SURABAYA, LensaMadura.com – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menegaskan kembali fokus gerakan pada penguatan kaderisasi dan pengawalan isu lingkungan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang berlangsung pada 10–11 Desember 2025 di Haris Hotel Gubeng, Surabaya.
“Pengkaderan harus menjadi fondasi utama gerakan pemuda,” kata Ketua PWPM Jawa Timur M. Zaki Nafiuzzaki dalam pembukaan Rapimwil.
Zaki menambahkan bahwa perubahan sosial yang cepat menuntut kesiapan kader dari sisi karakter maupun kemampuan adaptasi.
“Konsolidasi pengkaderan bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi upaya membangun generasi pemimpin yang tangguh dan mampu bertumbuh. Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kesiapan moral, intelektual, dan kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.
Zaki juga menekankan pentingnya penguasaan ruang digital sebagai strategi penguatan gerakan. Dunia digital, menurut dia, telah menjadi arena utama komunikasi publik dan advokasi sosial.
“Penguasaan ruang digital tidak lagi bersifat tambahan. Ini sudah menjadi kewajiban,” katanya.
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo, yang hadir memberikan arahan, turut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kader agar mampu bersaing dan berkontribusi di ruang publik.
“Kader Muhammadiyah harus tangguh dan bertumbuh. Dan pertumbuhan itu membutuhkan penguasaan keterampilan baru, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital,” ujarnya.
Selain kaderisasi, isu lingkungan juga menjadi salah satu agenda strategis Rapimwil. Zaki menyebut tantangan ekologis di Jawa Timur, mulai dari pengelolaan sampah hingga mitigasi perubahan iklim, membutuhkan peran aktif pemuda.
“Pemuda harus mengambil peran dalam mengawal isu lingkungan. Edukasi, advokasi, dan aksi komunitas adalah ruang yang harus terus diperkuat,” tuturnya.
Rapimwil membahas program melalui tiga komisi yang menggarap bidang kaderisasi, lingkungan, serta program sosial-keumatan.
Hasil perumusan agenda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sebagai rekomendasi dan panduan pelaksanaan program PWPM untuk periode 2023–2027. (*)
