SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengaktifkan kembali PosCurhat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat hingga tingkat desa.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat bukan program baru. Fasilitas tersebut sebelumnya pernah diterapkan di sejumlah desa dan kini dihidupkan kembali dengan fungsi yang lebih luas sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.
“PosCurhat nantinya tersedia di setiap desa untuk menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan,” kata Arif, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Arif, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.
Karena itu, PosCurhat dirancang sebagai ruang dialog yang terbuka, aman, dan mudah diakses masyarakat. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, kebutuhan pembangunan, hingga usulan yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“PosCurhat bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan. Kami ingin menjadikannya ruang yang aman, nyaman, dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.
Arif menjelaskan, reaktivasi PosCurhat merupakan bagian dari upaya memastikan Perda Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Melalui mekanisme itu, aspirasi masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan di tingkat kecamatan hingga kabupaten sehingga pembangunan lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.
Ia berharap PosCurhat dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap PosCurhat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sumenep,” kata Arif. (*)
