Lensa Madura

Tag: IKA PMII Sapudi

  • IKA PMII Pulau Sapudi Minta Warga Awasi Penyaluran Beras Bapang

    IKA PMII Pulau Sapudi Minta Warga Awasi Penyaluran Beras Bapang

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Hasan Al Hakiki, meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan pangan (Bapang) dari pemerintah melalui Perum Bulog.

    Ia menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan sesuai daftar by name by address yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pangan Tahun 2025.

    Berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 117.236 penerima bantuan beras di Kabupaten Sumenep. Masing-masing keluarga akan menerima 20 kilogram beras premium dari Bulog untuk periode Juni-Juli 2025.

    “Setiap bulan 10 kilogram, karena ini distribusi dua bulan, maka totalnya 20 kilogram,” ujar Hasan Al Hakiki, yang akrab disapa Kiki, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Menurut Kiki, distribusi beras sudah berlangsung di sejumlah desa, namun wilayah kepulauan masih mengalami kendala. Di antaranya adalah Pulau Sapudi dan Raas yang terkendala terbatasnya kapasitas angkutan laut, hanya mampu mengangkut 20–35 ton.

    Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika terjadi penyelewengan. Pasalnya, data penerima bantuan telah dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bisa diakses secara terbuka.

    “Kalau ada yang tidak sesuai, segera laporkan. Ini menyangkut hak masyarakat,” kata Kiki.

    IKA PMII, kata dia, juga siap menerima pengaduan dari masyarakat jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran bantuan tersebut.

    Alumnus Pondok Pesantren Nurul Jadid itu juga meminta agar Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) aktif dalam pengawasan. Termasuk memberi perhatian kepada pihak desa dan user yang bertugas memverifikasi data serta mendokumentasikan penyaluran di lapangan.

    “Peran user sangat penting. Jika ada data yang tidak sesuai, mereka harus mencocokkan dengan KTP yang dibawa penerima,” ujarnya.

    Ia menambahkan, di daerah kepulauan, petugas Bulog tidak turun langsung dan menyerahkan proses distribusi kepada user dan pendamping PKH. Hal ini, menurutnya, rawan diselewengkan.

    “Banyak laporan dari masyarakat bahwa mereka dimintai uang tebusan saat mengambil bantuan. Bahkan ada lansia yang berhak menerima tapi bantuannya justru dialihkan ke orang lain,” katanya.

    Kiki berharap kejadian serupa tidak terulang. “Hak masyarakat harus sampai secara utuh ke tangan mereka. Jangan sampai yang berhak justru gigit jari karena lemahnya pengawasan di lapangan,” ucapnya. (*)

  • IKA PMII Sapudi Minta Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Perjuangkan Transparansi CSR HCML

    IKA PMII Sapudi Minta Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Perjuangkan Transparansi CSR HCML

    SUMENEP, lensamadura.com – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mendesak Anggota DPRD Sumenep yang baru dilantik untuk segera bersuara tentang kejelasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Husky C-NOOK Madura Limited (HCML).

    Ketua IKA PMII Sapudi, Hasan Al Hakiki mengatakan, melalui lembaga parlemen, seharusnya bisa lebih mudah untuk mendapatkan transparansi dana CSR HCML yang seharusnya dinikmati langsung oleh wilayah terdampak pengeboran minyak dan gas (migas) itu.

    “Terutama kepada Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 (Gayam, Nonggunong, Raas dan Masalembu). Pulau Sapudi menjadi bagian sektor wilayah yang harus mereka perjuangkan di tengah kepungan proyek berkeuntungan besar tersebut,” katanya, Jumat, 23 Agustus 2024.

    Ia mengatakan, saat ini DPRD Sumenep Dapil 7 diisi dengan wajah-wajah baru yang setidaknya menjadi tempat masyarakat untuk berkeluh kesah menyuarakan aspirasinya.

    “Kami sebagai aktivis kepulauan mendesak agar DPRD Sumenep yang baru diambil sumpah dan janjinya ini untuk segera membahas dan mempertanyakan kejelasan CSR HCML di Pulau Sapudi,” ujarnya.

    Dua tahun perusahaan HCML melakukan eksplorasi, sudah jutaan ribu barel yang disedot kekayaan alam Pulau Sapudi.
    Prusahaan HCML yang bertengger di selatan Pulau Sapudi itu memiliki CSR yang besar. Namun tidak transparan.

    Pulau Sapudi yang menjadi wilayah paling terdampak secara sektorlal, seharusnya warga Sapudi mendapatkan peningkatan infrastruktur yang sangat memadai dengan adanya robot Migas itu.

    “Anggota DPRD Sumenep yang baru harus peka, karena dia sebagai wakil rakyat, harus mampu memperjuangkan hak rakyat yang patut didapatkan dari perusahaan,” Jelas pria yang akrab dipanggil Cak Kiki itu.

    Selain itu, Cak Kiki juga mendesak agar para tuan DPRD Sumenep yang baru dilantik itu, memikirkan infrastruktur jalan di Kepulauan Sapudi yang sudah puluhan tahun tak kunjung selesai.

    Bagi dia, jalan tersebut tak hanya diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga bisa dimaksimalkan dengan usulan dari anggaran dana CSR perusahaan HCML.

    Selain infrastruktur, CSR HCML juga dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi di kepulauan Sapudi, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin meningkat dan mencegah urbanisasi pemuda di kepulauan.

    Terakhir, pria jebolan aktivis PMII Nurul Jadid Probolinggo itu, meminta agar DPRD Sumenep yang baru dilantik tidak cenderung ikut arus di parlemen. Mereka harus berani bertolak belakang pemikiran.

    Setidaknya, lanjut dia, atas nama wakil rakyat kepulauan harus lantang bersuara memperjuangkan agar tidak terjadi disparitas antara kepulauan dan daratan.

    “Butuh pendekatan secara holisitik, atau perlawanan secara diplomatis agar masyarakat kepulauan tidak didiskriminasi secara akal dan tindakan,” tandasnya. (*/udi)