Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Dinkes Sumenep Gelar Skrining Penyakit Tidak Menular untuk 170 Guru dan Siswa

    Dinkes Sumenep Gelar Skrining Penyakit Tidak Menular untuk 170 Guru dan Siswa

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi dan skrining penyakit tidak menular (PTM) prioritas di SMK Kesehatan Sumenep, Selasa, 4 Agustus 2026.

    Kegiatan itu diikuti 170 peserta yang terdiri atas guru dan siswa. Kegiatan berlangsung pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan skrining PTM merupakan bagian dari upaya mendeteksi penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

    “Deteksi dini penting agar faktor risiko maupun tanda-tanda penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dan pengendalian bisa segera dilakukan,” kata Ellya.

    Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai PTM prioritas. Setelah itu, dilakukan skrining untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi kemungkinan adanya faktor risiko PTM.

    Menurut Ellya, upaya pencegahan PTM perlu dilakukan sejak usia sekolah. Edukasi kesehatan kepada pelajar diharapkan dapat membentuk kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghindari berbagai faktor risiko penyakit tidak menular.

    “Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran sekolah dalam mendukung pencegahan dan pengendalian PTM,” jelasnya.

    Ellya berharap guru dan siswa diharapkan dapat menjadi bagian dari penggerak perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah maupun keluarga.

    “Tentu dengan deteksi dini dan peningkatan pengetahuan, risiko penyakit tidak menular diharapkan dapat ditekan sejak awal,” ungkapnya. (*)

  • Tutup Muktamar NU, Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Harus Angkat Rakyat dari Kemiskinan

    Tutup Muktamar NU, Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Harus Angkat Rakyat dari Kemiskinan

    JOMBANG, LensaMadura.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.

    Prabowo mengatakan pesan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Menurut dia, keberpihakan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama.

    “Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Dia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui perencanaan yang telah disusun pemerintah. Prabowo mengklaim sejumlah capaian telah diraih selama dua tahun pertama pemerintahannya dan meyakini angka kemiskinan dapat terus ditekan.

    “Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan kebijakan efisiensi dan transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah, kata dia, menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026 sehingga jumlahnya tersisa sekitar 200-250 perusahaan.

    Prabowo menyebut langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya operasional dan mengalihkan anggaran yang dihemat untuk kepentingan masyarakat.

    “Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN,” ucapnya.

    Dia memperkirakan efisiensi dari kebijakan tersebut dapat menghemat sekitar Rp100 triliun. Prabowo juga menyebut total penghematan pemerintah dari berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

    “Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” katanya.

    Selain efisiensi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan. Pemerintah tetap membuka peluang investasi, tetapi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman.

    “Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujarnya. (*)

  • RSUD Sumenep Perkuat Digitalisasi Layanan lewat Sistem Rumah Sakit Online

    RSUD Sumenep Perkuat Digitalisasi Layanan lewat Sistem Rumah Sakit Online

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep memperkuat digitalisasi layanan kesehatan melalui penerapan Sistem Rumah Sakit Online. Sistem tersebut terintegrasi dengan kebutuhan pendataan dan pemantauan informasi rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan.

    Digitalisasi di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep itu tidak hanya menggantikan pencatatan manual dengan sistem elektronik. Data pelayanan dihimpun dan diperbarui secara berkala untuk membantu rumah sakit memantau kondisi layanan secara lebih cepat dan terukur.

    Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Hj. Erliyati, M.Kes., mengatakan sistem tersebut memudahkan pengelolaan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

    “Melalui sistem rumah sakit online ini akan mampu mempermudah berbagai informasi seluruh rumah sakit di manapun, dengan sistem yang secara otomatis diperbarui,” kata Erliyati, Kamis, 3 September 2026.

    Informasi yang tercatat meliputi profil rumah sakit, layanan poliklinik, jumlah pasien, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga jenis penyakit yang ditangani.

    “Data semua tercatat dengan baik, mulai dari profil, poliklinik, jumlah pasien, ketersediaan tenaga kesehatan sampai penyakit yang ditangani,” ujarnya.

    Menurut Erliyati, data yang tersusun secara sistematis dapat membantu rumah sakit melihat perubahan kebutuhan pelayanan dari waktu ke waktu. Informasi mengenai jumlah pasien, jenis layanan, tenaga kesehatan, dan pola penyakit dapat menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan pelayanan serta sumber daya.

    Digitalisasi juga memungkinkan pembaruan informasi dilakukan secara lebih berkala sehingga kondisi pelayanan dapat dipantau dengan data yang lebih mutakhir. Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan perencanaan rumah sakit.

    “Data yang ada harus bisa menjadi dasar untuk melihat kondisi pelayanan dan kebutuhan rumah sakit, sehingga perencanaan maupun evaluasi dapat dilakukan dengan lebih tepat,” kata dia. (*)

  • Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

    Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

    JAKARTA, LensaMadura.com – Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

    Kepastian tersebut disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah pada Rabu siang Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memaparkan kesiapan menjadi pelaksana HPN 2027.

    Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Abdul Manan. Ia mengatakan Dewan Pers belum membuat keputusan akhir terkait HPN 2027.

    Menurutnya, pertemuan tadi siang itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan dari PWI soal aspirasi konstituen DP yang lain. Sebab, PWI tidak datang dalam pertemuan membahas soal HPN ini sebelumnya. Dari penjelasan tadi siang, PWI masih merasa bahwa organisasinya adalah lembaga yang berhak menjadi penanggungjawab dan penyelenggara karena HPN itu ada kaitan erat dengan sejarah organisasi ini. Namun dalam pelaksanaannya akan melibatkan konstituen DP lainnya.

    “Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP, ” ujar Abdul Manan.

    Ditambahkan Abdul Manan, disebutkan, tentu saja bisa dimengerti jika PWI soal HPN ini inginnya seperti status quo, yaitu seperti selama ini terjadi. Namun di sisi lain, konstituen menginginkan ada perubahan karena pelaksanaan HPN ini masih tidak sesuai harapan sebagian besar konstituen DP.

    Selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh agenda satu organisasi wartawan dan ini menimbulkan keengganan konstituen DP lainnya untuk terlibat memperingati HPN.

    Memang tidak mudah mengubah praktik HPN yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, itu akan mengurangi makna dari HPN. PWI masih menilai Kepres HPN itu seperti menjadi basis bagi organisasi insan pers itu, untuk menjadi penanggungjawab dan penyelenggara HPN. Padahal kalau kita lihat isinya, keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai hari pers nasional. Tapi kepres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya.

    Melihat situasi seperti ini, salah satu anggota DP mengusulkan agar segera ada revisi keppres HPN ini.

    “Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya, ” tambahnya.

    Setelah pertemuan dengan konstituen selain PWI, barulah Dewan Pers akan membuat keputusan akhir soal ini melalui rapat pleno. Tentu sikap DP akan berusaha membuat putusan terbaik bagi komunitas pers, mempertimbangkan semua kepentingan konstituen DP yang memang punya aspirasi beragam soal pelaksanaan HPN.

    “Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini, ” tegas Abdul Manan.

    Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

    “Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

    Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

    “Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.

    Pernyataan Niken kembali menegaskan bahwa pertemuan Dewan Pers dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan mengenai penetapan pelaksana HPN 2027.

    Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

    “Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

    AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

    Keterangan dari unsur Dewan Pers tersebut diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

    Dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyatakan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

    “Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.

    Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

    SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung

    Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

    Dalam rapat pleno tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

    Untuk menangkal Hoax yang berkembang, makali kumar sebagai Sekretaris Jenderal SMSI menyampaikan, kepada seluruh elemen bersabar menunggu keputusan Dewan Pers.

    “Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers”

    Ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) apakah usulan SMSI untuk menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat belum adanya keputusan resmi Dewan Pers, Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang memberikan dukungan.

    “AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

    Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang bagi seluruh konstituen untuk menyampaikan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan akhir mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027.

    Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum terdapat keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

    Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas HPN 2027. Forum tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

    Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut. (*)

  • Mahasiswa KPM STIT Aqidah Usymuni Sumenep Latih Ibu PKK Campor Barat Membuat Sabun Cuci Organik

    Mahasiswa KPM STIT Aqidah Usymuni Sumenep Latih Ibu PKK Campor Barat Membuat Sabun Cuci Organik

    SUMENEP, LensaMadura.com – Mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posko 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni Sumenep menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci berbahan alami bersama ibu-ibu PKK Desa Campor Barat, Ambunten, Rabu, 2 September 2026.

    Pelatihan berlangsung di Balai Desa Campor Barat mulai pukul 12.00 WIB. Mahasiswa dan peserta duduk bersama meracik bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja KPM yang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini diterapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi turut terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengembangan program.

    Dalam pelatihan itu, mahasiswa memperkenalkan sejumlah bahan yang digunakan untuk membuat sabun cuci. Di antaranya ekstrak daun pandan sebagai pewangi dan pewarna alami, perasan jeruk nipis untuk membantu membersihkan lemak, garam sebagai pengental, serta teksapon sebagai bahan pembentuk busa.

    Proses pembuatan dilakukan menggunakan peralatan sederhana seperti blender, ember, mangkuk plastik, dan saringan. Mahasiswa memperagakan tahapan ekstraksi daun pandan hingga pencampuran bahan secara bertahap.

    Ketua Posko 1 KPM STIT Aqidah Usymuni, Zainatus Solehah, mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan warga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga.

    “Melalui penguasaan pembuatan sabun cuci organik ini, warga diharapkan tidak hanya mampu menekan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpeluang mengembangkan usaha kecil berbasis produk ramah lingkungan,” kata Zainatus.

    Sejumlah peserta menilai pembuatan sabun dengan bahan yang mudah diperoleh tersebut cukup praktis. Salah satu anggota PKK, Dian, mengatakan bahan-bahan yang digunakan bisa ditemukan di sekitar rumah.

    “Program pembuatan sabun organik ini sangat ramah lingkungan dan mudah dibuat. Bahan-bahannya juga dapat diperoleh dari lingkungan sekitar,” ujar Dian.

    Peserta lainnya, Mariatul Kibtiah, melihat keterampilan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi usaha rumahan.

    “Pembuatan sabun organik dari pandan dan jeruk nipis ini sangat bisa dijadikan peluang wirausaha kecil-kecilan bagi ibu-ibu PKK di sini,” katanya.

    Selama pelatihan, peserta juga berdiskusi mengenai cara menyimpan dan mengawetkan sabun serta kemungkinan penggunaan bahan alami lainnya.

    “Harapannya keterampilan yang diberikan dapat dipraktikkan secara mandiri oleh warga setelah program pengabdian berakhir,” jelasnya. (*)

  • Sandiaga Uno Dinilai Bisa Perkuat Kabinet Prabowo

    Sandiaga Uno Dinilai Bisa Perkuat Kabinet Prabowo

    JAKARTA, LensaMadura.com – Wacana reshuffle kabinet mengemuka menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu nama yang dinilai layak dipertimbangkan untuk memperkuat kabinet.

    Sekretaris Jenderal Rumah Sandi Uno Indonesia (RSI), Denny Suryo Prabowo, mengatakan Sandiaga memiliki pengalaman pemerintahan dan dunia usaha yang relevan dengan kebutuhan pemerintah saat ini.

    “Sandiaga Uno bisa jadi salah satu striker untuk meningkatkan kinerja kabinet saat ini. Apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo dan dibutuhkan Indonesia, ada di Sandiaga Uno,” kata Denny kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.

    Menurut Denny, evaluasi kabinet menjadi penting di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintah sepanjang 2026. Dia merujuk pada sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berada di kisaran 37 hingga 55,1 persen.

    SMRC mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 51,1 persen. Poltracking Indonesia mencatat 55,1 persen, sedangkan Tempo Data Science mencatat 37 persen.

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai hasil survei tersebut dapat menjadi salah satu parameter bagi Prabowo dalam mengevaluasi kabinet.

    “Angka-angka tersebut semestinya menjadi parameter nyata bagi Presiden Prabowo untuk merombak jajaran pembantunya demi menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Arifki, seperti disampaikan Denny.

    Denny mengatakan Sandiaga memiliki sejumlah modal yang dapat dipertimbangkan jika Prabowo melakukan reshuffle. Salah satunya adalah pengalaman di pemerintahan dan dunia usaha.

    Sandiaga pernah menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelum masuk pemerintahan, dia dikenal sebagai pengusaha dan investor.

    Denny juga menilai Sandiaga memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo dan kader Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo concern terhadap kinerja antikorupsi, dan Sandiaga sosok yang tak diragukan integritasnya. Hubungan beliau dengan Pak Prabowo maupun kader Gerindra juga sangat baik,” ujarnya.

    Selain itu, pengalaman Sandiaga di sektor usaha, UMKM, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menjadi modal untuk membantu pemerintah menggerakkan perekonomian.

    “Kita tahu rekam jejak Sandi Uno di dunia usaha, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Jaringan internasionalnya luas. Sandiaga sangat cocok jadi striker investasi di pemerintahan Pak Prabowo,” kata Denny.

    Denny menegaskan RSI tidak sedang meminta jabatan untuk Sandiaga. Menurut dia, organisasi tersebut hanya menyampaikan pandangan mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat pemerintahan.

    “Kami hanya melihat dalam situasi pemerintah membutuhkan penguatan kabinet, pengalaman dan kapasitas Sandiaga merupakan opsi yang patut dipertimbangkan Presiden,” ujar Denny. (*)

  • Ansor Rubaru Kecam Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Keluarga

    Ansor Rubaru Kecam Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Keluarga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Rubaru mengecam dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang diduga dilakukan oleh orang tua sendiri di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

    Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rubaru.

    Polisi mengamankan seorang pria berinisial A.S., 41 tahun, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

    Merespons hal itu, Ketua PAC GP Ansor Rubaru, Moh. Tazam, menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan, perlindungan, dan masa depan anak.

    Menurut Tazam, keluarga semestinya menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan. Karena itu, dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga tidak boleh dianggap sebagai persoalan domestik yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Kami mengecam keras dugaan tindakan tersebut. Anak harus dilindungi, bukan justru menjadi korban kekerasan, apalagi dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya,” tegas Tazam.

    Ia mengatakan dugaan kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak.

    “Kekerasan seksual terhadap anak bukan persoalan domestik yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Dugaan tindak kekerasan terhadap anak harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.

    Tazam bersama jajaran pengurus PAC GP Ansor Rubaru meminta proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

    Ia juga menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pihak yang bertanggung jawab harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain proses hukum, Tazam mengingatkan masyarakat agar tidak memperburuk kondisi korban dengan menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi anak.

    Menurut dia, kerahasiaan identitas korban penting dijaga untuk mencegah munculnya tekanan, stigma, maupun trauma tambahan akibat penyebaran informasi di masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jangan sampai karena dianggap sebagai urusan keluarga, kasus kekerasan terhadap anak justru ditutup-tutupi,” katanya. (*)

  • GLB Resmi Dilantik, Mulyadi Dorong Organisasi Lebih Tangkas Tampung Aspirasi Warga

    GLB Resmi Dilantik, Mulyadi Dorong Organisasi Lebih Tangkas Tampung Aspirasi Warga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Gerakan Le’ Mulyadi Bersatu (GLB) resmi dilantik di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Selasa, 1 September 2026. Pelantikan dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, SH., MH.

    Pelantikan tersebut menjadi langkah awal GLB untuk memperkuat konsolidasi sekaligus memperluas peran organisasi di tengah masyarakat, terutama di wilayah daerah pemilihan (dapil) VI.

    Ketua GLB, Masyudi, mengatakan organisasi yang dipimpinnya tidak ingin hanya hadir sebagai kelompok yang bergerak ketika ada kepentingan politik. GLB, kata dia, ingin menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan ikut memikirkan arah pembangunan Sumenep.

    “Kami hadir bukan hanya sebatas untuk kepentingan politik semata. Kami hadir membawa visi dan misi besar, membawa gagasan tentang arah masa depan Kabupaten Sumenep,” kata Masyudi dalam sambutannya.

    Menurut dia, GLB diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat untuk tumbuh, membangun sinergi, menyampaikan aspirasi, sekaligus mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah.

    Karena itu, Masyudi meminta jajaran pengurus dan anggota tidak menjadikan pelantikan sebagai akhir dari pembentukan organisasi. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi awal untuk membangun gerakan yang konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Kami berharap GLB ini bukan hanya sekadar organisasi biasa, tetapi bagaimana GLB dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

    Masyudi juga mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik. Kepentingan masyarakat, menurut dia, harus menjadi salah satu pijakan dalam menjalankan setiap agenda organisasi.

    Sementara itu, Mulyadi menekankan pentingnya komitmen dan kebersamaan setelah GLB resmi terbentuk. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjalankan peran secara produktif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sumenep.

    Menurut Mulyadi, keberadaan organisasi di tengah masyarakat semestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pengurus GLB dituntut peka terhadap persoalan warga dan mampu menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi langkah nyata.

    “Terbentuknya GLB bukan sekadar formalitas semata. Pengurus GLB harus lebih tangkas dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian,” kata Mulyadi.

    Ia kemudian mengajak seluruh pengurus dan anggota GLB menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan organisasi.

    “Bersatu untuk tumbuh, bergerak untuk Sumenep, dan berkontribusi untuk masa depan,” ujarnya.

    Pelantikan tersebut menjadi pijakan awal bagi GLB untuk memperkuat konsolidasi dan memperluas gerakan di tengah masyarakat. Organisasi itu diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam mendorong kemajuan Kabupaten Sumenep. (*)

  • Achsanul Qosasi Soroti Tantangan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI: Kredit Rp2.548 Triliun Belum Tersalurkan

    Achsanul Qosasi Soroti Tantangan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI: Kredit Rp2.548 Triliun Belum Tersalurkan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), Achsanul Qosasi, menilai penetapan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 membawa tantangan besar bagi bank sentral, terutama dalam mendorong perputaran kredit ke sektor riil.

    Pria yang akrab AQ itu menyoroti gagasan Destry yang dinilainya menyentuh sejumlah persoalan mendasar dalam perekonomian yang selama ini belum banyak mendapat perhatian.

    Pandangan tersebut disampaikan setelah DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa, 1 September 2026.

    Selain Destry, DPR juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur. Ketiganya sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 26–27 Agustus 2026.

    Menurut AQ, Destry layak dicermati bukan semata karena menjadi perempuan pertama yang memimpin bank sentral Indonesia. Lebih dari itu, ia melihat adanya gagasan ekonomi yang cukup progresif dalam pemaparan Destry saat menjalani uji kelayakan.

    “Menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank sentral perlu memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya mengutip gagasan utama yang disampaikan Destry dalam uji kelayakan tersebut, Rabu, 2 September 2026.

    Ia kemudian menyoroti salah satu data yang disampaikan dalam proses uji kelayakan, yakni masih besarnya dana perbankan yang belum tersalurkan.

    Menurut dia, dana yang belum tersalurkan mencapai Rp2.548 triliun atau sekitar 21,8 persen dari total plafon kredit.

    Angka tersebut, kata AQ, menunjukkan adanya ruang besar yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi. Karena itu, kebijakan moneter tidak cukup hanya berorientasi pada menjaga stabilitas, tetapi juga perlu memastikan transmisi kebijakan berjalan hingga ke sektor riil.

    Presiden Madura United FC itu menilai penguatan inklusi keuangan dan peningkatan penyaluran kredit, khususnya bagi sektor usaha kecil, dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai game changer atau pengubah keadaan yang dapat membantu menggerakkan sektor riil sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

    Bagi AQ, tantangan kepemimpinan baru BI bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga mencari ruang agar kebijakan bank sentral dapat memberi dampak yang lebih nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. (*)

  • Dinkes Sumenep Perkuat Pembinaan UKS untuk Cegah Kenakalan Remaja

    Dinkes Sumenep Perkuat Pembinaan UKS untuk Cegah Kenakalan Remaja

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memperkuat pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta berbagai risiko kesehatan pada usia remaja.

    Pembinaan dilaksanakan di dua sekolah, yakni SDN 1 Pandian dan SDN 1 Bangselok, Sumenep pada Jumat, 21 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan kepala sekolah, guru UKS, guru kelas, serta kader Tiwisada.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan pembinaan UKS tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah. Program tersebut juga menjadi sarana edukasi kesehatan bagi generasi muda agar mampu mengenali dan menghindari berbagai perilaku yang berisiko terhadap kesehatan.

    “Pembinaan UKS diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan anak dan kader tentang perilaku hidup bersih dan sehat sekaligus membentengi generasi muda dari berbagai persoalan kesehatan,” kata Ellya.

    Dalam pembinaan tersebut, petugas mensosialisasikan buku rapor kesehatan dan buku informasi kesehatan. Materi juga mencakup delapan golongan pembinaan UKS serta sejumlah persoalan yang rentan dialami anak dan remaja.

    Beberapa di antaranya adalah kenakalan remaja, bahaya merokok, penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, kehamilan pranikah, kecacingan, anemia, dan hepatitis.

    Ellya juga mendorong kader Tiwisada menjadi bagian dari penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.

    “Tentu kami berharap kader tidak hanya mengetahui materi kesehatan, tetapi juga mampu menyampaikan kembali informasi tersebut kepada teman sebaya,” harapnya.

    Hasil pembinaan di SDN 1 Pandian menunjukkan strata UKS berada pada kategori standar, sedangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sekolah berada pada klasifikasi II. Sekolah tersebut memiliki 50 kader Tiwisada.

    Sementara di SDN 1 Bangselok, strata UKS juga berada pada kategori standar dengan PHBS sekolah klasifikasi II. Jumlah kader Tiwisada di sekolah tersebut mencapai 40 orang.

    “Meski demikian, pembinaan menemukan masih adanya keterbatasan pengetahuan kader Tiwisada mengenai PHBS dan informasi kesehatan yang terdapat dalam buku informasi kesehatan,” ujarnya.

    Kata Ellya, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan sekolah.

    “Pembinaan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kader sekaligus mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

    Menurut Ellya, sekolah memiliki posisi penting dalam membentuk kebiasaan sehat sejak usia dini. Karena itu, peningkatan kualitas UKS dan kapasitas kader Tiwisada perlu dilakukan secara konsisten agar edukasi kesehatan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. (*)

  • Mahasiswa KPM STIT Aqidah Usymuni Sumenep Dampingi Posyandu Lansia di Campor Barat

    Mahasiswa KPM STIT Aqidah Usymuni Sumenep Dampingi Posyandu Lansia di Campor Barat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Halaman rumah Bu Tajul di Dusun Campor, Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Sumenep, mulai ramai sejak pagi, Selasa, 1 September 2026. Puluhan warga lanjut usia datang untuk mengikuti Posyandu Lansia.

    Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB itu tidak hanya diisi pemeriksaan kesehatan. Sejumlah mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) STIT Aqidah Usymuni Posko I turut turun tangan mendampingi para lansia sejak proses pendaftaran hingga pemeriksaan.

    Suasana semakin semarak ketika kegiatan diawali dengan senam lansia. Gerakan ringan yang dipandu instruktur bersama mahasiswa diikuti warga dengan antusias. Musik bernuansa ceria mengiringi gerakan, sesekali disambut tawa para peserta.

    Usai senam, pelayanan kesehatan dasar dimulai. Mahasiswa membantu petugas mengatur antrean, melakukan pendaftaran, menimbang berat badan, hingga mendampingi pemeriksaan tekanan darah dan skrining gula darah secara gratis.

    Warga lansia yang membutuhkan bantuan berjalan juga didampingi mahasiswa selama menjalani pemeriksaan.

    Namun, keterlibatan mahasiswa tidak berhenti pada pelayanan teknis. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang langsung dengan para lansia, mendengarkan keluhan yang dirasakan, sekaligus menyampaikan edukasi mengenai pola hidup sehat.

    Ketua Kelompok KPM STIT Aqidah Usymuni Posko I, Zaina, mengatakan pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa agar pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat administratif.

    “Kami tidak ingin kehadiran mahasiswa hanya sebatas membantu pelayanan. Kami juga ingin membangun kedekatan dengan para lansia, mendengarkan keluhan mereka, sekaligus mengajak mereka memahami pentingnya menjaga pola makan dan tetap aktif di usia lanjut,” kata Zaina.

    Dalam kesempatan itu, mahasiswa mengingatkan para lansia untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang, membatasi konsumsi gula dan garam, serta tetap melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan.

    Menurut Zaina, interaksi langsung dengan warga juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk memahami persoalan kesehatan masyarakat dari dekat.

    “Bagi kami, mendampingi lansia bukan hanya soal membantu pemeriksaan kesehatan. Ada interaksi, mendengarkan cerita mereka, dan membuat mereka merasa diperhatikan. Itu bagian penting dari pengabdian kami kepada masyarakat,” ujarnya.

    Kepala Desa Campor Barat, Mariyatul Qibtiyah, mengapresiasi keterlibatan mahasiswa KPM dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, kehadiran mahasiswa memberikan semangat tambahan bagi warga untuk mengikuti pelayanan kesehatan, khususnya para lansia.

    “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan mahasiswa KPM. Kehadiran mereka membuat para lansia lebih bersemangat mengikuti Posyandu dan pelayanan juga menjadi lebih tertib,” ujar Mariyatul.

    Apresiasi serupa disampaikan perawat desa, Dina, bersama Dr. Hasna. Mereka menilai mahasiswa turut membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada warga.

    “Mahasiswa sangat membantu kami di lapangan, terutama dalam mendampingi lansia saat pendaftaran maupun pemeriksaan. Dengan adanya pendamping tambahan, pelayanan menjadi lebih mudah dan suasananya juga lebih nyaman,” kata Dina.

    Setelah rangkaian pemeriksaan selesai, mahasiswa bersama tim medis membagikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada para lansia yang hadir.

    Pemberian PMT tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi warga lanjut usia sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga pola makan dan asupan nutrisi pada masa lanjut usia.

    Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama mahasiswa KPM, tenaga kesehatan, dan para lansia. Bagi mahasiswa, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman pengabdian yang mempertemukan mereka secara langsung dengan kebutuhan dan keseharian masyarakat desa. (*)

  • Dinkes Sumenep Sosialisasikan Skrining Bayi Baru Lahir untuk Tekan Angka Kematian

    Dinkes Sumenep Sosialisasikan Skrining Bayi Baru Lahir untuk Tekan Angka Kematian

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep mendorong peningkatan skrining bayi baru lahir sebagai salah satu upaya menekan angka kematian bayi.

    Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi kepada ibu hamil, kader, dan bidan desa di Balai Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Jumat, 21 Agustus 2026.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan skrining bayi baru lahir penting untuk mendeteksi secara dini berbagai gangguan kesehatan bawaan yang tidak selalu terlihat sejak bayi dilahirkan.

    Menurut dia, peningkatan cakupan skrining menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan deteksi dini melalui program Cek Kesehatan Gratis bagi bayi baru lahir.

    “Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui lebih awal adanya gangguan kesehatan pada bayi yang mungkin tidak tampak secara langsung,” kata Ellya.

    Dalam sosialisasi tersebut, ibu hamil diberikan pemahaman mengenai jenis gangguan bawaan tersembunyi yang dapat membahayakan bayi. Mereka juga diberikan pemahaman agar siap secara psikologis ketika diminta menyetujui pemeriksaan medis terhadap bayinya.

    Salah satu hal yang ditekankan ialah waktu pengambilan sampel darah melalui tumit bayi. Pengambilan sampel idealnya dilakukan saat bayi berusia 24 hingga 72 jam setelah lahir.

    Dinkes P2KB juga memperkuat peran kader sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Kader diharapkan dapat menjadi agen edukasi di tingkat RT/RW dan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).

    Selain memberikan edukasi, kader didorong membantu mengidentifikasi dan mendata ibu hamil di wilayah masing-masing yang telah mendekati hari perkiraan lahir (HPL).

    Dengan pendataan tersebut, kader diharapkan dapat membantu memastikan bayi yang baru lahir mendapatkan skrining sesuai waktu yang dianjurkan.

    “Kader memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada keluarga sehingga orang tua tidak menolak pemeriksaan yang diperlukan bagi kesehatan bayinya,” ujar Ellya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Kerja Kesehatan Ibu dan Anak Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Sumenep.

    Ellya harap keterlibatan ibu hamil, kader, dan bidan desa dapat meningkatkan cakupan skrining bayi baru lahir.

    “Deteksi lebih awal diharapkan memungkinkan gangguan kesehatan pada bayi ditangani sedini mungkin sehingga risiko kematian bayi dapat ditekan,” pungkas Ellya. (*)

  • Berawal dari Alasan Kembalikan Colokan Listrik, Pria di Sumenep Diduga Lecehkan Tetangganya

    Berawal dari Alasan Kembalikan Colokan Listrik, Pria di Sumenep Diduga Lecehkan Tetangganya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Seorang pria berinisial AM, 28 tahun, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, diamankan polisi setelah dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap tetangganya.

    Perkara tersebut ditangani Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep, setelah menerima laporan polisi Nomor LP/B/38/VIII/2026/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KANGEAN/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR pada 30 Agustus 2026.

    Peristiwa yang dilaporkan terjadi sehari sebelumnya, Sabtu, 29 Agustus 2026 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah rumah di Kecamatan Arjasa.

    Berdasarkan pemeriksaan awal polisi, kejadian bermula ketika AM masuk ke kamar korban dengan alasan hendak mengembalikan colokan listrik. Saat berada di dalam kamar, AM diduga melakukan kekerasan terhadap korban hingga terjadi dugaan tindak pidana perkosaan.

    Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya. Dengan didampingi pihak keluarga, korban selanjutnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Kangean.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kangean melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Polisi kemudian mengamankan AM di rumahnya pada Minggu, 30 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB.

    Dalam penanganan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian milik korban dan dokumen pendukung lainnya. Penyidik juga mengantongi hasil pemeriksaan medis berupa Visum et Repertum.

    Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 473 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 6 huruf a dan b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

    Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu melalui Kapolsek Kangean AKP Maliyanto Effendi mengatakan proses penyidikan masih berjalan. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan meminta keterangan dari para pihak.

    “Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta berkoordinasi dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Sumenep guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Maliyanto.

    Polresta Sumenep menegaskan bahwa dalam penanganan perkara kekerasan seksual, kepolisian mengedepankan perlindungan terhadap korban dan menjaga kerahasiaan identitasnya.

    Di sisi lain, polisi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan selama proses hukum berlangsung. (*)

  • Bang Azran Tindak Lanjuti Pengaduan Ahli Waris Terkait Tanah GOR Rawa Badak

    Bang Azran Tindak Lanjuti Pengaduan Ahli Waris Terkait Tanah GOR Rawa Badak

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta sekaligus Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Achmad Azran atau Bang Azran, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan belum terpenuhinya hak ahli waris atas sebidang tanah yang sebagian kini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kawasan GOR Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026.

    Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB itu membahas persoalan pertanahan di Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi dan permohonan audiensi sebelumnya. Secara resmi, kegiatan itu dituangkan dalam Surat DPD RI Provinsi DKI Jakarta Nomor 075/B-44/DPDRI-DKJ/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam surat tersebut, audiensi dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai status, riwayat, serta aspek administrasi pertanahan atas objek tanah yang dipersoalkan. Selain itu, pertemuan juga diarahkan untuk membahas kemungkinan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Usai pertemuan, Bang Azran mengatakan pihaknya akan mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan secara utuh mengenai persoalan tersebut.

    “Setelah kami bertemu dan berkoordinasi dengan BPN DKI, langkah berikutnya adalah mengumpulkan pihak-pihak terkait. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang, dokumennya diperiksa, riwayat tanahnya ditelusuri, dan masing-masing pihak diberi ruang untuk menyampaikan fakta serta dasar hukumnya,” ujar Bang Azran.

    Menurut dia, penyelesaian persoalan pertanahan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Negara, kata dia, harus hadir memastikan setiap proses berjalan berdasarkan hukum, bukti, kewenangan, dan prinsip keadilan.

    “Saya ingin semua pihak mendapatkan kepastian. Kalau memang ada hak masyarakat yang secara hukum belum terpenuhi, tentu harus dicari jalan penyelesaiannya. Tetapi kalau ada persoalan administrasi, status hukum, atau bukti yang perlu diverifikasi, itu juga harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang merasa diabaikan,” tegasnya.

    Berawal dari Pengaduan Ahli Waris

    Bang Azran sebelumnya menerima surat pengaduan dari Armana Putra selaku kuasa ahli waris Karel Egbert Noya. Dalam pengaduan tersebut disampaikan klaim kepemilikan atas tanah yang didasarkan pada sejumlah dokumen pertanahan.

    Salah satu dokumen yang disebut dalam pengaduan adalah Akta Hak Tanah Nomor 1489 Tahun 1952 atas nama Nancy Adels. Dokumen tersebut disertai sejumlah administrasi pertanahan dan surat-menyurat dari berbagai instansi pemerintah.

    Dalam surat pengaduan, Armana Putra disebut sebagai penerima wasiat sekaligus kuasa dari Nancy Adels, yang disebut sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Tanah Akta Nomor 1489 Tahun 1952 yang diterbitkan pada 16 Juli 1952.

    Objek tanah yang dipersoalkan merupakan bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 6751 dengan luas kurang lebih 378.110 meter persegi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Pengaduan tersebut juga melampirkan sejumlah dokumen yang menurut pelapor menjadi dasar klaim kepemilikan. Di antaranya Surat Menteri Agraria Nomor SK.139/Ka tanggal 13 Januari 1960, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 561/PT/JU/1978 tanggal 28 September 1978, dan Surat BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 5032/-1.711.32 tanggal 27 Oktober 2009.

    Selain itu, terdapat Surat Penjelasan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 83/11-31-300/1/2010 tanggal 19 Januari 2010 serta sejumlah dokumen pengukuran dan rekonstruksi batas tanah.

    Bang Azran juga menyoroti rujukan dalam pengaduan terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 915 Tahun 1985 yang membentuk Tim Peneliti dan Penanganan/Penyelesaian Sengketa Tanah Rawa Badak.

    Berdasarkan dokumen yang disampaikan dalam pengaduan, terdapat ketentuan mengenai kesempatan bagi ahli waris bekas pemilik Hak Eigendom Verponding Nomor 6751 atau kuasanya yang sah untuk memperoleh ganti rugi berupa uang apabila haknya terbukti sesuai dengan ketentuan hukum.

    Bang Azran menilai persoalan tersebut perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Selain BPN DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak yang mengajukan pengaduan akan dilibatkan dalam proses klarifikasi.

    “Ini bukan soal membela satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Tugas kami adalah memastikan pengaduan masyarakat mendapat ruang untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Kalau semua pihak duduk bersama dengan membawa dokumen dan fakta masing-masing, saya yakin persoalan ini akan lebih terang,” katanya.

    Menurut Bang Azran, audiensi dengan BPN DKI Jakarta menjadi bagian dari proses untuk memastikan informasi mengenai objek tanah dapat diperiksa secara proporsional.

    Tahapan berikutnya akan diarahkan pada pertemuan bersama para pihak agar masing-masing dapat menyampaikan dokumen, kronologi, serta dasar hukum yang dimiliki.

    Sebagai Anggota BAP DPD RI, Bang Azran memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPD RI.

    Ia berharap koordinasi dengan BPN DKI Jakarta dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan.

    “Yang kita cari adalah kepastian hukum dan keadilan. Jangan sampai persoalan tanah yang sudah berlangsung panjang kembali menjadi masalah antargenerasi. Negara harus hadir untuk memberikan kepastian berdasarkan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)

  • Wabup Sampang Sampaikan Jawaban atas Raperda Ketertiban Umum dan Perubahan APBD 2026

    Wabup Sampang Sampaikan Jawaban atas Raperda Ketertiban Umum dan Perubahan APBD 2026

    SAMPANG, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan penegakan ketertiban umum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) akan dilakukan dengan pendekatan humanis dan edukatif.

    Penertiban tidak serta-merta diarahkan pada tindakan, tetapi diawali dengan deteksi dini, pembinaan, dan penyuluhan.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sampang . Ahmad Mahfudz saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Senin, 31 September 2026.

    Dalam rapat tersebut, Ahmad Mahfudz membacakan sambutan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi terkait jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum tujuh fraksi DPRD.

    Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

    Kedua, penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

    Dalam jawaban pemerintah daerah, penegakan ketertiban umum ditegaskan tetap mengedepankan pembinaan sebelum penindakan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diwajibkan melalui tahapan deteksi dini, pembinaan, dan penyuluhan sebelum memasuki tahap penertiban.

    Pemberian sanksi administratif pun dilakukan secara bertahap dan proporsional.

    “Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pelanggar diberikan kesempatan menandatangani surat pernyataan bersedia menaati aturan dalam jangka waktu tujuh hari kerja sebelum diterbitkan surat peringatan secara berjenjang,” ucapnya.

    Pemkab Sampang juga memastikan penerapan aturan tidak mematikan aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Pedagang Kaki Lima (PKL), misalnya, tidak akan ditertibkan melalui pengusiran secara sepihak.

    Penataan PKL akan dilakukan melalui instrumen Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL). Instrumen tersebut berfungsi sebagai bukti pendaftaran usaha sekaligus sarana pembinaan dan pemberdayaan.

    Selain membahas Raperda ketertiban umum, rapat paripurna juga menjadi momentum penyampaian gambaran umum Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

    Menurut Bupati, perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni perubahan asumsi makro ekonomi, penambahan atau penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, serta penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

    Dari sisi pendapatan, Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan Rp120 miliar atau 6,28 persen dibandingkan APBD Murni 2026.

    Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi pengurangan Dana Desa sebesar Rp124 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Selain itu, terdapat pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp4,16 miliar.

    Pada sisi belanja, Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2026 turun menjadi Rp1,868 triliun dari sebelumnya Rp1,962 triliun. Angka tersebut berarti terjadi penurunan Rp94,06 miliar atau 4,79 persen.

    Meski secara keseluruhan belanja daerah mengalami penurunan, Belanja Modal justru meningkat Rp8,5 miliar atau 6,18 persen. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung pengadaan peralatan, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.

    Dari perhitungan antara pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah mencatat defisit Rp67,29 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Netto, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp116,98 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang beserta anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. (*)