Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Kemacetan Menuju Ketapang-Gilimanuk, Pelindo Tanjung Wangi Buka Buffer Area untuk Truk

    Kemacetan Menuju Ketapang-Gilimanuk, Pelindo Tanjung Wangi Buka Buffer Area untuk Truk

    BANYUWANGI, LensaMadura.com – Kemacetan kembali terjadi di ruas jalan utama menuju Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Banyuwangi. Kepadatan lalu lintas itu turut memengaruhi pergerakan kendaraan logistik dan kendaraan besar yang hendak menuju kawasan pelabuhan, termasuk Pelabuhan Tanjung Wangi.

    Untuk membantu mengurai kepadatan, Pelindo Tanjung Wangi kembali membuka sejumlah kantong parkir dan buffer area yang dikelolanya. Fasilitas tersebut disiapkan secara insidentil untuk menampung sementara kendaraan truk yang akan menuju pelabuhan.

    Kendaraan yang hendak menuju Pelabuhan Tanjung Wangi, baik yang sudah memiliki tiket maupun belum, dapat diarahkan untuk menunggu di area tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di badan jalan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

    General Manager Pelindo Tanjung Wangi, Eko Budyasmoro, mengatakan pembukaan kantong parkir dan buffer area merupakan langkah insidentil Pelindo untuk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menangani kepadatan lalu lintas.

    “Kami membuka kembali kantong parkir dan buffer area yang kami miliki sebagai bagian dari upaya bersama untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di akses menuju pelabuhan. Kendaraan yang akan menuju pelabuhan dapat diarahkan untuk menunggu sementara di area yang telah disiapkan sehingga tidak seluruhnya menumpuk di badan jalan,” ujar Eko, Jumat, 4 September 2026.

    Pelindo Tanjung Wangi saat ini memiliki dua fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir dan buffer area. Fasilitas pertama adalah RTK dengan luas sekitar 7.000 meter persegi dan kapasitas hingga 95 unit truk golongan V.

    Fasilitas kedua berupa buffer area seluas 24.898 meter persegi yang mampu menampung hingga 313 unit truk golongan V–VII.

    “Pemanfaatan area ini sifatnya insidentil dan akan kami sesuaikan dengan kondisi kepadatan di lapangan. Harapannya, keberadaan buffer area ini dapat memberikan ruang bagi kendaraan untuk menunggu sehingga kepadatan di ruas jalan utama dapat diminimalkan,” kata Eko.

    Selain menyediakan area penampungan sementara, Pelindo Tanjung Wangi melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran untuk mempercepat waktu operasional kapal selama berada di kawasan pelabuhan.

    Pelindo juga meminta agen pelayaran mengevaluasi sistem penjualan dan pendistribusian tiket kapal. Evaluasi tersebut mencakup ketepatan jadwal keberangkatan serta kesiapan armada dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. (*)

  • MWCNU Giligenting Gelar Pengobatan Gratis Jelang Pelantikan Pengurus

    MWCNU Giligenting Gelar Pengobatan Gratis Jelang Pelantikan Pengurus

    SUMENEP, LensaMadura.com – Menjelang pelantikan kepengurusan Masa Khidmat 2025–2030, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Giligenting, Sumenep, menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat, Sabtu, 5 September 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di Kantor MWCNU Giligenting itu menjadi bagian dari rangkaian agenda pelantikan sekaligus bentuk kepedulian sosial organisasi kepada masyarakat.

    Warga mendapat layanan pemeriksaan dan penanganan medis umum. Panitia juga menyediakan layanan nonmedis sebagai bagian dari kegiatan sosial tersebut.

    Ketua Panitia Pelantikan MWCNU Giligenting, Rodi Hartono, mengatakan pelantikan pengurus baru tidak semestinya hanya menjadi agenda internal organisasi. Menurut dia, momentum tersebut perlu diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Pelantikan bukan sekadar momentum internal organisasi, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan pengobatan gratis ini sebagai wujud khidmah dan kepedulian sosial,” ujar Rodi.

    Ia mengatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan NU diharapkan tidak hanya sebatas menghadiri agenda keagamaan. Kehadiran organisasi, kata dia, juga perlu dirasakan melalui pelayanan dan kegiatan sosial.

    Rodi berharap kegiatan semacam itu dapat terus dikembangkan menjadi bagian dari program kerja kepengurusan MWCNU Giligenting Masa Khidmat 2025–2030.

    Sementara itu, Mandataris Ketua Tanfidziyah MWCNU Giligenting, KH Yahya, mengatakan pengabdian sosial dan kemanusiaan merupakan bagian penting dari khidmah Nahdlatul Ulama. Karena itu, keberadaan MWCNU di tingkat kecamatan diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

    “NU harus senantiasa hadir di tengah masyarakat. Khidmah tidak hanya diwujudkan melalui pengajian dan syiar keagamaan, tetapi juga lewat kepedulian sosial dan aksi kemanusiaan. Pengobatan gratis ini adalah salah satu ikhtiar kami,” kata KH Yahya.

    Menurut dia, pelantikan pengurus MWCNU Giligenting Masa Khidmat 2025–2030 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat amanah kepengurusan dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

    Peran tersebut, kata KH Yahya, tidak hanya mencakup bidang keagamaan, tetapi juga pendidikan, sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pengobatan gratis itu sekaligus menjadi ruang pertemuan antara pengurus MWCNU, tenaga kesehatan, dan warga. Melalui kegiatan tersebut, kepengurusan baru ingin memulai masa khidmahnya dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (*)

  • Poli Penyakit Dalam RSUD Sumenep Jadi Bagian Penting Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    Poli Penyakit Dalam RSUD Sumenep Jadi Bagian Penting Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pelayanan kesehatan di Poli Penyakit Dalam RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus menjadi salah satu bagian penting dalam memberikan layanan medis kepada masyarakat.

    Poli yang menangani berbagai keluhan dan penyakit pada organ dalam tersebut melayani pasien dengan dukungan tenaga kesehatan serta fasilitas rumah sakit.

    Suasana pelayanan di Poli Penyakit Dalam RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terlihat ramai pada Sabtu, 5 September 2026. Sejumlah pasien tampak menunggu giliran pemeriksaan di area yang telah disediakan.

    Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, mengatakan rumah sakit terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    “Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di Poli Penyakit Dalam, kami berupaya agar pasien mendapatkan pelayanan yang baik, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan hingga penanganan sesuai kondisi medisnya,” kata dr. Erliyati.

    Menurut dia, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis. Kenyamanan pasien selama berada di lingkungan rumah sakit juga menjadi perhatian.

    “Kami ingin masyarakat yang datang ke RSUD dr. H. Moh. Anwar merasa dilayani dengan baik. Karena bagi kami, pelayanan kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga bagaimana pasien merasa aman dan nyaman selama mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

    Salah satu pasien atau pengunjung Poli Penyakit Dalam, Biya, mengatakan pelayanan yang diterimanya cukup membantu. Menurut dia, petugas memberikan arahan ketika pasien membutuhkan informasi terkait proses pelayanan.

    “Pelayanannya cukup baik. Petugas juga membantu mengarahkan ketika kami membutuhkan informasi, sehingga lebih mudah mengikuti proses pemeriksaan,” kata Biya.

    Biya berharap kualitas pelayanan di Poli Penyakit Dalam terus dipertahankan dan ditingkatkan.

    “Semoga pelayanan seperti ini terus dipertahankan dan semakin baik, sehingga pasien yang datang merasa nyaman,” ujarnya. (*)

  • HUT ke-81, PMI Pamekasan Ajak Warga Rutin Donor Darah

    HUT ke-81, PMI Pamekasan Ajak Warga Rutin Donor Darah

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Pamekasan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian kemanusiaan melalui donor darah sukarela.

    Ajakan itu disampaikan bertepatan dengan Hari Lahir PMI yang diperingati setiap 3 September.

    Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Pamekasan, dr. Achmad Syafirullah, mengatakan kebutuhan darah di masyarakat membutuhkan dukungan dari pendonor sukarela. Darah yang terkumpul nantinya disimpan dan disalurkan kepada pasien yang membutuhkan.

    “Kami PMI menginginkan kerelaan masyarakat Pamekasan untuk rela mendonorkan darahnya secara sukarela. Darah yang terkumpul nantinya akan kami simpan dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan,” ujarnya dilansir, Kamis, 3 September 2026.

    Menurut dia, donor darah bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan medis, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama. Karena itu, partisipasi masyarakat secara rutin diperlukan untuk menjaga ketersediaan darah.

    Selain pelayanan donor darah, PMI Pamekasan menjalankan berbagai program kemanusiaan, mulai dari penanggulangan bencana, pelayanan ambulans, pengobatan massal, pertolongan pertama pada kecelakaan, hingga kegiatan sosial lainnya.

    PMI juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Salah satu bentuknya melalui pendistribusian air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di wilayah yang mengalami kekurangan air.

    Di bidang kerelawanan, PMI Pamekasan melakukan pembinaan generasi muda melalui kegiatan Korps Sukarela (KSR) dan Palang Merah Remaja (PMR). Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial dan kesiapsiagaan sejak usia muda.

    Hari Lahir PMI yang diperingati setiap 3 September juga menjadi momentum untuk mengingat sejarah organisasi kemanusiaan tersebut. PMI dibentuk pada 3 September 1945 setelah Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo membentuk badan Palang Merah Nasional.

    Lebih dari delapan dekade kemudian, semangat tersebut terus diwujudkan melalui berbagai pelayanan kemanusiaan di daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. (*)

  • Pemuda Muhammadiyah Sumenep Soroti Perubahan Desil Data Sosial Ekonomi Warga

    Pemuda Muhammadiyah Sumenep Soroti Perubahan Desil Data Sosial Ekonomi Warga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Perubahan desil data sosial ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian Pemuda Muhammadiyah.

    Organisasi tersebut meminta proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.

    Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ludianto, mengatakan perubahan desil tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan data dalam sistem. Menurut dia, status tersebut dapat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial.

    “Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” kata Ludianto, Jumat, 4 September 2026.

    Ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga pemerintah desa memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga.

    Ludianto juga mengingatkan agar proses pendataan tidak dipengaruhi kepentingan di tingkat lokal. Ia meminta seluruh pihak menjaga objektivitas agar perubahan status sosial ekonomi masyarakat benar-benar berdasarkan kondisi faktual.

    “Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” ujarnya.

    Menurut dia, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai perlu mendapatkan ruang untuk melakukan klarifikasi dan mengajukan verifikasi ulang. Pemerintah juga dinilai perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses warga.

    “Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” katanya.

    Ludianto menilai akurasi data sosial ekonomi penting karena kesalahan dalam pendataan dapat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

    Pemuda Muhammadiyah Sumenep, kata dia, akan terus menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami persoalan terkait perubahan desil. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan mendorong adanya verifikasi dan perbaikan data.

    “Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” ujarnya.

    Ia menegaskan pengawalan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial organisasi untuk mendorong kebijakan publik yang berbasis data dan berpihak kepada masyarakat.

    “Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan,” pungkas Ludianto. (*)

  • Dinkes P2KB Sumenep Raih Peringkat Kedua Stan Terbaik MNV 2026

    Dinkes P2KB Sumenep Raih Peringkat Kedua Stan Terbaik MNV 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Stan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep meraih peringkat kedua stan terbaik dalam Pameran Pembangunan rangkaian Madura Night Vaganza (MNV) 2026.

    Penghargaan tersebut diumumkan di atas panggung setelah pelaksanaan Madura Bersholawat, Kamis malam, 3 September 2026.

    Dinkes P2KB berada di posisi kedua setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, sedangkan posisi ketiga hingga keenam masing-masing ditempati Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

    Pameran pembangunan tersebut berlangsung di kawasan GOR A. Yani Pangligur, Sumenep. Stan Dinkes P2KB menampilkan berbagai program, inovasi, dan layanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah daerah.

    Sebelumnya, stan tersebut juga dikunjungi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo pada Kamis (27/8/2026). Bupati melihat sejumlah materi yang ditampilkan, mulai dari inovasi layanan berbasis digital hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

    Di antara inovasi yang diperkenalkan adalah EATORE (Electronic Mortality Report) untuk mendukung pelaporan peristiwa kematian secara digital. Ada pula SIAP LAHIR yang mendukung pengurusan dokumen kependudukan bayi baru lahir secara terintegrasi.

    Dinkes P2KB juga memperkenalkan layanan Telemedicine untuk konsultasi kesehatan secara digital. Sementara di wilayah kepulauan, terdapat SEMPOL SEHAT di Puskesmas Sapeken atau Puskesmas Hadir e Kompolan untuk Masyarakat Sehat yang memungkinkan petugas memberikan pelayanan di tengah kegiatan masyarakat.

    Selain inovasi digital, stan tersebut menampilkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), penguatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Forum Peduli Imunisasi (Forpensi), serta berbagai program pencegahan stunting seperti SAMPER ALENTENG dan Gerakan ABCDE.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M.Kes., menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pameran.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinkes P2KB yang sudah bekerja bersama dengan penuh kekompakan dan tanggung jawab,” ujar Ellya.

    Menurut dia, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan utama keikutsertaan Dinkes P2KB dalam pameran. Kehadiran stan lebih diarahkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan dan inovasi kesehatan.

    “Kami tidak mengejar juara. Yang paling utama adalah bagaimana kehadiran kami di MNV ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan, program dan inovasi kesehatan yang ada di Sumenep,” katanya.

    Ellya menilai penghargaan yang diraih menjadi tambahan motivasi bagi jajaran Dinkes P2KB untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kalau kemudian mendapatkan peringkat kedua, tentu kami bersyukur. Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus berinovasi, meningkatkan kekompakan dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengembangan layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan pelayanan berbasis masyarakat. Karena itu, program yang dikembangkan Dinkes P2KB tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga mencakup edukasi, pencegahan, deteksi dini, pemenuhan gizi, imunisasi, dan pencegahan stunting.

    “Harapan kami, apa yang kami tampilkan bukan hanya menjadi sebuah stan, tetapi menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Ellya. (*)

  • Dinkes Sumenep Tingkatkan Kualitas Layanan 8 Posyandu di Ambunten

    Dinkes Sumenep Tingkatkan Kualitas Layanan 8 Posyandu di Ambunten

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memperkuat kapasitas kader posyandu melalui supervisi fasilitatif pembudayaan hidup bersih dan sehat.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Posyandu Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, pada Rabu, 2 September 2026. Kegiatan melibatkan kader dari delapan posyandu, aparat desa, bidan desa, dan perawat desa.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan supervisi fasilitatif dilakukan untuk memastikan pelayanan posyandu berjalan sesuai standar sekaligus membantu kader meningkatkan kualitas kerja di lapangan.

    “Supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan kader. Kami ingin melihat apa yang menjadi kendala, kemudian memberikan pendampingan dan mencari solusi bersama agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” kata Ellya.

    Menurut dia, kader merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Karena itu, pembinaan dan penguatan kemampuan kader perlu dilakukan secara berkelanjutan.

    “Kader berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka perlu mendapatkan dukungan dan pembekalan yang cukup agar semakin percaya diri dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, Tim Promosi Kesehatan (Promkes) Dinkes P2KB Sumenep memberikan edukasi mengenai demam berdarah dengue (DBD) yang disampaikan Nurul Kamaria.

    Peserta juga mendapatkan edukasi mengenai program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disampaikan Yuli Mahendra. Sementara bimbingan teknis bagi kader diberikan Ahmad Nawakil.

    Selain peningkatan kapasitas, supervisi juga mencakup evaluasi pengelolaan administrasi posyandu, terutama pencatatan dan pelaporan. Berbagai hambatan teknis yang ditemui kader menjadi bahan pembahasan untuk mendapatkan penyelesaian secara bersama.

    Ellya mengatakan komunikasi dua arah menjadi bagian penting dalam pendekatan supervisi fasilitatif. Pola pembinaan tersebut diharapkan membuat kader tidak hanya menerima arahan, tetapi juga dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

    “Komunikasi harus dua arah. Kader bisa menyampaikan kendala, sementara tenaga kesehatan memberikan dukungan dan solusi. Dengan begitu, pembinaan menjadi lebih efektif,” kata dia. (*)

  • Dinkes Sumenep Perkuat Kualitas Kader Posyandu di Pasongsongan Lewat Supervisi Fasilitatif

    Dinkes Sumenep Perkuat Kualitas Kader Posyandu di Pasongsongan Lewat Supervisi Fasilitatif

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memperkuat kapasitas kader posyandu melalui supervisi fasilitatif pembudayaan hidup bersih dan sehat.

    Kegiatan tersebut digelar di Posyandu Desa Padengdengan, Kecamatan Pasongsongan, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Supervisi melibatkan kader dari tujuh posyandu, aparat desa, bidan desa, serta perawat desa.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan supervisi fasilitatif merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperkuat kemampuan kader di lapangan.

    “Supervisi bukan sekadar mengawasi atau mencari kesalahan. Yang lebih penting adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar kader mampu menjalankan pelayanan sesuai standar,” kata Ellya.

    Menurut dia, kader posyandu memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas kader perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi persoalan teknis yang muncul saat memberikan pelayanan.

    “Kalau ada kendala di lapangan, penyelesaiannya perlu dibicarakan bersama. Komunikasi dua arah antara kader dan tenaga kesehatan harus terus dibangun,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, Tim Promosi Kesehatan (Promkes) Dinkes P2KB Sumenep memberikan sejumlah materi. Edukasi mengenai demam berdarah dengue (DBD) disampaikan Nurul Kamaria, sedangkan materi mengenai Cek Kesehatan Gratis (CKG) diberikan Yuli Mahendra.

    Selain pemberian edukasi, kader mendapatkan bimbingan teknis yang disampaikan Ahmad Nawakil. Pembekalan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kader dalam menjalankan tugas pelayanan di posyandu.

    Supervisi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan administrasi, termasuk pencatatan dan pelaporan kegiatan. Hambatan yang ditemui kader di lapangan turut dibahas untuk mencari solusi bersama.

    Ellya mengatakan peningkatan mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan tersebut.

    “Kader harus merasa didukung. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap kualitas pelayanan posyandu semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia. (*)

  • Dinkes Sumenep Gencarkan Skrining Bayi Baru Lahir, Libatkan Ibu Hamil dan Kader

    Dinkes Sumenep Gencarkan Skrining Bayi Baru Lahir, Libatkan Ibu Hamil dan Kader

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep menggencarkan edukasi skrining bayi baru lahir dengan melibatkan ibu hamil dan kader di tingkat desa.

    Sosialisasi kali ini digelar di Balai Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, pada Senin, 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar kader, ibu hamil, dan bidan desa.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan peningkatan cakupan skrining bayi baru lahir menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini sekaligus mendukung penurunan angka kematian bayi.

    “Skrining bayi baru lahir penting karena ada gangguan kesehatan tertentu yang tidak selalu terlihat dari kondisi fisik bayi. Dengan pemeriksaan sejak dini, gangguan tersebut dapat diketahui lebih cepat,” kata Ellya.

    Dalam sosialisasi tersebut, ibu hamil diberikan pemahaman mengenai sejumlah gangguan bawaan tersembunyi yang berpotensi membahayakan bayi. Edukasi juga diarahkan untuk membangun kesiapan psikologis ibu agar dapat menyetujui pemeriksaan medis terhadap bayinya setelah persalinan.

    Salah satu hal yang ditekankan ialah pentingnya pengambilan sampel darah melalui tumit bayi pada waktu yang tepat. Pengambilan sampel idealnya dilakukan saat bayi berusia 24 hingga 72 jam setelah lahir.

    “Pemahaman ini perlu diberikan sejak ibu masih hamil. Jadi ketika bayinya lahir, orang tua sudah mengetahui manfaat pemeriksaan dan tidak ragu untuk mengikuti prosedur skrining,” ujar Ellya.

    Selain ibu hamil, kader mendapat penguatan peran sebagai agen edukasi kesehatan di masyarakat. Kader diharapkan dapat menjadi penghubung antara tenaga kesehatan dengan keluarga di tingkat RT/RW dan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).

    Kader juga didorong membantu mengidentifikasi dan mendata ibu hamil yang mendekati hari perkiraan lahir (HPL). Pendataan tersebut diharapkan membantu tenaga kesehatan memastikan bayi mendapatkan skrining sesuai waktu yang dianjurkan.

    “Kader memiliki posisi strategis karena dekat dengan keluarga. Mereka bisa membantu mengingatkan ibu hamil dan orang tua baru mengenai pentingnya skrining,” kata Ellya. (*)

  • Mahasiswa KKN Universitas Annuqayah Ajarkan Santri Olah Sampah Organik Jadi Kompos

    Mahasiswa KKN Universitas Annuqayah Ajarkan Santri Olah Sampah Organik Jadi Kompos

    SUMENEP, LensaMadura.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 26 Universitas Annuqayah Guluk-Guluk mengajarkan santri Pondok Pesantren (PP) Mathla’un Najah Angsanah, Desa Bragung, cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos menggunakan metode Takakura, Senin, 31 Agustus 2026 lalu.

    Kegiatan merupakan program kerja Divisi PKM dan Penelitian KKN Posko 26. Kegiatan diikuti 45 peserta yang terdiri atas santri putri dan pengurus pesantren.

    Para peserta mendapat pemahaman mengenai pengelolaan sampah organik, mulai dari jenis sampah yang dapat diolah, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, tahapan pengomposan hingga cara merawat komposter.

    Metode Takakura diperkenalkan karena relatif sederhana dan dapat diterapkan di lingkungan pesantren. Setelah menerima penjelasan, peserta juga mengikuti praktik langsung pembuatan kompos menggunakan sampah organik.

    Salah satu pemateri dari Divisi PKM dan Penelitian, Kamelia Maulida Fajrin, mengatakan metode tersebut dipilih agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sederhana oleh para santri.

    “Metode Takakura kami pilih karena sederhana dan cocok diterapkan di lingkungan pesantren. Harapan kami setelah pelatihan ini santri dapat membuat dan mengelola kompos secara mandiri,” kata Kamelia.

    Menurut dia, sampah organik yang selama ini menjadi limbah dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk untuk tanaman.

    “Hasil pengomposan juga dapat mendukung kegiatan penghijauan di lingkungan pondok pesantren,” jelasnya.

    Ketua KKN Posko 26 Anisatul Qamariyah berharap, melalui pelatihan tersebut keterampilan yang diperoleh dapat terus diterapkan oleh santri dan pengurus.

    “Harapannya pengelolaan sampah secara mandiri dapat membantu menciptakan lingkungan pesantren yang lebih bersih sekaligus menghasilkan manfaat dari sampah organik,” ujarnya. (*)

  • Dinkes Sumenep Gelar Skrining Bayi Baru Lahir di Kalimook, Tekan Risiko Kematian Bayi

    Dinkes Sumenep Gelar Skrining Bayi Baru Lahir di Kalimook, Tekan Risiko Kematian Bayi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep terus memperkuat edukasi kepada ibu hamil dan kader untuk meningkatkan cakupan skrining bayi baru lahir.

    Sosialisasi digelar di Balai Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, pada Senin, 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar ibu hamil, kader, dan bidan desa.

    Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Kerja Kesehatan Ibu dan Anak Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Sumenep.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan skrining bayi baru lahir menjadi bagian penting dalam upaya mendeteksi gangguan kesehatan sedini mungkin. Pemeriksaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung penurunan angka kematian bayi.

    “Semakin cepat gangguan kesehatan pada bayi diketahui, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan. Karena itu, kami terus mendorong agar cakupan skrining bayi baru lahir semakin meningkat,” kata Ellya.

    Dalam sosialisasi tersebut, ibu hamil diberikan pemahaman mengenai sejumlah gangguan bawaan tersembunyi yang dapat membahayakan bayi. Mereka juga diedukasi agar memiliki kesiapan psikologis untuk menyetujui pemeriksaan medis setelah bayi dilahirkan.

    Salah satu materi yang ditekankan adalah pengambilan sampel darah melalui tumit bayi. Pengambilan sampel idealnya dilakukan ketika bayi berusia 24 hingga 72 jam setelah lahir.

    Menurut Ellya, pemahaman mengenai waktu pemeriksaan penting agar orang tua tidak melewatkan periode pengambilan sampel yang dianjurkan.

    “Orang tua perlu mengetahui bahwa ada waktu yang ideal untuk pengambilan sampel. Karena itu, edukasi kepada ibu hamil harus dilakukan sebelum persalinan sehingga mereka sudah memahami prosedurnya,” ujarnya.

    Selain ibu hamil, kader mendapat pembekalan untuk memperkuat perannya sebagai agen edukasi kesehatan di masyarakat. Kader diharapkan menjadi penghubung informasi dari tenaga kesehatan kepada keluarga di tingkat RT/RW dan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).

    Kader juga didorong membantu mengidentifikasi dan mendata ibu hamil yang telah mendekati hari perkiraan lahir (HPL). Data tersebut dapat membantu tenaga kesehatan memastikan bayi yang baru lahir mendapatkan skrining sesuai waktu yang dianjurkan.

    “Kader sangat penting karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka bisa membantu mengingatkan keluarga dan memberikan pemahaman agar orang tua tidak menolak skrining yang penting bagi kesehatan bayi,” kata Ellya. (*)

  • Disdik Sumenep Dorong Sekolah Inklusif, Setiap Anak Berhak Mendapat Layanan Pendidikan

    Disdik Sumenep Dorong Sekolah Inklusif, Setiap Anak Berhak Mendapat Layanan Pendidikan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kondisi fisik, karakter, latar belakang, maupun kebutuhan khusus tidak semestinya menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

    Prinsip itu terus didorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep melalui penguatan layanan sekolah inklusif.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Mohamad Iksan, S.Pd., M.T., mengatakan pendidikan merupakan hak setiap anak. Karena itu, satuan pendidikan perlu memastikan seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

    Hal tersebut disampaikan Iksan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Sekolah Inklusif Tahun 2026 di Hotel Azmi, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Selasa, 1 September 2026.

    Menurut dia, pendidikan inklusif bukan sekadar membuka akses bagi seluruh anak untuk bersekolah. Lebih dari itu, sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menghargai keberagaman, sekaligus memberikan dukungan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

    “Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen bersama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak dalam memperoleh layanan pendidikan,” kata Iksan.

    Dia menilai keberadaan sekolah inklusif menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan kondisi maupun latar belakangnya.

    Pemikiran tersebut, kata Iksan, sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai pentingnya menghormati kodrat dan potensi setiap anak.

    “Kita harus menghormati kodrat setiap anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya,” ujarnya.

    Bimtek tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif. Peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep pendidikan inklusif secara teori, tetapi mampu menerapkannya dalam proses pelayanan dan pembelajaran di sekolah masing-masing.

    Iksan berharap hasil kegiatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata sehingga kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Sumenep terus meningkat.

    “Kami mendorong lahirnya ekosistem pendidikan yang lebih adil, manusiawi, dan terbuka, sehingga setiap anak memiliki ruang yang sama untuk belajar dan berkembang,” tuturnya. (*)

  • Supervisi Fasilitatif, Dinkes Sumenep Dorong Kader Posyandu Lebih Berkualitas

    Supervisi Fasilitatif, Dinkes Sumenep Dorong Kader Posyandu Lebih Berkualitas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memperkuat kapasitas kader posyandu melalui supervisi fasilitatif pembudayaan hidup bersih dan sehat.

    Kegiatan tersebut digelar di Posyandu Desa Kasengan, Kecamatan Manding, pada Senin, 24 Agustus 2026. Supervisi melibatkan kader dari tujuh posyandu, aparat desa, bidan desa, dan perawat desa.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan supervisi fasilitatif tidak semata-mata ditujukan untuk mencari kekurangan dalam pelayanan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memberikan pendampingan sekaligus memperkuat kemampuan kader dalam menjalankan tugas sesuai standar.

    “Supervisi bukan hanya untuk melihat kekurangan, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dan memberikan dukungan agar kader semakin mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Ellya.

    Menurut dia, peningkatan mutu pelayanan posyandu membutuhkan komunikasi dua arah antara kader dan tenaga kesehatan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kendala teknis di lapangan dapat dibahas dan diselesaikan bersama.

    “Yang kami dorong adalah pola pembinaan yang lebih positif. Kader perlu mendapatkan bimbingan, dukungan, dan pelatihan secara berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan di lapangan terus meningkat,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, Tim Promosi Kesehatan (Promkes) Dinkes P2KB Sumenep memberikan sejumlah materi. Edukasi mengenai demam berdarah dengue (DBD) disampaikan Nurul Kamaria, sedangkan edukasi mengenai Cek Kesehatan Gratis (CKG) diberikan Yuli Mahendra.

    Selain edukasi, kader juga mendapatkan bimbingan teknis yang disampaikan Ahmad Nawakil. Materi tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan kader dalam menjalankan pelayanan dan tugas di posyandu.

    Supervisi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kader dalam menjalankan pelayanan.

    Dinkes P2KB Sumenep berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja kader sekaligus mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai salah satu layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat.

    “Kalau kapasitas kader semakin baik dan administrasi serta pencatatan juga tertata, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” kata Ellya. (*)

  • Prokesra Masuk P-APBD Jatim 2026, Fraksi Golkar Dorong Realisasi Rp 19 Miliar

    Prokesra Masuk P-APBD Jatim 2026, Fraksi Golkar Dorong Realisasi Rp 19 Miliar

    SURABAYA, LensaMadura.com – Program Kredit Sejahtera (Prokesra) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didorong segera direalisasikan untuk membantu pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan dengan bunga ringan.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha, mengatakan anggaran Prokesra telah disepakati dan masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur 2026. Dia berharap program tersebut mulai direalisasikan pada Oktober hingga Desember 2026.

    “Kami berharap di P-APBD 2026 ini, Pemprov Jatim bisa merealisasikan Rp 19 miliar untuk program Prokesra yang sudah disepakati bersama dan tadi disahkan di DPRD Jatim,” kata Yudha di Surabaya dilansir dari detikcom, Kamis (3/9/2026).

    Menurut Yudha, Prokesra banyak dinantikan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dengan beban bunga yang lebih ringan.

    Dia mengatakan terdapat calon nasabah baru yang masih mengantre untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui program tersebut. Karena itu, tambahan anggaran Rp 19 miliar diharapkan dapat diarahkan untuk memperluas penerima manfaat Prokesra.

    “Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM harus betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Prokesra. Dengan begitu, semakin banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

    Yudha menilai besaran anggaran Rp 19 miliar tetap memiliki dampak signifikan. Subsidi bunga dari pemerintah, kata dia, dapat membantu pelaku UMKM mengurangi beban biaya pinjaman di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

    “Di situasi ekonomi yang sulit ini, program ini bisa memberi keringanan bagi warga, utamanya pelaku UMKM, mendapat modal tambahan. Apalagi banyak kasus PHK, ini membuka harapan baru bagi warga yang baru di-PHK bisa berwirausaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup,” kata anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso tersebut.

    Selain membantu akses permodalan, Yudha menilai Prokesra sejauh ini tidak menunjukkan risiko kredit macet yang tinggi. Dia merujuk pada pelaksanaan program dalam APBD murni 2026 yang mencatat angka non performing loan (NPL) Prokesra sekitar 0,3 persen.

    “Terbukti tidak menimbulkan kredit macet yang tinggi dan sangat membantu warga,” katanya.

    Prokesra merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan subsidi bunga pinjaman modal bagi pelaku UMKM melalui Bank UMKM.

    Melalui skema tersebut, bunga pinjaman yang disebut semula berada di angka 12 persen dapat ditekan menjadi 3 persen per tahun bagi pelaku UMKM penerima Prokesra.

    Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh pinjaman melalui Bank UMKM dengan plafon maksimal Rp 50 juta dan tenor hingga tiga tahun. (detik)

  • Dinkes Sumenep Sasar Pelajar SMP dalam Skrining Penyakit Tidak Menular

    Dinkes Sumenep Sasar Pelajar SMP dalam Skrining Penyakit Tidak Menular

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep menyasar pelajar dalam upaya memperkuat deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

    Sosialisasi dan skrining PTM prioritas digelar di SMP Negeri 4 Sumenep pada Kamis, 6 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Kegiatan tersebut diikuti 125 peserta yang terdiri atas siswa kelas VIII dan guru.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan pengenalan mengenai PTM perlu dilakukan sejak usia sekolah. Edukasi dan pemeriksaan dini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Deteksi dini menjadi bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Semakin awal faktor risiko diketahui, semakin cepat pula upaya pencegahan bisa dilakukan,” kata Ellya.

    Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai PTM prioritas. Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan skrining untuk mendeteksi kondisi kesehatan dan faktor risiko penyakit tidak menular.

    Menurut Ellya, pencegahan PTM tidak cukup dilakukan ketika seseorang sudah mengalami gangguan kesehatan. Upaya tersebut perlu dimulai dengan mengenali faktor risiko dan membangun perilaku hidup sehat sejak dini.

    “Jangan menunggu sampai sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Kebiasaan hidup sehat perlu dikenalkan dan dibangun sejak anak-anak masih berada di bangku sekolah,” ujarnya.

    Karena itu, lingkungan sekolah dinilai menjadi salah satu tempat strategis untuk memberikan edukasi kesehatan kepada generasi muda. Guru juga diharapkan dapat ikut memperkuat pesan kesehatan yang diberikan kepada siswa.

    “Kami berharap siswa tidak hanya mengikuti pemeriksaan, tetapi juga memahami mengapa pemeriksaan dan pola hidup sehat itu penting. Pengetahuan tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Ellya. (*)