala-363 Koarmada II, KM Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, Transco Arafura, Meratus Project 3, Prakarsa Mas, SC Aila XVII, Alcon Daniel, Selaras Mas, dan British Mentor.

    Posko Terpadu di Terminal GSN dibentuk melalui koordinasi dengan KSOP Utama Tanjung Perak, Basarnas, BPBD, Jasa Raharja, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS PHC Surabaya, kepolisian, serta sejumlah instansi terkait.

    Selain di Surabaya, posko penanganan juga disiapkan di Pelabuhan Kalianget, Sumenep, guna mempercepat koordinasi penanganan korban dari dua titik pendaratan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut meninjau langsung proses evakuasi di Pelabuhan Kalianget sebelum melanjutkan pemantauan ke Posko Terpadu di Terminal GSN, Pelabuhan Tanjung Perak.

    Dalam kunjungan tersebut, Menhub menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi dan memastikan seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mendukung proses pencarian, penyelamatan, evakuasi, serta penanganan korban. Kementerian Perhubungan juga memastikan Posko Terpadu di Terminal GSN siap beroperasi sebagai pusat layanan bagi penumpang dan keluarga korban.

    Berdasarkan data tim SAR gabungan hingga Minggu pukul 20.30 WIB, sebanyak 235 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 230 orang dinyatakan selamat, sedangkan lima orang meninggal dunia. Proses pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilakukan.

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Pelindo menyediakan berbagai layanan gratis di Terminal Penumpang GSN, meliputi pemeriksaan kesehatan, ruang istirahat lengkap dengan kasur dan bantal, makanan siap saji, minuman, fasilitas mandi, toilet, mushala, hingga transportasi menuju terminal, stasiun, maupun tujuan lanjutan bagi penumpang yang telah dinyatakan layak melakukan perjalanan.

    Selain itu, Pelindo menyiapkan dukungan logistik berupa 150 boks makanan ringan, 300 boks nasi, 20 dus air mineral, layanan kopi gratis, serta area istirahat sementara untuk memenuhi kebutuhan korban dan keluarga.

    Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan agar para penumpang memperoleh pelayanan terbaik setelah menjalani proses evakuasi.

    “Pelindo telah menyiapkan Posko Terpadu di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara untuk mendukung proses identifikasi sekaligus memberikan pelayanan kepada para penumpang yang tiba di Surabaya. Kami berkoordinasi erat dengan KSOP, Basarnas, Jasa Raharja, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS PHC Surabaya, serta seluruh instansi terkait agar penanganan berjalan cepat, terpadu, dan humanis,” ujarnya.

    Purwanto menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya.

    “Kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh penumpang. Jika kondisi kesehatannya memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, kami akan membantu proses keberangkatan lanjutan. Namun apabila memilih kembali ke daerah asal, Pelindo juga menyiapkan transportasi menuju terminal maupun stasiun terdekat secara gratis. Kami juga menyediakan tempat beristirahat, makanan, minuman, toilet, dan mushala agar para korban dapat memulihkan kondisi fisik maupun psikologis setelah mengalami musibah,” katanya.

    Ia menjelaskan sedikitnya empat kapal pembawa korban evakuasi dijadwalkan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada rentang pukul 23.00 hingga 01.00 WIB. Seluruh penumpang akan menjadi prioritas pelayanan di Terminal GSN agar proses debarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga keberangkatan lanjutan berlangsung cepat dan tertib.

    Data sementara menunjukkan KM Meratus Pematang Siantar menjadi kapal dengan jumlah korban evakuasi terbanyak yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, yakni 113 orang, terdiri atas 111 penumpang selamat dan dua korban meninggal dunia. Dari penumpang yang selamat, tujuh orang dirujuk ke RS PHC Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Purwanto menambahkan seluruh personel operasional telah disiagakan selama 24 jam untuk memastikan proses kedatangan kapal berlangsung aman dan lancar.

    “Kami menyiapkan seluruh fasilitas terminal agar dapat langsung digunakan ketika kapal-kapal pembawa korban sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Tim operasional telah bersiaga selama 24 jam untuk mendukung proses debarkasi, pengaturan arus penumpang, hingga penyaluran menuju area pelayanan kesehatan dan posko terpadu. Prioritas kami adalah memastikan para korban memperoleh pelayanan yang cepat, aman, nyaman, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Ma’un, mengatakan penanganan insiden dilakukan melalui koordinasi intensif lintas instansi dengan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama.

    “KSOP Utama Tanjung Perak bersama Basarnas, TNI AL, Polairud, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, serta seluruh unsur terkait terus berkoordinasi untuk memastikan proses evakuasi, penanganan korban, dan kedatangan kapal-kapal pembawa penumpang dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Fokus utama kami adalah keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal, sekaligus memastikan pelayanan kepada korban berjalan optimal,” katanya.

    Ia menambahkan, setelah proses penyelamatan selesai, pemerintah akan melakukan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kapal.

    Pelindo memastikan Posko Terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak akan tetap beroperasi hingga seluruh proses penanganan korban dinyatakan selesai oleh otoritas berwenang. Perusahaan juga menegaskan komitmennya mendukung penuh proses kemanusiaan sekaligus memastikan pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan aman dan lancar. (*)

  • Jelang HUT Ke-81 RI, Bupati Sumenep Serahkan Bendera Merah Putih kepada ASN

    Jelang HUT Ke-81 RI, Bupati Sumenep Serahkan Bendera Merah Putih kepada ASN

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo secara simbolis menyerahkan Bendera Merah Putih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat, Senin, 3 Agustus 2026.

    Penyerahan itu menjadi bagian dari gerakan menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Bupati Fauzi mengatakan, pembagian bendera tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Kami menyerahkan bendera ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

    Menurut dia, bendera merah putih yang dibagikan itu diharapkan dikibarkan oleh seluruh ASN di rumah masing-masing. Langkah tersebut sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat untuk ikut mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan.

    “Kami mengajak ASN dan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sejak 1 hingga 31 Agustus 2026,” ujarnya.

    Achmad Fauzi menegaskan, pengibaran Bendera Merah Putih tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

    “Semangat kemerdekaan harus terawat melalui tindakan nyata, salah satunya dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan kecintaan kepada Indonesia,” tuturnya.

    Ia juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat persatuan, serta bersama-sama membangun Kabupaten Sumenep yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

    “Karena itu, seluruh ASN diharapkan tidak hanya memasang bendera di lingkungan tempat tinggal dan kantor, tetapi juga mengajak masyarakat berpartisipasi menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI,” pungkasnya. (*)

  • Menhub Tinjau Evakuasi Korban Kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Apresiasi Respons Cepat Pemkab Sumenep

    Menhub Tinjau Evakuasi Korban Kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Apresiasi Respons Cepat Pemkab Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu malam, 2 Agustus 2026.

    Dari Pelabuhan Kalianget, Menhub memastikan proses penyelamatan korban berjalan optimal.

    “Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami memastikan proses evakuasi dilakukan secara optimal dan berjalan lancar sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat ditemukan serta mendapat penanganan lebih lanjut dari petugas,” ujar Dudy.

    Hingga Minggu malam, proses evakuasi yang dipimpin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) masih berlangsung. Seluruh korban yang berhasil ditemukan direncanakan dievakuasi ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Menhub mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan penanganan kebakaran kapal tersebut. Koordinasi dilakukan secara intensif bersama pemerintah daerah di Madura, Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator kapal, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan.

    Menurut dia, seluruh sumber daya yang dibutuhkan telah dikerahkan untuk mendukung proses pencarian, evakuasi, penyelamatan, hingga penanganan para korban.

    Dalam kunjungannya ke Sumenep, Dudy juga bertemu Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk memperkuat koordinasi penanganan korban. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan jajaran Forkopimda yang bergerak cepat sejak awal kejadian.

    Selain itu, Menhub juga mengapresiasi pemerintah daerah lain di Madura yang ikut menyiagakan personel dan fasilitas pendukung dalam proses penyelamatan.

    “Saya mengapresiasi langkah proaktif Bupati Sumenep, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan yang telah menyiagakan personel, fasilitas kesehatan, serta tim di wilayah perairannya masing-masing untuk membantu penumpang yang kemungkinan terbawa arus. Sinergi antardaerah seperti ini sangat penting dalam mempercepat penyelamatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.

    Usai dari Sumenep, Menhub bertolak ke Surabaya untuk memantau penanganan melalui Posko Terpadu Penanganan Kecelakaan Kapal KM Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak.

    Kementerian Perhubungan juga membuka Posko Terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, sebagai pusat koordinasi penanganan korban sekaligus layanan bagi keluarga penumpang.

    Di posko tersebut dilakukan pendataan korban, penanganan medis awal, proses pemulihan, hingga penyampaian informasi resmi kepada keluarga.

    “Posko Terpadu di Terminal GSN Tanjung Perak telah siap beroperasi sebagai pusat layanan bagi penumpang dan keluarga korban yang terdampak. Kami juga akan terus menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala setelah seluruh data selesai diverifikasi,” ujar Dudy.

    Selain memastikan penanganan korban, Menhub menegaskan investigasi akan segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa II.

    Sebagai informasi, kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar itu terbakar pada Minggu pagi sekitar pukul 06.00–07.00 WIB di perairan utara Sumenep, Laut Jawa. Informasi kejadian diterima Kementerian Perhubungan sekitar pukul 08.30 WIB dan langsung ditindaklanjuti melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Basarnas.

    Dalam operasi penyelamatan, Kemenhub mengerahkan kapal patroli KPLP KN Grantin P.211 serta menyiapkan KN Masalembo. Proses evakuasi juga diperkuat oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, di antaranya TB Hasnur 26, KM Prakarsa Mas, KM Meratus Pematang Siantar, dan KM Transco Arafura. (*)

  • PBMI Sertifikasi 80 Pelatih, Wasit, dan Juri untuk Perkuat Standar Internasional

    PBMI Sertifikasi 80 Pelatih, Wasit, dan Juri untuk Perkuat Standar Internasional

    BEKASI, LensaMadura.com – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) menggelar Sertifikasi Nasional Pelatih, Wasit, dan Juri Muaythai Indonesia di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Kegiatan yang diikuti 80 peserta dari berbagai daerah ini menjadi bagian dari upaya PBMI memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mendorong profesionalisme Muaythai Indonesia.

    Ketua Umum PBMI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan peningkatan kapasitas pelatih, wasit, dan juri merupakan fondasi penting dalam pembinaan atlet sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan pertandingan.

    “Ini bukan pelatihan biasa. Kita sedang membangun kualitas manusia yang akan menjadi ujung tombak pembinaan atlet sekaligus menjaga integritas pertandingan. Atlet yang hebat lahir dari pelatih yang berkualitas, sementara pertandingan yang bermartabat membutuhkan wasit dan juri yang memiliki integritas serta memahami standar global,” ujar LaNyalla.

    Menurut dia, sertifikasi tersebut menjadi langkah strategis agar Muaythai Indonesia semakin dekat dengan standar internasional. Kehadiran instruktur dari organisasi Muaythai dunia turut memperkuat kualitas pelatihan yang diberikan kepada peserta.

    Para peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan memperoleh sertifikat berstandar internasional yang diakui oleh International Federation of Muaythai Associations (IFMA).

    Sertifikasi berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Agustus 2026. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dari Ajarn Thanong selaku Head of WMC Technical Commission dan IFMA International Technical Official (ITO), termasuk pembahasan mengenai perbedaan standar IFMA dan WMC.

    Peserta juga menerima materi dari Sekretaris Jenderal IFMA, Stephan Fox, dengan tema “One World, One Muaythai”.

    Untuk peserta pelatih, agenda dilanjutkan dengan materi dan praktik bersama Ajarn Chao dan Khru Id sebagai Muaythai Masters. Sementara itu, peserta wasit dan juri mengikuti pelatihan teknis serta simulasi pertandingan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan standar penilaian internasional.

    Wakil Ketua Umum PBMI Bidang Prestasi, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, mengatakan penguatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam pembangunan prestasi Muaythai nasional.

    “Kalau kita ingin berbicara prestasi di tingkat internasional, maka kualitas SDM-nya juga harus mengikuti standar internasional. Yang paling penting, ilmu yang diperoleh dalam sertifikasi ini dapat diterapkan secara konsisten di daerah masing-masing,” ujarnya.

    LaNyalla menegaskan, PBMI tidak ingin program sertifikasi berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurut dia, peningkatan kapasitas pelatih, wasit, dan juri akan dilakukan secara berkelanjutan agar Indonesia memiliki semakin banyak tenaga profesional yang diakui dunia.

    “Target kita jelas, Muaythai Indonesia harus semakin profesional dan mampu bersaing di level internasional. Untuk menuju ke sana, kita harus membangun fondasinya dari sekarang, dan salah satu fondasi terpentingnya adalah kualitas manusia,” kata LaNyalla.

    Setelah sertifikasi berakhir, PBMI akan melanjutkan agenda dengan penyelenggaraan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 pada 5–10 Agustus di GOR Abdu Rosyad, Kota Bekasi, yang diperkirakan diikuti sekitar 500 atlet dari berbagai daerah. (*)

  • PT Surabaya Kuatkan Putusan PN Sumenep, Bambang Hermanto Tetap Dinyatakan Pemilik Sah Tanah di Pamolokan

    PT Surabaya Kuatkan Putusan PN Sumenep, Bambang Hermanto Tetap Dinyatakan Pemilik Sah Tanah di Pamolokan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep dalam sengketa kepemilikan tanah di Desa Pamolokan, Kabupaten Sumenep.

    Dengan putusan tersebut, Bambang Hermanto kembali dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek tanah yang menjadi sengketa.

    Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor 583/PDT/2026/PT SBY yang merupakan tindak lanjut atas permohonan banding yang diajukan dua pihak berinisial S dan F, selaku tergugat dalam perkara di PN Sumenep.

    Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa, 28 Juli 2026, majelis hakim menerima permohonan banding secara formal.

    Namun, pengadilan tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Smp tanggal 29 Mei 2026.

    Sebelumnya, PN Sumenep mengabulkan sebagian gugatan perdata yang diajukan Bambang Hermanto. Pengadilan menyatakan Bambang sebagai pemilik sah atas sebidang tanah di Jalan Pahlawan, Desa Pamolokan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 Desa Pamolokan yang diterbitkan pada 6 Februari 1984.

    Kuasa hukum Bambang Hermanto, Nancy Dwi Fasluky Tristoria, mengatakan putusan PT Surabaya menunjukkan bahwa dalil gugatan, fakta persidangan, dan alat bukti yang diajukan penggugat dinilai memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Putusan ini membuktikan bahwa seluruh dalil, fakta, dan alat bukti yang kami ajukan telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim dan dinilai beralasan menurut hukum,” kata Nancy, Minggu, 2 Agustus 2026.

    Menurut dia, permohonan banding yang diajukan pihak lawan tidak mengubah putusan pengadilan tingkat pertama sehingga amar putusan PN Sumenep tetap dipertahankan.

    Kuasa hukum Bambang Hermanto lainnya, Lukmanul Hakim, mengatakan putusan tersebut memang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

    Meski demikian, ia menilai putusan PT Surabaya menunjukkan adanya kesesuaian pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa pokok sengketa.

    “Putusan ini menjadi indikator bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama dinilai telah tepat oleh pengadilan tingkat banding. Namun demikian, kami tetap menghormati hak para pihak apabila masih akan menempuh upaya hukum yang tersedia,” ujar Lukmanul. (*)

  • Banser Jatim Siagakan 20 Ribu Personel untuk Amankan Muktamar ke-35 NU

    Banser Jatim Siagakan 20 Ribu Personel untuk Amankan Muktamar ke-35 NU

    SURABAYA, LensaMadura.com – Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Timur mulai mematangkan persiapan pengamanan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

    Sebanyak 20 ribu personel disiagakan untuk mendukung kelancaran forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.

    Kesiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi pengamanan yang digelar di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Surabaya, Ahad, 2 Agustus 2026.

    Rapat dipimpin Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril bersama Kasatkorwil Banser Jawa Timur Rizza Ali Faizin, serta diikuti para komandan satuan Banser se-Jawa Timur.

    Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar, PW GP Ansor dan Satkorwil Banser Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan agenda lima tahunan NU agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan khidmat.

    Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril mengatakan Muktamar ke-35 NU merupakan agenda strategis yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Karena itu, Jawa Timur sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

    “Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama merupakan momentum yang sangat strategis bagi perjalanan jam’iyah. Karena itu, sebagai tuan rumah, Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rangkaian Muktamar berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmah,” kata Musaffa.

    Ia menambahkan, GP Ansor dan Banser berkomitmen memberikan dukungan melalui pengamanan yang profesional, pelayanan yang humanis, serta koordinasi yang solid dengan seluruh pihak terkait.

    “Saya mengajak seluruh kader Ansor dan Banser menjadikan pengamanan Muktamar ini sebagai bagian dari pengabdian kepada para ulama, jam’iyah, serta bangsa dan negara,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai aspek pengamanan, mulai dari penempatan personel, pembagian tugas, pelayanan kesehatan, hingga penguatan koordinasi dengan unsur pendukung lainnya.

    Kasatkorwil Banser Jawa Timur Rizza Ali Faizin mengatakan Banser akan mulai bersiaga sejak 25 Agustus 2026 atau dua hari sebelum pembukaan Muktamar.

    Selama pelaksanaan Muktamar, sebanyak 2.000 personel Banser akan bertugas setiap hari. Mereka dibagi dalam tiga shift dan ditempatkan di 24 titik pengamanan yang mencakup area utama Muktamar, jalur mobilitas peserta, serta lokasi-lokasi strategis lainnya.

    Selain pengamanan, Banser juga akan mengoperasikan tiga pos layanan kesehatan gratis bagi peserta maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

    Menurut Rizza, pengamanan dilakukan secara terpadu bersama Pagar Nusa, SIGAP (Sistem Keamanan Pondok), serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan berbagai unsur terkait.

    “Kami tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan. Banser hadir untuk memastikan seluruh rangkaian Muktamar berjalan lancar, tertib, dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh peserta,” kata Rizza.

    Secara keseluruhan, sekitar 20 ribu personel Banser akan diterjunkan secara bergelombang selama rangkaian Muktamar berlangsung. Mereka akan mendukung pengamanan, pengaturan arus jamaah, pelayanan informasi, pengawalan tamu, bantuan kesehatan, hingga penanganan keadaan darurat.

    PW GP Ansor Jawa Timur berharap seluruh personel Banser dapat menjalankan tugas secara disiplin dan profesional sehingga Muktamar ke-35 NU berlangsung aman, tertib, lancar, serta menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi organisasi dan masyarakat. (*)

  • Pelindo Regional 3 Gandeng Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Aset Negara

    Pelindo Regional 3 Gandeng Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Aset Negara

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

    Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepastian hukum, serta mengoptimalkan perlindungan dan pemulihan aset negara yang dikelola Pelindo.

    Kerja sama ini merupakan kelanjutan sinergi yang selama ini terjalin antara Pelindo Regional 3 dan Kejati Jawa Timur, khususnya dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara melalui pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga diperluas dengan penguatan aspek pemulihan aset sebagai langkah menjaga aset strategis negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksono Julianto, mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung operasional dan pengembangan bisnis perusahaan.

    “Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola perusahaan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dukungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bagian dari mitigasi risiko sehingga setiap proses bisnis Pelindo dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Daru, Kamis, 30 Juli 2026.

    Menurut dia, kolaborasi antara Pelindo Regional 3 dan Kejati Jawa Timur selama ini telah diwujudkan melalui berbagai pendampingan hukum terhadap proyek strategis maupun penyelesaian persoalan hukum perusahaan.

    Di antaranya pendampingan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan (HPL) di Pelabuhan Gresik bersama PT PLN Nusantara Power, pekerjaan perkuatan Dermaga Timur Terminal Jangka Pendek Berlian, optimalisasi area badan jalan menjadi Container Yard (CY) dan Terminal Maintenance Facilities (TMF), pengakhiran kerja sama Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Gresik Jasatama, hingga pemberian pendapat hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abdul Qohar Affandi, menegaskan Kejaksaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara akan terus mendukung badan usaha milik negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai koridor hukum.

    “Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen memberikan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya secara profesional guna mendukung penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Abdul Qohar.

    Melalui penandatanganan perjanjian tersebut, Pelindo Regional 3 dan Kejati Jawa Timur berharap koordinasi antarlembaga semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di sektor kepelabuhanan dan logistik.

    Sinergi itu juga diharapkan mampu memperkuat perlindungan kepentingan negara, meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (*)