SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengajak masyarakat berperan aktif mengawal konstitusi dan mengawasi kebijakan negara. Menurut dia, penguatan demokrasi tidak cukup hanya melalui pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik dalam menyampaikan aspirasi.
Pesan tersebut disampaikan Lia dalam Sarasehan Kebangsaan di Surabaya, Minggu, 8 November 2026.
Kegiatan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” itu menjadi forum dialog sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat.
Lia mengatakan, MPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menegaskan, demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip negara hukum.
“Yang pertama, kita bicara fungsi MPR sebagai penjaga konstitusi bangsa. Indonesia adalah negara nomokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi. Artinya, setiap ruang demokrasi harus menghadirkan kebijakan yang memiliki landasan regulasi dan konstitusi,” ujar Lia.
Menurut dia, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan proses politik dan pergantian kepemimpinan. Setiap keputusan negara harus tetap berada dalam koridor hukum agar hak dan kepentingan masyarakat terlindungi.
Dalam sarasehan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait penerapan regulasi. Salah satunya menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi masih mendapat klaim dari salah satu institusi negara.
Menanggapi persoalan itu, Lia menyatakan akan berupaya menelusuri dan memeriksa fakta di lapangan untuk mengetahui duduk perkaranya.
Dia menilai, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan warga.
“Melalui forum ini, kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap harapan mereka terkait regulasi yang berlaku di negara kita. Kita ingin memastikan apakah konstitusi dan regulasi yang ada sudah mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat,” katanya.
Selain kepastian hukum, Lia menyoroti pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurut dia, pembangunan membutuhkan arah jangka panjang yang tidak bergantung sepenuhnya pada masa jabatan presiden atau pemerintahan tertentu.
Dia menilai, keberlanjutan program strategis perlu dijaga agar tidak terputus setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Salah satu isu yang terus saya gaungkan adalah PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Kita bicara bagaimana pembangunan di Indonesia tidak berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintahan tertentu, tetapi bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa terjamin,” ujarnya.
Lia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dia menilai, sikap apatis terhadap politik dapat mengurangi partisipasi anak muda dalam menentukan arah kebijakan publik.
Karena itu, dia mengajak generasi muda melihat politik sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kita harus terus mengajak generasi muda agar mau hadir dalam ruang-ruang politik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau terlibat dalam politik. Kita harus bersama-sama menggaungkan semangat positif dalam berpolitik,” kata Lia.
Dia berharap sarasehan tersebut memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, termasuk para relawan serta konstituen. Lia juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan, tetapi menyampaikan kritik melalui masukan yang konstruktif.
“Ruang politik memang tidak ada yang sempurna. Namun, bagaimana kita bersama-sama memperbaiki kekurangan dalam ruang legislasi maupun perpolitikan. Masyarakat harus terus memberikan masukan dan aspirasi yang konstruktif, jangan sampai destruktif,” tuturnya. (*)
