Tingkatkan Kemandirian Fiskal, LaNyalla Minta Daerah Berani Likuidasi BUMD Tak Produktif

Sabtu, 14 November 2020 - 07:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG-Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu (14/11/2020).

Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”.  Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam beberapa kesempatan ke daerah, saya sering menyampaikan, bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah. Sehingga memiliki dampak atau effect ke-ekonomi-an di daerah,” ungkap LaNyalla.

Baca Juga :  LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

Salah satu caranya, sambung mantan ketua KADIN Jatim itu adalah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan sebaliknya, Pemda juga harus berani mengambil keputusan untuk melikuidasi BUMD yang tidak produktif dan yang hanya menjadi cost center.

“Begitu pula dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk infrastruktur, juga bisa digunakan untuk memperkuat BUMDes. Sehingga perekonomian di desa juga bisa tumbuh. Sehingga desa bisa menjadi kekuatan ekonomi,” tukasnya.

LaNyalla hadir di serang Banten untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten. FGD yang dihelat di Pendopo Gubernur Banten itu mengambil tema ‘Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten.’

Diungkapkan LaNyalla, fenomena flypaper effect masih terjadi di Provinsi Banten. Dana transfer ke daerah masih merupakan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dan belum bisa diimbangi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menyebabkan kemandirian fiskal yang rendah.

Baca Juga :  Haris, Penjaga Warung Madura di Solo Protes Larangan Buka 24 Jam

Meskipun, indikator perekonomian Banten pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97%. Namun, mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2019 yang mencapai 5,90%.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh menurunnya konsumsi dan kinerja net ekspor sebagai dampak Pandemi Covid-19. Ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.23 miliar.

Sebelumnya, pada tahun 2019, TKDD Provinsi Banten mencapai Rp.17,06 triliun. Pada TA 2020 hanya mendapat Rp.16.83 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Baca Juga :  Investasi Hulu Migas 2023 Meningkat 13 Persen melampaui Rata-Rata Global

Hadir dalam FGD tersebut, Wakil Gubernur Andhika Hazrumy dan sejumlah Senator asal Banten, di antaranya Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula Senator dari luar Banten di antaranya Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung) serta Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga (Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).

Dalam kesempatan itu, Wagub Andhika menyampaikan kepada Ketua DPD, beberapa usulan proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan di Provinsi Banten untuk mendapat atensi dari para Senator di DPD RI. Di antaranya di bidang pengairan, perhubungan dan infrastruktur lainnya. (*)

Berita Terkait

Jelang PON 2024, PBFI Jatim Gelar Tes Prestasi dan Seleksi Terakhir
Usai Terima Sport Achievement Award, Ketua KONI Jatim Komitmen Tingkatkan Prestasi Atlet
Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil Terima Penghargaan Sport Achievement Award
Haris, Penjaga Warung Madura di Solo Protes Larangan Buka 24 Jam
Klarifikasi Kemenkop-UKM: Tidak Pernah Melarang Warung Madura Buka 24 Jam
Posko Angkutan Laut Lebaran Resmi Ditutup, Dirjen Hubla Apresiasi Kontribusi seluruh Pihak
Khofifah Indar Parawansa Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
Kemenhub Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas bagi Para Pelaut

Berita Terkait

Sabtu, 4 Mei 2024 - 22:00 WIB

Jelang PON 2024, PBFI Jatim Gelar Tes Prestasi dan Seleksi Terakhir

Selasa, 30 April 2024 - 22:31 WIB

Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil Terima Penghargaan Sport Achievement Award

Sabtu, 27 April 2024 - 20:53 WIB

Haris, Penjaga Warung Madura di Solo Protes Larangan Buka 24 Jam

Sabtu, 27 April 2024 - 13:22 WIB

Klarifikasi Kemenkop-UKM: Tidak Pernah Melarang Warung Madura Buka 24 Jam

Jumat, 26 April 2024 - 16:09 WIB

Posko Angkutan Laut Lebaran Resmi Ditutup, Dirjen Hubla Apresiasi Kontribusi seluruh Pihak

Jumat, 26 April 2024 - 14:37 WIB

Khofifah Indar Parawansa Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI

Rabu, 24 April 2024 - 20:38 WIB

Kemenhub Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas bagi Para Pelaut

Selasa, 23 April 2024 - 15:00 WIB

KONI Jatim Lakukan Persiapan Porprov 2025, Cek Venues di Malang Raya

Berita Terbaru

Berita

Daftar Lengkap 50 Anggota DPRD Sumenep Periode 2024-2029

Minggu, 5 Mei 2024 - 16:28 WIB

Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat menerima anugerah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke sepuluh berturut-turut dari BPK RI (lensamadura.com/istimewa)

Berita

Pemkab Pamekasan Kembali Raih WTP, Ini yang ke-10

Jumat, 3 Mei 2024 - 20:38 WIB