SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sumenep, Kamis (16/4/2026).
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, mewakili Bupati, dengan menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan catatan dari seluruh fraksi.
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menegaskan tiga poin utama.
Pertama, penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan sesuai regulasi dan kebutuhan pemerintahan yang dinamis.
Kedua, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor jasa keuangan berbasis syariah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Masukan dari seluruh fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah,” ujar KH Imam Hasyim.
Salah satu poin yang disorot adalah rencana penyertaan modal kepada BPRS Bhakti Sumekar.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa sumber dana berasal dari hibah pemerintah pusat, sehingga tidak membebani fiskal daerah.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor pertanian, termasuk mendukung petani dan korporasi tani melalui akses kredit yang lebih luas dan terjangkau.
“Penguatan permodalan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan di sektor prioritas secara produktif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal. BMD tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga diarahkan agar memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial.
Langkah yang dilakukan meliputi penataan aset, peningkatan sistem pencatatan dan inventarisasi, serta pengembangan pola pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dulsiam, selaku pimpinan rapat, berharap proses pembahasan Raperda dapat berjalan lancar hingga menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan Raperda ini dapat berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. (*)