SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Gelar tersebut diperoleh setelah LaNyalla berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di ASSEC Tower Unair. Mantan Ketua DPD RI periode 2019-2024 itu dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude.
Dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”, LaNyalla mengkritisi dominasi partai politik dalam sistem perwakilan rakyat. Dia menilai, dominasi tersebut berpotensi membatasi kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislatif.
Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah membuka jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurut dia, ketentuan tersebut membuat akses menuju parlemen sepenuhnya bergantung pada partai politik.
Kondisi itu, kata dia, berpotensi menimbulkan recall bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Sebab, anggota DPR dinilai lebih rentan terikat pada kepentingan fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.
Dia menyebut, keterlibatan calon independen di DPR berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, keberadaan unsur nonpartai dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah yang berpotensi melahirkan kebijakan lebih berpihak kepada elite.
Menurut LaNyalla, jalur independen juga dapat meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik. Dengan begitu, pembentukan regulasi di berbagai sektor, seperti lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketenagakerjaan, diharapkan lebih mengutamakan kepentingan publik.
Untuk memperkuat argumentasinya, LaNyalla menggunakan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan perbandingan. Dia mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 yang menyatakan undang-undang pemilu negara tersebut inkonstitusional karena tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk mencalonkan diri secara independen sebagai anggota Majelis Nasional.
Perubahan kemudian dilakukan melalui pengesahan amandemen undang-undang pemilu pada 2023 yang membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk memperoleh kursi perwakilan rakyat.
LaNyalla juga menyebut sejumlah negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis, sebagai contoh negara yang memberikan ruang bagi calon independen dalam sistem pemilihan legislatif.
Dorong Kewenangan DPD Setara DPR
Selain mengusulkan jalur independen di DPR, LaNyalla menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dia menilai sistem soft bicameralism atau bikameralisme lunak membuat DPD belum memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPR. Dalam proses pembentukan undang-undang, DPR mempunyai kewenangan lebih dominan, sedangkan DPD terbatas pada pengajuan usulan dan pemberian pertimbangan.
Berangkat dari pengalamannya selama lima tahun memimpin DPD RI, LaNyalla menilai kepentingan daerah kerap tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan kebijakan nasional.
Karena itu, dia menawarkan penguatan kewenangan DPD agar dapat berperan sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikan kedua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan perubahan secara komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dia berharap hasil penelitiannya dapat menjadi bahan diskusi nasional mengenai pembenahan sistem perwakilan rakyat dan penguatan kedaulatan masyarakat dalam demokrasi Indonesia.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla saat menutup persidangan.
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof. Romdhoni, Prof. Suparto Wijoyo, Prof. Muhamad Nafik Hadi, Prof. Dossy Iskandar Prasetyo, Prof. Muhammad Hatta Ali, Prof. Radian Salman, Prof. Mas Rahmah, Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawitra Thalib.
Sejumlah tokoh juga hadir dalam jajaran undangan akademik dan turut memberikan pertanyaan, antara lain Dr. Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dailami Firdaus dan Dr. Badikenita Br Sitepu selaku anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Afriansyah Noor.
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Soekarwo, sejumlah anggota DPR dan DPD RI, unsur forum pimpinan daerah, serta tokoh organisasi kemasyarakatan, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga. (*)
