PAMEKASAN, LensaMadura.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif”, Kamis, 16 Juli 2026.
Forum tersebut membahas banyaknya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya wartawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral mengawal jalannya pembangunan daerah,” kata Anam.
Menurut dia, keberadaan pejabat berstatus Plt memang merupakan mekanisme yang sah dalam masa transisi. Namun, jabatan definitif dinilai penting karena memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Anam menegaskan FGD tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang patut disalahkan, melainkan menjadi ruang bertukar pandangan antara berbagai pemangku kepentingan.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” ujarnya.
Untuk membahas persoalan tersebut, PWI Pamekasan menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Moh. Subhan sebagai narasumber.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan Ongky Arista UA. Forum berlangsung dengan menghadirkan pandangan dari unsur eksekutif, legislatif, dan akademisi mengenai tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan.
FGD juga dihadiri pengurus dan anggota PWI, insan pers, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta sejumlah perwakilan lembaga lainnya.
Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Anam. (*)
