SURABAYA, lensamadura.com – Komisi E DPRD Jatim, usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta memberikan kritikan kepada Pemprov Jatim terkait dana hibah KONI Jatim yang sangat minim.
Ini, usai Komisi E DPRD Jatim meninjau Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan Jakarta dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) DKI Jakarta, pada 7 Maret 2023, lalu.
Komisi E DPRD Jatim, menilai ada sesuatu yang harus dilakukan Pemprov Jatim terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi dunia olahraga di Jatim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasan Irsyad, anggota Komisi E DPRD Jatim, menilai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga sangat kurang.
Hasan mengungkapkan, untuk PPOP Ragunan sebagai tempat pembinaan dan pembibitan mendapatkan anggaran 2023 sebesar Rp70 miliar. Sedangkan KONI DKI Jakarta, sebagai tempat pembinaan dan peningkatan prestasi menerima anggaran 2023 lebih dari Rp270 miliar.
Irsyad membandingkan dengan KONI DKI Jakarta, di mana dengan PAD 2022 sebesar Rp40,3 triliun, mendapatkan kucuran dana Rp270 miliar.
Sedangkan Jatim, dengan PAD 2022 sekitar Rp31,77 triliun, KONI Jatim hanya menerima anggaran sebesar Rp55 miliar.
Anggaran KONI Jatim, juga lebih kecil dibanding Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 90 miliar, dari PAD provinsi tersebut sebesar Rp32,7 triliun. Begitu juga dengan salah satu tuan rumah PON 2024, Sumatera Utara. Mereka mendapatkan anggaran Rp95 miliar.
Politisi Partai Golkar ini mengaku prihatin, dengan besaran anggaran KONI Jatim setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan Jakarta dan BAPOPSI DKI Jakarta.
Dari situ pula diketahui, pembinaan olahraga pelajar di DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik karena dua alasan. Pertama, pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO), dilaksanakan secara sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dispora DKI Jakarta. Yakni, melalui UPT PPOP bertugas menyelenggarakan pelatihan olahraga bagi pelajar untuk meningkatkan bakat dan prestasi olahraga.
Sedangkan Dinas Pendidikan, bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik. Bahkan dua dinas ini juga support anggaran.
“Kalau SMANOR Jatim kan murni hanya dari Dinas Pendidikan Jatim saja,” ujar Hasan Irsyad.
Alasan kedua, besarnya dukungan pemerintah DKI Jakarta baik berupa anggaran maupun SDM dan sarana dan prasarana. Sedangkan di Jatim, sarana dan prasarana terbilang sangat minim. Bahkan sarana dan prasarana yang ada di Jatim mayoritas peninggalan PON XV tahun 2000 lalu.
Untuk SDM PPOP sebanyak 59 tenaga ahli, mulai dari dokter, perawat umum, terapis, ahli gizi, psikolog dan lainnya. Sedangkan untuk sarana dan prasarana berupa sport center untuk pembinaan dan pengembangan 22 cabor. Bandingkan dengan KONI Jatim yang hanya mendapatkan anggaran 2023 Rp55 miliar.
Tapi karena sudah terlanjur, Hasan meminta KONI Jatim untuk menyerap seluruh anggaran tersebut. Supaya bisa didorong untuk mendapatkan tambahan saat Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2023 pada September 2023 mendatang.
“Karena serapan anggaran ini sangat penting. Sebab kalau tidak semua terserap, bagaimana kami bisa mengajukan tambahan di PAK nanti. Jadi tolong KONI Jatim bisa menyerap seluruh anggaran ini dengan baik dan benar peruntukannya. Sehingga bisa dibahas di internal komisi kami, kemudian bisa kita dorong ke Banggar untuk mendapatkan tambahan,” katanya.
Hasan sendiri, belum berencana mengundang eksekutif (Sekda maupun Kepala Bappeda) untuk membahas masalah anggaran ini.
“Kami bahas di internal komisi dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan kami undang untuk membahas masalah ini,” pungkasnya. (kj/red)
