SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi isu inflasi dan memperkuat ketahanan pangan, dua hal yang menjadi fokus strategis pada pertengahan tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk periode 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi acuan penting bagi berbagai sektor dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bergizi, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi tantangan distribusi.
“Pengendalian inflasi bukanlah tanggung jawab satu instansi semata. Diperlukan kolaborasi antarsektor, khususnya dalam memperkuat sistem pangan dan memperlancar jalur distribusinya,” ujar Arif, Jumat (20/6).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen. Meski terbilang stabil, Arif mengingatkan bahwa kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan tetap menjadi faktor risiko ketimpangan harga yang perlu diantisipasi.
Ia menekankan bahwa komoditas pangan masih menjadi kontributor utama inflasi di daerah. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan lokal serta pembenahan rantai distribusi akan menjadi prioritas utama Bappeda dalam waktu dekat.
“Bappeda sedang membangun sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Kesehatan, agar ketersediaan pangan bergizi tidak hanya terjamin, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu tantangan klasik yang juga menjadi perhatian adalah kesenjangan harga antara wilayah daratan dan kepulauan. Arif menyatakan bahwa upaya pengurangan disparitas harga ini akan menjadi salah satu titik tekan dalam program ketahanan pangan mendatang.
Tak hanya berfokus pada sektor pangan, Bappeda juga tengah mendorong penguatan struktur ekonomi lokal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak dan retribusi. Upaya ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan daya beli masyarakat.
“Ketika daya beli masyarakat tetap terjaga dan keuangan daerah stabil, maka pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)
